Dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital bukan hanya menyangkut penyediaan layanan publik secara elektronik, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan kanal komunikasi secara efektif (Perpres 95/2018 tentang SPBE).
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat yang tidak lagi hanya mengandalkan dokumen resmi, konferensi pers, atau tatap muka.
Komunikasi publik kini berlangsung secara real time melalui platform digital seperti media sosial, website resmi, hingga kanal video.
Fenomena ini menandai pergeseran besar dari model komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah yang lebih dinamis, di mana pemerintah tidak hanya tampil sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemandu narasi kebijakan yang relevan, kredibel, dan menumbuhkan kepercayaan publik.
Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah memiliki website, yang berfungsi sebagai gerbang utama bagi masyarakat untuk mengenal instansi pemerintah, mulai dari tugas dan fungsi, program pelayanan kepada masyarakat, hingga struktur organisasi.
Ketika masyarakat lebih percaya Sosmed
Seiring perkembangan komunikasi digital, sebagaimana hasil survei oleh Katadata Insight Center (KIC) 2020, selain karena kemudahannya, masyarakat cenderung lebih percaya terhadap media sosial ketimbang situs resmi pemerintah dalam mencari informasi (humasindonesia.id, 2023).
Maka, tak heran jika fungsi kehumasan pemerintah juga semakin merambah ke berbagai platform media interaktif seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X, yang ditandai dengan semakin banyaknya akun pemerintah yang berlabel “centang biru”.
Perkembangan ini didorong oleh kemampuan media sosial dalam memfasilitasi penyampaian kebijakan, program, dan layanan publik secara cepat dan efisien, sehingga memperluas akses informasi sekaligus memperkuat persepsi publik terhadap keterbukaan pemerintah (Haryadi, 2024).
Namun demikian, di balik eksistensi kanal pemerintah dalam “lalu lintas” komunikasi digital, masih terdapat kelemahan. Penyajian informasi masih berfokus pada data kuantitatif tanpa disertai narasi yang memadai, seolah-olah publik secara otomatis memahami makna dari setiap angka, padahal tingkat literasi masyarakat terhadap data sangat beragam.
Sebagai contoh, media pemerintah mengunggah capaian angka serapan anggaran, indeks kinerja, atau statistik program hanya dalam bentuk infografik angka, tanpa penjelasan kontekstual mengenai arti, implikasi, dan relevansinya bagi kebutuhan masyarakat.
Bagi masyarakat dengan literasi data yang terbatas, informasi tersebut sulit dipahami dan berpotensi diabaikan. Jika pola ini terus dipertahankan, maka akan memperlebar kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, sehingga informasi publik kehilangan efektivitasnya sebagai sarana edukasi dan komunikasi kebijakan.
Pemerintah adalah Policy Influencer
Istilah influencer dalam dunia media komunikasi digital merujuk pada individu yang memiliki kemampuan memengaruhi dan menggerakkan khalayak dalam jumlah besar untuk melakukan tindakan tertentu, dengan jangkauan pengaruh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (CNN Indonesia, 2023).
Lantas, mengapa masyarakat lebih senang mendengarkan influencer “lepas” ketimbang informasi yang disajikan pemerintah? Nah, kunci utamanya terletak pada gaya storytelling dalam menyampaikan pesan kepada publik.
Selama ini pemerintah masih cenderung menyajikan data berupa angka, yang sejatinya menyalahkan prinsip penggunaan data. Padahal, data seharusnya berfungsi sebagai instrumen pendukung komunikasi untuk memperkuat pesan yang disampaikan, bukan sebagai display utama yang disajikan.
Apabila pola komunikasi ini terus dipertahankan, maka tak heran jika influencer “lepas” mampu mengambil alih ruang dan perhatian publik, bahkan memanfaatkan isu, program, maupun kebijakan pemerintah sebagai bahan konten mereka.
Dalam akun Instagram salah seorang communication advisor, @ndorokakung, disampaikan bahwa riset neuroscience menunjukkan saat seseorang hanya mendengar data, yang aktif hanyalah dua area otak yang berkaitan dengan pemrosesan bahasa.
Informasi memang diterima, tetapi akan cepat terlupakan.
Sebaliknya, ketika seseorang mendengar sebuah cerita, respons otak menjadi jauh lebih kompleks. Tujuh area otak menyala secara bersamaan, termasuk area yang mengatur emosi dan sensori. Cerita tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan. Di situlah pesan menjadi hidup dan melekat bagi mereka yang mendengar.
Pendekatan storytelling dalam komunikasi media digital sangat penting mengingat bahasa birokrasi yang kerap kaku dan kurang menyentuh publik. Lebih lanjut, @ndorokakung dalam unggahannya menyatakan bahwa algoritma media sosial memprioritaskan konten yang memicu emosi (senang, sedih, haru, marah).
Ia membandingkan dua jenis pendekatan komunikasi. Konten teknokratis yang menyampaikan “Program X mencapai target 90 persen”, umumnya menghasilkan engagement yang rendah, minimnya shared, dan komentar yang muncul pun sekadar pengakuan datar “oh begitu”.
Sebaliknya, ketika pesan yang sama dibungkus dalam storytelling, respons publik berubah drastis. Misalnya “Kisah Pak Ahmad yang selama dua puluh tahun menggali sumur kering, kini air bersih mengalir di desanya”, yang memicu empati publik.
