Tulisan Cara Jitu Mengatasi Problematika Pemerintahan, menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Tulisan ini memotivasi pelaku pemerintahan untuk tidak hilang orientasi dalam kompleksitas masalah pemerintahan. Resepnya: “…carilah pengungkitnya. …Mulailah dengan menentukan satu masalah inti yang akan dijadikan pengungkit.”
Sekalipun Herman Suryatman (HS) sudah memberi petunjuk bahwa kriteria utama masalah inti adalah sejauhmana masalah tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi masalah-masalah lainnya, namun apa gerangan “pengungkit” itu masih belum jelas.
Karena itu, Penulis mencoba untuk mendiskusikan lebih lanjut, sekaligus memberikan catatan tambahan, dan perlu membahas kembali: Apakah pengungkit itu? Adakah peta jalan untuk menemukan pengungkit tersebut? Apakah memang mencari pengungkit tersebut adalah hal perlu dan strategis dilakukan dalam menjalankan pemerintahan?
Kriteria Mencari Area Pengungkit
HS mengawali diskusi dengan menunjukkan “masalah inti” sebagai kriteria utama. Kalau “masalah inti” ditemukan, pengungkit untuk mengatasinya secara efisien akan mengikuti. Untuk memperkaya, formula HS ini bisa diberikan tambahan catatan dari perspektif manajemen strategis yang umumnya mendalilkan bahwa menghadapi kompetisi dan dinamika lingkungan yang makin cepat dan sering tak terduga, alokasi energi organisasi untuk menggerakkan “pengungkit” seyogianya tidak semata-mata berbasis masalah.
Misal diletakkan dalam konteks otonomi daerah, setidaknya ada tiga orientasi yang dapat dipertimbangkan, ke mana energi harus dibelanjakan.
Pertama, pengungkit berbasis masalah, sebagaimana resep HS, yakni cari masalah inti, dan tentukan pengungkitnya. Kedua, menetapkan pengungkit berbasis potensi terbaik dan atau terkhas daerah. Dalam hal ini energi Pemda perlu dialirkan untuk menggerakan “pengungkit” yang dapat mendorong berkembangnya talenta dan potensi-potensi terbaik atau terunik daerah agar menjadi mesin pertumbuhan kesejahteraan. Ketiga, pengungkit berbasis harapan atau cita-cita. Energi Pemda harus dialirkan untuk menjalankan pengungkit yang dapat merealisasikan secara efektif “harapan atau impian” daerah.
Pilihan pertama dan kedua berbasis kondisi hari ini, baik masalah terburuk, ataupun potensi terbaik/terunik. Pilihan ketiga adalah memetakan jalan dan membangun ekosistem yang diperlukan menuju harapan atau impian yang diinginkan daerah ke depan, sekalipun mungkin berawal dari nol. Mengikuti pemikiran ini, energi Pemda seyogianya secara proporsional mengalir pada kebijakan yang berangkat dari tiga kelompok orientasi di atas.
Penting & Perlukah Mencari Pengungkit ?
Menjadi kodrat manusia, bahwa kepuasan, keterpenuhan kebutuhan, harapan, dan impiannya terhadap kualitas layanan pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu tidak pernah dan tidak akan pernah ada pemerintahan yang mampu secara paripurna mewujudkan semua harapan dan impian warganya. Oleh sebab itu, pekerjaan menetapkan dan menjalankan aktivitas kunci yang dianggap sebagai “pengungkit” bukan hanya hal penting, perlu dan strategis, namun adalah menu wajib dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sekalipun orang bijak mengatakan bahwa lingkungan menyediakan sumber daya yang relatif cukup untuk kebutuhan manusia –tidak untuk keserakahan manusia-, namun dalam prakteknya “energi organisasi’ selalu tidak mencukupi untuk menggerakkan daftar agenda organisasi agar melaju cepat menuju tujuannya. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, mencari dan menetapkan “pengungkit” dalam mengelola pemerintahan adalah hal yang wajib dilakukan.
Pilihan-Pilihan Peta Jalan Mencari Pengungkit
Secara konseptual dan empirik, tidak ada resep tunggal sebagai cara terbaik mengelola. Karena cara terbaik tersebut selalu terikat dengan dimensi waktu dan tempat serta persepsi publik atas masalah dan harapan kolektif, dan juga penerimaan warga. Tidak jarang jalan terbaik itu adalah pilihan-pilihan yang paradoks satu sama lain. Ibarat bandul yang bergoyang dan terus-menerus mencari titik keseimbangan mengikuti kekuatan-kekuatan yang menariknya.
Pada negara-negara yang partai-partainya menunjukkan perbedaan yang relatif jelas terkait dengan ideologi, nilai-nilai, dan platfom kebijakan, hasil-hasil pemilu dari waktu ke waktu sedikit banyak mengekspresikan bagaimana publik di negara tersebut menerima tawaran-tawaran jalan terbaik (pengungkit) yang dijanjikan kandidat pejabat publik atau partai–partai, dan memberi mandat kepadanya untuk menjalankan cara terbaik tersebut.
