Lebaran kemarin, saya bertemu beberapa saudara jauh di Brebes. Setelah menikmati sate Brebes yang banyak bertebaran di Jatibarang, saya sempat menikmati obrolan dengan seseorang. 

Tadinya, saya mengamati kemampuannya menggerakkan beberapa kaum duafa yang datang untuk disangoni oleh salah satu saudara saya yang terkenal memiliki kekayaan berlimpah, tetapi dermawan. 

Ia saya lihat paham betul dalam menggerakkan warga desa untuk datang dan antre. Dalam bayangan saya, ia berpeluang besar diminta bantuan “menggerakkan” para pemilih ketika pemilihan umum untuk mendukung kandidat tertentu, bahkan untuk sekelas pemilihan kepala desa (pilkades). 

Ternyata, dari obrolan sekilas, dugaan saya tidak meleset. Ia orang lapangan yang paham perpolitikan. Yang menarik, siapa pun kandidat dalam pemilihan umum, biasanya orang seperti inilah pemenangnya. Sebab, ia bisa menjadi tenaga perantara untuk mendistribusikan money politics ke para pemilih.

Sering sekali jumlah money politics yang disampaikan oleh kandidat tidak sampai penuh ke para pemilih. Di sinilah, ia akan mengambil keuntungan. Itulah kenapa para “perantara transaksi” semacam ini biasanya malah menjadi pemenang, berhasil menambah asetnya setelah pemilihan umum usai, siapa pun kandidat yang menang. 

Yang menarik lagi dari obrolan tersebut adalah soal keresahannya dalam kepemimpinan nasional. 

“Kita perlu buktikan apakah yang dinyatakan di layar kaca sama dengan yang benar-benar terjadi di lapangan,” katanya, menunjuk pemimpin nasional kita. Kebetulan ia berada di posisi berseberangan sebelumnya.

Pernyataan tersebut mengingatkan saya
tentang pentingnya menjadi pemimpin yang “menapak tanah” atau “membumi”. Sebab, realitasnya, saat ini kita mengalami kondisi banyak para pemimpin kita bukanlah hasil pembentukan di lapangan yang tumbuh dari rakyat kebanyakan. 

Banyak pemimpin kita adalah produk elite atau para komandan yang dilahirkan karena privilege orang tua atau keluarganya yang berkecukupan. 

Para pemimpin seperti itu biasanya tidak begitu mengenal masyarakatnya. Akhirnya, kalangan awam melihat hal-hal yang disampaikan oleh para pemimpin semacam ini tidak terbukti atau direalisasikan di lapangan dan hanya menjadi jargon-jargon di pidato politik saja. 

Memang, bukan salah para pemimpin tersebut jika ia dibesarkan dari kalangan elite. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan takdir ini atau meminta dilahirkan bukan dari kalangan elite. 

Menyikapi hal itu, yang penting kemudian perlu kita kembangkan adalah bagaimana agar para pemimpin yang dilahirkan dari kalangan elite tersebut bisa “membumi” atau “menapak tanah”. 

Sekolah-sekolah dan akademi pembentukan pemimpin sipil dan militer harus mengembangkan pembentukan karakter untuk para calon pemimpin semacam ini. 

Salah satu saran saya, kita perlu mencontoh Korea Selatan ketika merekrut aparatur negara di sana. Setelah direkrut, aparatur negara akan mengalami fase pendidikan dengan internship di desa-desa. Selama tiga bulan mereka harus tinggal di desa. Hal ini akan membuat mereka lebih paham soal-soal kemasyarakatan. 

Memang, hal itu mirip seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) ketika mahasiswa. Yang membedakannya, para calon aparatur negara tersebut bukan membahas teknis perkuliahan seperti KKN, tetapi isu-isu kebijakan publik yang perlu mereka rumuskan. Mereka juga menjadi memiliki empati dan memahami rakyatnya. 

Mumpung kita sekarang pada tahapan rekrutmen aparatur negara, sudah saatnya model internship tersebut diterapkan di Indonesia.  Tentunya, hal ini tidak hanya diterapkan untuk aparatur sipil negara, tetapi juga untuk aparatur militer negara, para calon komandan militer di lapangan. 

Semoga ini bisa direalisasikan segera.