“Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit.” — Alcuin (798 M)
(Dan jangan dengarkan mereka yang suka berkata, “Suara rakyat adalah suara Tuhan,” karena kegaduhan massa selalu mendekati kegilaan.)
Paradox Sebuah Adagium
Selama berabad-abad, frasa Vox populi, vox dei—”Suara rakyat adalah suara Tuhan”—dijadikan legitimasi tertinggi dalam sistem demokrasi. Kalimat ini kerap digaungkan di atas panggung politik, disematkan pada poster demonstrans, dan diucapkan retorika kekuasaan untuk memberi kesan bahwa kehendak mayoritas adalah sebuah kebenaran mutlak.
Namun, ketika kita menelusuri akar sejarahnya, ungkapan yang dikutip oleh Alcuin dalam suratnya kepada Raja Charlemagne pada tahun 798 M justru merupakan sebuah peringatan skeptis.
Alcuin tidak sedang mengagungkan suara rakyat; ia sedang memperingatkan bahaya dari tumultuositas vulgi—kegaduhan dan kemarahan massa yang mudah dimanipulasi, emosional, dan mendekati ketidakrasionalan (insaniae proxima), atau dengan kata lain : The Tyranny of Majority.
Di era modern, ketika batas antara aspirasi murni dan kegaduhan rekayasa makin kabur, peringatan Alcuin menemukan relevansi barunya. Hari ini, kita coba bedah dinamika sosial-politik melalui kacamata pepatah Latin tersebut:
Bagaimana jeritan rakyat yang muncul dari keputusasaan ekonomi sering kali disalahartikan sebagai “kegilaan”, dan bagaimana penyumbatan saluran komunikasi oleh penguasa justru mempercepat ledakan sosial.
Anatomi Kalimat: Tiga Lapis Realitas Politik
Pengutipan lengkap kalimat Alcuin membuka tiga dimensi kritis dalam memahami dinamika hubungan antara pemerintah dan rakyat:
1. Nec audiendi (“Jangan dengarkan mereka…”)
Penguasa memiliki kecenderungan untuk menyaring informasi. Saat rakyat berteriak tentang lonjakan harga pangan, mahalnya biaya hidup, kungkungan asap, serta hilangnya lapangan kerja di tengah maraknya PHK massal, elite politik sering kali memilih untuk nec audiendi—tidak mendengarkan.
Di era digital, sikap “pura-pura tuli” ditopang dan diamplifikasi oleh kombinasi teknologi, manipulasi psikologis, serta industri persepsi:
- Penggunaan Buzzer Berbiaya Negara & Kewajiban Diseminasi “Narasi Tunggal”
Praktik ini terkonfirmasi hingga ke sistem dokumen pengadaan publik serta regulasi komunikasi pemerintah. Kementerian dan lembaga negara mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan bertajuk “Jasa Pengelolaan Opini Publik”.
Di saat bersamaan, terdapat kewajiban struktural bagi unit kehumasan serta jaringan aparatur untuk mereposisi, mengunggah, dan mengamplifikasi “narasi tunggal” berisi berita keberhasilan pemerintah guna membanjiri ruang publik. Anggaran rakyat digunakan mendanai akun pendengung maupun infrastruktur komunikasi resmi guna membiaskan isu substansial menjadi kegaduhan artifisial.
Dalam ekosistem ini, berlaku standar ganda yang timpang: buzzer penyerang kekuasaan diburu secara hukum, sedangkan buzzer serta mesin humas pembela narasi resmi dibiayai oleh pajak warga.
