Polemik pemindahan Badak Jawa, Ketika Hukum Berhadapan dengan Alam

by | Nov 17, 2026 | Birokrasi Berdaya | 0 comments

Sebagai pengampu mata kuliah Ilmu Hukum di PKN STAN, ada satu pertanyaan yang pernah sering lontarkan kepada mahasiswa ketika mengajar Ilmu Hukum.

Bayangkan suatu hari ditemukan cadangan emas atau uranium bernilai triliunan rupiah di kawasan Ujung Kulon. Di satu sisi, ada kepentingan ekonomi yang menjanjikan penerimaan negara dan investasi. Di sisi lain, ada kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia, Badak Jawa.

Lalu, hukum mana yang harus didahulukan?

Pertanyaan itu awalnya hanya ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana dua rezim hukum dapat berhadapan. Kami membicarakan hierarki peraturan perundang-undangan, asas lex specialis derogat legi generali, serta hubungan antara Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Di ruang kelas, persoalan semacam itu memang mudah didiskusikan. Kita bisa membuka undang-undang, membaca pasal, lalu mencari norma mana yang berlaku. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika objek yang sedang kita bicarakan bukan lagi masalah kasus hipotetis, melainkan bentang alam yang benar-benar memiliki kehidupan, dan kehidupan itu bernama Badak Jawa yang jumlahnya tak lebih 100an ekor di muka bumi ini.

Belakangan, wacana pembangunan habitat kedua bagi Badak Jawa kembali mengingatkan saya pada pertanyaan tersebut.

Memindahkan Badak, Memindahkan Persoalan?

Gagasan membangun habitat kedua bagi Badak Jawa dapat dipahami sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan. Selama ini, seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa hidup di satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.

Ancaman bencana alam, termasuk aktivitas vulkanik Anak Krakatau dan potensi tsunami Selat Sunda, membuat konsentrasi populasi pada satu lokasi menjadi persoalan serius.

Dari sudut pandang konservasi, diversifikasi habitat merupakan gagasan yang masuk akal. Jika terjadi sesuatu di satu kawasan, masih ada populasi yang dapat bertahan di tempat lain.

Namun, saya kira persoalannya tidak sesederhana memindahkan beberapa ekor badak ke kawasan baru, kemudian membiarkannya berkembang biak.

Saya pernah berkunjung ke Alas Purwo. Kawasan ini bukan tanah kosong yang menunggu untuk diisi satwa baru. Di sana sudah ada kehidupan yang berjalan dengan ekosistemnya sendiri. Ada banteng, rusa, babi hutan, berbagai jenis burung, dan satwa lainnya. Savana Sadengan, misalnya, bukan sekadar hamparan rumput, tetapi bagian dari ekosistem yang telah terbentuk melalui proses alam yang panjang.

Karena itu, ketika Alas Purwo disebut sebagai salah satu calon habitat baru, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah badak bisa hidup di sana, tetapi juga bagaimana kehadiran badak akan berinteraksi dengan kehidupan yang sudah lebih dahulu ada. Konservasi tidak seharusnya memindahkan satu persoalan untuk menciptakan persoalan baru di tempat lain.

Mungkin kita perlu lebih dahulu memahami daya dukung habitat, ketersediaan pakan, penyakit, interaksi antarsatwa, serta kemungkinan perubahan keseimbangan ekosistem.

Jika memang memungkinkan, pendekatan bertahap dengan populasi awal yang terukur dapat dipertimbangkan berdasarkan kajian ilmiah. Tetapi keputusan itu harus didahului dengan penelitian, bukan sekadar optimisme atau hanya kepentingan ekonomi semata.

Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Bunyi Pasal

Persoalan ini membawa saya kembali pada materi yang biasa saya ajarkan di kelas.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, kita mengenal berbagai rezim hukum. Ada hukum kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, konservasi, hingga tata ruang. Masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang harus diatur.

Misalnya, Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Norma tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kepentingan ekonomi dapat ditempatkan di atas fungsi perlindungan hutan.

Di sisi lain, kegiatan pertambangan juga diatur melalui rezim Undang-Undang Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Di sinilah pentingnya memahami hubungan antarnorma hukum. Tidak cukup hanya mencari pasal yang dianggap paling menguntungkan suatu kepentingan. Kita harus membaca ruang lingkup, objek pengaturan, dan tujuan masing-masing undang-undang.

Asas lex specialis derogat legi generali juga tidak bisa digunakan secara serampangan untuk menyelesaikan setiap perbedaan pengaturan. Harus dilihat terlebih dahulu apakah memang terdapat norma yang mengatur objek dan persoalan yang sama, serta bagaimana hubungan kedua ketentuan tersebut.

Bagi saya, di sinilah pekerjaan birokrasi menjadi penting.

