Di tengah dominasi sinema penuh aksi dan efek visual, film “I, Daniel Blake” hadir seperti potret kehidupan yang sunyi namun mengguncang.
Film yang dirilis pada tahun 2016 dan digarap oleh sutradara Inggris Ken Loach ini tidak menawarkan hiburan spektakuler. Ia justru menyajikan realitas yang terasa dekat, pahit, dan sangat manusiawi.
Manusia vs Mesin Birokrasi
Tokohnya, Daniel Blake, adalah tukang kayu lansia yang hidup sendiri di kota Newcastle. Setelah mengalami serangan jantung, dokter melarangnya bekerja. Ia pun mengajukan tunjangan kesehatan dari negara.
Namun alih-alih mendapat bantuan, Daniel justru tersandung oleh sistem administrasi yang berbelit.
Penilaian komputer menyatakan ia masih layak bekerja, meskipun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Sejak saat itu, ia terjebak dalam labirin birokrasi: formulir yang rumit, antrean panjang, serta layanan telepon yang kaku dan tak solutif.
Cerita film ini sangat sederhana. Tidak ada konflik besar atau plot berlapis. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya kuat. Penonton diajak merasakan frustrasi Daniel secara perlahan: saat ia kesulitan mengisi formulir daring, saat diperlakukan seperti angka dalam sistem, hingga ketika harga dirinya mulai terkikis oleh prosedur yang tak manusiawi.
Film ini bukan sekadar kisah individu, melainkan kritik tajam terhadap sistem kesejahteraan modern yang semakin digital dan terotomatisasi.
Daniel, yang terbiasa bekerja secara manual dengan tangan, tiba-tiba harus berhadapan dengan komputer, akun daring, dan istilah teknis yang asing. Ketidakmampuannya mengoperasikan teknologi menjadi simbol dari sistem yang kehilangan sentuhan manusia.
Persahabatannya dengan Katie, seorang ibu tunggal yang juga terjebak dalam sistem bantuan sosial, menambah kedalaman emosional film.
Keduanya bukan pahlawan. Mereka rapuh, mudah marah, dan sering berputus asa. Namun, justru karena itulah keberadaan mereka terasa nyata. Kemiskinan dalam film ini tidak digambarkan secara dramatis, melainkan sebagai rutinitas yang pelan-pelan menggerus martabat manusia.
Kekuatan utama film ini justru terletak pada keberpihakannya. Ia tidak netral. Ia berdiri di sisi warga biasa yang harus berhadapan dengan sistem yang kaku. Pesannya jelas, bahwa kebijakan publik bukan sekadar angka atau target efisiensi. Di balik setiap formulir yang ditolak, ada manusia yang kehilangan harga diri.
Digitalisasi: Antara Efisiensi dan Eksklusi
Pesan itulah yang membuat “I, Daniel Blake” terasa relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara gencar melakukan digitalisasi layanan publik. Pendaftaran bantuan sosial, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha semakin banyak dipindahkan ke sistem daring. Tujuannya tentu baik, yakni untuk mempercepat layanan, mengurangi penyimpangan, dan meningkatkan efisiensi.
Namun di balik itu, masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Lansia, warga miskin, masyarakat di daerah terpencil, atau mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi seringkali justru kesulitan mengakses layanan yang seharusnya membantu mereka. Ada cerita tentang warga yang tidak bisa mengurus bantuan karena tidak punya ponsel pintar, tidak paham aplikasi, atau terkendala jaringan internet.
Digitalisasi memang tak bisa dihindari, tetapi film ini mengingatkan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan empati.
Sistem yang terlalu mengandalkan prosedur dan algoritma berisiko melupakan manusia yang dilayaninya. Ketika bantuan sosial hanya bisa diakses lewat aplikasi, sementara penerimanya tidak memiliki perangkat atau literasi digital, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan eksklusi.
Epilog: Mengembalikan Empati dalam Kebijakan Publik
Adegan paling kuat dalam film ini adalah ketika Daniel menuliskan protesnya di dinding kantor layanan sosial. Ia tidak melakukan kekerasan. Ia hanya menuntut haknya sebagai manusia. Adegan itu terasa seperti simbol perlawanan sunyi dari jutaan orang yang setiap hari berhadapan dengan birokrasi yang tak ramah.
“I, Daniel Blake” mengajarkan satu hal sederhana, bahwa sistem yang baik harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, pelajaran ini terasa penting.
Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan memang perlu, tetapi tanpa empati, semua itu hanya akan menjadi labirin baru bagi warga yang paling membutuhkan. Jangan sampai transformasi digital kita hanya memindahkan labirin kertas ke labirin layar, tanpa pernah benar-benar meruntuhkan tembok birokrasi yang kaku.
0 Comments