Menangkal Praktik Nakal Akuntan Publik di BUMN

Kasus rekayasa akuntansi di PT Garuda, PT Jiwasraya, dan PT Asabri menjadi bukti nyata bahwa kongkalikong antara akuntan publik dan manajemen bukan isapan jempol belaka. Ketiga perusahaan plat merah ini sejatinya merugi, tetapi dengan rekayasa akuntansi (window dressing), kondisi keuangannya disulap menjadi lebih baik.

Laporan Keuangan Tahun 2018 PT Garuda awalnya melaporkan laba sebesar Rp70,76 miliar. Namun, sebagian komisaris menolak laporan tersebut karena menduga ada rekayasa. Setelah diperiksa kembali, ternyata perseroan rugi sebesar Rp3,45 triliun (www.merdeka.com , 3/7/2019).

Atas kejadian ini, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda telah diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan menerima sanksi akibat tidak profesional (www.okezone.com , 28/6/2019). Masalah yang sama terjadi di PT Jiwasraya. Sejak 2006 perseroan diduga melakukan rekayasa akuntansi dengan membukukan laba semu, padahal sebenarnya sedang merugi.

Pada 2017 perusahaan melaporkan laba sebesar Rp360,3 miliar yang diperoleh karena tidak mencatat cadangan sebesar Rp7,7 triliun. Jika pencadangan dibukukan sesuai dengan ketentuan seharusnya perusahaan menderita rugi. Setelah pengusutan lebih lanjut, potensi kerugian sebesar Rp16,8 triliun.

Kasus lain yang tidak kalah memprihatinkan mencuat di PT Asabri. Perseroan yang mengelola dana pensiunan pegawai TNI dan Polri ini rugi besar dari pengelolaan investasinya. Kasus baru muncul belakangan, padahal masalahnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Kerugian PT Asabri diperkirakan Rp22 triliun (www.tempo.co. 26/1/2021).

Praktik Tidak Profesional

Ketiga kasus yang mengakibatkan kerugian besar di BUMN itu tidak bisa dilepaskaitkan dengan peran akuntan publik yang memeriksanya. Ada dugaan praktik tidak profesional dan pelanggaran kode etik profesi oleh akuntan publik. Seharusnya, akuntan publik sebagai auditor mengetahui kasus yang terjadi dan melaporkan apa adanya mengenai kondisi keuangan dan masalahnya kepada pemegang saham.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 5/2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa akuntan publik wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selain itu, Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai pedoman bagi akuntan publik yang memeriksa keuangan negara mengatur auditor (dalam hal ini akuntan publik) harus memegang prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan.

Prinsip itu adalah harus memegang kode etik, yaitu harus independen, integritas, dan profesional. Akuntan publik tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh manajemen yang diperiksa. Akuntan publik harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Selain itu, akuntan publik harus bersifat jujur dan memiliki kompetensi yang memadai. Akuntan publik juga harus profesional dalam menjalankan tugas dengan memegang prinsip kehati-hatian (due care), teliti, cermat, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila prinsip pemeriksaan tersebut dijalankan maka akuntan publik akan menyimpulkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan fakta yang ditemukan. Jika fakta yang ditemukan laporan keuangannya jelek maka opininya juga jelek. Jika faktanya bagus, maka laporannya juga bagus.

Akuntan publik tidak boleh merekayasa akuntansi karena dampaknya sangat berbahaya bagi para pengguna laporan keuangan. Jika pengguna laporan keuangan menjadi sesat dalam memahami laporan keuangan maka bisa membuat keputusan yang salah dalam hubungannya dengan perusahaan.

Contoh nyata pelanggaran standar pemeriksaan terjadi di PT Garuda, PT Jiwasraya, dan PT Asabri. Yang paling dirugikan pasti masyarakat dan negara. Masyarakat harus menanggung harga yang mahal saat menggunakan pesawat Garuda karena salah kelola sehingga tidak efisien, masyarakat harus kehilangan banyak uang yang diinvestasikan dan dikelola oleh PT Jiwasraya dan PT Asabri. Negara juga rugi besar karena harus menanggulangi triliunan rupiah akibat kerugian tersebut.

