Urat nadi APBN kian menegang. Blokade selat Hormuz menjalar hingga ke dapur melalui gejolak harga energi dan pangan. Rupiah yang terus tertekan dan ketergantungan pada impor kian mencekik biaya logistik.
Dalam situasi darurat fiskal, pemerintah mengumumkan langkah demi menjaga batas defisit: cari efisiensi maksimal, potong yang tak esensial, prioritaskan ekonomi fundamental. Meski judulnya efisiensi, namun rasanya lebih mirip pengorbanan sektoral.
Refocusing anggaran jilid sekian menciptakan ketimpangan yang melukai prinsip keadilan; di mana fungsi pelayanan publik esensial dipaksa berpuasa demi memastikan program mercusuar tetap berjalan.
Implementasi MBG, yang mencapai Rp71 triliun pada 2025 dan diproyeksikan melonjak hingga Rp400 triliun, mencerminkan ambisi besar demi Indonesia Emas 2045.
Namun di balik pembagian paket makanan, terdapat biaya tersembunyi yang mulai ditagihkan. Inilah catatan tentang mereka—pihak-pihak yang tidak diundang dalam pesta— namun dipaksa menjadi pembayar tagihan utama dari sebuah janji penguasa.
Kantin yang Mendadak Sepi
Guncangan paling nyata terjadi pada episentrum ekonomi mikro di lingkungan pendidikan: eksistensi pedagang kantin sekolah. Selama puluhan tahun, kantin telah berfungsi sebagai tumpuan bagi puluhan ribu pelaku UMKM yang menggantungkan nafas ekonomi pada durasi singkat jam istirahat.
Namun, kehadiran perusahaan katering berkedok yayasan mematikan tungku permintaan. Terjadi migrasi fundamental di mana konsumen utama dialihkan tanpa melalui masa transisi, dari mekanisme pasar menuju distribusi negara.
Sekilas pandangan lapangan, penurunan pendapatan tercatat menembus angka 50% hingga 80%. Upaya adaptasi seperti beralih ke penjualan kudapan ringan atau produk olahan terbukti tidak mampu menambal defisit pendapatan, mengingat daya serap siswa terhadap jajanan tambahan pun memiliki titik jenuh yang rendah.
Fenomena ini mencerminkan kegagalan integrasi kebijakan yang bersifat inklusif. Pedagang kantin menjadi “anomali” yang tersingkir perlahan.
Tanpa adanya skema keberpihakan berupa akses permodalan atau transformasi peran menjadi unit penyedia MBG, ribuan ibu kantin dipastikan segera terlempar dari ekosistem ekonomi sekolah.
Mereka adalah barisan pertama yang membayar mahal tagihan program populis dengan hilangnya mata pencaharian, menciptakan gelombang pengangguran sektor informal yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial.
Tekanan Pajak dan Napas Fiskal yang Sesak
Memaksakan kebijakan populis skala nasional ke dalam postur anggaran dengan celah fiskal minimal, berujung pada kanibalisme sumber daya. Pasalnya, lonjakan belanja untuk pembiayaan MBG terjadi saat penerimaan pajak sedang mengalami tekanan—anjlok akibat lesunya sektor industri manufaktur.
Untuk menutup lubang tanpa memperlebar defisit, pemerintah pun terjebak pada pilihan ekstensifikasi pajak yang agresif—sebuah ancaman nyata bagi daya beli masyarakat menengah-bawah. Patungan untuk MBG serasa iuran paksa, di mana setiap rupiah pendapatan telah disisihkan sejumlah piring yang tersedia, meskipun mungkin pembayar pajak tidak langsung menikmatinya.
Kerapuhan ini tidak luput dari radar internasional. Penurunan outlook utang dari stabil menjadi negatif oleh Moody’s adalah peringatan keras bahwa kita sedang mempertaruhkan kredibilitas fiskal demi program konsumtif yang belum teruji. Kenaikan bunga utang sebagai konsekuensi dipastikan jadi warisan untuk generasi mendatang.
Di sisi belanja, kebijakan penghematan—khususnya pemotongan perjalanan dinas hingga 40–70% memicu persoalan lain.