Namun demikian, khasanah pemikiran dan praktek pemerintahan selama ini, secara garis besar telah memberikan pilihan-pilihan cara-cara terbaik mengelola pemerintahan sebagai peta jalan untuk mendorong kemajuan suatu bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya, dengan ragam perbedaan yang bervariasi baik menyangkut nilai-nilai, strategi, pendekatan, kebijakan, maupun kerangka kelembagaan dan kerangka kerja teknis operasional. Pilihan-pilihan tersebut dapat ditelusuri baik pada level politik ideologi, level teori, level kebijakan, maupun level pragmatis.
Di level pragmatis, misal yang populer adalah perang melawan kemiskinan, yang menawarkan aneka “pengungkit” yang bukan hanya berbeda satu sama lain, juga tidak jarang saling bertentangan. Kalangan konservatif berparadigma modernisasi berangkat dari asumsi dasar penyebab utama kemiskinan adalah faktor-faktor internal, seperti rendahnya pendidikan, kurang gizi, ketrampilan rendah dll, sehingga “pengungkitnya” adalah hal-hal seperti perluasan akses pendidikan, penyediaan modal, peningkatan kualitas dan akses kesehatan dll.
Sementara paradigma liberal menunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan yang lemah, korupsi yang merajalela, manajemen yang bobrok, inefisiensi, hukum yang tidak berjalan semestinya dll sebagai akar utama penyebab kemiskinan, sehingga pengungkitnya terletak pada aktivitas-aktivitas yang menjadi antitesa atas faktor – faktor utama penyebab kemiskinan tersebut.
Berbeda lagi mereka yang beraliran radikal dengan paradigma liberaliasi, lebih mempercayai letak masalah inti penyebab kemiskinan ada pada praktek-praktek penghisapan, penindasan dan pembodohan masyarakat, sehingga pengungkit yang punya pengaruh luas adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan pendidikan politik, pembentukan kader gerakan sosial, termasuk mobilisasi aksi, dll.
Kalangan dengan paradigma transformasi menunjuk ketidakadilan struktur dan sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagai akar masalah kemiskinan, sehingga pengungkitnya adalah penyadaran politik, pengorganisasian rakyat, pendidikan alternatif, jaringan advokasi dan mobilisasi aksi.
Sedangkan paradigma kesejahteraan, tampil dengan aksi-aksi derma, hibah, bantuan sosial, yang bersifat kedermawanan.
Pada level praktis-empiris-kebijakan, misal, ketika Indonesia hampir kolaps di akhir kekuasaan orde baru, salah satu fenomena yang dipersepsikan menjadi “masalah inti” adalah hubungan pusat-daerah yang saat itu bisa dikatakan terlalu sentralistik, sehingga dipercaya bahwa apabila bandul hubungan pusat-daerah digeser ke “desentralisasi” akan menjadi pengungkit untuk kemajuan daerah dan Indonesia, bahkan dipersepsi sebagai ‘penyelamat ancaman disintegrasi indonesia kala itu”.
Apakah ini akan berlaku selamanya? Kalau mengikuti tesis the end of history-nya Fukuyama bahwa sejarah peradaban manusia di muka bumi telah berakhir dan bergerak menuju titik tunggal: peradaban demokratis-kapitalis, maka sepertinya bandul desentralisasi adalah jawaban terbaik saat ini. Apa benar demikian? Kita lihat saja nanti. Beberapa kalangan percaya, revisi UU Otda (UU 22/1999; UU 32/2004; UU 23/2014) dari waktu ke waktu menunjukkan resentralisasi kekuasaan.
Pada level teoretik, jalan terbaik mensejahterakan masyarakat juga menawarkan perspektif yang beragam. Teori-teori modernisasi mendalilkan bahwa masalah inti pembangunan terletak pada faktor internal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, keterbatasan modal, dan investasi di sektor produktif, serta kualitas sumber daya manusia. Karena itu “pengungkitnya” tidak lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencari tambahan modal untuk investasi, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan etos kerja yang mendukung dll.
Sementara teori ketergantungan berpandangan sebaliknya, di mana keterbelakangan suatu bangsa adalah karena bekerjanya kekuatan-kekuatan eksternal yang menghisap sumber-sumber kesejahteraan suatu negara mengalir keluar. Bila mempercayai teori ini, upaya–upaya peningkatan kualitas SDM, mencari tambahan investasi, membangun sikap mental positif adalah hal yang juga berperan, namun tidak dapat dijadikan pengungkit yang efektif untuk memajukan pembangunan yang mensejahterakan. Yang lebih utama adalah meninjau secara kritis dan menata ulang relasi–relasi yang terbangun dengan kekuatan–kekuatan asing yang eksploitatif dan mengalirkan sumber-sumber kesejahteraan keluar menjauh dari warga.
