Di tengah kontroversi dan keraguan masyarakat, Presiden Prabowo tetap meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025.
Banyak pihak meyakini, posisi Danantara menyerupai Khasanah Nasional, yang dibentuk Pemerintah Malaysia tiga dekade yang lalu.
Namun, karena Danantara berada di bawah kontrol langsung presiden, publik juga khawatir nasibnya bakal serupa dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Apakah benar demikian?
Tulisan ini mencoba mengupas perbedaan Khasanah Nasional dan 1MDB dan pelajaran penting agar Danantara tak terjerembab di lubang yang sama.
Dua Jalan yang Berbeda
Dalam dunia keuangan dan tata kelola korporat, Khazanah Nasional dan 1MDB merupakan dua entitas yang menunjukkan kutub nasib. Satu menginspirasi melalui reformasi proaktif, sementara yang lainnya mengajarkan pelajaran pahit dari skandal besar.
Perbandingan keduanya tidak hanya soal angka, melainkan cermin dari bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat mengukir perbedaan yang mendasar.
- Khazanah Nasional, didirikan pada tahun 1993 sebagai sovereign wealth fund (SWF) Malaysia, telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola aset strategis negara seperti Tenaga Nasional Berhad dan Malaysia Airlines. Dengan portofolio mencapai RM 136 miliar pada tahun 2023, entitas ini diatur berdasarkan Khazanah Act 1994 dan berada di bawah pengawasan ketat Parlemen.¹
- Sementara 1MDB yang dibentuk pada 2009 sebagai dana pembangunan ekonomi, berubah menjadi simbol skandal korupsi terbesar Asia Tenggara dengan penyalahgunaan dana mencapai USD 4.5 miliar.² Struktur pengelolaan 1MDB, yang dikontrol secara eksklusif oleh Perdana Menteri melalui Memorandum and Articles of Association (MAOA), memberikan sedikit ruang bagi akuntabilitas dan transparansi.³
Anatomi Skandal 1MDB
Skandal 1MDB mulai mencuat pada 2015 ketika dana investasi dialihkan ke perusahaan-perusahaan shell seperti Tanore Finance Corp. melalui jaringan kompleks yang melibatkan Singapura, Swiss, dan Kepulauan Cayman.⁴
Investigasi Departemen Kehakiman AS mengungkap bahwa USD 681 juta mengalir ke rekening pribadi Najib Razak, sementara USD 1.7 miliar dihabiskan untuk pembelian yacht mewah, karya seni Basquiat, dan bahkan produksi film blockbuster seperti The Wolf of Wall Street.⁵
Dengan keterlibatan 17 negara dan pemulihan aset mencapai USD 3.65 miliar per 2023,⁶
kasus ini tidak hanya mengguncang dunia keuangan, tetapi juga menyoroti betapa rentannya sistem tata kelola bila tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol yang memadai.⁷
Reformasi Struktural
Untungnya, krisis 1MDB mendorong reformasi menyeluruh di sektor publik Malaysia. Langkah-langkah strategis diambil untuk menghapuskan hubungan simbiotik antara politik dan bisnis.
Amandemen MAOA 1MDB pada tahun 2020 menghilangkan klausul yang memberikan kekuasaan veto kepada perdana menteri dan mengganti dewan direksi dengan profesional independen yang menguasai 60% kursi.⁸
Pendekatan audit berlapis—mulai dari internal audit, penugasan firma internasional seperti KPMG, hingga keterlibatan Public Accounts Committee—menjadi fondasi baru untuk mencegah terulangnya praktik korupsi.
Selain itu, penguatan kewenangan Malaysia Anti Corruption Commission (MACC) melalui amandemen MACC Act 2018, yang kini memungkinkan penyadapan tanpa izin pengadilan serta penyitaan aset, semakin menegaskan komitmen negara untuk menekan praktik korupsi.⁹
Juga peluncuran Portal 1MDB Tracker, yang diakses lebih dari 4.2 juta kali per 2023, membuktikan bahwa transparansi real-time dapat menjadi senjata ampuh dalam menghadirkan akuntabilitas.¹⁰
Pasca skandal, reformasi 1MDB ternyata membawa dampak positif yang mengejutkan. Laporan Transparency International pada tahun 2023 mencatat bahwa indeks integritas SWF Malaysia meningkat signifikan dari 45 (2018) menjadi 82 (2023), melampaui standar negara-negara maju seperti Norwegia (80) dan Singapura (79).¹¹
Inovasi seperti Whistleblower Act 2023—yang melindungi identitas pelapor dengan sistem blockchain dan memberikan insentif 10% dari nilai aset yang berhasil disita—serta penerapan sistem deteksi penipuan berbasis AI melalui CLEAR (Cross-Linked Entity Analytics Radar) yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan dalam 0.4 detik dengan akurasi 93%, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi canggih dapat mengubah paradigma pengawasan keuangan.¹²
Juga dilakukannya kolaborasi global melalui 1MDB Asset Recovery Taskforce, yang melibatkan 33 negara dan telah memulangkan aset dari 14 yurisdiksi, semakin menegaskan bahwa integritas dan transparansi adalah aset berharga di era globalisasi.¹³
Transformasi Tata Kelola Khazanah
Meski tidak terlibat dalam skandal, Khazanah Nasional juga tidak lepas dari kritik terkait konflik kepentingan masa kepemimpinan PM Mahathir (1981–2003). Sebagai respons, Khazanah melakukan reformasi komprehensif dengan membentuk Investment Governance Council pada 2018, yang mayoritas anggotanya berasal dari sektor swasta dan akademisi.¹⁴
Penggunaan S&P Global ESG Scorecard untuk seluruh investasi—dengan target minimum skor 75 dari 100—dan sistem remunerasi berbasis Dual KPIs (60% keuangan dan 40% dampak sosial) menunjukkan komitmen Khazanah untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.¹⁵
Pelajaran untuk BPI Danantara
Kisah Khazanah Nasional dan 1MDB bagaikan dua sisi mata uang tata kelola. Satu entitas bangkit melalui reformasi proaktif dan transparansi, sedangkan yang lain meninggalkan jejak pelajaran pahit dari skandal yang menghebohkan dunia.
