Lepas Tergantung

Faktor apa saja yang menyebabkan negara-negara Eropa dan Amerika Utara makmur sedangkan di belahan dunia lain, seperti banyak negara Afrika, Amerika Selatan, dan Asia (dunia ketiga) masih bermasalah dengan tingkat kemiskinannya? Ada yang berpendapat, karena negara-negara negara-negara Eropa dan Amerika Utara mengeruk sumber daya (alam dan manusia) di dunia ketiga untuk membangun negaranya, ditambah ketergantungan mereka pada negara maju.

Ketergantungan Ekonomi dan Politik

Ketergantungan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi berupa kebutuhan untuk berutang, namun juga politik dan, bahkan, budaya. Dalam bidang ekonomi, kita lihat utang terkadang membuat distorsi kedaulatan ekonomi dari negara debitur. Sementara dalam bidang politik, kita bisa melihat kepemimpinan suatu negara yang terkadang memerlukan “restu” dari negara-negara kuat.

Kondisi inilah yang seringkali memecah-belah suatu negara dan menjadikannya sebagai arena konflik bertahun-tahun. Sedangkan untuk ketergantungan budaya –ini mungkin yang paling samar karena terkadang kita tidak menyadarinya, kita menjadi terasing dari tempat kita berasal meskipun ruang hidup kita masih sama dengan nenek moyang kita.

Ketergantungan-ketergantungan ini dapat bermuara pada hegemoni, yang saat ini berlangsung lebih samar. Sebab, hegemoni secara fisik, seperti model pendudukan dan peperangan, tidak bisa lagi dilakukan dengan leluasa seperti ratusan tahun yang lalu.

Menurut Paul Baran, ketergantungan ini menyebabkan negara-negara dunia ketiga (negara pinggiran/negara lemah) ibarat manusia yang menderita penyakit kretinisme, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tetap kerdil dan tidak bisa besar.

Eksploitasi oleh Negara Maju

Baran sendiri menyatakan jika ketergantungan di negara-negara pinggiran disebabkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara kuat (negara maju). Sejarah awal terbentuknya akumulasi modal (surplus) di negara kuat berasal dari kelompok tuan tanah dan pedagang di dalam negerinya, yang seiring berjalannya waktu kemudian mengalihkan surplusnya (investasi) ke sektor industri.

Dari sini negara kuat menjadi kekuatan ekonomi yang bersifat ekspansif, yaitu mengalirkan modal ke negara-negara pinggiran. Kemudian, mereka menciptakan surplus di negara pinggiran itu. Surplus ini tidak dinikmati oleh negara tersebut, tetapi oleh “pendatang”, yang membawa keluar surplus dari sumbernya (negara pinggiran) menuju sumber modal (negara kuat).

Pola ini sering terjadi dengan bantuan penguasa dan tuan tanah setempat, yang biasanya mendapatkan keuntungan dari pemberian akses untuk bahan mentah, sementara industriawan dalam negeri dirugikan karena kekurangan bahan mentah tersebut.

Yang terjadi selanjutnya adalah membanjirnya produk industri dan barang mewah dari negara asing, sedangkan di dalam negeri masih mengandalkan komoditas pertanian dan produk yang berasal dari alam lainnya. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, modal dalam negeri akan menyusut, yang berarti kemampuan untuk membangun (berproduksi) tidak optimal.

Penyebab Utama Keterbelakangan

Pendapat hampir senada juga diutarakan Andre Gunder Frank, bahwa sebagai akibat dari kerjasama antara pemerintah dengan pemodal asing, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemodal asing dan borjuasi lokal dengan mengorbankan rakyat banyak. Pada tahap tertentu, pembangunan ekonomi dengan mengandalkan borjuasi lokal adalah pekerjaan sia-sia karena sifat ketergantungan borjuasi lokal tersebut.

Permasalahan ketergantungan ini dapat dibilang sebagai salah satu permasalahan utama penyebab keterbelakangan dunia ketiga. Namun demikian, solusi untuk keluar dari ketergantungan tersebut juga tidak mudah, mengingat pengaruh negara-negara maju terhadap negara pinggiran sudah sedemikian kuatnya.

Kita bisa saja berdamai, karena tidak semua kepentingan negara maju harus kita respon dengan apriori. Kita juga tidak harus menempuh langkah revolusioner. Namun, kita perlu konsisten untuk mereformasi struktur perekonomian yang ada.

Menarik kita cermati pendapat Acemoglu dan Robinson. Menurut keduanya, akar dari permasalahan kemiskinan negara adalah institusi dari negara tersebut.