Sektor perhotelan dan pariwisata yang baru pulih pasca pandemi kembali terpukul. Pendapatan anjlok seiring rendahnya okupansi, berimbas pada penyusutan kontribusi pajak, dan ancaman PHK meluas termasuk ke sektor pendukung seperti transportasi, laundry, hingga pelaku ekonomi kreatif di daerah.
Tragedi Kemanusiaan di Balik Investasi Manusia
Ketimpangan prioritas berlanjut, bahkan lebih parah, tersirat pada alokasi anggaran pendidikan APBN 2026. Dari total Rp757 T, hampir separuh diarahkan untuk menopang MBG. Padahal, lebih dari 60% gedung SD tercatat masih rusak, sementara banyak guru honorer terkatung-katung nasibnya.
Pergeseran fokus dari peningkatan kualitas pendidikan ke penyediaan konsumsi harian berisiko menurunkan standar pendidikan dalam jangka panjang.
Ketimpangan semakin mencolok ketika anggaran MBG jauh melampaui lembaga krusial seperti BMKG dan BNPB. Pemerintah telah menciptakan kerentanan baru yaitu dipaksa mampu membiayai konsumsi rutin, tetapi melemah dalam respons risiko bencana.
Daerah pun tak luput dari kanibalisme fiskal. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), nasib 9.000 (PPPK) berada di ujung pena, konsekuensi logis dari penyempitan ruang fiskal akibat realokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Di satu sisi, pemerintah berambisi membangun generasi masa depan, namun di sisi lain, ribuan kepala keluarga dipaksa kehilangan kepastian. Ironisnya, sebagian besar yang dipangkas adalah guru dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan mengisi kekosongan di pelosok wilayah kepulauan.
Dampak dari “pembersihan” tenaga PPPK dan kontraksi belanja daerah ini diprediksi berimbas ke jantung pertahanan ekonomi lokal: Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Selama ini, BPD mengandalkan kalangan ASN dan PPPK sebagai penopang utama portofolio. Skema kredit dengan agunan gaji adalah instrumen paling aman untuk menjaga kesehatan rasio Non-Performing Loan (NPL).
Kalau jadi dirumahkan, tentu jadi batu sandungan bagi stabilitas perekonomian. Akan ada lonjakan kredit bermasalah secara masif karena ribuan debitur mendadak kehilangan kemampuan bayar.
Lebih jauh lagi, BPD akan mengalami tekanan likuiditas yang ganda. Tabungan pegawai yang dirumahkan menguap, sementara pengetatan TKD membuat volume perputaran kas menyusut drastis.
Ketika likuiditas mengering dan risiko NPL meningkat, kemampuan BPD untuk menyalurkan kredit produktif kepada sektor UMKM pun akan lumpuh. Lalu, bagaimana dengan janji bertumbuh?
Matinya Kreativitas dan Kedaulatan Pangan Lokal
Dinamika pengadaan berskala masif cenderung mengarah pada satu titik: efisiensi melalui standarisasi. Dalam konteks MBG, hal ini termanifestasi dalam “ompreng” yang komposisinya ditentukan oleh parameter gizi.
Dampaknya adalah menu homogen yang mengabaikan potensi pangan berbasis kearifan lokal. Kreativitas kuliner tergilas, melemahkan kemandirian gizi berbasis komunitas, demi mengejar kecepatan distribusi dan kemudahan kontrol kualitas.
Sistem cenderung memilih telur atau ayam beku daripada ikan segar hasil tangkapan nelayan. Lebih jauh lagi, dana yang seharusnya menjadi multiplier effect bagi ekonomi desa justru tersedot kembali ke korporasi pangan besar penyedia susu kotak atau tepung industri.
Di balik “ompreng”, bangsa ini kehilangan sesuatu yang fundamental: kedaulatan atas piring makannya sendiri.
Pernyataan otoritas BGN yang mendorong SPPG untuk “kreatif” dalam menyusun menu lokal sekilas tampak bersahabat terhadap kedaulatan pangan daerah. Namun, angka Rp15.000 per porsi adalah batas yang mencekik kemungkinan inovasi.
