Membawa seorang manusia (re: anak) hidup di dunia merupakan keputusan dan tanggung jawab besar yang akan berdampak ke kehidupan seseorang secara jangka panjang, baik mental, finansial, bahkan fisik. Bagi perempuan, memilih punya anak, berarti memilih untuk ‘repot’ seumur hidup.
Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa belakangan muncul tren DINK. Istilah DINK merupakan kependekan dari Dual Income No Kids, sebuah skenario gaya hidup pasangan tanpa anak.
DINK kerap dipersempit maknanya hanya sebagai pilihan pasangan kohabitasi atau “kumpul kebo” yang secara sadar memilih hidup childfree. Padahal, realitas DINK jauh lebih beragam. DINK juga mencakup pasangan menikah yang belum dikaruniai anak karena faktor medis, pasangan muda yang menunda kehadiran anak demi menata kehidupan, hingga pasangan yang anak-anaknya telah dewasa dan mandiri.
Karena itu, fenomena DINK tidak bisa serta-merta dilabeli sebagai fenomena sosial yang mengancam value keluarga.
Seperti pilihan hidup lainnya, DINK memiliki rasionalitas tersendiri bagi para penganutnya. Ada yang lahir dari keterpaksaan, ada pula yang merupakan hasil pertimbangan ekonomi, psikologis, dan sosial.
Jika kita memahami perspektif tersebut, DINK pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baik ataupun buruk, itu adalah preferensi hidup dan kondisi valid bagi pasangan di tengah perubahan zaman.
Yang perlu menjadi perhatian kita, bukan pada pilihan DINK itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara dan masyarakat memahami pilihan hidup warganya.
Amplifikasi Sosial Media
Sosial media memainkan peran penting dalam menyebarluaskan narasi seputar DINK. Beragam konten menampilkan bagaimana para influencer DINK meromantisasi kehidupan tanpa anak.
Linimasa mereka dipenuhi potret liburan spontan karena tak dibatasi urusan pengasuhan, tips pengelolaan aset karena tak terbebani pos biaya anak, hingga visual rumah yang selalu rapi dan waktu luang yang terasa melimpah. Absennya anak digambarkan sebagai ruang kebebasan.
Respons warganet terhadap konten-konten ini pun beragam. Kolom komentar dipenuhi dukungan dan validasi, bahkan tak jarang muncul ungkapan kekaguman dan keinginan untuk meniru. “Impian banget, semoga aku bisa seperti ini,” atau “Kebanyakan orang dewasa sekarang memang menunda atau memilih no kids”.
Namun ada pula komentar bernada skeptis seperti mulai dari kekhawatiran tekanan sosial hingga pertanyaan klasik soal usia.
Dari interaksi semacam ini, terlihat bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak yang sadar bahwa mereka adalah manusia yang bebas sacara penuh menentukan bagaimana kehidupan yang dijalani. Asalkan tetap memenuhi kewajiban sosial sebagai bagian dari masyarakat, pandangan dan stereotip orang lain ketika memilih untuk DINK tidaklah penting.
DINK dan Ilusi Kemapanan ASN
Belakangan ini, saya yang seorang ASN muda di instansi pusat, mulai menyadari satu pola menarik di lingkungan kerja. Sejumlah kolega sekantor, serta beberapa sahabat dengan profesi serupa, menjalani kehidupan rumah tangga tanpa anak.
Dari pengamatan sederhana, lebih dari seperempat rekan dalam satu unit kerja saya yang telah menikah secara sadar memilih menunda memiliki anak. Bisa jadi, mereka tidak mengenal istilah DINK atau tidak pernah melabeli diri sebagai penganutnya. Namun, pilihan hidup yang mereka ambil sejatinya sangat dekat dengan apa yang tadi didefinisikan sebagai DINK.
Pada awalnya, saya memandang pilihan tersebut sepenuhnya sebagai urusan personal. Apapun alasannya, itu bukan wilayah yang perlu dikulik dan diintervensi oleh saya ataupun pihak lain. Namun, semakin sering mendengar cerita di balik keputusan tersebut, saya mulai melihatnya sebagai fenomena sosial di kalangan ‘kelas menengah birokrasi’ yang layak dicermati lebih jauh.
