Oleh: Ryan Agatha Nanda Widiiswa
The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.’ – Mahatma Gandhi
Mulai hari Senin tanggal 4 September 2017, para “Kartini” Kendeng kembali menyuarakan protesnya terhadap pabrik semen di depan Istana Negara dengan mendirikan tenda. Mereka sendiri menyatakan bahwa aksi ini dilakukan hingga protes mereka terhadap operasi penambangan kapur oleh pabrik semen dikabulkan.
Perlu diingat kembali, pada tanggal 2 Agustus 2016 setelah bertemu petani Kendeng di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kegiatan penambangan di Pegunungan Kendeng dihentikan untuk sementara, karena perlu adanya kaji ulang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mempelajari berbagai macam dampak lingkungan alam di sana.
Namun pada waktu itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan ijin baru terhadap penambangan dikarenakan pemerintah pusat hanya memberikan himbauan, bukan produk hukum sebagai dasar pembatalan ijin serta meminta warga untuk melihat persoalan dengan jernih. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan izin merupakan kewenangan Gubernur, Presiden tidak mau mencampuri keputusan daerah.
Perjuangan Tulus Tanpa Henti
Mungkin banyak diantara kalian menganggap remeh dan sepele perjuangan mereka dikarenakan status mereka sebagai petani. Akan tetapi mereka membuktikan bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan temporer. Terhitung sejak 2006, masyarakat Kendeng telah berjuang melawan pendirian pabrik semen, dan dua kali mereka memenangkan gugatan atas pembangunan pabrik semen di pengadilan.
Sejak kemenangan gugatan yang pertama di tahun 2009 atas PT Semen Gresik, perjuangan mereka menjadi simbol perjuangan agraria bahwa petani punya suara untuk memperjuangkan haknya dan berhak hidup sebagai petani. Mulai saat itu banyak petani di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, yang awalnya bungkam dan pasrah atas penambangan yang mengancam lahan sawahnya, menjadi berani bersuara. Inilah kenapa berani kusebut perjuangan mereka sebagai dinamit perjuangan agraria petani.
Tahukah kalian, apa dasar mereka berjuang? Jawabannya adalah demi air dan pertanian. Sungguh sebuah hal yang tak lazim bagi pemikiran zaman sekarang, apalagi jika kalian hubung-hubungkan dengan dasar pendidikan.
Mereka bukanlah sarjana atau ahli di bidang pertanian maupun lingkungan hidup; mereka ‘hanyalah’ petani. Petani yang memiliki kepedulian begitu besar akan kelangsungan lingkungan alam. Petani yang gigih mempertahankan petak-petak sawah untuk menghasilkan beras yang dibutuhkan masyarakat banyak.
Mereka seakan tak peduli dengan berbagai rintangan dalam berjuang. Berbagai peristiwa, mulai dari kasus kriminalisasi, bermalam di tenda depan pintu pabrik, hingga menyemen kaki, mereka lakukan. Sampai Yu Patmi, salah seorang peserta semen kaki, harus meregang nyawa saat memperjuangkan kelangsungan alam Kendeng.
Pihak pabrik semen telah berulang kali berusaha merayu para petani, mulai dari rayuan bekerja di pabrik hingga fasilitas pembangunan desa. Namun rayuan itu tidak satupun diindahkan oleh para petani. Iming-iming bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah tetap dan aman tidak menjadikan rasionalitas mereka bergeming.
Mereka tetap konsisten pada pendiriannya, karena bagi mereka ini bukan sekedar tentang peningkatan kualitas hidup, bukan pula masalah perebutan lahan. Perjuangan mereka adalah tentang kelangsungan alam, mempertahankan sumber air Kendeng yang dapat mengaliri persawahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekali lagi ini bukan masalah konflik lahan, tetapi penyelamatan alam.
Melihat perjuangan mereka, aku jadi teringat sebuah buku yang berjudul “Statism & Anarchy”, ditulis oleh Mikhail Bakunin. Buku itu menceritakan tentang perjuangan sebuah kelompok perubahan di awal revolusi Jerman pada abad 19. Aku sangat terkesan pada salah satu kutipan di buku itu:
“Ada kategori lain dari kelompok perubahan yang lebih tulus, dan karena itu lebih sungguh-sungguh. Ini adalah orang-orang yang benar-benar tulus dan revolusioner. Orang-orang yang sangat serius dan memiliki rasa dedikasi tak terbatas. Mereka siap mengorbankan diri, tanpa mengutarakan keputusan demi mengobarkan perubahan”.
Sebelas tahun perjuangan para petani Kendeng serta gugurnya Yu Patmi menjadi alasan rasional mengapa harus kukaitkan perjuangan mereka dengan kutipan tersebut.
Berapa banyak petani Jawa Tengah yang akhirnya tercerahkan karena perjuangan petani Kendeng? Setahuku banyak sekali. Namun, yang pasti, perjuangan petani Kendeng telah memberikanku cara pandang berbeda dalam memaknai pembangunan di tanah air.
Pembangunan dan Diskursus Kesejahteraan
Sebelum membahas mengenai pembangunan, ijinkan aku sedikit membahas mengenai bagaimana pendefinisian kesejahteraan yang selalu menjadi aspek dalam pelaksanaan ‘pembangunan’ di tingkat pedesaan terutama pada berbagai konflik pabrik versus sawah.