Perlu diingat bahwa angka ini mencakup harga bahan baku, biaya energi, upah tenaga masak, logistik distribusi, biaya pengemasan, hingga margin operasional bagi penyedia.
Di daerah dengan indeks harga yang tinggi, nominal ini mengalami depresiasi yang signifikan bahkan sebelum sampai ke dapur pengolahan. SPPG terjepit dilema antara memenuhi standar kalori-protein atau menggunakan bahan lokal berkualitas.
Alih-alih menghasilkan menu kreatif berbasis kearifan lokal, anggaran yang terlalu tipis ini justru mengunci program pada pola menu generik yang monoton, dengan kandungan nutrisi yang diragukan.
Warisan Sampah dan Racun
Angka puluhan juta penerima manfaat menciptakan tantangan logistik limbah yang luar biasa. Penggunaan kemasan sekali pakai menyumbang tumpukan sampah di tengah keterbatasan infrastruktur.
- Beban dialihkan secara paksa kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disertai pembengkakan biaya operasional kebersihan, sebuah pos anggaran yang jarang mendapatkan perhatian. Repotnya, PPPK yang bertugas pun terancam dirumahkan.
- Selain sampah kemasan, paket makanan monoton tanpa mempertimbangkan variasi dan preferensi lokal berpotensi menghasilkan tumpukan sisa makanan. Belum lagi kasus ekstrem semisal pembagian ribuan ekor lele mentah yang berakhir menjadi tumpukan sampah biologis.
- Sebuah ironi ekologis ketika program yang bertujuan menyehatkan justru memberikan beban polusi. Masyarakat kembali membayar melalui degradasi kualitas udara dan krisis lahan tempat pembuangan.
- Namun, puncak dari segala kerapuhan ini bukan lagi soal angka. Di atas kotak makan yang dijanjikan sebagai jaring pengaman, bersembunyi hantu bernama keracunan.
Tanpa dekapan dingin teknologi yang menjaga kesegaran, setiap ompreng adalah mesiu bagi maut yang menunggu waktu untuk meledak. Memang, jika dibandingkan dengan miliaran porsi yang terdistribusi, angka sekian ribu korban malah jadi justifikasi “mendekati zero tolerance”.
Tapi, coba bayangkan sebuah horor di pelosok negeri: anak-anak kita, dengan perut melilit dan wajah pias, dilarikan menuju Puskesmas yang sedang sekarat kehabisan napas karena dicekik demi efisiensi. Di sana, mereka dipaksa membayar janji politik dengan taruhan paling mahal.
Sebuah ironi yang menyayat hati—ketika jamuan gratis justru berujung pada berita duka, karena kita lebih sibuk menghitung gizi dalam porsi daripada memastikan keselamatan setiap suapan.
Epilog: Menghitung Ulang Tagihan
Sejarah kebijakan publik sering kali mencatat bahwa niat luhur saja tidak cukup, harus dibarengi dengan presisi teknokrasi dan kepekaan terhadap ekosistem. Pemilihan judul “Mereka yang Membayar” adalah daftar nyata dari pihak-pihak yang dipaksa menanggung biaya dari sebuah janji.
Dari ibu kantin yang kehilangan mata pencaharian, ekosistem pariwisata yang terguncang, ribuan PPPK yang terancam dirumahkan, hingga integritas perbankan daerah yang mulai goyah—semuanya adalah pajak sosial yang dibayar demi keberlanjutan program yang hanya dijeda saat libur lebaran.
Kerapuhan postur APBN yang memicu defisit, penurunan rating utang, serta kanibalisasi anggaran adalah sinyal darurat bagi kedaulatan fiskal. Kita tidak bisa membangun masa depan hanya dengan perut kenyang, sementara ruang kelas dibiarkan roboh dan guru mengajar tanpa dibayar.
Model distribusi yang bersifat industrialis menciptakan ketergantungan baru pada korporasi, sembari mematikan kreativitas gizi.
There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch. Kita harus berhenti memaksa rakyat untuk membayar harga yang tidak sanggup mereka tanggung. Jangan sampai ompreng makanan ditukar dengan kemiskinan dan hilangnya kemandirian.
Kupang, Malam Takbiran 1447 H
0 Comments