Di Indonesia, korupsi telah menjadi pandemi dalam roda kepemimpinan. Pemimpin dalam ranah pemerintahan memiliki intensi memimpin yang ambivalen. Di satu sisi, tujuan menjadi seorang pemimpin adalah meningkatkan kesejahteraan bersama.
Namun, di sisi lain, ada juga tujuan implisit yang ingin dicapai oleh pemimpin, seperti memperkaya diri dan kelompok tertentu. Kedua tujuan kepemimpinan tersebut tak dapat dilepaspisahkan dari setiap pemimpin.
Tujuan mewujudkan kebaikan bersama adalah pilihan mulia, tapi menjadi pemimpin untuk memperkaya diri dan klien yang berada di belakang merupakan sebuah malapetaka bagi kesejahteraan bersama.
Untuk itu, kehadiran pemimpin di tengah rakyat sangat dibutuhkan, bukan sebatas menjelang pemilu dan kehadiran oportunis lainnya, melainkan selama masa kepemimpinan, juga bukan hadir secara virtual melainkan tatap muka.
Pemimpin VS Rakyat: Ada Bersama untuk Hidup Bersama
Pemicu adanya niat untuk bertindak korup adalah minimnya penghayatan terhadap keberadaan bersama oleh sang pemimpin. Terkadang pemimpin mengklaim bahwa ada bersama rakyat telah mencerminkan identitasnya sebagai pemimpin ideal.
Namun, taraf penghayatan dan relasi antara pemimpin dan rakyat yang sebatas ada bersama sebagai kusuksesan dalam memimpin justru menjadi pemicu terjadinya korupsi.
Keutuhan hidup dalam suatu tatanan pemerintahan bukan sebatas ada bersama rakyat, tapi juga hidup bersama mereka untuk kesejahteraan bersama. Dalam artian bahwa, berada bersama rakyat seharusnya menjadi kesempatan untuk mengetahui rakyat secara mendalam dengan segala kebutuhannya.
Pemahaman tersebut dapat memberi kejelasan dalam memenuhi segala kekurangan atau kebutuhan rakyat. Di sini, akan terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan pemberian.
Bersentuhan langsung dengan rakyat harus menjadi program utama. Keutamaan ini mesti tulus dan konsisten serta tidak terdistorsi oleh ketamakan atau hasrat diri dan kelompok tertentu.
Kesempatan untuk bertemu dan hidup bersama rakyat mesti terlihat sebagai kemurnian hati dan kerinduan pemimpin untuk memberikan ketenangan, kepercayaan serta keyakinan bahwa pilihan mereka bukan pilihan kosong.
Selain itu, bertemu dan hidup bersama rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan kehendak regulasi tanpa ketulusan dan kehendak murni pemimpin atau yang benar-benar muncul dari hati nurani pemimpin dapat menimbulkan apa yang disebut atau instrumentalisasi kepemimpinan.
Bekerja untuk peraturan adalah tindakan yang baik tapi akan jauh lebih baik apabila aturan dijadikan sebagai jembatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat atau bonum commune.
Ada Bersama untuk Hidup Bersama di Era Digital:
Tantangan atau Peluang bagi Demokrasi?
Refleksi atas substansi demokrasi di atas menjadi harapan bersama di era digital. Kehadiran media digital di dunia, khususnya Indonesia tentu menjadi warna baru dalam sistem pemerintahan.
Akan tetapi, keberadaan media digital di Indonesia membawa dua pengaruh besar bagi perjalanan sistem pemerintahan, yakni pengaruh yang membangun dan menindas.
Berhadapan dengan pengaruh tersebut, dibutuhkan kebijaksanaan dan kejelihan bagi rakyat secara umum dan pemimpin khususnya dalam memilah antara yang baik dan tidak baik bagi kebaikan bersama.
Baik peluang maupun tantangan, semuanya bergantung pada hasil diskursus bersama sebagai publik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Keputusan yang dihasilkan tidak semata karena keputusan satu atau segelintir orang melainkan keputusan atas dasar komunikasi atau pertimbangan bersama.
Sebab, pada umumnya, keputusan hasil komunikasi antar pribadi dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif bagi kesejahteraan bersama. Hal ini relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia, yakni demokrasi.
Namun, kebijakan yang dihasilkan karena kerinduan untuk memenuhi kemauan pribadi bersama kelompok oportunis lainnya dapat menjadi tantangan. Selain itu, kebijakan hasil keputusan beberapa orang sangat bertolak belakang dengan makna terdalam sistem pemerintahan demokrasi.
Demokrasi di era digital ini akan tetap kokoh dan kuat secara substantif, bahkan diperbaharui serta membawa keuntungan besar apabila dimanfaatkan sebijak dan sebaik mungkin. Dengan demikian, kehendak bersama untuk menciptakan ruang publik yang nyaman, tentram dan sejahtera dapat terwujud.
Sementara itu, salah tantangan besar bagi demokrasi yang hadir berbarengan dengan revolusi industri 4.0 tersebut adalah kehadiran pemimpin untuk terus memantau perkembangan dan perubahan yang dialami rakyatnya, bukan secara virtual, melainkan tatap muka.
Sebab, kebenaran dalam media informasi online dewasa ini yang diperoleh dari smartphone dan media online lainnya, diragukan keabsahannya. Misalnya, orang bisa saja menggunakan artificial intelligence (AI) untuk memproduksi atau mengadakan sebuah berita dan data yang nyatanya tidak ada menjadi suatu kejadian nyata.
Untuk mengurangi, menghindari bahkan menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan bersama di Indonesia, hidup bersama rakyat secara faktual atau ada secara empirik adalah cara ampuh yang mesti ditempuh.
Kesimpulan
Ada bersama untuk hidup bersama memiliki makna yang sangat mendalam bagi perkembangan demokrasi di Indonesia di tengah mengguritanya dampak langgam perpolitikan mutakhir yang berbasis media digital.
Oleh sebab itu, ada dua persoalan urgen dalam kepemimpinan yang perlu diperhatikan dan diubah bersama-sama.
- Pertama, pemimpin mengklaim bahwa ada bersama rakyat hanya untuk memenuhi peraturan tanpa mencari kebutuhan rakyat telah mencerminkan dirinya sebagai pemimpin ideal.
- Kedua, di era digital pemimpin menilai bahwa kehadiran bersama rakyat dalam dan melalui media digital telah menjadi alat kontrol yang efektif.
Taraf penghayatan relasi antara pemimpin dan rakyat yang sebatas ada bersama baik tatap muka maupun melalui media sebagai kuseksesan dalam memimpin menjadi pemicu adanya tindakan korupsi dan disorientasi kepemimpinan.
Demi menghindari kedua persoalan di atas, rakyat sebagai alat kontrol dalam sistem pemerintahan demokrasi mesti memiliki antusias dan komitmen untuk selalu menyadarkan pemimpin dalam mengambil segala keputusan.
Kesadaran kolektif dan keingintahuan akan hal-hal kecil yang dihasilkan seorang pemimpin mesti menjadi pegangan sekaligus instrumen pemahaman atas segala pola laku pemerintah yang acap membanalkan kejahatan.
Hanya melalui mekanisme demikian, potensi penurunan substansi demokrasi di era digital mustahil dan peningkatannya reliabel dan common will untuk menghindari kejahatan, jajahan struktural dan segala bentuk deviasi politik yang banal sekalipun dapat terkordinir dengan baik dan sehat.
0 Comments