Pasca dilantik sebagai Menpan RB pada 07 September 2022, Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa saat ini diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya sebagai administrasi pelaporan, akan tetapi sudah harus benar-benar dapat mendukung pembangunan dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
Anas menyampaikan bahwa ada 3 prioritas utama reformasi birokrasi tematik yang diusung yaitu:
- Pertama, reformasi birokrasi untuk penanganan permasalahan kemiskinan sehingga seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama;
- Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi sehingga pelayanan perizinan maupun nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit; dan
- Ketiga, reformasi administrasi pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital yang saat ini sudah berkembang pesat.
Fokus Prioritas Pertama
Khususnya untuk prioritas pertama, program reformasi birokrasi tematik difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia melalui penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program.
Di lain sisi, reformasi birokrasi tematik juga menjawab ekspektasi Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi yang menciptakan hasil pada pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.
Untuk mewujudkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 888/2022 tentang Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah.
Terdapat 9 pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yaitu:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Pemerintah Kabupaten Sumedang,
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
- Pemerintah Kota Bandung,
- Pemerintah Kota Malang, serta
- Pemerintah Kota Yogyakarta.
Menteri Anas berharap melalui keputusan tersebut, pemerintah daerah yang telah ditunjuk sebagai proyek percontohan dapat melaksanakan reformasi birokrasi berdampak pada penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik diharapkan mampu menjawab dan berimplikasi pada pembangunan daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah yang menjadi percontohan akan menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya.
Pemerintah daerah yang menjadi pilot diharapkan dapat mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah tersebut juga mempunyai tugas sbb.:
- menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan,
- melakukan penyusunan rencana aksi yang nantinya digunakan sebagai rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dengan memperhatikan kolaborasi antarsektor, serta
- melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dari rencana aksi tersebut.
Komitmen dan Dukungan Pemimpin
Untuk mendukung program reformasi birokrasi tematik dalam rangka penanggulangan kemiskinan ada beberapa hal yang dapat menjadi kunci keberhasilan. Di antaranya komitmen dan dukungan dari pemimpin dan SDM Aparatur di daerah, perencanaan yang tepat (kejelasan target dan rencana aksinya), dan keterlibatan dan dukungan dari seluruh stakeholder.
Sosok pemimpin sangat penting dan utama dalam kelancaran dan kesuksesan suatu program dan kegiatan, termasuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Hal ini sudah dibuktikan berbagai fakta maupun studi yang telah dilakukan sebelumnya.
Seperti diketahui banyak kemajuan daerah yang tidak lepas dari kepemimpinan kepala daerahnya, misalnya Risma yang dikenal sukses menata Kota Surabaya, Ridwan Kamil yang diketahui sukses menata Kota Bandung, dan lain-lain.
Hal ini karena kepala daerah mempunyai kewenangan sangat besar dalam menggerakkan semua sumber daya yang ada di daerah. Selain kepala daerah, kepemimpinan kepala perangkat daerah juga sangat mempengaruhi kesuksesan suatu program dan kegiatan termasuk pada pelaksanaan birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Kepala perangkat daerah berperan menjalankan kebijakan Kepala Daerah untuk diimplementasikan di lapangan.
Komitmen dan Kinerja Tim RB Daerah
Dukungan dari SDM Aparatur juga penting untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan (rencana aksi) yang sudah ditetapkan. Dukungan SDM Aparatur ini, khususnya dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Daerah.
Tim RB daerah merupakan motor penggerak reformasi birokrasi di daerah, berperan mulai dari perencanaan hingga monitoring evaluasi khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dalam konteks ini adalah reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Perencanaan yang tepat (Kejelasan Target dan Ketepatan Rencana Aksi)
Untuk mendukung RB Tematik penanggulangan kemiskinan harus ditetapkan target yang jelas. Untuk itu diperlukan data eksisting tingkatkan kemiskinan tiap daerah yang menjadi pilot project.
Dari nilai eksisting itu baru ditetapkan target penurunan kemiskinan tiap daerah. Setelah target ditetapkan maka yang harus dilakukan adalah menyusun rencana aksi, berupa program dan kegiatan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Rencana aksi yang disusun harus jelas dan terukur baik output dan waktunya yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki daerah. Selain berisi program dan kegiatan, rencana aksi harus memuat perangkat daerah dan atau stakeholder yang melaksanakannya.
Proses penyusunan rencana aksi ini harus melibatkan stakeholder. Selain mendapatkan saran dan masukan juga nantinya pada pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diharapkan.
Keterlibatan dan Dukungan Seluruh Stakeholder
Kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh stakeholder terkait. Untuk mengetahui stakeholder tersebut maka tim RB daerah harus melakukan stakeholder mapping agar teridentifikasi stakeholder yang tepat.
Selain untuk mengetahui siapa saja stakeholder-nya, yang perlu diketahui adalah peran dan pengaruh masing-masing sehingga Tim RB dapat melakukan komunikasi dengan tepat. Salah satu cara identifikasi melalui pendekatan pentahelix (multipihak).
Selain unsur pemerintah, juga harus dilibatkan unsur akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media. Seluruh stakeholder (unsur) tersebut harus bersatu padu berkoordinasi dan berkomitmen mulai dari penyusunan perencanaan (rencana aksi), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan daerah.
Pelibatan dan dukungan stakeholder ini juga sesuai dengan semangat collaborative governance yang mana akan menghasilkan output terbaik khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di daerah.
Pelaksanaan peran stakeholder tersebut disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuannya masing-masing. Salah satu contoh peran stakeholder tersebut di antaranya unsur media membuat konten dan mempublikasikan terkait rencana aksi (program dan kegiatan) penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, peran penting badan dan pelaku usaha dalam memberikan dukungan sumber daya, melalui program coporate social responsibility (CSR), pastinya berperan dalam menyukseskan rencana aksi (program dan kegiatan) penanggulangan kemiskinan di daerah.
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara
0 Comments