Lalu, apakah praktik nakal akuntan publik tersebut juga terjadi di BUMN yang lain? Bahwa pada kenyataannya masih banyak BUMN yang hidupnya kembang kempis, tetap membuka potensi praktik itu terjadi. Oleh karena itu, tiga kasus besar yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum patut menjadi perhatian dan jangan terjadi di BUMN lain.

Menangkal Praktik Nakal

Sejatinya, sesuai standar pemeriksaan, akuntan publik harus mendalami pemeriksaannya jika diketahui ada penyimpangan (fraud) dan memuat dalam laporan audit adanya penyimpangan tersebut. Namun, jika akuntan publik kongkalikong dengan pihak manajemen untuk merekayasa kondisi keuangannya, maka penyimpangan tersebut tidak akan tampak dan laporan auditnya bersih dari masalah.

Melihat beberapa kejadian tersebut, harus ada upaya untuk menangkal praktik akuntan publik nakal. Pertama, harus ada pembinaan dan pengawasan dari organisasi profesi yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tekad Ketua IAPI Tarkosunaryo yang disampaikan di suatu acara di lingkungan IAPI harus didukung, yaitu:

…mewajibkan akuntan publik untuk melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada saat audit (www.kompas.com , 14/1/2020).

Kedua, pengawasan kepada manajemen oleh komisaris dan pemegang saham harus ditingkatkan. Komisaris tidak boleh hanya menjadi pemberi stempel atas hal-hal yang dilakukan oleh direksi. Kejadian di PT Garuda menjadi contoh baik bagaimana komisaris bersikap kritis atas pelanggaran direksi.

Komisaris dan pemegang saham harus menjadi bagian penting yang bersama-sama mencegah praktik manipulasi laporan keuangan oleh akuntan publik dan manajemen nakal. Jika komisaris PT Garuda tidak rewel, bisa jadi kasus rekayasa laporan keuangan tersebut berjalan mulus. Perusahaan akan kelihatan kinclong dengan memperoleh laba sehingga direksi, komisaris, karyawan dapat mengantongi tantiem yang menggiurkan.

Padahal, perusahaan merugi, sehingga tantiem yang dinikmati senyatanya adalah hasil akal-akalan atau melanggar ketentuan yang ada. Perbuatan seperti ini masuk kategori perbuatan tindak pidana korupsi. Hal yang kurang lebih indikasinya sama terjadi di PT Jiwasraya dan PT Asabri.

Pengawasan oleh Menteri Keuangan

Ketiga, perlu pembinaan dan pengawasan akuntan publik oleh Menteri Keuangan selaku regulator. Selama ini, pembinaan dan pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan. Secara regular, P2PK memeriksa akuntan publik berdasarkan keinginan P2PK sendiri atau berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya penyimpangan akuntan publik.

Dari pemeriksaan itu, sudah ada beberapa akuntan publik yang mendapat sanksi dari Menteri Keuangan. Praktik nakal yang sering ditemukan adalah audit yang tidak bisa dibuktikan kertas kerjanya, alias audit bodong. Ada juga audit yang minim prosedur auditnya sehingga opini yang diambil tidak didukung dengan bukti audit yang cukup dan kompeten.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh P2PK tersebut sudah relatif baik. Namun, jumlah akuntan publik yang diperiksa setiap tahunnya masih sangat sedikit. Dari total 600-an kantor akuntan publik dan ribuan akuntan publik yang berpraktik, hanya sedikit yang mampu diperiksa oleh P2PK.

Keterbatasan jumlah personil pemeriksa P2PK menjadi hambatan terbesar dalam pengawasan dan pemeriksaannya. Walhasil, hanya beberapa akuntan publik yang ketahuan berpraktik nakal dan dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan.

Peer Review

Keterbatasan P2PK tersebut bisa diatasi dengan membuat aturan oleh Menteri Keuangan mengenai kewajiban telaah sejawat (peer review) antar akuntan publik. Aturan ini mewajibkan praktik akuntan publik direviu oleh akuntan publik yang lain.

