Dalam setiap inisiatif, baik skala kecil maupun besar, pendekatan strategis yang praktis sangatlah dibutuhkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil dan tepat sasaran.
Kerangka analisis Kondisi, Permasalahan, Kebutuhan, dan Peluang (KPKP) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami suatu masalah secara menyeluruh. Dengan kerangka ini, perencanaan strategis akan didukung oleh data yang akurat, lengkap, terkini, dan relevan (ALUR), sehingga menghasilkan perencanaan yang solid dan tepat sasaran.
Memahami Prioritas dengan Kerangka KPKP
Kerangka KPKP secara sederhana terdiri dari empat langkah analisis yang saling terkait yaitu:
- Kondisi
Tahap awal ini adalah analisis mendalam terhadap situasi yang ada, mencakup aspek-aspek seperti geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan kapabilitas internal. Misalnya, dalam konteks perkotaan di Indonesia, kondisi ini bisa berupa padatnya populasi, tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, atau terbatasnya lahan untuk fasilitas publik.
- Permasalahan
Setelah kondisi dipahami, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dan menghambat pencapaian tujuan. Dalam isu perkotaan, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan pelanggaran tata ruang adalah contoh permasalahan yang sering terjadi.
- Kebutuhan
Analisis kebutuhan bertujuan untuk menentukan intervensi, tindakan, atau sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Contohnya, dibutuhkan transformasi budaya mobilitas masyarakat didudukung dengan penyediaan transportasi publik yang nyaman, atau dibutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terkelola dengan baik.
- Peluang
Tahap ini berfokus pada identifikasi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan atau mengatasi masalah. Peluang dapat berasal dari potensi sumber daya, keunggulan komparatif, pendekatan baru atau pemanfaatan teknologi.
Dalam konteks perkotaan, peluang bisa berupa dukungan kebijakan pemerintah , berbagai inovasi kebijakan dan layanan limbah, atau kolaborasi dengan berbagai pihak.
Tantangan Konflik Kepentingan dalam Penentuan Prioritas
Salah satu hambatan utama adalah adanya perbedaan kepentingan dan konflik antar pemangku kepentingan. Hal ini bisa terjadi karena rendahnya partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat, para tokoh masyarakat, pakar, tenaga ahli, pelaku usaha, atau instansi terkait.
Konflik kepentingan ini dapat menghambat proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam mengatasi masalah kemacetan, pemerintah mungkin memprioritaskan pembangunan jalan layang baru, yang sesuai dengan visi mereka, sementara masyarakat menganggap transportasi publik yang terintegrasi lebih dibutuhkan.
Contoh lain adalah penyelenggaraan terlalu banyak kegiatan seremonial yang menghabiskan perhatian, waktu dan biaya yang tidak terlalu bermanfaat dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang utama. Jika kepentingan para pihak tidak diselaraskan, prioritas yang ditetapkan bisa jadi tidak relevan.
Perubahan Prioritas
Dalam situasi yang sulit, di mana prioritas yang sudah ada tidak lagi relevan, para pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengubah haluan.
Seringkali, prioritas lama lebih berorientasi pada “pencitraan”
atau kepentingan kelompok elit, sementara kepentingan masyarakat luas terabaikan.
Manajemen perubahan yang baik menjadi kunci untuk mengarahkan kembali fokus pada
prioritas yang benar-benar esensial.
Sebagai contoh, sebuah kota menghadapi masalah kemacetan kronis dan polusi udara yang parah. Berdasarkan analisis KPKP:
- Kondisi menunjukkan padatnya populasi dan tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor.
- Permasalahannya adalah kemacetan dan polusi yang berdampak pada ekonomi.
- Kebutuhan yang mendesak adalah transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- Sementara itu, peluangnya adalah adanya teknologi transportasi cerdas dan dukungan pembiayaan alternatif.
Namun, prioritas yang selama ini dijalankan adalah pembangunan jalan tol lingkar kota yang lebih menguntungkan investor dan pemilik kendaraan pribadi, dan hanya memberikan manfaat kecil untuk masyarakat umum.
Para pimpinan kota, dengan manajemen perubahan yang kuat, harus berani mengubah prioritas ini. Prioritas baru bisa difokuskan pada investasi besar dalam pembangunan jalur transportasi umum dan fasilitas pendukungnya yang lebih luas, renovasi terminal bis dan stasiun kereta api, serta menyediakan bus listrik untuk mengurangi polusi.
Prioritas ini mungkin kurang menarik bagi kelompok elit atau pengembang swasta, namun secara fundamental akan memecahkan masalah yang menjadi kepentingan orang banyak.
Dengan berani meninggalkan prioritas lama seperti “pencitraan” dan mengalihkan fokus pada kepentingan publik, pimpinan dapat mewujudkan perencanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif.
Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Perubahan ini memerlukan pemantauan terhadap kondisi internal maupun eksternal secara berkala, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan dari waktu ke waktu.
0 Comments