
Ketika ada anggapan bahwa layanan publik tersendat, bencana ditangani dengan buruk, atau kebijakan memicu kontroversi, warga menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik dan meminta penjelasan.
Ruang digital memperluas pengawasan publik: persoalan yang dulu hanya terdengar di lingkungan terbatas kini dapat menjadi perhatian luas. Kritik semacam ini merupakan bagian dari kehidupan demokratis, bukan gangguan terhadapnya.
Dalam kajian tata kelola, praktik tersebut berkaitan dengan konsep social accountability, yakni upaya warga mendorong institusi publik untuk bertanggung jawab atas mandat yang mereka berikan.
Di antara suara warga itu, kadang ada aparatur sipil negara (ASN), orang yang bekerja di dalam sistem yang sedang dikritik.
Bayangkan, sebagai ilustrasi, seorang pejabat fungsional di unit pengawasan atau perencanaan yang mengunggah kritik tajam atas penanganan sebuah bencana, padahal tugas sehari-harinya berkaitan dengan pengelolaan risiko atau evaluasi program.
Reaksi publik biasanya terbelah. Sebagian memuji keberaniannya, sebagian lain bertanya, “Bukankah itu pekerjaan Anda?”
Kedua reaksi itu sama-sama terlalu cepat. Kedudukan ASN memang menimbulkan pertanyaan yang layak dibahas: bagaimana hak untuk menyampaikan pendapat berhubungan dengan mandat profesional yang dipercayakan kepadanya?
Pertanyaan ini bukan untuk menentukan siapa yang boleh mengkritik, melainkan untuk memikirkan bagaimana kritik dan kontribusi profesional dapat berjalan bersama.
Akuntabilitas Menyebar di Dalam Pemerintahan
Pertanggungjawaban pemerintahan tidak berada pada satu orang saja.
- Pemimpin politik menetapkan arah dan prioritas;
- pejabat manajerial mengelola sumber daya dan pelaksanaan;
- aparatur profesional memberi layanan, menjalankan kebijakan, serta menggunakan keahlian dan kewenangan sesuai tugasnya.
Kategori ini saling berhubungan, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Pembagian ini tidak mengurangi tanggung jawab pemimpin tertinggi; ia diperlukan agar pertanggungjawaban dapat ditelusuri dengan tepat.
Mark Bovens (2007) menggambarkan akuntabilitas sebagai hubungan ketika seorang aktor berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum yang dapat bertanya, menilai, dan, dalam keadaan tertentu, menetapkan konsekuensi.
Romzek dan Dubnick (1987) juga menunjukkan bahwa organisasi publik menghadapi beberapa jalur akuntabilitas sekaligus, termasuk politik, hukum, birokratis, dan profesional. Kerangka ini membantu kita menelusuri kewenangan dan kewajiban secara lebih tepat, bukan mencari satu pihak untuk menanggung semua kesalahan.
Dalam praktik, warga mungkin mengeluhkan antrean layanan yang panjang. Petugas loket berwenang menjelaskan persyaratan dan memberi layanan secara adil, tetapi mungkin tidak dapat mengubah jumlah pegawai atau sistem antrean.
Pada situasi bencana, petugas lapangan dapat menyampaikan data kondisi dan menjalankan prosedur keselamatan, sementara keputusan pengerahan sumber daya berada pada pejabat yang lebih tinggi.
Di unit teknis, pegawai dapat menandai risiko kegagalan infrastruktur, tetapi keputusan anggaran dan perbaikan mungkin berada pada pihak lain. Ini ilustrasi, bukan klaim tentang kasus tertentu. Masing-masing menunjukkan bahwa tanggung jawab harus mengikuti mandat, kewenangan, dan ruang tindakan yang nyata.
Kritik Publik dan Tanggung Jawab Profesional
Hak menyampaikan pendapat melekat pada ASN sebagai warga negara. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjaminnya, dengan batas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2).
Di sisi lain, UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang profesional (Pasal 10 dan 12), serta mewajibkan kepatuhan pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN (Pasal 3 dan 4).
PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga mengatur kewajiban, antara lain setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, menjaga integritas, serta merahasiakan jabatan (Pasal 3).
PP tersebut mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban atau larangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja (Pasal 1 angka 6). Karena itu, unggahan media sosial dapat dinilai dalam kerangka disiplin sesuai konteksnya.
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 137 Tahun 2018 memberi pedoman khusus tentang penggunaan media sosial oleh ASN. Surat edaran itu mengingatkan ASN agar tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, fitnah, atau provokasi.
