Pengantar
The Social Amplification of Risk (SARF) adalah suatu kerangka atau model yang menjelaskan bagaimana peristiwa risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. SARF adalah cara sistematis untuk mencari penjelasan bahwa suatu peristiwa risiko, melalui proses sosial dan psikologis, dapat ditingkatkan atau dikurangi dan mengarah pada konsekuensi yang berbeda pada tingkat yang berbeda.
SARF juga mampu mengindikasikan bahwa amplifikasi atau pelemahan risiko diawali dari kejadian risiko yang menunjukkan sinyal risiko. Risiko tersebut akan dikuatkan atau dilemahkan oleh persepsi individu atau kelompok yang mengakibatkan penyebaran dampak risiko (ripple effect) atau disebut juga dengan dampak sekunder.
Melalui persepsi tersebut, individu maupun kelompok akan berbeda dalam memandang dan memperlakukan risiko. Misalnya, risiko yang sebenarnya berdampak rendah dipersepsikan menjadi risiko yang berdampak tinggi, begitu juga sebaliknya.
SARF dapat menunjukkan peristiwa di mana proses informasi, komposisi kelembagaan, serta tanggapan kelompok dan individu berdasarkan pengalaman sosial mereka terhadap risiko berkontribusi terhadap konsekuensi risiko.
Kasus Brent Spar
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, pendekatan SARF dapat dijelaskan dalam contoh kasus rencana penenggelaman Brent Spar pada tahun 1995. Brent Spar, atau Brent E, adalah penyimpanan minyak yang terletak di Laut Utara United Kingdom yang dioperasikan oleh Shell UK.
Namun, setelah selesainya pembangunan sambungan pipa ke terminal minyak di Sullom Voe di Shetland pada tahun 1991, fasilitas penyimpanan tersebut dianggap tidak memiliki nilai lebih lagi sehingga tidak lagi digunakan. Shell UK sebagai pengelola memutuskan untuk menenggelamkan Brent Spar sebagai opsi teraman untuk lingkungan dan berbiaya rendah dibandingkan dengan opsi lainnnya.
Opsi tersebut telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, yang menyatakan bahwa rencana penenggelaman tersebut berdampak kecil terhadap pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, risiko yang harus dimitigasi atas pilihan penenggelaman Brent Spar adalah risiko pencemaran lingkungan, di mana hal tersebut telah dimitigasi dengan riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa pilihan tersebut adalah opsi teraman.
Namun, masalah muncul ketika Shell UK tidak secara tepat menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Greenpeace sebagai LSM yang fokus terhadap permasalahan lingkungan. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh Greenpeace mendorong penolakan terhadap rencana tersebut. Puncak dari protes yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut adalah ketika empat aktivis Greenpeace menduduki Brent Spar pada tanggal 30 April 1995.
Ketika itu, para aktivis tersebut mengambil sampel dari isi Brent Spar dan mengirimkannya untuk pengujian, dan menentukan sifat polutan yang terdapat dalam alat penyimpanan tersebut. Masalahnya, sampel tersebut dikumpulkan secara tidak benar sehingga menghasilkan perkiraan yang salah atas isi penyimpanan minyak itu.
Lebih buruk lagi, gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace didukung oleh media sehingga informasi yang sebenarnya tidak akurat tersebut mampu menyebar dengan cepat kepada publik dan membangun persepsi publik tentang dampak buruk dari rencana penenggelaman Brent Spar tersebut.
Hal itu menciptakan amplifikasi sosial yang melahirkan risiko baru yang jauh lebih berdampak besar bagi Shell karena terjadi pemboikotan produk-produk Shell di Jerman dan Belanda sebagai protes atas rencana Shell UK tersebut. Selain ancaman risiko reputasi Shell sebagai sebuah brand, Shell juga harus mengalami kerugian finansial yang berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan.
Contoh di atas menggambarkan tentang pentingnya pengomunikasian yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengomunikasian atas risiko, atau dikenal dengan istilah risk communication. Jika sejak awal Shell UK secara aktif menginformasikan rencana tersebut kepada publik, termasuk menginformasikan bahwa opsi tersebut telah diuji secara riset aman bagi lingkungan, amplifikasi sosial atas hal tersebut kecil kemungkinan akan terjadi.
Kasus Piala Dunia 2014
Contoh lainnya, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, protes yang dilangsungkan menjelang perhelatan Piala Dunia 2014 di Brazil menggambarkan pentingnya membangun komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada media, lembaga masyarakat, dan publik secara umum.
Beberapa saat sebelum ajang sepakbola paling bergengsi tersebut digelar, terjadi kerusuhan akibat protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terjadi di 10 kota di Brazil. Protes bertajuk “Our Cup is on the Street” tersebut memfokuskan pada biaya tinggi yang diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan stadion, terjadinya korupsi, kebrutalan polisi, dan penggusuran yang dilakukan.
