Menafsirkan Visi Prabu Jayabaya Untuk Mewujudkan Cita-Cita NKRI

Salah satu cerita yang sering meramaikan obrolan warung kopi jelang pemilihan presiden adalah ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya. Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa presiden terpilih memiliki indikator huruf yang tersusun dari sebuah visi “Noto Negoro”. Visi ini dicetuskan oleh Sang Prabu Jayabaya, raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. (https://ganaislamika.com/siapa-sebenarnya-prabu-jayabaya-sang-peramal-masa-depan-nusantara-1/).

Noto Negoro artinya menata negara. Tujuannya adalah agar negara mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hanya negara yang  berdaulat dan tertata yang dapat menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Begitulah kira-kira visi Sang Prabu Jayabaya saat itu. Visi yang sangat jauh kedepan, bukan?

Dalam tulisan ini, saya mencoba menjawab apakah visi itu sudah mulai terwujud.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal terwujudnya visi sang Prabu Jayabaya, saat Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan. Bentuk negara yang disepakati ketika itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui NKRI tersebut, bangsa ini bercita-cita untuk mewujudkan dirinya sebagai bangsa yang cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa.

Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, sekaligus yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, bernama Ir. Soekarno. Nama dengan akhiran “No” dapat menunjukkan isyarat Sang Prabu Jayabaya kepada kita tentang visinya (Noto Negoro). Ir. Soekarno memerintah sekitar 20 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1966.

Tahun 1966, Presiden  RI dijabat oleh Soeharto. Nama dengan akhiran “To” memperlihatkan kepada kita bahwa NKRI sudah “Noto” (tertata). Siapakah yang menata (me-noto)? Yang menata NKRI adalah tokoh yang bernama Ir. Soekarno dan Soeharto.

Pada tahun 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sampai masa jabatan berakhir. Pemilu tahun 1999 menetapkan Gusdur, yang lebih dikenal dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai presiden hingga tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri sampai dengan tahun 2004.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2004 tidak terlihat ciri-ciri yang memberikan gambaran kemiripan baik nama maupun ciri khas yang sesuai dengan visi Sang Prabu Jayabaya. Ketiadaan ciri ini bisa diartikan sebagai “spasi” dari kata “Noto Negoro”. Spasi adalah daerah kosong yang digunakan sebagai pemberi jarak dan pemisah kata, huruf, angka, atau tanda baca. Dari kata “Noto” ke kata “Negoro” ada pemisah, ada ruang kosong, atau pengisi waktu kosong sampai akhirnya wujud negara itu mulai terbentuk. Ketiga tokoh setelah era Soeharto tersebut dapat diartikan sebagai pengisi ruang kosong yang kita sebut sebagai “era reformasi” yang bertujuan untuk menuju bentuk negara yang ideal. Pada era ini gerakan reformasi di berbagai bidang dimulai dan dilaksanakan sampai sekarang.

Pemilu tahun 2004 telah menorehkan sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI untuk masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada pemilihan presiden secara langsung berikutnya SBY kembali terpilih untuk periode lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2009-2014.

Nama SBY dapat dikategorikan sebagai nama yang masuk kriteria dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya. Akhiran “No” dalam nama “Yudoyono” dan “Ne” dalam kata “Negoro” berasal dari huruf yang sama. Jika SBY adalah pemimpin yang dimaksud oleh Sang Prabu Jayabaya, maka nama presiden berikutnya setelah SBY seharusnya memiliki ciri-ciri nama yang mengandung huruf “G” atau “GO”.

Faktanya, setelah kepemimpinan SBY, presiden berikutnya bernama Joko Widodo (Jokowi). Apakah Jangka Jayabaya mulai tidak sesuai lagi, atau tidak cocok dengan zaman? Belum tentu, bisa jadi Jokowi sebenarnya masuk kategori penerus Presiden SBY. Karena adanya aturan yang membatasi, SBY tidak bisa mencalonkan kembali sebagai presiden.

Nama SBY dapat diartikan sebagai laki-laki yang berperang, sedangkan nama Jokowi dapat dimaknai sebagai pemuda yang sejahtera. Perang yang dimenangkan oleh pendahulunya (SBY), turut berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang sejahtera. Begitu kira-kira, menurut pemahaman saya. Artinya, Jokowi masih satu rangkaian proses “Ne” dari visi Sang Prabu Jayabaya, yaitu proses menuju “Negoro” yaitu NKRI yang dicita-citakan bangsa ini.

Apakah Jokowi akan terpilih kembali di pemilu 2019? Kemungkinan itu masih ada jika masih ada sisa program SBY (“Program Perang”) yang belum terselesaikan. Lebih jelasnya adalah perang melawan infrastruktur. Apabila dinilai sudah cukup, kemungkinan  selanjutnya (entah 2019 atau setelahnya) NKRI akan diwujudkan oleh tokoh yang memiliki ciri-ciri dari namanya maupun dari karakternya, yaitu dengan ciri huruf “G”.

Menuju sebuah bentuk negara kesatuan yang mencita-citakan diri sebagai negara yang berdaulat, cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa memang membutuhkan modal yang besar serta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagi sebuah negara tentunya dihasilkan dari proses pendidikan. Dari sini kita bisa melihat kata kunci atau clue berikutnya dari visi Jayabaya adalah pendidikan.

Visi Sang Prabu Jayabaya sudah harus mulai dimaknai dengan clue atau petunjuk yang mengarah kepada huruf “G”, bukan sekedar inisial nama. Hal ini juga seiring dengan kebutuhan terbentuknya sebuah negara yang mensyaratkan pendidikan agar bangsa ini cerdas. Oleh karena itu, kandidat presiden berikutnya tidak lagi terpaku pada inisial nama, tetapi lebih pada basis pengetahuannya. Lalu, siapakah tokoh yang peduli dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan?

Penasaran? 2019 atau 2024 NKRI mulai menuju bentuk yang sesungguhnya. Pada saat itu NKRI dipimpin oleh tokoh yang peduli pada “pendidikan”. Siapakah tokoh yang akan menjadi presiden NKRI? Siapakah tokoh-tokoh yang memiliki kriteria pendidik  (guru)?

Menata negara (Noto Negoro) membutuhkan “Sang Guru” karena guru yang dapat membuat bangsa ini cerdas. Di era ini hanya gurulah yang berdaulat melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan diajarkannya. Hanya bangsa yang cerdas yang mampu mewujudkan visinya.

*) Coretan ini pendapat pribadi, tidak ada kaitannya dengan organisasi maupun institusi manapun.

Joko Pitono ◆ Professional Writer

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretaris Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). Tulisannya lebih banyak diwarnai dengan gagasan birokrasi bersih, efisien, dan berdaya.