Terbit pada 21 Mei 2018, ketika UU Nomor 5 Tahun 2014 masih berlaku, surat edaran tersebut berfungsi sebagai pedoman; sanksi tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini bukan larangan umum untuk mengkritik pemerintah. Kritik berbasis fakta tidak otomatis melanggar aturan, meski penilaiannya tetap bergantung pada isi, cara penyampaian, konteks, dan kewajiban jabatan.
Mandat profesional berbeda menurut pekerjaan. Auditor internal, misalnya, perlu mengomunikasikan temuan dan memantau tindak lanjut sesuai standar serta prosedur pengawasan yang berlaku. Ia tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk melaksanakan perbaikan.
Guru, tenaga kesehatan, petugas administrasi, penyuluh, atau petugas lapangan memiliki kewajiban lain: menerapkan standar layanan, menggunakan diskresi secara adil, mencatat hambatan, dan mengangkat persoalan melalui jalur yang tersedia.
Kajian Michael Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy mengingatkan bahwa keputusan kecil di titik layanan, seperti cara aturan diterapkan, informasi dijelaskan, atau warga diarahkan, ikut membentuk pengalaman masyarakat terhadap kebijakan.
Karena itu, refleksi profesional tidak berarti menuntut setiap ASN menyelesaikan masalah yang berada di luar kuasanya. Pertanyaannya lebih terbatas: apakah ia telah mengambil langkah yang wajar dan sah dalam lingkup kewenangan, kompetensi, dan informasi yang dimilikinya?
Ketika Saluran Internal Tidak Berfungsi
Saluran internal sering menjadi langkah awal yang masuk akal: menyampaikan masalah kepada atasan, unit pengawasan, kanal pengaduan, atau pejabat yang berwenang dapat membuka ruang koreksi dan menjaga informasi sensitif.
Namun, mengasumsikan saluran itu selalu efektif akan terlalu sederhana. Pelapor bisa menghadapi konflik kepentingan, pembiaran, risiko pembalasan, atau kekhawatiran bukti akan dihilangkan. Dalam kondisi demikian, suara di luar organisasi dapat menjadi pilihan yang sah dan penting bagi kepentingan publik.
Albert O. Hirschman (1970) menjelaskan voice sebagai upaya menyampaikan ketidakpuasan untuk mendorong perubahan, dan menunjukkan bahwa suara semacam itu muncul ketika kualitas organisasi menurun.
OECD, dalam Rekomendasi tentang Integritas Publik (2017), membedakan pelaporan internal, pelaporan kepada lembaga eksternal yang berwenang, dan pengungkapan kepada publik atau media; rekomendasi itu juga menekankan pentingnya perlindungan dari perlakuan yang tidak adil bagi pelaporan dengan iktikad baik.
Kerangka OECD bukan hukum Indonesia, tetapi mengingatkan bahwa pilihan saluran perlu mempertimbangkan efektivitas, urgensi, risiko pembalasan, serta keselamatan orang dan bukti.
Maka, kritik publik tidak patut otomatis dicurigai sebagai pengingkaran tanggung jawab. Bila saluran internal tidak merespons, tidak aman, atau melibatkan pihak yang dilaporkan, terutama ketika ada risiko serius bagi keselamatan atau kepentingan publik, eskalasi ke pihak eksternal yang berwenang atau pengungkapan yang proporsional dapat diperlukan.
Sebaliknya, penggunaan ruang publik tetap perlu memperhatikan dasar informasi, perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, dan ketentuan hukum. Tidak ada satu urutan saluran yang tepat untuk semua keadaan; konteks dan risiko harus dinilai.
Tanggung jawab di sini juga tidak hanya berada di pundak individu. Pimpinan organisasi berkewajiban menyediakan saluran yang aman dan ditanggapi sungguh-sungguh. Organisasi yang membuat suara internal tidak berguna sedang mendorong aparaturnya bersuara di luar, dan tidak pantas heran ketika hal itu terjadi.
Apa yang Tidak Dapat Disimpulkan dari Unggahan
Publik biasanya hanya melihat unggahan, bukan seluruh proses kerja di belakangnya. ASN mungkin telah melaporkan risiko, memberi rekomendasi, atau mengupayakan koreksi tanpa dapat membukanya kepada umum.
Sebaliknya, unggahan yang tajam juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua tanggung jawab profesional telah ditunaikan. Kondisi ini mencerminkan information asymmetry: pihak yang menilai tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak yang menjalankan mandat. Ketimpangan itu membuat media sosial tidak layak dijadikan alat untuk mengadili kinerja individu.
