Banyak yang pesimistis bahwa kucuran dana Rp200 triliun ke bank-bank anggota himpunan bank milik negara (Himbara) yang berasal dari tabungan saldo anggaran lebih (SAL) Pemerintah di Bank Indonesia akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Sebab, berbagai program semacam ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Pemerintah, tetapi tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, program seperti kredit usaha rakyat (KUR)
sebenarnya telah memberikan pengaruh ke pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar 20 persen, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara.
Karenanya, jika dijalankan dengan baik, ada harapan bahwa program sejenis ini akan meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing UMKM.
Namun, berbagai hal juga telah diungkapkan terkait kurang berhasilnya kredit perbankan mengungkit pertumbuhan selama ini. Salah satu yang sering terdengar adalah salah sasaran dan sering terjadinya penyelewengan.
Banyak juga kredit perbankan yang diberikan kepada mereka yang tidak berkontribusi langsung ke perekonomian atau justru terkonsentrasi pada kelompok oligarki tertentu. Belum lagi, terjadi penyelewengan pemberian kredit yang salah satunya karena tekanan mengejar target.
Karena itu, pengucuran Rp200 triliunan dana dari Pemerintah harus benar-benar dirancang dan dijalankan dengan baik, agar efektif dan efisien. Dana ini harus disalurkan dengan tepat sasaran dan didukung oleh ekosistem bisnis yang bersih dan kondusif.
Untuk memastikan kucuran dana Rp200 triliun dari Pemerintah ke bank-bank Himbara tersebut benar-benar efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang nantinya ditargetkan bisa sampai 8 persen, beberapa langkah kunci yang komprehensif harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.
Pertama, tentukan prioritas penyaluran dana dan pastikan keberpihakan
Agar dana Rp200 triliun tersebut tidak mengendap di bank, salah sasaran, atau disalahgunakan, Pemerintah dan bank-bank Himbara harus berkolaborasi untuk menciptakan skema pembiayaan yang menarik dan berani.
Artinya, memprioritaskan penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, seperti ke pabrik-pabrik dan industri manufaktur, pertanian dan perkebunan, serta infrastruktur logistik.
Pemberian kredit ke pabrik-pabrik dan industri manufaktur akan mendorong ekspansi pabrik, modernisasi peralatan mereka, dan hilirisasi industri yang meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
Pemberian kredit ke sektor pertanian dan perkebunan
akan memberikan dukungan finansial untuk intensifikasi pertanian, pengembangan teknologi, dan pengolahan hasil panen, yang kemudian meningkatkan ketahanan pangan Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan sidang umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.
Pemberian kredit ke infrastruktur logistik akan memungkinkan pembiayaan pembangunan dan perbaikan pelabuhan, jalan, dan fasilitas logistik lainnya, yang kemudian menggerakkan barang secara lebih efisien dengan biaya logistik yang menurun.
Pemerintah juga perlu memberikan kepastian dan keberpihakan yang jelas kepada pelaku usaha. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif khusus, seperti suku bunga yang kompetitif, tenor pinjaman yang fleksibel, dan kemudahan dalam pengajuan kredit.
Jika perlu, Pemerintah memberikan insentif penghasilan khusus secara terpisah kepada manajemen UMKM yang mengelola kredit yang diterima dari perbankan tersebut.
Dengan demikian, mereka tidak memanipulasi dana kredit perbankan yang diterima untuk kepentingan sehari-hari yang sifatnya personal ataupun kebutuhan keluarga. Mereka bisa fokus ke peningkatan kinerja UMKM.
Langkah-langkah tersebut akan mendorong keberanian bank-bank Himbara menyalurkan dana dan memberikan kepercayaan kepada para pengusaha.
Kedua, bersihkan birokrasi dan lingkungan bisnis
Penyaluran dana yang besar tidaklah cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika lingkungan bisnis di Indonesia masih dipenuhi hambatan.
Untuk itu, kita memerlukan langkah-langkah radikal dalam membersihkan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang sehat, antara lain berupa penyederhanaan perizinan, pemberantasan korupsi dan pungutan liar, dan reformasi pajak.
Penyederhanaan perizinan akan memungkinkan pemangkasan rantai perizinan yang panjang dan berbelit. Kita harus terus membuat sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis online untuk mempercepat proses dan menghilangkan praktik pungutan liar.
Pemberantasan korupsi dan pungutan liar adalah dengan memberantas tuntas mafia yang menguasai berbagai sektor, seperti pada pemberian sertifikat tanah dan pelayanan kepabeanan. Kita harus menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi berat bagi oknum yang meminta “upeti” atau “uang keamanan.”
Reformasi pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan tidak memberatkan dunia usaha, terutama bagi UMKM dan industri padat karya. Suku bunga yang lebih rendah dan skema pembayaran yang lebih fleksibel akan meningkatkan kepatuhan pada sistem perpajakan karena adanya daya tahan bisnis.
Ketiga, bangun kepercayaan dan kuatkan peran negara yang melindungi
Pada akhirnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan dan peran aktif negara. Pemerintah harus hadir sebagai ‘pelindung’, bukan ‘pemalak’. Langkah-langkah yang harus diambil Pemerintah adalah dengan membangun kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas, serta komitmen yang lurus atas pemberantasan korupsi.
Kepastian hukum adalah dengan menegakkan aturan yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi para investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi jangka panjang.
Transparansi dan akuntabilitas akan memastikan seluruh proses penyaluran dana Rp200 triliun dan kebijakan terkait lainnya dapat dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen yang lurus atas pemberantasan korupsi dengan melanjutkan dan mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan birokrasi. Sebab, perilaku korup dan kejahatan korupsi adalah ‘racun’ utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penutup
Dengan mengimplementasikan strategi ini secara menyeluruh, dana Rp200 triliun tidak hanya akan mengalir dengan lancar, tetapi juga akan menjadi katalis yang kuat untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.***
An executive brief from Rudy M. Harahap
24 September 2025
0 Comments