Terlepas dari kultur birokrasi kita yang masih terpengaruh kultur masa feodal juga kolonial, birokrasi saat ini memiliki rasionalitas tersendiri. Rasionalitas ini mengikuti gagasan Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang mengatakan birokrasi sebagai jenis organisasi yang paling efisien.
Rasionalitas yang mulai berkembang di abad 19 ini, memiliki ciri khas adanya struktur hirarki dan kesatuan komando, pembagian kerja dan spesialisasi tugas, urusan kepegawaian berdasarkan jasa dan promosi, aturan universal diterapkan untuk mengatur sistem kerja, dan komunikasi yang berwujud formal.
Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional, tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dan keahlian.
Itulah rasionalisasi birokrasi modern. Rasionalitasnya adalah, proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.
Sampai dengan hari ini, kita, para birokrat mengalami dan menyaksikan rasionalisasi birokrasi modern itu. Di sekitar kita ada struktur organisasi yang hirarkis, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan.
Tugas-tugas telah diatur siapa mengerjakan apa lengkap dengan pembagian ruangan dan jenjang komando. Lalu standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar.
Penghargaan dan sanksi dilengkapi dengan kategorisasi pegawai malas-rajin, disiplin-pembangkang, berkinerja unggul-kinerja rendah. Itu semua dilakukan dengan rasionalisasi agar jalannya birokrasi dapat efisien dan efektif, atas nama pelayanan untuk masyarakat.
Begitulah birokrasi modern berjalan. Terlihat bagus dan tidak ada yang salah. Semua baik-baik saja karena bisa jadi kita memang telah terlatih bertahun-tahun dengan praktik seperti itu.
Lalu muncul pendapat bahwa birokrasi kita bekerja layaknya restoran cepat saji McDonald. Pendapat itu diusung oleh Ritzer, sosiolog Amerika yang menggagas konsep McDonaldisasi di birokrasi. Konsep ini menegaskan cara kerja birokrasi modern, bahwa proses kerja birokrasi seperti restoran cepat saji, ada unsur efisiensi, prediktabilitas, kalkulabilitas, dan pengendalian.
Efisiensi dalam birokrasi sering kita saksikan sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal. Jam kerja, biaya, dan juga jumlah personil dalam bertugas sering dibatasi dengan adanya efisiensi.
Termasuk juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kecepataan pelayanan dalam hal ini efisiensi waktu menjadi hal yang diperhatikan oleh birokrasi. Dengan cepatnya pelayanan, diharapkan mampu memuaskan lebih banyak masyarakat pengguna.
Kalkulabilitas menekankan pada sesuatu yang dapat dikalkulasi, dihitung, dan dikuantifikasikan. Semua input, output bahkan outcome dalam pelaksanaan proses kerja birokrasi harus dapat dihitung. Jika tidak dapat dihitung, kinerja dianggap menjadi sesuatu yang absurd.
Rasionalisasi birokrasi menggunakan standar baku semacam SOP, menjadikan proses berikut hasilnya sebagai sesuatu yang dapat diprediksi. Penerima layanan pun seperti konsumen dalam restoran McDonald, mereka telah dapat memprediksi produk atau layanan apa yang akan dihasilkan oleh birokrasi.
Ketiga unsur sebelumnya memerlukan apa yang disebut sebagai pengendalian. Efisiensi, kalkulasi, dan prediksi dikendalikan secara ketat dalam birokrasi. Dalam konsep manajemen pun selalu ada unsur pemantauan. Inti dari pengendalian adalah mengendalikan manusia pelaksana birokrasi agar tidak menyimpang dari prosedur dan hasil yang sudah ditetapkan.
Nah dari ke empat unsur yang rasional itu, Ritzer manambahkan unsur terakhir untuk menjelaskan sisi lain dari rasionalitas birokrasi, yang disebut sebagai irasionalitas dalam rasionalitas (irrationality of rationality). Terkadang hal ini tidak kita perhatikan, sesuatu yang kita anggap normal namun justru kita dan juga pihak lain sering menggerutu karenanya.
Cerita dalam restoran cepat saji misalnya, akan timbul permasalahan irasionalitas berupa banyaknya antrian pelanggan di depan petugas sebagai akibat dari efisiensi pelayanan. Selain itu kecepatan dan kuantitas makanan terjual terkadang tidak memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa makanan junk food tersebut justru berbahaya bagi konsumen dari segi kesehatan. Adanya kontrol ketat juga menimbulkan hambatan kreatifitas petugas dalam melayani pelanggan, bahkan inovasi telah dimatikan.
Di birokrasi, irasionalitas sebenarnya dapat dirasakan setiap hari, namun sering kita tidak mempedulikannya. Mulai dari absen kehadiran di pagi hari, saking rasionalnya kita agar tidak terkena potongan tunjangan kinerja dan teguran aturan disiplin, seringkali kita menjadi irasional dalam bertindak.
Perilaku kita terburu-buru, kadang berlari mengejar angkutan, ngebut di jalan, menerobos lampu merah, dan banyak yang terkesan tidak mengindahkan keselamatan diri dan orang lain. Beberapa korban pun telah berjatuhan karenanya.
Pada saat kita mulai bekerja dalam melayani masyarakat misalnya. Di berbagai loket entah loket pengurusan seritifikat, pengurusan KTP, SIM, dan lainnya, karena alasan efisiensi yang menuntut kecepatan bekerja, seringkali kita lupa untuk berbicara ramah, tersenyum, dan sopan. Terkesan semua terburu-buru dan berbicara sesuai perlunya saja.