Konten semacam ini mendorong engagement yang tinggi, di-share secara organik, dan memunculkan komentar bernuansa harapan “Alhamdulillah, semoga merata”. Ini menggambarkan bahwa media sosial adalah ruang emosi, bukan rasional.
Atas dasar tersebut, melalui konten storytelling, pemerintah memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi policy influencer dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
Pendekatan ini memungkinkan kebijakan tidak lagi dipersepsikan sebagai dokumen normatif yang kaku, melainkan sebagai narasi yang menjelaskan latar belakang, tujuan, proses, serta dampak nyata bagi kebutuhan masyarakat.
Storytelling juga membuka ruang interaksi yang lebih baik dengan publik, mendorong partisipasi, serta menghadirkan data sebagai penguat narasi kebijakan, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya menarik, tetapi juga kredibel, berbasis bukti, dan mudah dipahami.
Pendekatan Transmedia Storytelling sebagai Policy Advocacy Platform
Pada prinsipnya, setiap instansi pemerintah menghasilkan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan tersebut selalu hadir dalam bentuk regulasi formal seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan tertulis yang bersifat konvensional melalui situs web JDIH.
Namun, situs tersebut relatif jarang diakses masyarakat kecuali ketika terdapat kebutuhan khusus. Di sisi lain, hampir seluruh instansi pemerintah telah memiliki beragam platform media digital, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media online lainnya yang dapat menjangkau lebih banyak audiens.
Oleh karena itu, sudah saatnya berbagai platform tersebut diposisikan sebagai satu ekosistem komunikasi yang terintegrasi untuk menyampaikan pesan kebijakan secara lebih efektif.
Konsep transmedia storytelling yang dikembangkan oleh Henry Jenkins sangat sesuai untuk diterapkan secara strategis dalam pengelolaan media komunikasi instansi pemerintah dengan menyesuaikan prinsip-prinsipnya ke dalam konteks komunikasi kebijakan dan pelayanan publik.
Alih-alih berfokus pada hiburan, pemerintah dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk membangun pemahaman yang utuh, berlapis, dan berkelanjutan terhadap kebijakan, program, maupun isu strategis.
Menurut Pratten (2015), transmedia storytelling merupakan suatu pendekatan strategis dalam menyampaikan pesan, persuasi, maupun narasi melalui berbagai platform media yang saling terhubung.
Setiap platform tidak sekadar berfungsi sebagai saluran distribusi ulang pesan yang sama, melainkan memiliki peran dan kontribusi spesifik dalam membangun pengalaman cerita yang utuh dan berlapis.
Pendekatan ini dirancang untuk mendorong audience participation, sehingga audiens tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga bagian dari proses pemaknaan dan penyebaran narasi. Melalui orkestrasi lintas platform tersebut, transmedia storytelling menciptakan kepuasan yang menyeluruh, baik secara kognitif maupun emosional, terhadap pesan yang disampaikan.
Dalam menerapkan pendekatan ini, instansi pemerintah dapat menerapkan dua langkah strategis.
- Pertama, pemerintah perlu menetapkan narasi kebijakan utama (core policy narrative) sebagai “cerita induk”. Narasi ini memuat masalah publik yang ingin diselesaikan, tujuan kebijakan, peran pemerintah, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Narasi induk ini kemudian dikembangkan ke dalam berbagai platform media resmi dengan sudut pandang dan format yang berbeda, namun tetap saling terhubung dan konsisten.
- Kedua, setiap kanal media diberi peran unik sesuai karakteristiknya. Situs web resmi dapat berfungsi sebagai hub informasi yang menyajikan penjelasan kebijakan secara komprehensif dan berbasis data.
Media sosial seperti Instagram, TikTok, atau X dapat digunakan untuk menyampaikan potongan cerita dalam bentuk visual singkat, infografik, video naratif, atau kisah penerima manfaat.
Sementara YouTube, Podcast, atau live streaming dapat dimanfaatkan untuk pendalaman cerita melalui dialog kebijakan, testimoni, dan diskusi interaktif. Dengan demikian, setiap platform tidak sekadar mengulang pesan yang sama, tetapi memperkaya pemahaman publik dari berbagai sisi.
Masyarakat sebagai bagian dari cerita
Pendekatan transmedia storytelling mendorong partisipasi aktif publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan sebagai bagian dari cerita.
Pelibatan ini misalnya melalui kolom komentar, sesi tanya jawab, user-generated content, atau pengumpulan cerita pengalaman warga terkait implementasi kebijakan. Pola ini sejalan dengan prinsip komunikasi dua arah dan memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, data dan indikator kinerja tetap dihadirkan sebagai penguat narasi, bukan sebagai pesan tunggal. Angka capaian, indeks, atau statistik disajikan dalam konteks cerita: apa arti angka tersebut, perubahan apa yang terjadi, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Dengan cara ini, data berfungsi memperkuat kredibilitas cerita kebijakan tanpa menghilangkan sisi humanis komunikasi. Melalui penerapan transmedia storytelling, pengelolaan media komunikasi instansi pemerintah tidak lagi terfragmentasi dan seremonial, tetapi terintegrasi dalam satu “semesta kebijakan” yang utuh.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah hadir sebagai policy influencer yang kredibel, mampu memimpin narasi di ruang digital, membangun keterlibatan publik jangka panjang, serta memastikan kebijakan dipahami, dirasakan manfaatnya, dan didukung oleh masyarakat.
0 Comments