- Manipulasi Legitimasi lewat “Survei Kepuasan” Publik
Demi memperkuat klaim bahwa situasi berjalan baik, elite memanfaatkan publikasi angka kepuasan publik yang tampak melambung tinggi (sering kali diklaim menembus di atas 65% hingga 70%+). Angka-angka statistik ini kerap dikritik oleh para analis karena bias metodologis semisal persetujuan atas bantuan sosial pasif dihitung sebagai legitimasi atas seluruh kebijakan ekonomi. Hasil survei diproduksi guna membangun false consensus (kesan palsu bahwa mayoritas rakyat puas), sehingga warga yang sedang kesulitan merasa dirinya adalah minoritas anomali. - Stigmatisasi “Antek Asing” dan Delegitimasi Moral
Senjata ampuh lain dalam meredam suara kritis adalah pelabelan politis. Setiap gerakan protes warga atau kritik akademis kerap dituduh sebagai “disusupi kepentingan asing”, “dibayar agenda luar negeri”, atau yang lebih populer dengan jargon “heyyyy, antek-antek asing!!!”. Taktik ini menggeser fokus perhatian: masalah riil perut rakyat mendadak dikerdilkan menjadi isu konspirasi geopolitik. Melalui pola retorika ini, penguasa menciptakan narasi seolah-olah pengkritik adalah pengkhianat bangsa, sehingga tindakan intimidasi terhadap suara kritis mendapat pembenaran publik. - Moderasi Algoritma dan Shadow Ban
Membungkam suara kritis kini tidak lagi membutuhkan pembredelan fisik seperti era lampau, cukup dengan menurunkan visibilitas konten secara tak kasatmata. Pelaporan massal (mass reporting) yang dikomandoi oleh jaringan buzzer memicu sistem moderasi otomatis platform digital untuk memberi sanksi shadow ban, melumpuhkan jangkauan unggahan para kritikus tanpa pemberitahuan resmi. Beberapa unggahan kritis pun dilaporkan mengalami takedown. Serangan begitu masif sampai beberapa akun tidak bisa lagi diakses oleh pemiliknya. - Labelisasi Opini sebagai “Provokasi”
Setiap bentuk kepedulian atau jeritan nyata warga secara sistematis distigma sebagai “provokasi”, “hoaks”, atau “kegaduhan buatan oposisi”. Dengan melabeli suara kritis sebagai produk dari manipulasi pihak luar, pemerintah merasa memiliki pembenaran moral untuk terus bersikap nec audiendi—menutup telinga rapat-rapat dari jeritan yang murni lahir dari perut yang lapar.
2. Tumultuositas vulgi (“Kegaduhan massa…”)
Ketika saluran resmi—seperti parlemen yang kehilangan fungsi penyeimbang, proses hukum yang dinilai tebang pilih, hingga media massa mainstream yang dipersepsikan terkontaminasi narasi resmi, warga kehilangan wahana bersuara yang beradab. Kegaduhan di linimasa media sosial serta barisan aksi di jalanan pada dasarnya adalah refleks pertahanan diri yang terpaksa diambil.
Kebisingan massa adalah manifestasi dari keputusasaan mendalam saat krisis ekonomi harian—urusan isi perut, kenaikan harga beras, serta gelombang PHK—berbenturan langsung dengan tembok ketidakpedulian otoritas.
Momentum ini makin terakselerasi bertepatan dengan peringatan dua tahun masa pemerintahan. Evaluasi dua tahun kekuasaan menjadi panggung perjumpaan antara amarah warga di dunia maya dengan aksi nyata di lapangan.
Konsolidasi yang semula terfragmentasi di media sosial mendadak menemukan titik lebur bersama. Mahasiswa, serikat buruh, hingga elemen masyarakat sipil memilih turun ke jalan secara serentak karena menganggap jeda dua tahun sudah lebih dari cukup untuk memberi kesempatan, sementara perbaikan hidup yang dijanjikan tak kunjung hadir.
Di titik inilah terjadi pergeseran bentuk komunikasi:
- Dari Dialog Menjadi Insting Bertahan: Warga tidak lagi mengirimkan draft aspirasi formal, melainkan membawa simbol-simbol keprihatinan harian ke ruang terbuka.
- Dari Komunikator Rasional Menjadi Gelombang Emosional: Kebisingan yang riuh di jalanan maupun tagar yang menguasai linimasa merupakan bahasa terakhir dari masyarakat yang merasa ruang bicaranya telah dilumpuhkan secara sistematis.
Ketika pemerintah terus memandang gelombang aksi dua tahun pemerintahan ini sebagai angin lalu atau sekadar “gangguan ketertiban umum”, kekuasaan sedang mempercepat laju perubahan dari kebisingan massa (tumultuositas) menuju fase paling berbahaya: keputusasaan total (insaniae proxima).
3. Insaniae proxima (“Mendekati kegilaan”)
Alcuin mengaitkan kebisingan massa dengan “kegilaan” (insaniae proxima). Dalam kacamata sosiologi politik modern, kondisi ini merujuk pada kolektivitas pembangkangan sosial akibat hilangnya harapan hidup.
Kondisi berbahaya ini terakselerasi saat kelas menengah sebagai buffer ekonomi dan politik tergerus habis. Ketika kelompok kelas menengah turun kasta dan masyarakat bawah terlempar melampaui batas ambang daya tahan hidup, rasionalitas publik mengalami pergeseran radikal: dari kesabaran pasif berubah menjadi tindakan nekat.
Kepatuhan hukum yang semula dijaga atas dasar kesadaran warga negara runtuh, digantikan oleh insting bertahan hidup di tengah keputusasaan.