Lalu atas nama ketertiban dalam rangka kalkulasi dan prediktabilitas pelayanan, terkadang pemegang otoritas terlalu jauh mengekang kehidupan pribadi pegawainya. Dalam hal pengurusan cuti misalnya, seorang Menteri PAN dan RB pun harus repot-repot memberikan himbauan bahkan dengan nada ancaman bahwa semua PNS tidak diperbolehkan mengambil cuti selain cuti bersama di saat lebaran yang telah ditetapkan. Rasionalisasi yang digunakan oleh sang menteri adalah bahwa cuti di luar cuti bersama akan mengganggu jalannnya pelayanan kepada masyarakat.
Pengaturan ini termasuk menyeragamkan semua sifat layanan, bahwa ada sifat layanan langsung (ke masyarakat) dan sifat layanan yang tidak langsung. Namun karena terlalu rasional ditambah dengan megahnya rezim aturan, maka semua layanan pun dianggap seragam.
Dalam praktiknya baik layanan langsung maupun tidak langsung, sebenarnya bisa saja dilakukan kompromi antar petugas/pegawai untuk bergiliran bertugas sehingga layanan tetap berjalan dan pekerjaan tetap terselesaikan.
Maka tambahan cuti 2 atau 3 hari seharusnya tidak menjadi masalah, toh cuti adalah hak semua pegawai dan telah ada ketentuan batasan jumlahnya. Larangan cuti di luar cuti bersama menjadi hal yang menjengkelkan bagi banyak pegawai terutama pegawai yang bertugas terpisah pulau dengan keluarganya yang memakan waktu dalam perjalanan mudiknya. Rasionalitas efisien dan kalkulabilitas justru berpotensi menjadi tidak produktif karena kekesalan pegawainya.
Bekerja dengan SOP yang ketat, membuat semua produk layanan menjadi terprediksi. Dengan SOP pula, pegawai tidak dituntut untuk menjadi seorang inovator. Cukup terampil dan ahli menjalankan SOP saja sudah cukup. Pegawai benar-benar dilatih untuk membuat produk layanan yang terstandar.
Bahkan jika ada usulan nyleneh tentang modifikasi layanan yang sebenarnya dapat lebih menguntungkan masyarakat justru dianggap salah dan menyimpang. Rasionalitas prediksi berefek irasionalitas akan surutnya keinginan pegawai untuk meningkatkan kapastias potensinya. Maka tidak heran banyak yang beranggapan bahwasanya PNS mempunyai daya inovasi yang rendah.
Dari beberapa contoh sederhana di atas, terlihat jika irasionalitas dalam rasionalitas birokrasi dapat berefek negatif terhadap tujuan dari berjalannya proses birokrasi itu sendiri (disfungsi birokrasi). Instrumentalisme dan dehumanisasi mengancam persendian birokrasi.
Contoh absen yang ketat disertai ancaman potongan tunjangan kinerja membuat aturan yang seharusnya sebagai sarana mencapai tujuan, justru berubah fungsi menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan menteri PAN/RB sendiri telah mengatakan banyak PNS bekerja hanya untuk absen. Itulah yang disebut sebagai instrumentalisme. Sarana berubah menjadi tujuan. Pegawai menjadi lupa tujuan hakiki mereka bekerja untuk apa, karena terlatih untuk selalu menganggap aturan sebagai tujuan.
Dehumanisasi terjadi di sana sini. Pegawai tidak lagi dianggap sebagai manusia yang memiliki kepentingan pribadi. Segalanya hanya tentang bekerja menurut aturan institusi.
Lalu bagaimana mengatasi irasionalitas dalam rasionalitas tersebut?
Bisa jadi jawabannya adalah membalik logikanya menjadi rasionalitas dalam irasionalitas. Menuntut keberanian elit birokrasi untuk melakukan hal-hal yang tidak efisien, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikalkulasi, dan bergerak lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil maksimal dan rasional (terukur dan efisien).
Sudah saatnya kita memperhatikan hal-hal yang informal, yang lebih humanis dan fleksibel. Pegawai yang sejenak meluangkan waktunya untuk menjemput anaknya tidak lagi menjadi masalah jika yang bersangkutan tetap komit terhadap penyelesaian tugasnya, hal ini justru menjadi pelicin semangat kerja pegawai karena kantor menghargai sisi humanisnya.
Visi tidak lagi menjadi milik pimpinan saja, namun visi serta harapan individu hendaknya lebih diperhatikan dan terjadi saling dialog satu sama lain. Hirarki struktur organisasi hendaknya dianggap sebagai pembagian tugas saja, bukan untuk dimanfaatkan sebagai jurang pemisah kekuasaan antara struktur atas dan bawah.
Jika kita sebagai manusia dapat bekerja nyaman, lebih fleksibel dengan menekankan tanggung jawab, adanya pengakuan kepentingan individu untuk meraih kebebasan berkreasi, kesadaran menjadi lebih utama dibanding kepatuhan, produktifitas diukur bukan hanya dari angka-angka namun lebih pada kepuasan pegawai dan masyarakat pengguna layanan, maka kita telah menuju pada birokrasi yang melampaui modern (baca juga birokrasi ala la la land). post-birokrasi yang menganggap tubuh birokrasi bukan tubuh yang tunggal tapi terdiri dari banyak individu, dan individu itu adalah manusia.
Seorang ASN instansi pusat, alumnus Program S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Berbagai gagasannya terbilang unik, karena selalu mempertanyakan kondisi kemapanan di birokrasi. Tujuannya adalah agar birokrasi Indonesia lebih humanis, bermartabat, dan bernilai bagi publik. Anda dapat mengikuti buah pemikirannya di Instagram @mutiarizal.insight, atau di Twiter @rizal.mutia. Ia dapat dihubungi melalui email di [email protected].
0 Comments