Tuntas juga akhirnya saya menonton “La La Land”, film pujaan Mutia Rizal, salah satu aktivis ‘Pergerakan Birokrat Menulis’. Setelah menonton film ini, saya dapat memaklumi kenapa sempat terjadi ‘rusuh’ pada pengumuman Oscar tahun ini. Saya menduga, auditor PricewaterhouseCoopers begitu kecewanya ketika mengetahui dari awal film pujaannya dikalahkan oleh “Moonlight”. Tampaknya, mereka ‘sengaja’ menciptakan kerusuhan itu.
Bagi mereka yang telah menonton film ini, tentu tidak rela jika film ini tidak menjadi yang terbaik dalam festival Oscar. Tampaknya, para juri memiliki kepentingan ideologis untuk menujukkan kepada Trump bahwa mereka yang berkulit hitam juga memiliki kualitas tinggi, yaitu dengan secara politis memilih film Moonlight. Saya sendiri ketika menonton kedua film ini cukup kecewa dengan pilihan para juri tersebut. Tapi, tetap menghargai pilihan mereka.
Tampaknya juga auditor dari PricewaterhouseCoopers telah mengambil pilihan tegas atas dilema antara memilih karirnya atau cintanya kepada film ini. Mungkin, kedua auditor ini lebih memilih cintanya daripada karirnya; suatu pelajaran penting yang mesti diambil dari film La La Land.
Dalam sebuah epilog, Sebastian Wilder (dimainkan dengan menarik oleh Ryan Gosling), sambil memainkan pianonya — jika kehidupan bisa diputar ulang — membayangkan kehidupannya bersama Mia Dolan (dimainkan dengan apik oleh Emma Stone) akan lebih indah jika sejak awal ia (dan tentu juga Mia) mau memilih cinta daripada karir.
Lihat dialog indah berikut ketika Mia kemungkinan akan terpilih ikut dalam pembuatan film di Paris:
Mia: What are you gonna do?
Sebastian: Have my own club.
Ah, mestinya Sebastian menjawab: I am going to marry you!
Tentu Anda bertanya, kenapa film ini begitu menarik dari perspektif birokrasi? Tentu saja karena saya terinspirasi dengan tulisan Rizal yang lain yang berjudul “Utamakanlah Kepentingan Pribadi!” Film La La Land ini adalah jelas tentang dilema cinta dan karir yang biasa dihadapi oleh profesional birokrasi.
Sebagai profesional birokrasi, kita tentu sering mengalami dilema cinta dan karir. Kalau kita lihat pun, belakangan ini masyarakat Indonesia mengalami perubahan radikal ketika menyikapi dilema ini. Banyak belakangan ini para wanita (dan mungkin juga pria) di birokrasi yang menjadi pejabat eselon 1 atau 2 tanpa memikirkan lagi soal cinta karena begitu semangatnya berkarir.
Secara kultur, kalau dulu mengutamakan pilihan karir dan menjadi single (tetap tidak berkeluarga) adalah suatu yang tabu, belakangan ini bukan hal yang tabu lagi. Banyak di antara pejabat puncak yang begitu menikmati karirnya daripada cinta. Kalau dulu ada pakem bahwa untuk menjadi pemimpin eselon puncak mesti sudah berkeluarga, belakangan ini di kantor-kantor pemerintah tidak aneh jika kita bertemu dengan pemimpin yang masih single.
Apakah saya sepaham dengan mereka? Ini pertanyaan yang sulit. Jika mesti mengambil pilihan mengutamakan karir atau cinta, maka saya tentu akan memilih cinta saat ini karena saya sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, mungkin pilihan saya bisa saja berbeda.
Sebenarnya, dilema cinta dan karir tidak hanya dialami oleh mereka yang masih single. Mereka yang sudah berkeluarga pun bisa mengalaminya. Misalnya, banyak pegawai yang mesti ditempatkan di luar daerah. Demi karirnya, mereka mesti berpisah dengan keluarganya. Keluarganya tinggal di daerah tertentu, sementara pegawai tersebut tinggal di daerah yang ditugaskan.
Begitu juga pegawai yang mesti studi di negara lain, tetapi tidak bisa membawa keluarganya karena pertimbangan tertentu. Mereka banyak yang mesti LDR (long-distance relationship). Padahal, LDR itu memiliki risiko perceraian yang tinggi. Sebuah penelitian menemukan bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga (atau istilahnya ber-partner dalam kultur Western) seringnya bercinta dapat menurunkan ‘happiness deficit’, terutama pada mereka yang tingkat neurotiknya tinggi.
Mereka yang berada pada tingkat neurotik tinggi biasanya mudah marah dan tersinggung, emosinya cepat berubah, dan sering merasa was-was. Artinya, mereka yang berada pada kelompok neurotik tinggi mestinya menghindari LDR jika mereka tidak ingin bercerai dari pasangannya di kemudian hari.
Kita juga sering melihat pegawai yang mengalami dilema cinta dan karir ketika pegawai mesti bekerja lembur di kantor. Pegawai belakangan ini sering mesti rapat dalam kantor (RDK), sementara keluarganya sudah menunggu di rumah.
