“Selamat datang di era masyarakat risiko!” Kalimat itu ‘diteriakkan’ oleh Giddens dan Beck, dua orang sosiolog ternama yang masing-masing berasal dari Inggris dan Jerman, tentang suasana kehidupan masyarakat saat ini.
Masyarakat risiko adalah masyarakat yang seluruh sendi kehidupannya dibangun di atas kesadaran akan risiko. Tentu saja bukan berarti kehidupan masyarakat semuanya berisiko, tetapi kesadaran akan risiko dan bagaimana merespon risiko telah mewarnai dan memengaruhi seluruh proses sosial masyarakat.
Menghindari makanan berlemak, menghindari lebih banyak gula saat minum, berhenti merokok, dan melakukan berbagai kegiatan olah raga adalah beberapa contoh kecil implementasi keseharian kita dalam masyarakat risiko.
Di satu sisi, risiko-risiko itu muncul sebagai buah manisnya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Jika sebelum pesatnya pengetahuan, merokok adalah kegiatan relaksasi sekaligus perekat sosial masyarakat, maka setelah pesatnya pengetahuan di bidang kesehatan merokok menjadi sesuatu yang memiliki risiko.
Di lain sisi, masyarakat risiko disebut juga sebagai sisi gelap dari keberhasilan industrialisasi di zaman modern awal. Keberhasilan dalam industri makanan dan minuman, industri rokok, sampai dengan industri teknologi informasi memunculkan banyak efek sebagai potensi bahaya bagi masyarakat.
Itulah yang disebut oleh Giddens dan Beck, bahwa jika pada era modern awal orientasi masyarakat adalah bagaimana memupuk dan mendistribusikan kekayaan dan kekuasaan (equity) melalui industrialisasi, maka kini, di era modern lanjut, orientasi masyarakat berubah menjadi lebih mengutamakan keamanan (safety).
Pada saat masyarakat mengutamakan keamanan inilah muncul terminologi risiko, yakni bahaya yang dapat dikalkulasi dan diantisipasi. Risiko yang dapat diantisipasi dan dikalkulasi itu kemudian membangkitkan teknik-teknik untuk mengelola risiko yang disebut dengan manajemen risiko.
Manajemen Risiko Organisasi
Keberhasilan industrialisasi dan pesatnya pengetahuan yang disebut di atas pada akhirnya juga menimbulkan efek bumerang bagi para pelakunya sendiri, khususnya pada perusahaan-perusahaan raksasa pelaku industri.
Banyaknya kejadian menyimpang, kecurangan, hingga kolapsnya perusahaan-perusahaan besar tidak lagi dianggap sebagai bahaya yang tidak terantisipasi. Mereka tidak lagi cukup dengan hanya mengurus capaian equity, tetapi juga mesti memikirkan safety.
Saat itulah manajemen risiko hadir, masuk untuk diadopsi oleh organisasi dalam menjamin keamanan, yang utamanya adalah keamanan bagi pemilik perusahaan. Berbagai macam potensi bahaya kemudian dikalkulasi, dan dengan teknik-teknik tertentu, berbagai ketidakpastian dihitung sehingga seolah menjadi suatu kepastian (certain the uncertainties).
Pada level tata kelola organisasi, negara (state) kemudian tak mau ketinggalan. Melalui birokrasinya, negara mengadopsi cara-cara mengalkulasi ketidakpastian untuk dipergunakan sebagai antisipasi terjadinya kecurangan dan kegagalan program/kegiatan di sektor pemerintahan.
Dengan demikian masyarakat di birokrasi, yakni para birokrat dan seluruh perangkat lainnya, secara tak sadar telah terbawa masuk pada sebuah society, yakni masyarakat risiko. Masyarakat risiko ini tentu saja memiliki sifat dan karakter tertentu yang berbeda dengan karakter masyarakat birokrasi sebelumnya.
Karakter Masyarakat Risiko
Masyarakat risiko yang hidup di era modern lanjut (dimulai pada abad 20), memiliki karakteristik yang tidak sama dengan masyarakat di era modern awal (abad 18 dan 19). Di era modern awal, ketimpangan kelas menjadi permasalahan utama akibat pesatnya industrialisasi, seperti yang digaungkan oleh Marx. Kelas yang berada di bawah, yang memiliki keterbatasan akses produksi sehingga distribusi equity tidak merata, membentuk solidaritas untuk melawan kelas di atasnya.