Alasannya sederhana, ASN selama ini kerap dianggap sebagai pekerjaan dengan stabilitas finansial dan work-life balance yang lebih terjaga. Dengan privilege tersebut, merawat dan membesarkan anak seharusnya bukan perkara yang memberatkan.
Faktanya, realitas berkata lain. Beberapa kolega secara terbuka mengakui bahwa kehidupan sebagai ASN di instansi second tier di Ibukota, dengan gaji dan tunjangan kinerja yang tidak bisa dibilang besar, belum cukup memberikan rasa aman untuk segera memiliki anak.
Tingkat kemahalan yang tinggi, kebutuhan tempat tinggal, serta tuntutan kualitas parenting menjadi pertimbangan yang tak bisa diabaikan. Jika menilik regulasi penghasilan ASN, tunjangan anak yang hanya sebesar dua persen dari gaji pokok jelas belum cukup untuk menambah pemenuhan kebutuhan anak.
Oleh karena situasi seperti ini, pilihan yang paling rasional bagi banyak ASN muda adalah menyesuaikan gaya hidup mereka. Menunda memiliki anak, atau menjalani fase DINK, menjadi strategi bertahan, bukan sekadar preferensi idealis atau bahkan mengikuti tren.
Gaji vs Biaya Popok
Berangkat dari cerita dan pengalaman rekan-rekan, terlihat jelas bahwa pertimbangan finansial menjadi faktor paling utama di balik pilihan menjalani gaya hidup DINK.
Untuk mengujinya, saya mencoba melakukan perhitungan kasar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, membangun keluarga kecil dengan satu anak saja menuntut pendapatan rumah tangga di level double digit income. Hitungan sederhananya, agar sebuah keluarga dapat hidup secara layak dengan satu anak, dibutuhkan penghasilan sekitar tiga kali UMR.
Mengapa UMR dijadikan basis? Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi UU Cipta Kerja menegaskan bahwa UMR dihitung berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi seorang pekerja lajang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.
Dengan asumsi UMR Jakarta berada di kisaran Rp5,3 juta, maka penghasilan minimal yang dibutuhkan sebuah keluarga dengan satu anak agar dapat hidup layak di Jakarta adalah sekitar Rp15,9 juta per bulan. Angka ini pun masih tergolong sangat mepet, terutama jika diasumsikan suami dan istri sama-sama ASN muda dengan jabatan pelaksana atau maksimal fungsional ahli pertama, yang mana THP mereka berkisar 7-9 juta.
Melalui hitungan sederhana itu, pilihan untuk menunda memiliki anak atau menjalani fase DINK menjadi lebih mudah dipahami. Ketika biaya hidup bergerak lebih cepat daripada gaji dan tunjangan, adaptasi gaya hidup menjadi hal yang harus dikorbankan. Jika di medsos DINK terlihat sebagai kebebasan (liburan, rumah rapi), tapi bagi ASN, DINK adalah keterpaksaan karena dompet belum siap.
Epilog: Alarm Buat Negara
Dari fenomena di kalangan ASN muda sekitar saya ini, kita dapat melihat bahwa pilihan personal ASN sejatinya dibentuk oleh desain kebijakan negara.
DINK semestinya dapat dijadikan “early alarm” bagi negara tentang adanya sinyal ketidaksesuaian antara biaya hidup dengan penghasilan di kalangan ASN kelas menengah.
Negara kita sering kali bicara soal generasi emas dan bonus demografi dengan berbagai targetnya, namun target itu belum diiringi penciptaan rasa aman untuk membesarkan anak. Jika negara menginginkan generasi masa depan yang unggul, maka memastikan para orang tua, termasuk ASN merasa cukup aman untuk membesarkan anak seharusnya menjadi bagian dari agenda kebijakan.
Sebab, jika ASN yang dianggap ber-privilege saja “berhitung” sebelum punya anak, bagaimana dengan warga lain?
0 Comments