Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali mengundurkan diri atau pensiun, adalah sebuah langkah penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.
Meski bagi sebagian pihak keputusan ini tampak sebagai pembatasan,
sesungguhnya inilah momen untuk menata kembali relasi negara, birokrasi, dan institusi keamanan agar selaras dengan prinsip konstitusional.
Putusan tersebut menjadi koreksi halus namun tegas bagi praktik ketatanegaraan yang selama ini berjalan setengah hati.
Selama bertahun-tahun, penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil dianggap sebagai solusi praktis. Ada anggapan bahwa kepolisian memiliki kompetensi teknis, manajerial, maupun kemampuan organisasi yang dibutuhkan birokrasi sipil.
Dengan alasan itu, sejumlah jabatan strategis kerap diisi oleh polisi aktif dengan dalih “penugasan” atau “alih tugas sementara”. Cara pandang seperti ini secara perlahan membentuk normalitas baru, seolah-olah keberadaan aparat keamanan di sektor sipil bukan lagi hal yang memerlukan kehati-hatian.
Padahal, birokrasi sipil dirancang untuk menjadi pilar yang netral, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. ASN bukan anggota organisasi komando; mereka adalah pelayan publik yang tunduk pada nilai-nilai meritokrasi, bukan loyalitas institusional.
Urgensi Pembatasan Tegas
Ketika seorang polisi aktif menduduki jabatan sipil, maka sulit menghindari potensi benturan kultur dan peran. Ia tetap bagian dari struktur kepolisian dengan segala konsekuensi hierarkis dan institusionalnya.
Dalam konteks administrasi publik, campur aduk peran seperti ini bukan saja mengganggu profesionalitas aparatur sipil, melainkan juga mengancam prinsip netralitas birokrasi yang selama ini dijaga dengan berbagai instrumen hukum.
Lebih jauh, negara demokratis harus menegakkan batas yang tegas antara institusi keamanan dan pemerintahan sipil. Pemisahan fungsi sipil dan kepolisian adalah fondasi dasar dari negara hukum modern.
Negara-negara dengan sistem demokrasi yang matang menolak praktik penugasan aparat keamanan ke jabatan sipil secara aktif karena dinilai membuka ruang bagi politisasi, penyalahgunaan kewenangan, dan melemahnya kontrol sipil terhadap institusi keamanan.
Ketika polisi aktif berada dalam jabatan sipil, sulit menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari kepentingan publik, bukan terdorong oleh bias struktur komando atau kepentingan institusi asalnya.
Karena itu, keputusan MK sebetulnya mengembalikan apa yang pernah hilang: kejelasan batas. Ia memastikan bahwa birokrasi sipil harus dikelola oleh ASN melalui jalur karier yang terpola dan terukur, bukan oleh aparat keamanan yang ditarik masuk tanpa mekanisme transisi profesi yang benar.
Dengan mewajibkan pengunduran diri, MK menegaskan
bahwa seseorang harus memilih; apakah ingin berkarier sebagai aparat kepolisian atau sebagai birokrat sipil. Tidak boleh keduanya sekaligus. Penegasan seperti ini penting demi menjamin integritas sistem administrasi negara.
Di sisi lain, putusan ini menyentil hal yang selama ini menjadi ganjalan dalam reformasi birokrasi: kecenderungan mengambil jalan pintas.
Manajemen Talenta ASN & Marwah POLRI
Alih-alih membangun kompetensi ASN secara serius melalui manajemen talenta, diklat kepemimpinan, dan pembinaan karier berbasis kinerja, pemerintah sering memilih meminjam SDM dari Polri untuk mengisi posisi yang dianggap “krusial”.
Cara seperti ini bukan hanya melemahkan sistem merit, tetapi juga memperlambat transformasi birokrasi Indonesia menuju birokrasi modern yang mandiri dan kompeten.
Dengan adanya keputusan MK, pemerintah memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki pola tersebut. Penguatan jabatan fungsional, percepatan promosi ASN berbasis merit, dan optimalisasi kapasitas internal kementerian/lembaga menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi.
Negara tidak boleh bergantung pada pasokan SDM dari luar sistem sipil ketika sistem itu sendiri disiapkan untuk melahirkan pemimpin dan tenaga ahli yang profesional.
Perlu dicatat bahwa putusan MK ini bukanlah upaya membatasi ruang gerak Polri. Justru sebaliknya, keputusan ini membantu menjaga marwah dan profesionalitas Polri.
Dengan tidak terseret dalam jabatan sipil, institusi kepolisian dapat lebih fokus menjalankan fungsi keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
Polisi tidak perlu masuk ke sektor sipil untuk membuktikan kapasitasnya. Mereka tetap memiliki peran strategis yang tidak dapat digantikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bagian dari Restrukturisasi Besar
Yang terpenting, masyarakat perlu melihat bahwa putusan ini adalah bagian dari restrukturisasi besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih sehat. Birokrasi sipil yang kuat hanya dapat terwujud apabila ia berdiri sendiri, tanpa ketergantungan pada institusi keamanan.
Kesetaraan dan keadilan dalam pola karier ASN hanya dapat terjaga apabila tidak ada aktor eksternal yang masuk tanpa mengikuti mekanisme meritokrasi. Supremasi konstitusi hanya dapat ditegakkan apabila setiap institusi negara kembali pada ruang kewenangannya masing-masing.
Pada akhirnya, keputusan MK ini bukan hanya bicara tentang boleh atau tidak bolehnya polisi aktif menduduki jabatan sipil. Ini adalah soal bagaimana negara menata ulang batas-batas kekuasaan. Soal bagaimana demokrasi dijaga melalui pemisahan fungsi yang konsisten.
Soal bagaimana birokrasi dibangun berdasarkan profesionalisme, bukan pragmatisme. Ini adalah momen untuk kembali menegakkan garis tegas antara sipil dan polisi—garis yang selama ini sering dikaburkan.
Dan mungkin, inilah saat terbaik untuk memastikan bahwa setiap institusi berjalan pada rel konstitusionalnya. Polisi mengurus keamanan. ASN mengurus administrasi negara. Negara menjaga keseimbangan. Kita semua menjaga demokrasi.
0 Comments