Pekanbaru, 2026 – Lima tahun lalu, di tengah kegamangan pandemi, Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta KemenPANRB merampungkan sebuah buku putih berjudul “Manajemen Karier: Arah Kebijakan Karier PNS”.
Dokumen itu bukan sekadar laporan tahunan, tetapi sebuah peta navigasi, sebagai kompas yang dalam hemat kami akan mengarahkan transformasi birokrasi dari budaya eselon yang kaku menuju ekosistem talenta yang lincah.
Saat itu, angka 444.053 menggaung di setiap rapat: itu jumlah PNS di jabatan administratif (Eselon III, IV, V) yang diproyeksikan beralih ke Jabatan Fungsional (JF). Sebuah revolusi struktural yang dijanjikan.
Hari ini, di awal 2026, saya duduk di depan dashboard Sistem Informasi ASN. Angkanya sudah bergerak, tapi ceritanya tidak sesederhana grafik batang yang naik.
Sebagai seorang yang menghabiskan hari-harinya di antara data regulasi dan realitas lapangan, izinkan saya berbagi refleksi yang jarang terungkap di press release resmi. Sebagai catatan dari garis depan reformasi, tentang jurang antara desain kebijakan yang sempurna di atas kertas dan denyut nadi implementasi di lapangan yang kerap tak terduga.
Mimpi Besar di Awal Jalan (2020-2021)
Saya masih ingat semangat yang membara di ruang rapat virtual kami akhir 2020. Prinsipnya jelas: kita harus beralih dari personnel administration ke talent management.
Regulasi payung amanat PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sudah ada. Tentunya menjadi perangkat teknis yang bisa dipegang oleh SDM di seluruh kementerian hingga dinas kabupaten.
Rancangan tiga jalur karier: horizontal, vertikal, diagonal. Konsepnya elegan, memungkinkan seorang Analis Kebijakan Ahli Madya di Jakarta suatu hari bisa memimpin dinas di Kupang, atau sebaliknya, seorang Kepala Dinas yang kompeten bisa berpindah jalur menjadi JF Ahli Utama.
Talent pool dan fast track melalui Sekolah Kader dirancang sebagai akselerator. Mimpi besarnya adalah menciptakan “pasar talenta” internal pemerintahan yang dinamis.
Namun, bahkan di tahap sosialisasi, kami sudah diingatkan oleh seorang pejabat daerah senior dalam sebuah focus group discussion: “Kalian di pusat merancang sistem untuk birokrat ideal. Kami di daerah menghadapi birokrat manusia, dengan sejarah, ego sektoral, dan politik lokal yang nyata.”
Perkataannya menggantung, menjadi penanda bagi segala tantangan ke depan.
Gemuruh Penyetaraan dan Bayang-Bayang Resistensi (2021-2023)
Masa penyetaraan jabatan massal adalah periode yang paling intens. PermenPANRB No. 28/2019 menjadi pedoman. Target ambisius ini, dibanjiri usulan dari instansi pusat. Proses validasi menjadi medan pertempuran ideologi birokrasi.
Satu kisah yang saya tidak akan lupa datang dari sebuah kementerian teknis. Mereka mengusulkan penyetaraan hampir seluruh eselon IV-nya menjadi “JF Analis Kebijakan”. Saat ditanya justifikasi kesesuaian tugas, jawabannya terbata-bata. Yang jelas, JF itu populer dan “terdengar mentereng”.
Di sisi lain, ada kisah sukses dari Kementerian Pertanian. Mereka dengan cermat memetakan ahli penyuluh pertanian, pengawas benih, dan lain-lain, lalu menyetarakannya ke JF yang benar-benar sesuai. Mereka punya peta kompetensi yang jelas.
Inilah pelajaran pertama yang mahal: Reformasi struktur akan gagal tanpa reformasi mental. Mengubah nomenklatur dari “Kepala Seksi” menjadi “Ahli Pertama” itu mudah. Akan tetapi, mengubah cara berpikir itu sulit.
Sederhana saja, kita ingin orang-orang tidak lagi hanya memerintah dan mengawasi. Kita ingin mereka jadi ahli yang bisa menyelesaikan masalah. Ini bukan cuma soal mengganti jabatan di kertas. Ini soal mengubah kebiasaan, menghapus cara lama yang sudah puluhan tahun mengakar.
Perjuangan seumur hidup. Benar-benar demikian.
Sampai akhir 2023, angka pencapaian kami cukup tinggi. Lebih dari 60% target penyetaraan tercapai. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks.
Hasil audit kualitatif yang kami lakukan bersama KASN pada 2024 mengungkap temasan pahit: hampir 30% JF hasil penyetaraan masih menjalankan fungsi koordinasi yang sangat mirip dengan peran struktural lama.
Angka kredit tambahan 25% untuk fungsi koordinasi—yang kami desain sebagai jembatan transisi—ternyata malah menjadi comfort zone baru. Mereka menjadi “Ahli Koordinator”, sebuah makhluk hybrid yang tidak sepenuhnya fungsional juga tidak lagi struktural.
Penugasan yang Terjebak Birokrasi dan Kebangkitan Mutasi JPT (2024-Sekarang)
Kebijakan penugasan yang dirancang untuk menggantikan DPK/DPB menghadapi ujian terberatnya: birokrasi internal. Meski Permen telah direvisi, prosesnya tetap rumit.
