Kompetensi adalah kemampuan, sedangkan kompetisi adalah persaingan. Dalam persaingan, ada pertarungan kemampuan, yaitu membandingkan kemampuan. Yang menang dalam persaingan akan mendapatkan hadiah, sementara yang lebih baik atau lebih tinggi kemampuannya akan mendapatkan penghargaan yang lebih baik dan lebih tinggi pula.
Dalam pendidikan juga dikenal kedua istilah kompetensi dan kompetisi. Keduanya saling memiliki keterkaitan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata kompetensi dan kompetisi secara tidak langsung juga terjadi. Sebab, kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah kompetisi, yaitu kompetisi untuk duniawi dan untuk akhirat.
Kompetensi untuk kehidupan dunia dan akhirat merupakan paket kompetisi yang ideal. Kompetisi untuk memenangkan dunia dan akhirat dengan basis kompetensi. Kompetisi dunia-akhirat adalah kompetisi yang diorientasikan bukan hanya sebatas kemenangan kehidupan dunia, tetapi juga kemenangan kehidupan akhirat.
Siapa yang tidak kompeten dalam kompetisi dengan sendirinya akan tertinggal. Sayangnya, manusia cenderung untuk memburu kompetensi untuk duniawi hingga lupa akan akhiratnya. Akibatnya, negeri ini selalu galau dan dirundung malang karena tidak seimbang bahkan terlalu berat sebelah dan kompetisi dunia dianggap segala-galanya. Kompetisi yang mencintai dunia.
Pentingnya Kompetensi
Kompetensi bukan tentang mencari siapa yang terbaik, tetapi mencari siapa yang bisa berbuat baik. Sebab, yang terbaik bisa diberikan kalau orang-orang yang kompeten itu mau saling berkerja-sama. Karenanya, orang yang kompeten bukan berarti orang yang terbaik, tetapi orang yang bisa berbuat baik. Ia bisa berbuat baik karena ia kompeten. Yang tidak kompeten tentu tidak bisa berbuat baik.
Misalnya, ada orang yang tidak kompeten menyetir. Akhirnya seperti yang terjadi saat ini. Lalu-lintas menjadi kacau. Sebab, SIM mereka diperoleh dari ‘menembak’ dan bukan hasil uji kompetensi. Kompetensi mereka diragukan.
Bisa dibayangkan ketika para pengemudi yang tidak kompeten menyetir kendaraannya dan kemudian berkompetisi untuk cepat sampai ke kantor atau pulang ke rumah. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di jalan.
Karenanya, dalam birokrasi, kompetensi diukur melalui uji kompetensi yang ditandai dengan sertifikat sebagai bukti telah kompeten. Pemilik sertifikat kompetensi tertentu diharapkan berperan atau berprofesi sesuai dengan kompetensinya.
Kekacuan Umum Akibat Tidak Kompeten
Lalu-lintas yang dilewati oleh para pengemudi yang kompeten akan tampak pada situasi berkendara yang tertib dan beretika. Anehnya, karena sejak awal diterbitkannya SIM sudah bermasalah, kecelakaan bukan lagi masalah kebetulan saat ini, tetapi yang kemungkinan terjadinya tinggi. Belum lagi ditopang dengan pengendara yang tidak memiliki SIM yang ikut memperparah kondisi lalu lintas saat ini.
Saat jam-jam sibuk, jalanan dipenuhi pelajar yang belum memiliki SIM. Mereka bebas berkendara berkompetisi menuju tempat tujuannya masing-masing.
Kekacauan jalan raya telah secara kasat mata memberi pelajaran yang berharga bagi para pemikir yang peduli pada kekacauan yang terjadi akibat tanpa kompetensi. Kompetisi karena tidak kompeten mengakibatkan kompetisi tidak fair. Kompetisi menjadi tidak terkendali.
Kekacuan Penganggaran karena Tidak Kompeten
Kekacauan yang terjadi dalam birokrasi yang sarat dengan korupsi bisa saja disebabkan oleh kompetensi manajemen anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Korupsi semakin hari semakin jelas terlihat. Terlihat dari semakin banyaknya yang terjerat korupsi. Semakin mudahnya pihak-pihak terkait dijerat pasal korupsi. Entah itu sekedar korban kriminalisasi tipikor.
Jika ini juga dianggap sebagai sebuah kekacauan, sampai kapankah kekacauan ini terjadi? Kapan kita akan belajar jika ternyata kekacauan terus terjadi?
Kompetisi untuk memuluskan usulan anggaran hendaknya dievaluasi dari sejauh mana kompetensi mengelola anggaran. Kewenangan mengalokasikan anggaran mesti berdasarkan kompetensi mengelola anggaran.
Mengapa anggaran yang telah dikabulkan usulannya akhirnya dikorupsi? Pertanyaan ini kemungkinan jawabannya adalah karena pengelola anggaran belum kompeten. Memberikan senjata kepada orang yang tidak kompeten bisa mengancam keselamatan orang lain.
Kekacuan Pengadaan Barang/Jasa Karena Tidak Kompeten
Korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan kekacauan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Kenapa? Jawabannya juga lagi-lagi karena kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa.
Siapakah pengelola pengadaan barang/jasa? Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa yang kompeten.
Pengelolaan pengadaan barang/jasa apakah sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang kompeten? Jawabannya ada pada pengelola pengadaan barang/jasa itu sendiri. Tetapi, kekacauan yang terjadi yang terlihat dari banyaknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa memberikan gambaran seperti apa jawaban atas pertanyaan tersebut.
Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di antaranya terdiri dari beberapa kompetensi yang menjalankan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa. Pada fungsi perencanaan, misalnya, ia mensyaratkan kompetensi khusus, yaitu ada enam kompetensi utama:
- Menelaah lingkungan
- Menyelaraskan kebijakan pengadaan barang/jasa
- Merumuskan organisasi pengadaan barang/jasa
- Menyusun kebutuhan dan anggaran
- Membentuk tim pengelola kontrak pengadaan barang/jasa
- Mengelola kinerja
Enam kompetensi yang harusnya dimiliki oleh perencana pengadaan barang/jasa. Sudahkah dimiliki? Jawabannya telah terjawab, tetapi jawabannya diabaikan.
Kekacauan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang berdampak pada tidak terkendalinya pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi ataupun terjebak pada kriminalisasi pengelola pengadaan barang/jasa terjadi dengan mudah sudah bisa diprediksi.
Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul. Korban terus berjatuhan dan tidak perlu heran karena kompetensi belum menjadi syarat utama. Kompetensi belum menjadi prioritas.
Jika kompetisi tanpa kompetensi, tetapi sekedar dengan kolusi, mengapa kita harus galau dengan kekacauan kriminalisasi yang terjadi?
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretaris Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). Tulisannya lebih banyak diwarnai dengan gagasan birokrasi bersih, efisien, dan berdaya.
0 Comments