Para pengembang dan pemerintah selalu datang dengan pendefinisian ulang kesejahteraan bagi daerah yang akan “dibangun”. Jalan raya, pasar modern, kendaraan bermotor, jembatan, serta pusat perbelanjaan dan hiburan selalu menjadi aspek dalam pendefinisian kesejahteraan yang ditawarkan kepada kaum petani. Bahwa perubahan model pekerjaan dari petani menjadi buruh maupun pekerja pabrik merupakan bagian dari “modernisasi” yang ditawarkan.
Dalam kasus Kendeng sendiri, para petani tetap berkeras diri untuk mendefinisikan kesejahteraan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka seperti tidak silau dengan angka-angka tingkat kesejahteraan yang diprediksi meningkat dengan adanya pembangunan pabrik semen. Mereka seolah paham bahwa angka-angka itu nantinya hanya akan memperburuk kehidupan mereka.
Memang, banyak para pakar menghitung kesejahteraan dari angka-angka yang sebenarnya mengandung banyak ilusi rasional. Bahkan, ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Product Domestic Bruto (PDB) pun tidak lebih dari sekedar ilusi, seperti yang pernah diungkapkan ekonom Austria, Frank Shostak:
“Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja PDB adalah abstraksi kosong yang tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata. Meskipun demikian, kerangka kerja PDB sangat diminati oleh pemerintah dan pejabat bank sentral karena memberikan justifikasi atas interferensi mereka terhadap bisnis. Ini juga memberikan kerangka referensi yang ilusif untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.”
Hampir mirip seperti penjelasan PDB tadi, definisi kesejahteraan yang ditawarkan pengembang dan pemerintah sering terbatas dalam kerangka-kerangka teknis perhitungan angka, yang akhirnya melewatkan apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan sekelompok orang, sebagai obyek pembangunan.
Menarik untuk disimak, petikan wawancara Ekspedisi Indonesia Biru, tim aktivis yang peduli akan permasalahan alam, kepada dua orang petani Kendeng:
“Daripada krisis pangan lebih baik krisis semen. Semenjak lahir membutuhkan tanah, air, dan pangan. Akan tetapi kalau pembangunan, itu orang yang kaya yang punya uang. Kalau orang desa, rumah dari bambu saja sudah cukup yang penting bisa makan,” demikian disampaikan Gunarti.
Begitu pula yang disampaikan Joko Prianto: “Alasan mereka tentang kesejahteraan, kesejahteraan yang bagaimana yang pabrik semen berikan ke kami? Kami saat ini sudah sejahtera dengan pertanian”.
Dalam konteks pembangunan, perlu kembali kita sadari, siapa yang akan paling diuntungkan? Apakah lapisan masyarakat yang akhirnya kehidupannya terpaksa berubah karena harus “mengalah” demi pembangunan, yang seringkali juga menjadi tempat pembuangan limbah industri infrastruktur, ataukah segelintir orang yang menguasai permodalan dan alat produksi?
Epilog
Oleh karena itu, sebenarnya titik beratnya bukan pada berapa banyak pelabuhan, bandara, jalan tol, dan bangunan megah dibuat, tetapi seberapa besar pemahaman agen pembangunan berikut pakarnya atas substansi persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya persoalan masyarakat yang terkena imbas langsung pembangunan. Jangan sampai atas nama pembangunan, mereka yang terpaksa “mengalah” karena pertambangan maupun pabrik akhirnya hanya menikmati dampak buruknya.
Menjadi kerugian besar, ketika para petani berhenti bertani dan menjadi buruh pabrik, lalu pabrik tersebut tutup karena tak ada lagi sumber daya yang dapat di eksploitasi. Para buruh desa otomatis akan kehilangan pekerjaan. Mereka kemudian pergi ke kota mencari pekerjaan dan menemui rasionalitas baru, ditolak oleh pemerintah kota dengan alasan kepadatan penduduk.
Hmm, sudahlah.. kurasa biarkan mereka untuk tetap menjadi petani. Bagaimanapun juga, mereka adalah oase di tengah teriknya pembangunan. Sebuah masa di mana petani dan sawahnya dianggap sebagai masyarakat tradisional yang perlu di’modern’kan.
Haruskah semua baru akan tersadar setelah negara agraris ini kehilangan sawah dan petaninya? Bukankah Presiden Joko Widodo sendiri mengeluh bahwa generasi muda sekarang banyak yang memilih untuk tidak menjadi petani?
Akhirnya, lewat perjuangan petani Kendeng kubelajar bagaimana memaknai sebuah pembangunan. Semakin kupahami bahwa kebijakan pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari aspek angka-angka ekonomi semata, tetapi juga sosial serta budaya yang selalu mengiringinya.
Sekali lagi aku terkesan pada pernyataan dari seorang antropolog Kanada yang melakukan penelitian tentang pembangunan di Indonesia, Tania Murray Li, dalam bukunya The Will To Improve: “Seringkali tujuan mulia dari sebuah program pembangunan akan berhasil di saat program itu gagal dilaksanakan”.
Nah, sekarang kalian menjadi paham kenapa di awal artikel ini kupasang quote Mahatma Gandhi.
*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain. Tulisan ini bersifat independen tidak terafiliasi dengan pihak manapun.
Pegawai di DJP yang percaya setiap ruang adalah sekolah, setiap orang adalah murid, dan Tuhan sebagai guru.
0 Comments