Alih-alih mencari kambing hitam sifat eksploitatif negara maju, dengan pendapat ini setidaknya kita selangkah untuk melihat ke dalam bahwa perilaku institusi politik (dan birokrasi) dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Jika perilaku kontraproduktif tersebut terjadi dalam dosis besar dan berlangsung lama, dapat bersifat menghancurkan seperti yang terjadi di Zimbabwe dan Korea Utara.

Politik dan Solusi Ketergantungan

Setidaknya terdapat dua kunci utama solusi menurut Acemoglu dan Robinson, yaitu institusi politik yang inklusif dan sentralisasi politik. Negara tanpa sentralisasi politik (yang berfungsi menjamin ketertiban umum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak kekayaan rakyat) akan kesulitan menciptakan institusi yang inklusif. Kebalikan dari sifat inklusif adalah ekstraktif, yang biasanya diciptakan oleh institusi politik yang absolut.

Sesuai pendapat Andre Gunder Frank, kesempatan negara maju mencari dan mengalihkan surplus hadir karena pemerintah negara pinggiran memberi jalan untuk itu. Maka, sifat dari pemerintahan inilah yang juga dikritik Acemoglu dan Robinson.

Model pemerintahan ini bersifat ekstraktif, yaitu “keuntungan” dari hubungan ketergantungan hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu, sembari mempertahankan dengan berbagai cara agar keuntungan tersebut dapat dinikmati secara terus-menerus. Dampak dari pola ini adalah hilangnya kesempatan pelaku ekonomi lain dalam negeri untuk berperan membangun.

Politik dan Industrialisasi

Di sisi lain, absolutisme dengan ketiadaan (atau lemahnya) sentralisasi politik merupakan penghalang utama bagi proses industrialisasi. Pola pemerintahan (institusi politik dan birokrasi) yang ekstraktif ini menghambat tumbuhnya inovasi yang penting untuk mendukung industrialisasi.

Agar industri tumbuh, setidaknya kita memerlukan penguasaan teknologi, kemampuan manajerial pelaku ekonomi dan dukungan pemerintah. Dua hal pertama tersebut sarat dengan kemampuan inovasi.

Dalam institusi ekstraktif, kesempatan berusaha, terutama untuk bidang-bidang strategis, juga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang segolongan dengan kelompok elit dalam lingkaran sosial-ekonomi penguasa (status quo), sehingga kompetisi menjadi tidak sehat.

Kolusi ini menciptakan zona nyaman yang membuat golongan tersebut malas melakukan inovasi. Model ini juga dapat menghilangkan kesempatan pelaku usaha potensial lain untuk masuk ke pasar, karena toh seberapa kuat pun mereka berusaha, tidak akan berguna selama tidak masuk dalam lingkaran status quo.

Belajar dari Korea Selatan

Ada contoh menarik dari Korea Selatan. Pada tahun 1954 setelah Perang Korea selesai, Korea Selatan adalah negara terbelakang yang PDB per kapitanya bahkan tak lebih baik dari Kenya. Korea Selatan kemudian membangun perekonomiannya dengan model perencanaan.

Park Chung-hee menggalakkan revolusi industri yang bermula dari industri dasar, seperti baja dan semen. Untuk mendukung perkembangan ekonomi, Park juga membangun dunia pendidikan secara masif.

Pada dekade 70an, pembangunan ini mulai menampakkan hasil. Industri berat yang memiliki nilai tambah tinggi mulai tumbuh. Akhir dekade 90an, Korsel mulai melirik industri kreatif, untuk mengantisipasi potensi lesunya industri manufaktur.

Pada awal pembangunannya, Korea Selatan memang tergantung pada asistensi Amerika Serikat. Saat ini pun Amerika Serikat masih menjadi mitra strategis Korsel, dengan kadar ketergantungan yang mulai berkurang. Korea Selatan juga pada awalnya otoriter.

Korea Selatan adalah contoh nyata jika kepentingan negara maju itu ada. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga awalnya tidak harus didukung oleh pemerintahan demokratis.

Namun demikian, demokrasi penting untuk memelihara kemajuan tersebut karena demokrasi dapat menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang inklusif, sebagaimana Korea Selatan mulai membuka keran demokrasinya tahun 90-an.

Epilog

Kuncinya adalah, bagaimana pemerintah dapat berstrategi keluar dengan negara maju untuk membesarkan ukuran ekonomi dalam negeri, sambil berstategi kedalam agar kue ekonomi ini dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata dan berkesinambungan.

Dari pengalaman Korea Selatan juga kita dapat bercermin bahwa ketergantungan tidak harus selalu ditanggapi dengan negatif. Untuk menghindari dampak buruk ketergantungan, selain institusi inklusif dan sentralisasi politik, yang perlu dilakukan adalah inovasi dalam sains dan teknologi seperti yang dilakukan Korea Selatan.

Inovasi ini pula yang menjadi resep agar negara keluar dari middle income trap. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?