Penentuan akuntan publik mana yang akan direviu oleh akuntan publik yang lain bisa diatur oleh Menteri Keuangan agar antar akuntan publik tidak main mata. Termasuk kapan waktu pelaksanaan reviu bisa ditentukan oleh Menteri Keuangan agar Menteri Keuangan bisa memonitor kebenaran reviunya.

Aturan ini memperkuat ketentuan Pasal 44 ayat (1) d UU 5/2011 tentang Akuntan Publik yang menyatakan organisasi profesi berwenang melakukan reviu mutu bagi anggotanya. Laporan hasil reviu disampaikan oleh akuntan publik yang melakukan reviu (peer reviewer) kepada P2PK dengan tembusan kepada akuntan publik yang direview.

Laporan hasil reviu bisa dievaluasi atau dicek kebenarannya oleh P2PK. Jika dari evaluasi ditemukan indikasi ketidakprofesionalan oleh akuntan publik yang direviu, maka P2PK bisa memeriksa akuntan publik nakal tersebut. Demikian pula jika ada main mata antarakuntan publik dalam peer review, Menteri Keuangan bisa memberikan sanksi kepada kedua pihak tersebut.

Peer review antarakuntan publik ini, di samping membantu proses pengawasan oleh P2PK juga menjadi peringatan kepada akuntan publik untuk tidak melakukan rekayasa akuntansi dalam praktik auditnya. Jika ada window dressing pasti akan ketahuan, dan jika ketahuan, maka akan dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan.

Manajemen perusahaan juga tidak akan meminta laporan keuangannya direkayasa menjadi baik lewat kolusi dengan akuntan publik. Sebab, sudah pasti ketahuan dan jika ketahuan maka sanksi akan diberikan kepada manajemen. Bahkan, pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi bisa dikenakan kepada manajemen nakal.

Praktik peer review atau telaah sejawat sudah jamak dilakukan, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa. Di Amerika, organisasi profesi akuntan publik Amerika (AICPA) mengharuskan anggotanya menjalani telaah sistem pengendalian mutunya oleh sejawat setiap tiga tahun sekali.

Peer review bermanfaat untuk meningkatkan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Peer review dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian mutu sudah dirancang dan dipatuhi oleh kantor akuntan publik sehingga laporan auditnya sudah sesuai dengan standar profesional yang berlaku (www.aicpa.org ).

Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik mestinya memberlakukan ketentuan peer review bagi anggotanya. Contoh yang baik, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor negara di-peer review sistem pengendalian mutunya oleh lembaga audit dari negara lain.

Penunjukan lembaga audit dilakukan oleh DPR dan laporan hasil peer review juga disampaikan ke DPR sebagai bahan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi BPK. Di kalangan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) juga sudah dilaksanakan praktik peer review antarpengawas internal.

Epilog

Di era persaingan bisnis yang ketat saat ini, hanya perusahaan yang dikelola profesional dan penuh etika yang akan berkembang, termasuk BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah. Praktik akuntan publik sebagai profesi independen yang menengahi kepentingan manajemen dan kepentingan publik harus bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.

Praktik rekayasa akuntansi oleh akuntan publik nakal untuk menyulap laporan keuangan jeblog menjadi seolah-olah menguntungkan harus dihentikan. Sebab, pada akhirnya yang merugi adalah negara dan masyarakat jika terjadi di BUMN. Jika terjadi di perusahaan swasta, pastilah pemegang saham, investor, dan masyarakat kembalilah yang merugi.

Gunarwanto ◆ Active Writer

Saat ini bertugas sebagai Kepala Biro SDM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Penulis berlatar belakang akuntan, berpengalaman sebagai pemeriksa kegiatan pemerintah dan BUMN. Banyak terlibat pada penyusunan standar dan pedoman pemeriksaan keuangan negara, pengembangan organisasi profesi pemeriksa, pengembangan profesi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan SDM. Menulis di media massa berkaitan dengan kebijakan publik.