Kepemimpinan merupakan sebuah topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan sepanjang masa. Paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan keberadaannya secara dinamis dan memiliki kompleksitas tinggi. Termasuk di dalamnya tentu saja masalah kepemimpinan nasional di negara kita.
Kondisi bangsa Indonesia bisa dikatakan sedang mengalami krisis multidimensi. Hal itu dilihat dari kondisi bangsa di beberapa aspek kehidupan yang belum baik-baik saja. Di antaranya di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, juga pertahanan dan keamanan.
Oleh karena itu, negara ini memerlukan jajaran pemimpin yang mampu membawa kita keluar dari berbagai kesulitan sekaligus mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Pertanyaannya, pemimpin seperti apakah yang mampu membawa keluar dari kesulitan dan memberikaan rasa percaya?
Perlu adanya suatu analisis terhadap profesionalitas kememimpinan nasional yang ditinjau dari aspek visioner dan antisipatif, kompetensi, integritas dan sifat kenegarawanan terhadap model-model kepemimpinan terpili. Model tersebut adalah model kepemimpinan demokratis, kharismatik, dan kolaboratif.
Kenegarawanan Kepemimpinan Nasional
Era reformasi yang ditandai dengan euforia politik menyebabkan pemilihan kepala daerah, legislatif atau jabatan strategis lainnya tidak lagi mempertimbangkan usia, kualitas intelektual, mental dan spiritual. Namun, bagi yang memiliki kesempatan dan peluang untuk mencalonkan diri umumnya karena berdasarkan kemampuan finansial dan karena pengaruh popularitasnya yang sebenarnya tidak mencerminkan sifat kenegarawanan.
Dari segi kemampuan intelektualnya pun demikian. Banyak pemimpin di pemerintahan masih kurang memadai dalam menghadapi lingkup dan tugas tanggung jawabnya untuk memimpin dan mengatur pemerintahannya./ Beberapa tidak memiliki visi dan misi karena keterbatasan wawasan yang sempit dan pengetahuan yang kurang memadai dalam menjalankan kepemimpinannya dan kurang profesional dibidang tugasnya, padahal sebagai pemimpin dtuntut mampu bekerja keras sesuai beban tugas yang dipikulnya.
Untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang memiliki sifat kenegarawanan harus memiliki visi, kompetensi, dan integratif pribadi yang mampu melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa dan negara serta benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Bagaimana relevansi model kepemimpinan terpilih diterapkan pada kepemimpinan kenegarawanan? Dalam uraian dibawah ini akan dianalisa satu persatu.
Model Demokratis
Model kepemimpinan ini memiliki tanggung jawab keberhasilan organisasi yang dipikul bersama baik oleh pimpinan dan bawahan. Semua kebijaksanaan dibahas dan ditentukan bersama. Komunikasi dapat berlangsung timbal balik dalam menjalankan sistem penyelenggaraan negara baik dalam mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat supra struktur politik maupun infrastruktur politik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang dilandasi oleh komitmen nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Adapun krtiteria yang mencerminkan kepemimpinan negarawan adalah adanya keberpihakan terhadap kepentingan serta kesejahteraan masyarakat, negara dan bangsa.
Model kepemimpinan demokratis konsisten terhadap pendirian, bahwa masyarakat saat ini memiliki peran besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional sehingga peran serta masyarakat, kepentingan masyarakat, duduk bersama masyarakat dalam semangat saling percaya dan bersinergi disemua sektor akan menjadi prioritas. Denngan demikian berbagai permasalahan yang mengganggu akan dapat diatasi bersama dengan berdemokrasi.
Model Kharismatik
Pimpinan pada tipe kepemimpinan ini memiliki suatu kekuatan energi, daya tarik dan perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Pimpinan dianggap mempunyai kekuatan gaib yang diperolehnya dari yang maha kuasa. Pimpinan banyak memiliki inspirasi, keberanian dan keyakinan teguh pada pendiriannya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepemimpinan negarawan.
Kepemimpinan negarawan mampu menampilkan kepemimpinan yang profesional dan menunjukkan kepribadian yang luhur yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ia biasa bersikap bijaksana, teguh hati, perasaan keadilan yang tinggi, memiliki prediksi pemikiran jauh ke depan.
Pemimpin ini memiliki karya monumental yang relatif langgeng dan bersifat universal, cinta damai, anti kekerasan, toleran, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ulet, bermartabat, berjiwa besar, diakui dan dihormati oleh masyaraka.