Harmonisasi hukum bukan sekadar memastikan tidak ada pasal yang saling bertentangan. Lebih dari itu, harmonisasi harus memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan tidak mengabaikan tujuan perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sebab, sering kali persoalan bukan terletak pada ketiadaan aturan. Aturannya ada. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana aturan itu diterjemahkan dalam keputusan, perizinan, pengawasan, dan pelaksanaan di lapangan.

Alam Punya Cara Sendiri untuk Bertahan

Ada satu hal lain yang menurut saya menarik untuk diperhatikan.

Kita sering memandang satwa sebagai objek yang harus dilindungi, dihitung populasinya, dipantau pergerakannya, lalu dipindahkan jika habitatnya dianggap terancam. Semua itu tentu bagian dari pekerjaan konservasi.

Tetapi alam sebenarnya memiliki keteraturan sendiri yang tidak selalu bisa kita pahami melalui tabel dan peta.

Satwa liar memiliki pola pergerakan, kebutuhan ruang, hubungan dengan sumber pakan, serta respons terhadap perubahan lingkungannya. Pengetahuan mengenai perilaku tersebut dapat membantu manusia membaca kondisi suatu ekosistem.

Karena itu, saya agak berhati-hati ketika mendengar gagasan bahwa satwa dapat begitu saja dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Bukan berarti pemindahan tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi tertentu, justru itulah langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan spesies. Namun, kita perlu mengakui bahwa pengetahuan manusia tentang alam tetap memiliki batas.

Ada pula pengetahuan lain yang sering luput dari pembicaraan kebijakan, yaitu kearifan lokal.

Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan sejak beberapa generasi memiliki cara sendiri dalam memperlakukan lingkungannya. Ada kawasan yang dijaga karena pantangan adat, ada mata air yang tidak boleh dirusak, ada hutan yang dihormati karena dianggap memiliki nilai sakral.

Dalam perspektif hukum, praktik semacam ini dapat dibaca sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, sepanjang memenuhi konteks dan pengakuan hukum yang relevan.

Kearifan semacam itu mungkin tidak selalu tertulis dalam peraturan. Tetapi bukan berarti tidak memiliki daya mengatur perilaku manusia.

Justru di beberapa tempat, rasa hormat masyarakat terhadap alam dapat menjadi benteng perlindungan yang tidak mudah digantikan oleh papan larangan atau ancaman sanksi administratif.

Jangan Sampai Kita Terlambat Memahami

Kembali ke Ujung Kulon.

Membangun habitat kedua bagi Badak Jawa merupakan gagasan yang layak dikaji secara serius. Keselamatan spesies yang seluruh populasinya terkonsentrasi pada satu kawasan memang membutuhkan perhatian khusus.

Namun, upaya itu perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Kawasan yang dipilih harus benar-benar memiliki daya dukung ekologis, dan kehidupan satwa yang telah lebih dahulu menempatinya juga harus menjadi pertimbangan.

Begitu pula dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lebih luas. Hukum tidak boleh hanya bermanfaat ketika konflik sudah terjadi. Ia harus bekerja secara adil sejak kebijakan direncanakan, den memberikan kepastian sejak izin dipertimbangkan, dan sejak suatu kawasan ditetapkan peruntukannya, sejalan dengan prinsip tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Saya teringat kembali pada pertanyaan yang pernah saya ajukan di ruang kuliah. Jika di Ujung Kulon ditemukan emas atau uranium, hukum mana yang harus menang?

Mungkin pertanyaannya bukan itu, namun apakah kita masih perlu menunggu sampai kekayaan alam ditemukan, sampai satwa terancam, atau sampai bencana terjadi untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang memang harus dijaga?

Seperti kata Eric Weiner ”Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir telah kering, ketika ikan terakhir ditangkap. Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang!”

Sebab, tidak semua yang bernilai harus ditambang. Tidak semua yang bisa dipindahkan harus dipindahkan. Dan tidak semua yang secara hukum mungkin dilakukan, otomatis bijaksana untuk dilaksanakan.

Ada kalanya ukuran keberhasilan kebijakan bukan terletak pada seberapa banyak yang berhasil kita manfaatkan, tetapi pada seberapa banyak yang berhasil kita jaga.

0
0
Arief Suryawan ♥ Active Writer

Arief Suryawan ♥ Active Writer

Author

Penulis merupakan Penelaah Teknis Kebijakan Tk.I pada Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu penulis juga sebagai Dosen Ilmu Hukum di Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan RI. Fokus kajiannya meliputi hukum tata negara, hukum administrasi publik, dan keuangan negara. Aktif menulis opini hukum, terlibat dalam kegiatan akademik lintas kampus, serta pengurus bidang humas IKAFH Undip. Saat ini juga sedang meneliti isu-isu strategis tentang akuntabilitas jabatan publik dan reformasi kelembagaan negara.

0 Comments

Leave a Reply

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post