Menyoal Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara

“Iya pak… Karena ASN di sini  hanya membuat SKP saat mau naik pangkat saja… Yang engga naik pangkat, mereka ngga membuat SKP… Menurut mereka ga penting pak.”

Begitulah ungkapan salah seorang admin instansi ketika diminta melengkapi data penilaian kinerja. Paradigma ini rupanya masih banyak terjadi, sebagai cermin kurangnya awareness terhadap akuntabilitas kinerja ASN. 

Merta Matemahan Wisya

Penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) salah satunya terwujud melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Yang di banyak instansi dianggap “tidak penting”, formalitas belaka. Padahal, jika kita renungkan sebagai ASN dibekali sepaket antara hak dan kewajiban.  Kedua hal ini mesti berjalan seirama.

Tidak elok menuntut hak dan menghindari kewajiban. Fenomena ini dalam salah satu nilai kearifan lokal Bali sering disebut sebagai “Memirat Dana”, yang dapat diartikan mengambil yang bukan haknya atau bisa juga dikaitkan dengan definisi mengambil hak dan mengingkari kewajiban. 

Leih lanjut diyakini sebagai dampak dari aktivitas memirat dana ini berpotensi menjadi “Merta Matemahan Wisya” yang dapat dimaknai sebagai penghasilan yang bisa menjadi racun.

Hak penghasilan sudah diterima di depan melalui gaji yang dibayarkan, namun enggan untuk mempertanggungjawabkan kinerja melalui mekanisme pelaporan kinerja yang salah satunya melalui SKP.

Kewajiban Akuntabilitas Kinerja ASN

Regulasi jelas mengatur hak dan kewajiban ASN. Dalam Undang-undang 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN mempunyai fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik serta perekat pemersatu bangsa. 

Dalam Undang-undang ini juga diatur tentang hak dan kewajiban ASN. ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial. 

Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut terdiri atas: 

1. penghasilan; 
2. penghargaan yang bersifat motivasi; 
3. tunjangan dan fasilitas; 
4. jaminan sosial; 
5. lingkungan kerja; 
6. pengembangan diri; dan 
7. bantuan hukum. 

Sementara kewajiban diatur dalam Pasal 24 (1), bahwa Pegawai ASN wajib: 

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; 
4. menjaga netralitas; dan 
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya. ASN juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya akuntabilitas. ASN juga memiliki nilai dasar “akuntabel” dengan salah satu indikatornya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

Mengapa ASN Mesti Berkinerja?

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berkinerja karena performa yang baik dari ASN memiliki dampak langsung pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan negara secara keseluruhan. 

Berikut beberapa alasan mengapa ASN mesti berkinerja: 

1	Tanggung Jawab Pelayanan Publik	ASN adalah pelayan publik yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kinerja yang baik akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas, responsif, dan efisien.
2	Mewujudkan Tujuan Pembangunan	ASN berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan negara, termasuk peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kinerja yang buruk dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan ini.
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Kinerja ASN yang baik menciptakan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan akuntabilitas yang lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah.
4	Pencegahan Korupsi	ASN yang berkinerja tinggi cenderung memiliki tingkat integritas yang lebih baik, sehingga membantu mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
5	Mendorong Inovasi	Kinerja yang baik mendorong ASN untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan publik.
6	Kepuasan Masyarakat	Kinerja yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ini membantu menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan mendukung legitimasi pemerintah.
7	Peningkatan Karier dan Pengembangan Profesional	ASN yang berkinerja baik memiliki peluang yang lebih baik untuk pengembangan karier dan pelatihan lanjutan. Ini memberi insentif kepada ASN untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Dengan demikian, kinerja ASN bukan hanya menjadi tuntutan, tetapi juga merupakan kewajiban moral mereka sebagai pelayan publik yang harus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 

Dalam menjalankan peran mereka, ASN harus senantiasa memahami bahwa kinerja yang baik adalah salah satu kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan negara dan masyarakat.

