Birokrasi idealnya diisi oleh para ahli yang berintegritas, berilmu, dan beradab. Namun, realitanya sering berbeda. Kita hidup dalam sebuah “negeri bayangan” di mana yang tampil berkuasa bukanlah yang paling kompeten, melainkan yang paling lihai bermain citra, jaringan, dan rekayasa informasi.
Dalam konteks pengelolaan SDM Aparatur, fenomena ini bukan hanya merusak moral pegawai, tetapi juga membunuh masa depan pelayanan publik.
Artikel “Negeri Bayangan” karya Samsul Nizar mengingatkan kita: ada dua tipe aparatur:
- Aparatur Ilmuwan – rendah hati, berintegritas, bekerja dengan tulus untuk kebenaran.
- Aparatur Vampir – mengandalkan status, citra, dan jaringan untuk menutupi ketidakmampuan dan kejahatan.
Sayangnya, di banyak instansi, tipe kedua justru lebih mudah naik jabatan, lebih sering didengar, dan lebih kuat pengaruhnya. Mereka pandai berpura-pura suci, padahal penuh rekayasa.
Lima Kebiasaan Buruk di “Negeri Bayangan” Birokrasi, yaitu:
- Pengalihan Isu – Ketika ada masalah internal seperti korupsi atau kebocoran data, isu dialihkan ke berita sepele atau isu eksternal. Publik pun lupa, dan pelaku terbebas.
- Buzzer Bayaran Internal – Ada pegawai atau kelompok yang bertugas “menyerang” pihak lain, menyebar fitnah, atau membela atasan secara membabi-buta. Mereka dibayar dengan promosi, tunjangan, atau fasilitas khusus.
- Pencitraan Sok Suci – Tampil religius, rajin posting kegiatan sosial, padahal dalam rapat justru menghalalkan segala cara untuk mencapai target pribadi.
- Mencari Kambing Hitam – Ketika proyek gagal, yang disalahkan adalah staf bawah atau pihak luar. Padahal, kesalahan terjadi karena kebijakan yang salah dari pimpinan.
- Berkubang dalam Ketidakpedulian – Rasa malu sudah hilang. Pelanggaran dianggap biasa. Kritik diabaikan. Yang penting “aman” dan “nyaman”.
Dampaknya pada SDM Aparatur, sebagai berikut:
- Motivasi kerja pegawai jujur turun drastis.
- Sistem reward hancur – yang dihargai bukan prestasi, tetapi kepatuhan buta.
- Inovasi mandek, karena yang berbicara bukan ahlinya.
- Kepercayaan publik runtuh.
Membangun Birokrasi Nyata, Bukan Bayangan:
Kita perlu sistem SDM yang tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga karakter. Berikut beberapa inovasi yang bisa diterapkan, yaitu:
1. Sistem Penilaian 360 Derajat dengan Bobot Integritas
Penilaian tidak hanya dari atasan, tetapi juga dari bawahan, rekan kerja, dan masyarakat yang dilayani. Bobot terbesar diberikan pada aspek kejujuran, kerendahan hati, dan kontribusi nyata.
2. Platform “Suara Tanpa Bayangan”
Wadah digital untuk melaporkan praktik pencitraan, buzzer internal, atau pengalihan isu tanpa takut dibalas. Dilengkapi dengan verifikasi data dan perlindungan identitas pelapor.
3. Pelatihan “Adab Birokrat”
Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan tentang etika birokrasi, kesadaran diri, dan bahaya “mental bayangan”. Bukan sekadar teori, tetapi studi kasus nyata.
4. Meritokrasi Transparan dengan Dashboard Terbuka
Setiap promosi, mutasi, atau penghargaan harus dilengkapi dengan data pendukung yang dapat diakses publik: prestasi apa, kontribusi apa, dan penilaian integritas dari siapa.
5. Gerakan “Aparatur Nyata”
Kampanye internal untuk mendorong aparat negara berani tampil apa adanya, mengakui kesalahan, dan bekerja dengan ilmu, bukan ilusi.
Mari Keluar dari Bayangan
Birokrasi bukan tempat untuk pencitraan. Birokrasi adalah ruang pelayanan, keahlian, dan tanggung jawab. Jika kita terus hidup dalam “negeri bayangan”, yang rugi bukan hanya negara, tetapi juga rakyat yang menunggu pelayanan nyata.
“Di balik setiap kebijakan yang baik, ada aparatur yang jujur. Di balik setiap kegagalan, ada bayangan yang panjang.”
Mari jadikan birokrasi kita tempat ilmu dihargai, integritas dijunjung, dan kepalsuan diberangus. Aparatur sejati tidak perlu bersembunyi di balik citra—karya nyata mereka yang akan berbicara.
*Tulisan ini terinspirasi dari refleksi Samsul Nizar tentang pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam tata kelola birokrasi.
0 Comments