Namun kini, permasalahan utamanya adalah safety, sedangkan solidaritasnya lebih bersifat lintas kelas. Muncul berbagai komunitas yang cair karena diisi oleh anggota masyarakat lintas kelas yang masing-masing ingin mengantisipasi agar bahaya tidak terjadi pada komunitasnya.
Karakteristik anggota masyarakat risiko kemudian berubah menjadi individu yang memiliki tanggung jawab, yang oleh Beck disebut sebagai responsible subject, yakni individu yang memiliki sikap dan perilaku adaptif dan antisipatif untuk menghindari bahaya bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian banyak individu yang seolah memiliki kewajiban untuk mengingatkan individu lainnya dalam rangka menghindari bahaya yang mengancam dirinya dan komunitasnya.
Namun, individu yang bertanggung jawab ini tidak muncul dengan sendirinya. Dia hanya akan muncul pada masyarakat yang memang permasalahan utamanya bukan lagi masalah konflik kelas. Dia hanya akan muncul pada masyarakat yang cair, yang minim kekangan, yang tidak lagi didominasi oleh ancaman.
Mengapa demikian? Karena individu yang bertanggung jawab memerlukan ruang yang cukup untuk melakukan refleksi diri agar menyadari risiko masing-masing. Selain itu, individu juga perlu menjadi seseorang yang diakui keberadaannya sebagai dirinya sendiri, bukan menjadi dirinya atas dasar paksaan atau ancaman.
Dengan demikian, masyarakat risiko pada dasarnya adalah masyarakat reflektif.
Perlu Diwaspadai
Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama pada era modern lanjut ini. Di saat keamanan (safety) dianggap sebagai suatu hal penting dan perlu diperhatikan, risiko ternyata bukan saja berguna untuk membuat individu menjadi individu yang bertanggung hawab, tetapi risiko justru dapat dijadikan sebagai alat politik bagi elite untuk mengatur masyarakatnya agar berperilaku mengikuti kehendak dan kepentingan elite, dengan mengatasnamakan keamanan.
Banyak para elite, baik sadar maupun tidak sadar, yang masih memperlakukan masyarakat risiko seperti pada era modern awal, yakni menggunakan risiko sebagai senjata untuk membatasi akses, baik akses pada produksi maupun akses di birokrasi.
Hal itu biasa dilakukan dengan cara memaksa dan mengancam masyarakatnya dengan risiko-risiko yang ditetapkan. Dalam kondisi demikian, risiko akan otomatis membentuk hierarkinya mengikuti hierarki kelas.
Bahkan, elite dengan ekuitasnya yang berlebih (kekayaan dan kewenangannya) mampu membeli risiko. Artinya, risiko-risiko yang kemunginan akan menimpa pada dirinya, dianggap bukanlah risiko yang disebabkan oleh dirinya.
Dengan kata lain, para elite tidak bersedia menjadi sumber (penyebab) risiko, meskipun risiko itu dapat menerpa dirinya. Akibatnya, sumber risiko hanya tersebar dan menumpuk pada kelas yang berada di bawahnya.
Sekali lagi, kondisi demikian mendorong permasalahan kembali pada konflik dan solidaritas antar kelas. Pada saat terjadi hal demikian, maka masyarakat risiko yang terbentuk bukanlah masyarakat risiko yang reflektif yang terbentuk melalui komunitas cair, melainkan masyarakat berisiko yang terintimidasi (intimidated risky society).
Bentuk Masyarakat Risiko di Birokrasi
Masyarakat risiko yang sejatinya telah terbentuk di organisasi, termasuk juga di birokrasi pemerintahan, sebaiknya mampu menjadi masyarakat risiko yang reflektif, sebagaimana karakteristik asli masyarakat risiko.
Namun, seringkali tidak kita sadari bahwa masyarakat risiko yang terbentuk di birokrasi bukanlah masyarakat yang reflektif. Hal itu disebabkan oleh jebakan teknokratisasi dalam pengelolaan risiko di organisasi birokrasi, ditambah dengan budaya paternalistik yang masih subur di birokrasi.
Teknik-teknik manajemen risiko organisasi berupa teknik untuk melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko akan memunculkan para teknokrat yang dianggap ahli dalam mengelola risiko.
Keberadaan teknokrat yang seringkali muncul dalam wujud satuan tugas manajemen risiko di birokrasi, tidak jarang menjadi sebuah penegas kepakaran, yang memisahkan sekelompok individu yang merasa paham akan risiko dan berhak mengatur, dengan sekelompok individu lain yang dianggap tidak paham risiko yang menjadi sasaran pengaturan.