Media mulai memberitakan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun dan memperbaiki 12 stadion yaitu sebesar 2,7 miliar dollar Amerika atau 13% dari total anggaran pendidikan di Brazil. Potongan-potongan informasi ini menjadi salah satu penyebab lahirnya protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian terus berkembang menjadi gerakan protes publik.
Beberapa aksi protes yang dilakukan telah membentuk persepsi yang dapat memengaruhi publik sehingga membentuk pandangan bahwa penyelenggaraan event besar sekelas piala dunia tidak memberikan dampak positif bagi Brazil sebagai tuan rumah yang justru harus mengeluarkan biaya yang besar untuk persiapannya.
Sejak beberapa tahun sebelum piala dunia digelar sampai dengan pembukaannya, Pemerintah Brazil seakan tidak mampu meyakinkan publik bahwa mereka mampu untuk menggelar ajang tersebut dan Brazil dapat memperoleh keuntungan sebagai tuan rumah. Brazil seakan kehilangan dukungan dari masyarakatnya sendiri.
Bahkan, hal tersebut teramplifikasi kepada dukungan penduduk Brazil saat tim nasionalnya berlaga, yang justru malah memberikan dukungan kepada tim lawan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah hal yang memalukan sebagai sebuah
Mengambil Pelajaran dari Berbagai Kasus di Dunia
Fakta ini kemudian mau tidak mau menggiring pemikiran tentang event besar yang akan diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Agustus nanti, yaitu event empat tahunan ASIAN Games 2018. Tentu penting bagi Pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengomunikasikan kepada publik tentang manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah.
Tidak menutup kemungkinan jika tidak diantisipasi secara hati-hati persepsi masyarakat yang mirip dengan yang terjadi di Brazil dapat terjadi, mengingat kedua negara sama-sama terkategori sebagai negara berkembang. Masyarakat kedua negara masih sama-sama meyakini bahwa pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan transportasi masih lebih penting untuk menjadi perhatian dibandingkan pengeluaran anggaran untuk hal lainnya.
Beruntung, Pemerintah Indonesia selain secara aktif terus mempromosikan penyelenggaraan ASIAN Games 2018 juga mengimbanginya dengan penginformasian tentang manfaatnya bagi Indonesia selaku tuan rumah.
Mulai dari Presiden RI Joko Widodo, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir hingga kementerian dan lembaga secara simultan menyampaikan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan ASIAN Games 2018 tidak hanya sebatas di bidang pembinaan olahraga nasional saja, tetapi juga dari sisi pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian secara lebih luas.
Secara lebih rinci, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa ajang olahraga bergengsi tingkat Asia tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan nonekonomi bagi Indonesia selaku tuan rumah.
Dari sisi ekonomi manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pemasukan di sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga, dan menjadi ajang promosi untuk meningkatkan citra positif bangsa.
Sedangkan manfaat nonekonomi di antaranya adalah meningkatkan kohesi sosial dan mendorong perubahan budaya, perilaku, dan karakter masyarakat, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk event internasional melalui partisipasi sukarelawan.
Pengomunikasian manfaat dari penyelenggaraan ASIAN Games 2018 tersebut merupakan sebuah langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari lahirnya persepsi negatif di kalangan masyarakat.
Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah apakah komunikasi yang dibangun telah efektif? Dalam artian, informasi yang disampaikan dapat sampai kepada masyarakat, dan ketika informasi tersebut telah sampai kepada masyarakat, apakah informasi tersebut dapat dipahami oleh penerimanya?
Jika persepsi masyarakat telah sejalan dengan harapan dari pemerintah, yaitu mendukung diselenggarakannya ASIAN Games 2018, maka peristiwa seperti yang terjadi di Brazil dapat dihindari.
Red flag sudah mulai muncul ketika sosialisasi penerapan perluasan ganjil-genap mulai dilakukan sebagai persiapan penerapannya pada 1 Agustus 2018 nanti. Pengguna kendaraan roda empat pribadi yang biasanya dengan bebas berlalu-lalang melewati suatu jalan tertentu harus mulai berpikir mencari jalur alternatif. Beberapa di antaranya akan mulai bergunjing, “Gara-gara Asian Games ini, jadi susah kalau mau bawa mobil, harus mikir mana saja jalan yang bisa dilewati.”
Dari ungkapan itu, tidak dapat dipungkiri akan diikuti dengan pemikiran lebih tajam lainnya. Mereka akan mulai menyadari adanya event tersebut, dan merasakan ternyata penyelenggaraannya memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya.
Lalu, tentu akan mulai memunculkan pertanyaan, “Apa sih untungnya jadi tuan rumah?”Hal-hal inilah yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak teramplifikasi menjadi risiko yang berdampak buruk kepada Pemerintah Indonesia.
Sepertinya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan SARF secara komprehensif untuk mengantisipasi lahirnya amplifikasi risiko, khususnya dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.***
Seorang alumnus ASN yang sedang menikmati dunia yang penuh uncertainty, dengan mempelajari keilmuan risiko dan komunikasi.
0 Comments