Bagi BPI Danantara, kunci keberhasilan terletak pada penggabungan kewaspadaan dan ketegasan—sebuah strategi yang tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga menanamkan budaya integritas dari akar.
Perusahaan dengan struktur tata kelola seperti Khazanah Nasional Malaysia mengalami penurunan risiko penyimpangan hingga 78%.¹⁶ Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari urgensi reformasi tata kelola korporasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.
BPI Danantara sebagai lembaga strategis yang mengelola aset publik memiliki keharusan untuk membuktikan misi tulusnya di tengah gelombang krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Karenanya, transformasi dari birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan menjadi ekosistem yang nilai integritasnya terpatri dalam DNA operasional menjadi satu kebutuhan.
Catatan Kaki
1). Černohorský, J. and Tesnerová, K. (2021). The importance and perspectives of sovereign wealth funds in the globalised economy. SHS Web of Conferences, 92, 03006. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219203006
2). Affuso, E., Istiak, K., & Sharland, A. (2022). Sovereign wealth funds and economic growth. Journal of Asset Management, 23(3), 201-214. https://doi.org/10.1057/s41260-022-00260-6
3). Clarke, W. (2016). Sovereign patent funds: sovereign wealth funds 2.0?. Global Policy, 7(4), 577-583. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12353
4). (2018). Malaysia will see more autocratic governance.. https://doi.org/10.1108/oxan-db236860
5). Maksum, A. (2020). 1MDB (1 Malaysia Development Berhad), scandal, and its impact on Malaysian domestic politics. Politika Jurnal Ilmu Politik, 11(2), 198-218. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.198-218
6). Mamduh, A. (2021). The review of sovereign wealth fund and portfolio in Indonesia. Journal of Business and Economic Development, 6(4), 196. https://doi.org/10.11648/j.jbed.20210604.11
7). (2016). Malaysia’s 1MDB case will see global scrutiny.. https://doi.org/10.1108/oxan-db208411
8). Cavagnetto, S., Макаренко, І., Brož, V., Rivera, L., & Filatova, H. (2022). The sustainability transparency index of sovereign wealth funds: Their asset size, SDG country rankings and cross-region comparison. Investment Management and Financial Innovations, 19(4), 218-231. https://doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.18
9). Velayutham, S. and Hasan, R. (2021). Sovereign wealth funds and corporate social responsibility: A comparison of Norway’s government pension fund global and Abu Dhabi fund for development. Public Administration and Policy an Asia-Pacific Journal, 24(2), 139-151. https://doi.org/10.1108/pap-08-2020-0037
10). Goergen, M., O’Sullivan, N., Wood, G., & Baric, M. (2018). Sovereign wealth funds, productivity and people: the impact of Norwegian government pension fund‐global investments in the United Kingdom. Human Resource Management Journal, 28(2), 288-303. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12179
11). Barbary, V., Dixon, A., & Schena, P. (2023). The evolving landscape of sovereign wealth funds in a changing world economy: How resilient are The Santiago Principles?., 17-36. https://doi.org/10.1007/17280_2023_1
12). Ayoubi, K. and Enjolras, G. (2020). How Norway’s sovereign wealth fund negative screening affects firms’ value and behaviour. Business Ethics the Environment & Responsibility, 30(1), 19-37. https://doi.org/10.1111/beer.12314
13). (2016). Malaysia’s 1MDB case will see global scrutiny.. https://doi.org/10.1108/oxan-db208411
14). Abadi, A. (2023). 1MDB’s impact on Malaysia’s relations with the United States and China during Najib Razak’s era (2009-2018). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19807
15). Wei, Y. (2017). Sovereign wealth fund investments and the need to undertake socially responsible investment. International Review of Law, 2017(1), 9. https://doi.org/10.5339/irl.2017.9
16). Gaudens-Omer, K. (2019). A dynamic model of strategic allocation of sovereign wealth funds. Theoretical Economics Letters, 09(01), 155-171. https://doi.org/10.4236/tel.2019.91013
0 Comments