Di tangan para teknokrat inilah manajemen risiko dilakukan secara elitis. Menjadi semakin elitis saat jenis-jenis risiko, penyebab, dan responnya diputuskan oleh pimpinan organisasi.
Dalam kondisi demikian, sumber risiko akan menumpuk di sekelompok individu yang dianggap tidak memiliki keahlian untuk mengelola risiko. Risiko mereka telah ditentukan sekaligus perilaku mereka telah ditetapkan untuk diatur sedemikian rupa mengikuti hasil identifikasi teknokrat dan pimpinan.
Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk merefleksikan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mencari dan menemukan tanggung jawabnya, karena segala risiko, perilaku, dan tanggung jawabnya telah dilekatkan (given) secara elitis.
Untuk itu, birokrasi sebaiknya mulai mengalihfungsikan peran teknokrat manajemen risiko bukan sebagai ahli melakukan identifikasi dan mitigasi risiko. Akan tetapi birokrasi sebaiknya menjadi fasilitator bagi berbagai komunitas agar individu-individu dalam organisasi mampu bersuara menyatakan risiko dan membuat kesepakatan di komunitasnya masing-masing.
Karena itulah demokrasi di birokrasi pun hendaknya berubah dari pastisipatif, yaitu demokrasi yang menggunakan keterwakilan, menjadi deliberatif, yaitu demokrasi yang megutamakan konsensus bersama.
Adapun komunitas dalam organisasi dapat dibentuk secara struktural maupun fungsional. Pada komunitas struktural, komunitas dapat dibentuk berdasarkan pada struktur organisasi yang ada, seperti misalnya bagian, bidang, divisi, atau sebutan lainnya. Sedangkan secara fungsional, komunitas akan berisi personil-personil yang memiliki fungsi sama dan lebih bersifat lintas hierarki struktur organisasi.
Epilog: Tantangan Baru
Singkat cerita, tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam mengelola risiko kini telah berubah seiring terbentuknya masyarakat risiko di birokrasi. Tantangannya bukan lagi tentang bagaimana meyakinkan para individu menyadari perlunya manajemen risiko yang di dalamnya berisi tuntutan agar individu mau menerima risiko dan bersedia melakukan mitigasinya yang telah ditetapkan (oleh elite).
Inti tantangan yang dihadapi kini adalah sejauh mana organisasi-organisasi di birokrasi mampu mengubah kondisi masyarakat birokrasi dari intimidated risky society menjadi reflexive risk society.
Tantangan itu meliputi dua hal pokok. Pertama, tantangan tentang kemampuan organisasi untuk menciptakan sebuah atmosfir yang lebih fleksibel, cair, dan tidak bersifat elitis untuk mendukung prasyarat terbentuknya masyarakat reflektif di birokrasi.
Di dalamnya, tentu saja, perlunya pemahaman tone at the top dalam manajemen risiko yang bukan lagi berarti bahwa pimpinan hanya memberi arahan dan keteladanan dalam memitigasi risiko. Akan tetapi, pimpinan sebaiknya juga bersedia menjadi sumber utama alias penyebab terjadinya risiko di organisasi.
Kedua, tantangan tentang kemampuan organisasi dalam mengelola konflik yang akan terjadi di antara komunitas risiko di organisasi. Hal itu mesti dimiliki oleh organisasi karena bagaimanapun juga berbagai komunitas tersebut nantinya akan saling menyadari risiko masing-masing.
Mereka juga akan berusaha melakukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko masing-masing. Dalam aktivitas ini terkadang akan terjadi saling berbenturan di antara komunitas yang ada.
Pada akhirnya, manajemen risiko di organisasi birokrasi bukanlah berarti organisasi harus sibuk mengelola dan memitigasi risiko, akan tetapi adalah bagaimana organisasi sibuk mengelola masyarakat risiko yang terbentuk di organisasi.
Sekali lagi, selamat datang di era masyarakat risiko!
*Artikel ini adalah resume dari paparan penulis dalam kegiatan Sharing Session Library Café BPKP, tanggal 8 Oktober 2019, yang berjudul “Manajemen Risiko dari Perspektif Posbirokrasi”.
Seorang ASN instansi pusat, alumnus Program S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Berbagai gagasannya terbilang unik, karena selalu mempertanyakan kondisi kemapanan di birokrasi. Tujuannya adalah agar birokrasi Indonesia lebih humanis, bermartabat, dan bernilai bagi publik. Anda dapat mengikuti buah pemikirannya di Instagram @mutiarizal.insight, atau di Twiter @rizal.mutia. Ia dapat dihubungi melalui email di [email protected].
0 Comments