Korupsi adalah masalah serius yang telah meresap ke berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Bukan sekadar menggerogoti keuangan negara, korupsi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
Bagaimana mungkin masalah ini begitu sulit diberantas? Dalam tulisan ini, kita akan mengupas keterlibatan birokrat, politisi, dan masyarakat dalam lingkaran korupsi, serta mengeksplorasi langkah-langkah apa saja yang telah dan harus diambil untuk melawan musuh besar bangsa ini.
- Korupsi bukanlah fenomena baru di Indonesia. Ada yang bilang sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dari abad ke-16. Pada zaman penjajahan, diperkenalkan pungli dan dan suap yang dilakukan oleh pegawai Belanda dan para penguasa.
- Pada Orde Lama, korupsi terjadi karena abuse of power dari pejabat pemerintah serta kurangnya pengawasan.
- Pada era Orde Baru, praktik korupsi telah menyebar luas dan menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi.
- Meskipun reformasi telah dilakukan sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi negara ini.
- Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 adalah 37, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah memprihatinkan.1
Jenis-Jenis Korupsi
Korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: korupsi kecil (petty corruption), korupsi besar (grand corruption), dan korupsi sistemik.
Korupsi kecil biasanya melibatkan pejabat publik yang menerima suap kecil atau gratifikasi untuk mempercepat proses administrasi. Korupsi besar melibatkan jumlah uang yang besar dan sering kali melibatkan pejabat tinggi dan politisi.
Korupsi sistemik adalah korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan melibatkan jaringan yang luas dari berbagai aktor termasuk masyarakat.
Hubungan Birokrat, Politisi, dan Masyarakat dalam Kasus Korupsi
Korupsi di Indonesia sering kali melibatkan interaksi yang kompleks antara birokrat, politisi, dan masyarakat. Birokrat, sebagai pejabat pemerintah, sering kali berada dalam posisi di mana mereka dapat memanipulasi proses administrasi untuk keuntungan pribadi.
Politisi, di sisi lain, memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk melindungi birokrat yang korup atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Masyarakat juga memainkan peran penting dalam korupsi. Di satu sisi, masyarakat dapat menjadi korban korupsi ketika mereka harus membayar suap untuk mendapatkan layanan publik.
Di sisi lain, beberapa anggota masyarakat juga dapat terlibat dalam korupsi dengan memberikan suap kepada birokrat atau politisi untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti lisensi bisnis atau kontrak pemerintah.
Selanjutnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun media. Oleh karena itu, ICW berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.2
Kasus Korupsi yang Melibatkan Birokrat, Politisi, dan Masyarakat
Salah satu contoh kasus korupsi yang melibatkan birokrat, politisi, dan masyarakat adalah kasus suap Bupati Bangkalan.
Dalam kasus ini, Bupati Abdul Latif Amin Imron terlibat dalam pengaturan lelang jabatan, yang melibatkan beberapa pejabat lainnya dan memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketiga kelompok ini dapat berinteraksi dan memperkuat siklus korupsi.3
Contoh lain adalah kasus pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Indra Sukmono Arharrys, bersama dengan mantan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, dan Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP), Donald Sihombing, terlibat dalam manipulasi harga tanah dan penggelapan dana yang merugikan negara sebesar Rp 223 miliar.
Kasus ini mencerminkan kolusi antara birokrat, politisi, dan masyarakat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.4
Upaya Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
Berikut adalah beberapa upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia:
Pertama, Penguatan penegakan hukum, yaitu Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani dengan tegas dan transparan.
Misalnya, KPK telah melakukan berbagai penindakan terhadap kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT), penyidikan, dan penuntutan. Jumlah kasus yang ditangani KPK dari tahun 2004 s.d. 2024 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum ada peningkatan dalam upaya penindakan korupsi.
Kedua, Reformasi Birokrasi, yaitu dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memperkenalkan sistem yang lebih transparan dan efisien dapat mengurangi peluang korupsi. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat membantu mengurangi kontak langsung antara pejabat dan masyarakat yang dapat menjadi celah korupsi.
Ketiga, meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Publik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas melalui kampanye publik, pendidikan formal, dan media massa. Masyarakat juga berperan penting dalam melaporkan praktik korupsi dan menuntut akuntabilitas dari pejabat pemerintah.
Keempat, Penguatan Sistem Pengawasan, yaitu dengan meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal di lembaga pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Penggunaan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah juga sangat penting.
Kelima, dengan melakukan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Menerapkan sistem keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara dan proyek-proyek pemerintah. Pejabat publik juga harus melaporkan kekayaan mereka secara transparan dan rutin diaudit.
Keenam, Upaya Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Pejabat. Melalui pemberikan gaji yang layak dan insentif bagi pejabat publik dapat mengurangi godaan melakukan korupsi. Selain itu, menyediakan perlindungan dan penghargaan bagi whistleblower atau pelapor korupsi juga penting.
Ketujuh, Reformasi Politik. Mengatur dan mengawasi dana kampanye politik agar tidak digunakan untuk tujuan korupsi. Partai politik juga harus mendorong calon yang memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih.
Kedelapan, melakukan Kerja sama Internasional. Kerjasama dengan negara lain dalam mengatasi korupsi lintas batas, termasuk penelusuran aset dan pelarian koruptor, dapat membantu pemberantasan korupsi secara lebih efektif.
ICW menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. ICW juga khawatir bahwa melemahnya penegakan hukum terhadap korupsi akan membuat koruptor semakin berani dan merajalela.
