Pemerintah Indonesia terus mencari strategi optimal dalam mengelola investasi nasional guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan terbaru adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang modalnya berasal dari penggabungan atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk di dalamnya ada beberapa bank pelat merah.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan perbankan nasional dan meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi.
Namun, kebijakan ini memicu diskusi hangat, terutama terkait potensi dampak terhadap kepercayaan publik (public distrust) dan potensi bank rush jika pengelolaan aset BPI Danantara tidak transparan dan akuntabel.
Public Distrust dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keuangan
Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan. Ketika terjadi ketidakpastian atau dugaan mismanajemen, masyarakat cenderung merespons dengan menarik dananya dari lembaga keuangan terkait, yang dalam skala besar dapat berujung pada bank rush.
Fenomena ini bukan sekadar teori, tetapi telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus Jiwasraya dan Asabri adalah contoh nyata bagaimana kegagalan dalam pengelolaan keuangan negara dapat mengikis kepercayaan masyarakat.
Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi milik negara, mengalami kebangkrutan akibat investasi yang tidak hati-hati dan diduga penuh dengan praktik korupsi. Begitu pula dengan Asabri, yang mengalami kerugian triliunan rupiah akibat penempatan dana pada instrumen keuangan yang berisiko tinggi.
Dua kasus ini menimbulkan trauma ekonomi bagi masyarakat, yang pada akhirnya berimbas pada sektor keuangan lainnya, termasuk perbankan.
Berdasarkan teori kepercayaan publik yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama (1995), stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kepercayaan sosial (social trust).
Jika masyarakat mulai meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, maka respons alami adalah menarik investasi mereka atau bahkan menahan konsumsi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, BPI Danantara harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik agar tidak menambah daftar panjang kegagalan investasi negara.
Potensi Bank Rush dan Efek Domino terhadap Perbankan Nasional
Bank rush terjadi ketika sejumlah besar nasabah secara simultan menarik dana mereka dari bank, yang dapat menyebabkan kebangkrutan bank secara sistemik.
Fenomena ini pernah terjadi dalam sejarah keuangan global, seperti The Great Depression (1929) di Amerika Serikat dan Krisis Moneter Asia (1997-1998) yang turut menghantam Indonesia. Salah satu pemicunya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Jika pengelolaan aset BPI Danantara tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan transparansi, bukan tidak mungkin nasabah bank pelat merah akan mulai meragukan keamanan dana mereka.
Mengingat penggabungan bank pelat merah
turut menjadi bagian dari modal BPI Danantara, risiko yang muncul di lembaga ini
dapat menyebar ke bank-bank induknya, menciptakan efek domino yang mengancam stabilitas perbankan nasional.
Menurut teori fragilitas keuangan yang dikemukakan oleh Hyman Minsky (1986), sistem keuangan bersifat dinamis dan rentan terhadap guncangan.
Ketika tingkat utang atau eksposur investasi meningkat tanpa pengawasan yang ketat, sistem keuangan menjadi semakin rapuh dan lebih mudah runtuh akibat sentimen negatif pasar. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam pembentukan dan operasional BPI Danantara harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Pentingnya Tata Kelola yang Baik dan Transparansi
Untuk menghindari terulangnya kasus seperti Jiwasraya dan Asabri serta mencegah potensi bank rush, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan BPI Danantara:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara dapat diaudit secara terbuka dan terjangkau oleh publik. Penerapan standar pelaporan internasional serta keterbukaan informasi akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG): Prinsip-prinsip seperti fairness, accountability, responsibility, dan transparency harus menjadi dasar dalam operasional BPI Danantara.
- Pengawasan Ketat oleh OJK dan BPK: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberikan wewenang yang lebih luas dalam mengawasi kebijakan investasi BPI Danantara.
- Diversifikasi Portofolio Investasi: Untuk mengurangi risiko sistemik, BPI Danantara harus menghindari konsentrasi investasi pada sektor atau instrumen keuangan tertentu yang memiliki volatilitas tinggi.
- Pendidikan dan Literasi Keuangan Publik: Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme investasi negara bekerja serta risiko-risiko yang mungkin terjadi, agar tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif yang tidak berdasar.
Keberhasilan BPI Danantara akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga ini dikelola. Jika prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten, maka potensi dampak negatif terhadap perbankan nasional dapat diminimalisir.
Sebaliknya, jika pengelolaan dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan penuh spekulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kepercayaan yang dapat berujung pada ketidakstabilan sistem keuangan nasional.
0 Comments