Ia juga demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, berani, non partisan, memiliki skill and bold vision dalam menangani masalah-masalah publik dan kenegaraan, selalu berpikir strategis dan tidak ragu-ragu dalam keadaan kritis untuk menentukan langkah-langkah yang signifikan, selalu energetik dan selalu mendemonstrasikan intellectual integrity.
Kenegarawanan dengan kharismatik hampir memiliki kriteria yang sama sehingga dapat diartikan bahwa model kepemimpinan dipastikan memiki sifat kenegarawanan, demikian juga kepemimpinan yang memiliki sifat kenegarawan akan muncul didalam dirinya kharisma.
Model Kolaborasi.
Kepemimpinan ini membutuhkan seperangkat prinsip untuk memberdayakan semua anggota organisasi untuk bertindak dan menerapkan proses-proses yang memungkinkan kebijakan kolektif muncul ke permukaan.
Prinsip-prinsip itu harus didasarkan pada suatu pemahaman bahwa setiap orang memiliki pengetahuan, keahlian dan kreativitas untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi. Prinsip-prinsip itu juga mendorong setiap pengembangan organisasi yang mendukung tindakan-tindakan kolektif berdasarkan visi bersama, kepemilikan kolektif dan nilai-nilai bersama.
Kepemimpinan kolaboratif menyadari bahwa situasi kompleks dan kondisi dinamik harus dikelola secara sistemik. Kepemimpinan menitik beratkan pada partisipasi interaktif, komunikasi terbuka, belajar berkelanjutan dan perhatian pada hubungan-hubungan atau relasi.
Sebagai suatu model kepemimpinan yang menggabungkan model kepemimpinan demokratis dan kharismatis serta menggabungkan sifat kepemimpinan visioner, kompetensi dan integratif, maka kepemimpinan kenegarawanan dapat menciptakan interaksi dan keterpaduan yang harmonis antara pemimpin dengan yang dipimpin.
Figur kepemimpinan negarawan memiliki karsa nasional (cita-cita dan tujuan nasional) atas dasar kepentingan nasional (menghendaki tetap tegaknya NKRI dan identitas dan integritas nasional tetap terjaga).
Wawasan Nusantara (mawas ke dalam adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mawas ke luar adalah menjalin kepentingan nasional Indonesia dan ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia), ketahanan nasional, yang memiliki sifat dinamis, wibawa, konsultasi, kerjasama dan mandiri.
Epilog
Untuk mempertahankan kokohnya NKRI dibutuhkan kebersamaan dan kesadaran dari seluruh komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing (bela negara). Kebersamaan dan kesadaran tersebut akan terwujud jika ada political will yang benar-benar dapat dipedomani dan dijadikan tolok ukur dari pemimpinnya. Oleh sebab itu pemimpin bangsa ini harus memiliki visi yang juga didukung oleh ketajaman cara mengantisipasi resiko dari kebijakan yang dibuatnya.
Selain itu juga perlu didukung oleh kompetensi dirinya dengan menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang lebih baik dari pengikutnya. Kemudian dapat menunjukkan integritas jati dirinya sebagai pemimpin yang konsisten dalam perkataan dan tindakannya.
Untuk tujuan yang lebih besar, yang mengatasnamakan rakyat dan kepentingan negara, kepemimpinan negarawan merupakan suatu sikap yang harus dijunjung tinggi yang ditampilkan dengan model kepemimpinan yang demokratis, kharismatis dan kolaboratif.
Secara ideal seorang pemimpin dibayangkan sebagai figur yang memiliki sejumlah persyaratan tersebut di atas. Di negara yang menerapkan sistem politik demokratis, persyaratan itu tentulah pertama-tama berhubungan dengan dukungan yang luas dari para pemilih sehingga harus memiliki kharisma.
Di sisi lain, dukungan semacam itu pada gilirannya juga berkaitan dengan seberapa jauh seorang pemimpin mampu melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat yang mampu menyatukan keberagaman maka sifat kolaboratif juga tetap dibutuhkan.
Seorang anggota TNI AD dengan latar belakang pendidikan akademis doktor ilmu sosial konsentrasi kebijakan publik. Aktif dalam berbagai organisasi dan tercatat sebagai peneliti, analis kebijakan, dan pengajar perguruan tinggi.
0 Comments