Mana yang mesti dipilih? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, ada juga pegawai yang menjadikan pilihan karir karena pernah gagal dalam cinta. Misalnya, ia pernah patah hati dengan pacarnya, tidak ingin punya pacar lagi, dan memilih tidak pernah akan menikah. Kemudian, ia berhasil menapaki puncak karirnya.
Namun, belakangan ini, saya melihat terdapat perubahan kebijakan di berbagai negara. Banyak negara yang memikirkan perlunya menyeimbangkan antara cinta dan karir (work-life balance). Kenapa? Beberapa negara melihat jumlah penduduk negaranya semakin menurun. Negara lain melihat kecenderungan bunuh diri tinggi karena warga negara berlomba mengejar karir. Di Jepang misalnya, mereka sudah menyatakan ‘sayonara’ kerja lembur untuk menurunkan tingkat bunuh diri. Swedia bahkan sedang mengusulkan waktu khusus berhubungan intim bagi pegawai pada jam kerja.
Bagaimana dengan Selandia Baru? Tentu Anda sudah bisa menebak, mungkin Selandia Baru yang paling mementingkan keseimbangan antara cinta dan karir. Sebagai contoh, bagi wanita hamil, mereka bisa mengambil cuti satu tahun, baik pegawai swasta ataupun pegawai pemerintah. Dalam beberapa bulan di cuti satu tahun itu, pegawai berhak mendapat pembayaran penuh. Sebagiannya lagi bisa ditopang oleh pembayaran (benefit) dari negara.
Yang menariknya, jatah satu tahun itu bisa diatur, apakah akan diambil oleh istri secara penuh atau berbagi dengan suaminya. Jadi, para suami bisa menggunakan cuti hamil ini untuk kepentingan mendampingi istrinya yang melahirkan. Karena itu, nama cutinya disebut cuti pengurusan anak (parental leave), bukan cuti melahirkan (maternity leave).
Cuti pengurusan anak ini belum termasuk hak cuti yang disebut cuti sakit (sick leave), cuti kemalangan (bereavement leave), dan cuti tahunan (annual leave). Dalam satu tahun, seorang pegawai berhak mengambil cuti sakit 5 hari, di mana kantor pemerintah atau swasta tetap harus membayar utuh upahnya selama sakit itu. Yang menarik, definisi cuti sakit ini bukan hanya pegawainya yang sakit, tetapi juga jika ada salah satu keluarga pegawai yang sakit. Misalnya, anak atau pasangan seorang pegawai sakit, maka ia bisa mengambil cuti sakit untuk mengurus anak atau pasangannya.
Pegawai juga bisa mengambil cuti kemalangan 3 hari dengan tetap digaji jika ada keluarga dekatnya yang meninggal. Cuti tahunan bisa diambil 4 minggu dalam setahun dan bisa diuangkan jika tidak ingin cuti tahunannya diambil. Selain itu, pegawai bisa mengambil cuti tahunan tanpa gaji dalam jumlah hari tidak terbatas, sepanjang adanya kesepakatan dengan kantor. Kemudian, jika pegawai bekerja di hari libur nasional, upahnya adalah 2,5 kali dari upah normalnya.
Bagaimana dengan di Indonesia? Anda tentu bisa cemburu buta dengan kenikmatan di berbagai negara tersebut. Mungkin, bisa dibilang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tidak manusiawi dalam urusan menyeimbangkan antara cinta dan karir. Kita masih seperti negara yang dikelola oleh para kolonialis.
Bahkan, dengan dipasangnya mesin absensi di kantor-kantor pemerintah, perlakuan terhadap pegawai saat ini sudah mengarah seperti apa yang dikatakan sosilog Prancis Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Jika ada dilema antara cinta dan karir, kecenderungan yang ada adalah mengutamakan urusan karir. Karena itu, tidak aneh jika kita dengar ada seorang menteri yang tidak bisa langsung datang ketika orang tuanya meninggal karena adanya rapat penting di kantor. Sangat menyedihkan.
Syukurnya, sudah ada sedikit kesadaran pentingnya menyeimbangkan cinta dan karir belakangan ini di Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak pegawainya agar menerapkan work-life balance. Bahkan, ada poster khusus yang disebarkan lewat group WhatsApp untuk mensosialisasikan work-life balance ini ke para pegawai.
Sayangnya, saya melihat dari poster tersebut rasionalitasnya adalah dengan adanya work-life balance maka biaya rapat dalam kantor bisa diturunkan. Artinya, work-life balance lebih dimaksudkan untuk efisiensi daripada kepentingan manusiawinya. Kemudian, tidak ada insentif khusus untuk mendorong work-life balance ini bagi pegawai, seperti aturan cuti yang ada di Selandia Baru dan banyak negara itu.
Mestinya, kita mulai memikirkan insentif work-life balance ini di Indonesia. Dengan adanya insentif work-life balance, saya percaya kinerja pegawai dan organisasi akan semakin baik. Saat ini, kurangnya mementingkan work-life balance telah mengakibatkan banyak pegawai menjalankan pekerjaannya sebagai ritual keseharian. Mereka sekedar datang ke kantor untuk menjalankan apa yang ditugaskan bos atau kantor. Bekerja bagi mereka bukan lagi karena passion atau ibadah.
Kita para birokrat profesional bersama politisi mestinya mau merefleksikan kondisi ini, yaitu berani mengubah dari bekerja sekedar sebuah ritual menjadi bekerja karena passion.
0 Comments