Hal ini terlihat dari vonis ringan yang diberikan kepada sejumlah terdakwa korupsi dan tidak adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat undang-undang pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa hal, antara lain:5
- Pernyataan Presiden Prabowo yang akan memberikan pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan uang negara.
- Rencana Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mengeluarkan kebijakan denda damai bagi koruptor.
- Ketidakkonsistenan pernyataan para menteri Kabinet Merah Putih terkait pemberantasan korupsi.
Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kurangnya dukungan politik yang kuat untuk memberantas korupsi.
Beberapa politisi dan pejabat tinggi mungkin memiliki kepentingan pribadi yang terancam oleh upaya pemberantasan korupsi, sehingga mereka cenderung menghambat proses tersebut.
Selain itu, rendahnya gaji dan kesejahteraan pejabat publik juga menjadi faktor yang mendorong korupsi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, beberapa pejabat mungkin merasa tergoda untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Oleh karena itu, peningkatan gaji dan kesejahteraan pejabat publik sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses atau pengetahuan yang cukup untuk memantau kinerja pemerintah.
Oleh karena itu, edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, BPS mengeluarkan hasil Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024.
Menurut survei tersebut, terjadi penurunan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi di lingkup publik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, terlihat bahwa masyarakat cenderung lebih permisif (serba membolehkan, suka mengizinkan) terhadap beberapa bentuk korupsi kecil (petty corruption).6
Efisiensi Anggaran dan Pemberantasan Korupsi
Pernyataan Presiden Prabowo pada World Government Summit 2025 mengenai tingkat korupsi di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan menunjukkan kesadaran akan masalah serius ini. Dalam pandangan beliau, birokrasi menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia.
Dalam pandangan beliau,
korupsi adalah akar dari berbagai kemunduran di sektor-sektor penting seperti pendidikan, penelitian, dan pengembangan Oleh karena itu, pemangkasan anggaran dapat membantu mengurangi kesempatan untuk korupsi dan memastikan bahwa dana negara digunakan secara lebih efektif dan transparan.7
Namun, apakah efisiensi anggaran dapat benar-benar mengurangi korupsi di Indonesia?
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, seperti pemangkasan proyek-proyek yang tidak jelas dan penghematan anggaran negara sebesar Rp 306 triliun, dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan tepat. Namun, efisiensi anggaran saja tidak cukup untuk menjamin pemberantasan korupsi secara signifikan.
Efisiensi anggaran juga memiliki keterbatasan dan tantangan:
- Keterbatasan Sumber Daya: Pemangkasan anggaran dapat berdampak pada keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk lembaga penegak hukum, keterbatasan ini dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam jangka panjang.
- Kebutuhan Anggaran untuk Pemberantasan Korupsi: Upaya pemberantasan korupsi memerlukan anggaran yang memadai untuk mendukung penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan. Efisiensi anggaran yang berlebihan dapat menghambat upaya-upaya ini jika tidak dikelola dengan baik.
- Komitmen dan Dukungan Politik: Efisiensi anggaran saja tidak cukup tanpa komitmen dan dukungan politik yang kuat untuk memberantas korupsi. Beberapa politisi dan pejabat tinggi mungkin memiliki kepentingan pribadi yang terancam oleh upaya pemberantasan korupsi, sehingga mereka cenderung menghambat proses tersebut.
Efisiensi anggaran dapat menjadi langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia jika dikelola dengan baik dan didukung oleh langkah-langkah tambahan yang komprehensif. Penggunaan dana yang lebih efektif, transparansi, dan pengurangan kesempatan untuk korupsi adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari efisiensi anggaran.
Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan anggaran yang memadai, dan komitmen politik yang kuat juga harus diatasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi anggaran dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan seiring untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, efisiensi anggaran saja tidak cukup; diperlukan langkah-langkah tambahan yang lebih komprehensif untuk benar-benar mengurangi korupsi di Indonesia.
Epilog: Menanti Komitmen Anti-Korupsi
Korupsi itu seperti penyakit yang sudah lama bersarang di Indonesia, susah sekali dihilangkan. Bayangkan, dari pejabat tinggi sampai petugas kecil, bahkan masyarakat pun ikut terlibat. Akibatnya, uang negara hilang, kepercayaan rakyat luntur, dan pembangunan jadi terhambat.
Pemberantasan korupsi ini butuh kerja sama dari banyak pihak. Pemerintah harus tegas menindak koruptor, memperbaiki sistem birokrasi, dan membuka informasi seluas-luasnya.
Dari sisi masyarakat dengan semakin permisifnya masyarakat terhadap perilaku korupsi, menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat juga harus berani melapor jika melihat praktik korupsi, dan ikut mengawasi penggunaan uang rakyat.
Intinya, pemberantasan korupsi ini adalah perjuangan panjang. Butuh komitmen kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan dari semua pihak. Kalau kita bersatu, kita pasti bisa menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.
Catatan Kaki:
1. https://kpk.go.id/en/information-centre/news/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi-1
2. https://antikorupsi.org/id/catatan-100-hari-prabowo-gibran-dan-proyeksi-pemberantasan-korupsi-2025
3. https://kpk.go.id/en/data-publication/reports
4. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kerugian-keuangan-negara-capai-rp223-miliar-kpk-tetapkan-5-tersangka-pengadaan-tanah-di-rorotan-jakarta
5. https://antikorupsi.org/id/catatan-100-hari-prabowo-gibran-dan-proyeksi-pemberantasan-korupsi-2025
6. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi–ipak–indonesia-2024–sebesar-3-85–menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html
7. https://news.detik.com/berita/d-7777622/prabowo-di-forum-dunia-tingkat-korupsi-negara-saya-sangat-mengkhawatirkan
0 Comments