Sebuah SK Penugasan harus melalui persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi induk dan instansi penerima. Dalam praktiknya, proses ini bisa makan waktu 6-9 bulan.
Saya bertemu dengan seorang insinyur ahli dari Kementerian PUPR yang ditawari penugasan strategis di badan pengelola ibu kota baru. Dia antusias.
Namun, proses persetujuan berbelit dan kekhawatiran instansi induk kehilangan SDM terbaiknya membuat penugasan itu batal. Bakat terbaik kita justru terkunci oleh prosedur yang ingin kita reformasi.
Di tengah kekecewaan itu, secercah harapan datang dari kebijakan yang awalnya paling kami khawatirkan: Mutasi JPT Nasional. Perpresnya akhirnya terbit di akhir 2024.
Proses seleksinya ketat, melibatkan asesmen oleh pihak ketiga dan panel wawancara dengan komposisi yang berimbang antara birokrat senior, akademisi, dan praktik. Yang menarik, justru beberapa nama yang terpilih bukanlah “bintang lama” di lingkaran Jakarta.
Seorang Sekda dari kabupaten di NTT yang kinerja SAKIP-nya selalu hijau, berkat kepemimpinannya yang transformatif, berhasil dimutasi untuk memimpin sebuah direktorat jenderal strategis di Kementerian yang sedang tertatih-tatih.
Dia membawa semangat baru, etos kerja lapangan, dan yang paling penting pembuktian bahwa sistem merit bisa bekerja.
Kisah sukses mutasi JPT ini menjadi game changer. Ia bukan hanya memindahkan orang, tapi memindahkan best practice dan membangun jaringan kepemimpinan nasional yang baru. Ia mulai meruntuhkan tembok sektoral yang selama ini menghambat.
Refleksi dan Jalan ke Depan: Dari Transformasi Struktural ke Regenerasi Budaya
Jadi, di mana posisi kita sekarang, di 2026?
Pertama, kita telah berhasil melakukan restrukturisasi massal terbesar dalam sejarah SDM Aparatur. Dominasi jabatan fungsional kini bukan lagi mimpi. Peta karier nasional sudah ada.
Kedua, kita mulai melihat titik terang mobilitas lintas sektor melalui mutasi JPT, meski skalanya masih perlu diperluas secara signifikan.
Namun, pekerjaan rumah kita justru semakin berat karena telah melewati fase teknis administratif. Tugas kita ke depan adalah regenerasi budaya birokrasi.
- Mengubah “Aktor” menjadi “Pengaruh”. Banyak JF hasil penyetaraan masih berperan sebagai “aktor” yang menjalankan tugas rutin. Kita perlu menggeser mereka menjadi “pengaruh”—ahli yang memberikan dampak nyata pada kebijakan dan pelayanan. Ini membutuhkan program mentoring yang masif, bukan sekadar pelatihan.
- Menyelamatkan Sekolah Kader dari Jebakan “Pencetakan Seragam”. Sekolah Kader berpotensi menjadi pabrik pemikir yang kritis. Kurikulumnya harus berani, mengasah kemampuan analisis kebijakan yang dalam, etika publik, dan keberanian moral. Bukan sekadar mempelajari prosedur perencanaan anggaran.
- Membangun “Pasar Talenta” Internal yang Transparan. Sistem Informasi ASN harus berkembang dari database menjadi platform yang aktif mempertemukan “masalah strategis pemerintah” dengan “talent pool” yang sesuai. Lowongan untuk penugasan khusus atau proyek strategis harus terbuka, dikurasi, dan diumumkan seperti startup mencari co-founder.
- Merawat Para Pelopor. Cerita sukses mutasi JPT dan penugasan strategis harus menjadi narasi utama. Kita perlu jurnalisme birokrasi yang mengangkat kisah-kisah ini, bukan sekadar melaporkan struktur organisasi yang baru.
Lima tahun lalu, masih berbicara tentang policy framework. Hari ini, kita harus bicara tentang people framework. Pada akhirnya, reformasi birokrasi bukanlah tentang menghapus eselon atau menambah angka kredit.
Ia adalah tentang membangun ekosistem di mana setiap ASN dari Pelaksana di ujung desa sampai JPT Utama di ibu kota merasa bahwa kompetensinya dihargai, kontribusinya bermakna, dan kariernya memiliki arah yang jelas untuk mengabdi pada bangsa.
Peta navigasi 2020 telah membawa kita sejauh ini.
Langkah selanjutnya? Berlayar lebih jauh.
Gelombang sudah kita hadapi. Pelajaran sudah kita petik. Sekarang, kita maju dengan mata yang lebih tajam, melihat horizon yang jauh lebih lebar. Impian kita bukan lagi sekedar birokrasi yang ramping dan penuh dengan para ahli.
Bukan.
Kita menginginkan lebih. Kita ingin birokrasi yang punya rasa—bisa merasakan denyut nadi masyarakat. Yang luwes, tidak kaku. Yang bisa dipercaya oleh rakyatnya sendiri.
Perjalanan ini memang masih panjang. Masih banyak tanjakan dan belokan di depan. Tapi, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada satu keyakinan yang menguat dalam diri saya: kita sudah ada di jalan yang benar. Jalan ini berdebu, bebatuan, tapi arahnya jelas menuju cahaya.
0 Comments