Mempertanyakan Peran TP4 Kejaksaan dalam Mengawal dan Mengamankan Pembangunan

Salah satu maksud Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk  mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ringkasnya, peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan—baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan—dengan membentuk tiga komponen TP4, yaitu (1) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, (2) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan (3) TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri adalah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh TP4D dapat dilihat pada tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara.
3. Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
6. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Peran TP4 ini sangat strategis. Namun, peran TP4 dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi masih perlu dipertanyakan.  Sebab, sampai saat ini tidak begitu jelas bagaimana TP4 bekerja, terutama setelah mereka menerima permintaan bantuan dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, dalam menjalankan tugasnya TP4D belum didukung dengan anggaran masing-masing. Dampaknya, instansi pemerintah mesti mengalokasikan anggaran untuk TP4D dengan berbagai honor. Idealnya, TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung pada honor tersebut.

Fakta bahwa TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak didukung oleh anggaran secara mandiri telah menjadi masalah baru. Jika TP4D memang direncanakan untuk mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan sudah seharusnya mereka didukung oleh anggaran yang memadai agar di masing-masing instansi pemerintah tidak muncul anggaran yang tidak terduga.

Masalah berikutnya adalah apakah sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai anggota TP4 memiliki kompetensi dalam pendampingan dan pengamanan pengadaan barang/jasa? Jika memang TP4 sungguh-sungguh dibentuk untuk mengawal dan mengamankan sudah seharusnya mereka memiliki kompetensi, khususnya kompetensi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Saya percaya efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan dengan dibentuknya TP4. Akan tetapi, jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka tidak didukung dengan anggaran yang memadai, bukankah hal ini akan membuka peluang korupsi baru?

Kemudian, adagium bahwa kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan menjaga kelancaran program pembangunan melalui pengawalan TP4 perlu juga dipertanyakan. Benarkah demikian? Lagi-lagi, dengan tidak didukung dengan anggaran yang mandiri TP4D akan menjadi masalah baru.

Pertanyaan empirik penulis adalah: Berapa banyak biaya yang harus dianggarkan oleh masing-masing instansi pemerintah untuk kepentingan TP4? Hal ini perlu dijawab melalui studi empirik ke beberapa instansi pemerintah.

Simpulan

TP4 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tentunya, TP4 diharapkan sebagai suatu paket pendukung yang tidak menimbulkan beban anggaran masing-masing instansi pemerintah.

Joko Pitono ◆ Professional Writer

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretaris Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). Tulisannya lebih banyak diwarnai dengan gagasan birokrasi bersih, efisien, dan berdaya.