Tindakan diskriminasi akan berujung pada perpecahan bangsa. Karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Komisi Independen yang melibatkan Komisi Hak Asasi Manusia guna menyelidiki tindakan diskriminasi aparat sipil dan militer terhadap mahasiswa Papua.
Kami juga mendesak agar Presiden Republik Indonesia mendidik para aparat agar ke depan lebih berhati-hati atas tindakan yang dapat mengakibatkan warga bangsa Indonesia diberlakukan diskriminatif, baik terhadap suku, ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, umur, jabatan, pekerjaan, ataupun afiliasi partai politik seseorang.
Termasuk diskriminasi terhadap pendidikan terakhir dan pangkat golongan ruang di birokrasi -__-