Perbedaan antara kontribusi yang tidak terlihat dan kontribusi yang tidak dilakukan tetap penting. Karena itu, artikel ini tidak menuduh ASN tertentu dan tidak menjadikan kritik publik sebagai bukti kelalaian.
Pertanyaan mengenai mandat profesional diarahkan kepada setiap aparatur sebagai refleksi, bukan sebagai vonis yang dapat ditarik dari satu unggahan. Penilaian yang adil memerlukan informasi, kewenangan, konteks, dan proses yang memadai.
Pekerjaan Selesai Belum Tentu Masalah Tuntas
Pemenuhan target administratif tidak selalu sama dengan perbaikan. Laporan yang diselesaikan adalah output; tindakan korektif yang dijalankan dapat menjadi outcome; perubahan kualitas layanan merupakan dampak yang lebih luas dan biasanya dipengaruhi banyak pihak.
SAKIP, yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, mendorong orientasi pada hasil, tetapi pengukuran perlu tetap membedakan hasil yang dapat dipengaruhi individu dari hasil bersama yang berada di luar kendalinya.
Bagi auditor, menyampaikan laporan tidak serta-merta mengakhiri peran pengawasan: pemantauan tindak lanjut dan komunikasi atas rekomendasi yang belum selesai dapat menjadi bagian dari mekanisme yang berlaku.
Bagi petugas layanan, tanggung jawab mungkin mencakup pencatatan hambatan berulang dan penyampaian bukti kepada pengelola layanan. Dalam kedua contoh itu, profesional bertanggung jawab atas mutu langkah yang berada dalam jangkauannya, bukan atas seluruh hasil akhir.
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan kerangka SPIP (PP Nomor 60 Tahun 2008) memberi dasar bagi mutu serta pemantauan pengawasan, sedangkan pelaksanaan tindakan korektif tetap menjadi tanggung jawab manajemen.
Tidak semua orang dapat atau harus bertindak heroik. ASN tidak dituntut membocorkan rahasia jabatan, mengambil alih kewenangan orang lain, atau mempertaruhkan keselamatan tanpa perlindungan.
Namun, ada perbedaan antara tidak dapat bertindak karena batas kewenangan atau risiko yang nyata dan tidak menggunakan ruang yang sah untuk menyampaikan persoalan. Refleksi profesional membantu membedakan keduanya tanpa mengabaikan keterbatasan sistem.
Akuntabilitas Memerlukan Keberanian untuk Bercermin
Kritik kepada pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan demokratis. ASN pun berhak bersuara, dan pada keadaan tertentu suara publik dapat menjadi jalan yang perlu ditempuh.
Hak itu tidak menghapus mandat profesional; mandat profesional juga tidak boleh dipakai untuk membungkam kritik. Keduanya harus dibaca bersama dengan mempertimbangkan kewenangan, bukti, aturan, risiko, dan tersedianya perlindungan.
- Bagi masyarakat, menuntut akuntabilitas berarti meminta setiap pihak menjelaskan bagian tanggung jawabnya secara proporsional: pemimpin politik, pengelola, dan pelaksana profesional.
- Bagi pimpinan organisasi pemerintah, akuntabilitas berarti memastikan suara dari dalam punya tempat yang aman dan ditanggapi, sehingga kritik tidak terpaksa mencari jalan lain.
- Bagi ASN, kepedulian publik dapat diwujudkan melalui kritik, pekerjaan sehari-hari yang berkualitas, pelaporan masalah, atau eskalasi ketika mekanisme biasa gagal.
Tidak semua kontribusi harus diumumkan; yang penting, pilihan tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab akuntabilitas bukan hanya soal meminta pihak lain menjelaskan apa yang telah dan belum mereka lakukan.
Ia juga menyangkut kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kontribusi kita sendiri. Negara tidak hanya membutuhkan aparatur yang mampu menunjukkan apa yang keliru dalam pemerintahan, tetapi juga yang, sesuai kewenangan dan kapasitasnya, sungguh-sungguh memakai peran profesionalnya untuk ikut memperbaikinya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya apa yang keliru dalam pemerintahan, melainkan juga:
“Sejauh mana saya telah menggunakan tanggung jawab dan ruang tindakan yang dipercayakan kepada saya untuk membantu pemerintahan bekerja lebih baik?”














0 Comments