Dampak Kinerja Buruk ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berkinerja dengan baik, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif baik pada pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, maupun pembangunan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dari ASN yang tidak berkinerja: 

1	Pelayanan Publik yang Buruk:	Salah satu dampak paling langsung adalah pelayanan publik yang buruk. ASN yang tidak berkinerja dapat mengakibatkan keterlambatan, ketidakresponsifan, dan kualitas layanan yang rendah bagi masyarakat.
2	Meningkatnya Tingkat Korupsi:	ASN yang tidak berkinerja baik rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakmampuan untuk menjalankan tugas-tugas ASN dengan integritas dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperburuk masalah korupsi dalam pemerintahan.
3	Pemborosan Sumber Daya:	ASN yang tidak efisien dan tidak berkinerja cenderung memboroskan sumber daya, termasuk anggaran negara. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk program-program penting dan pembangunan.
4	Kegagalan Pencapaian Tujuan Pembangunan:	ASN memiliki peran kunci dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Ketidakmampuan mereka untuk berkinerja dapat menghambat kemajuan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain.
5	Stagnasi Pembangunan:	ASN yang tidak berkinerja dapat menyebabkan stagnasi dalam pembangunan negara. Proyek-proyek pembangunan mungkin terbengkalai atau tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6	Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah:	Ketidakberkinerjaan ASN dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial dan politik serta membuat masyarakat meragukan kemampuan pemerintah untuk mengelola negara dengan baik.
7	Ketidakpuasan dan Ketegangan Sosial:	Pelayanan publik yang buruk dan ketidakberkinerjaan ASN dapat memicu ketegangan sosial, protes, atau unjuk rasa oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Ini dapat mengganggu ketertiban sosial dan politik.
8	Terhambatnya  Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi:	Ketidakpastian akibat ketidakberkinerjaan ASN dapat menghalangi investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Investor mungkin enggan berinvestasi di negara yang dianggap memiliki birokrasi yang tidak efisien dan tidak responsif.

Urgensi Akuntabilitas Kinerja

Karena Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tulang punggung dari setiap pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan layanan publik yang sangat memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja ASN memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik. Berikut urgensi akuntabilitas kinerja ASN dan dampak positif yang dapat dihasilkan:

1	Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat.	Akuntabilitas kinerja ASN menciptakan transparansi dalam tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Ketika ASN menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan umum. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas dan ketertiban sosial.
2	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.	Akuntabilitas kinerja ASN berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ketika ASN tunduk pada pengukuran kinerja yang jelas, mereka cenderung lebih berfokus pada hasil yang dicapai daripada hanya menjalankan rutinitas harian. Hal ini mendorong inovasi, perbaikan proses, dan penggunaan sumber daya yang lebih bijak.
3	Penyusunan Kebijakan yang Baik.	ASN yang akuntabel membantu dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih baik. Mereka memberikan data, informasi, dan masukan yang akurat kepada pembuat kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak positif pada masyarakat. Akuntabilitas kinerja juga memungkinkan evaluasi kebijakan yang ada dan penyesuaian yang diperlukan.
4	Peningkatan Layanan Publik.	Pelayanan publik yang berkualitas adalah tujuan utama pemerintah. ASN yang bertanggung jawab atas kinerja mereka berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memahami kebutuhan warga negara dan memberikan respons yang cepat dan efisien terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
5	Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan.	Akuntabilitas kinerja adalah alat penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menjalani evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka, ASN memiliki insentif untuk menjaga integritas mereka dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum.
6	Tanggung Jawab Sosial dan Etika ASN.	ASN bukan hanya sekadar pegawai pemerintah, tetapi juga pelayan masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, menghormati hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akuntabilitas kinerja memperkuat kesadaran akan tanggung jawab ini dan mendorong ASN untuk bertindak sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang baik.

Membangun Kepercayaan Masyarakat, Efisiensi, dan Pembangunan

Akuntabilitas kinerja ASN adalah pondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja penting dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mendorong praktik akuntabilitas dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. 

Supaya tidak “Memirat Dana”, ASN mestinya berupaya menunjukkan kinerja terbaik melalui tiga fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat pemersatu bangsa; disertai kesadaran untuk melaporkan hasil kinerjanya. Salah satunya melalui pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai.

Jadi, semangat melaporkan SKP ya!