Dua aliran pemikiran ini dapat dikatakan posisi diametral satu sama lain. Paradigma lainnya bersifat kritis terhadap pandangan dari dua-duanya, namun juga menerima beberapa pandangan mereka. Misal, persoalan praktek-praktek ekonomi dan relasi-relasi struktural yang eksploitatif dan menghisap, masalah intinya bukan pada ‘kekuatan asing-nya” tapi pada praktek eksploitasi itu sendiri, baik dilakukan oleh aktor-aktor luar negeri, maupun aktor-aktor dalam negeri, atau kerjasama di antara mereka. Jadi yang bermasalah, bukan siapa pelakunnya tapi ‘praktek keserakahan dan ekploitasi” itu sendiri.
Politik Kontemporer: Batas Makin Samar
Mengenali alternatif–alternatif pengungkit sebagai cara terbaik dalam menjalankan pemerintahan melalui upaya memahami peta jalan yang ditawarkan berbagai aliran pemikiran sebagaimana di uraikan di atas, memang perlu dan baik.
Namun dalam praktek pemerintahan, segala sesuatunya tidak hitam putih. Tarikan-tarikan yang berasal dari nilai-nilai, aspirasi, harapan, dan penerimaan warga yang saling beririsan dan bersaing, kadang membentuk formula yang sama sekali baru. Batas antar paradigma hanya mudah diidentifikasi secara teoretik, dan menjadi samar dalam tataran praktis.
Di level politis ideologis, dulu sangat tegas batasnya, namun perkembangan kontemporer juga semakin samar. Secara kategoris, di aras ideologi, pada awalnya cara terbaik untuk “mengungkit” jalannya pemerintahan dibedakan antara kapitalisme (kanan) dan sosialisme-komunisme (kiri).
Saat ini dapat dikatakan lebih rumit. Jalan demokratis-kapitalis, mempercayai bahwa cara terbaik untuk memajukan negara dan mensejahterakan warga bangsa adalah apabila ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan warga tersebut sebesar-besarnya diberikan dan digantungkan kepada inisiatif-inisiatif yang datang dari indvidu-individu warga negara, dan pada saat yang sama mengatur agar pemerintah melakukan peran yang minimal.
Pemerintah perlu dengan sengaja dibatasi, bukan hanya karena mereka percaya bahwa pemerintah sulit bekerja secara efisien, tapi juga karena kuatir bahwa pemerintah dapat berubah menjadi predator bagi warganya sendiri.
Sementara jalan sosialisme lebih percaya bahwa jalan terbaik untuk menghantarkan warga sebuah negara menjadi masyarakat yang terbaik, makmur, dan adil adalah dengan memperluas inisiatif-inisiatif yang bersifat kolektivitas dalam mengelola sumber-sumber daya dan mendorong program-program yang dibiayai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat yang ekstrim, kalangan ini meng-’haramkan’ penguasaan alat-alat produksi pada individu atau korporasi, karena dipandang dapat menyebabkan ketimpangan struktural dalam masyarakat.
Namun demikian, apa yang terjadi hari-hari ini di berbagai belahan dunia menunjukkan batasan-batasan kategori yang tidak mudah dikategori secara hitam-putih. Pertarungan politik antara kubu republik dan demokrat di Amerika hari ini terkait skema jaminan layanan kesehatan yang dikenal sebagai obamacare menjadi contoh hal tersebut.
Obamacare sedikit banyak memberi warna sosialisme-kiri tengah, atau setidaknya kanan tengah dalam khasanah kebijakan Amerika. Pembatalan yang sedang diusahakan Trump tampaknya kembali akan menariknya ke kanan jauh dengan model asuransi kesehatan premium yang artinya lebih berwarna kapasitalisme liberal.
Di Cina juga sudah menunjukkan hal demikian sejak lama. Sistem kepartaian dan politiknya memang masih kokoh menahan gelombang demokratisasi yang terjadi secara global, namun praktek kebijakan ekonomi sangat kapitalistik.
Yang paling up to date apa yang terjadi di Benua Amerika Latin. Kompas (6/05) melaporkan bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin dewasa ini menunjukkan bahwa mereka tidak memilih jalan kanan atau jalan kiri. Para pemimpin Amerika Latin yang sering disebut sebagai para pemimpin kiri dan berbicara dengan istilah-istilah sosialis, pada prakteknya memerintah secara kapitalis.
Mereka mengkombinasikan antara upaya yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dengan kekuatan pasar dan investasi asing. Apa yang terjadi di Amerika Latin menurut laporan tersebut adalah bukan kanan, bukan kiri. Karena itu, Ollanta Moises Humala Tasso, Presiden Peru 2011-2016, disebut bukan sebagai berhaluan kiri atau berhaluan kanan, tapi bawah. Rakyat barangkali tidak terlalu peduli dengan kanan atau kiri. Karena bagi rakyat yang penting bisa hidup sejahtera dan adil. Tidak neko-neko, Itu saja.
Peminat masalah sosial dan pemerintahan, ASN yang bekerja di Pemda Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
0 Comments