Saat kekuasaan terus bergeming pada prinsip nec audiendi dan mengabaikan kenyataan di lapangan, akumulasi tekanan sosial akan bergerak secara sistematis melalui tiga fase krusial:
Fase awal bermula dari Krisis Kepercayaan dan Erosi Kepatuhan. Di tahap ini, gejolak dipicu oleh tekanan hidup harian seperti lonjakan harga barang pokok, ancaman PHK di sektor riil, hingga rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang timpang.
Masyarakat pada mulanya merespons situasi ini lewat saluran-saluran diskusi yang relatif tertib. Warga melayangkan kritik di ruang digital, menggalang petisi, serta menggelar diskusi terbuka. Sayangnya, sinyal awal ini sering dianggap sepele oleh elite politik karena dinilai hanya sebatas riak kecil di media sosial.
Sikap abai penguasa kemudian membawa situasi masuk ke Fase Pembungkaman dan Presesi Digital. Bukannya membuka ruang dialog, otoritas justru memobilisasi jaringan buzzer berbiaya negara, memaksakan diseminasi “narasi tunggal”, memanipulasi angka kepuasan publik, melabeli pengkritik sebagai “antek asing”, hingga menerapkan pembatasan visibilitas (shadow ban).
Sumbatan komunikasi tersebut memicu kejenuhan digital (digital burnout) dan sinisme massal. Mengingat ruang bicara di dunia maya sengaja dilumpuhkan, keresahan warga bergeser menuju aksi nyata di jalanan.
Titik balik ini menemukan momentumnya bertepatan dengan peringatan dua tahun masa pemerintahan, di mana berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, serta buruh mulai terkonsolidasi secara langsung akibat merasa berbagai janji manis tak kunjung mewujud.
Apabila peringatan dari gerakan sosial tersebut kembali ditanggapi dengan dingin, kondisi akan terseret masuk ke fase paling berbahaya: Ledakan Sosio-Ekonomi atau Insaniae Proxima. Ini merupakan titik didih di mana rasionalitas publik berubah menjadi tindakan nekat akibat keputusasaan mendalam.
Fase puncak ini rentan terpicu oleh krisis kebutuhan vital mendadak dengan sikap otoritas yang nir-empati. Insiden seperti pemadaman listrik masif yang melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, atau kelangkaan BBM yang menghentikan urat nadi transportasi harian, merupakan jenis krisis nyata yang tidak bisa ditutupi oleh propaganda buzzer.
Narasi manis di media sosial tidak mampu menyalakan listrik, pun tak kan sanggup mengisi tangki kosong. Hutan yang sengaja dibakar tak kan padam dengan sendirinya.
Ketika kelumpuhan fasilitas publik tersebut berbarengan dengan pernyataan pejabat yang meremehkan penderitaan warga, amarah massa akan meluap tanpa kendali. Situasi dapat makin memburuk jika aparat penegak hukum merespons protes warga secara represif hingga menelan korban jiwa.
Insiden semacam ini bertindak sebagai katalisator yang mengubah keluhan ekonomi menjadi gerakan moral nasional, berujung pada pembangkangan sipil massal serta kelumpuhan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Kita tidak ingin itu terjadi bukan?
IV. Kesimpulan: Mengembalikan Telinga Kekuasaan
Kesalahan terbesar penguasa adalah menganggap bahwa dengan membungkam vox populi, mereka telah menyelesaikan masalah. Membungkam indikator krisis tidak membuat krisis itu lenyap; tindakan tersebut justru membuat kekuasaan buta terhadap ancaman yang sedang mengintai di balik pintu.
Guna memaknai vox populi, vox dei secara sehat dalam tatanan demokrasi, terdapat tiga langkah mendasar yang wajib diambil:
- Membongkar Ruang Gema (Echo Chamber) Internal
Pemerintah perlu menyudahi ketergantungan pada rekayasa opini publik lewat jaringan buzzer maupun laporan manis yang meninabobokan pimpinan tertinggi. - Fokus pada Ketahanan Hidup Nyata
Kebijakan publik wajib berorientasi penuh pada daya tahan hidup warga. Pemenuhan pangan, ketersediaan lapangan kerja, stabilitas energi, serta kepastian hukum wajib menjadi prioritas, di sisi lain kosmetik citra politik harus segera dihapus. - Membuka Saluran Komunikasi Tanpa Intimidasi
Ruang partisipasi digital maupun fisik harus dibuka seluas-luasnya tanpa ancaman stigma, agar aspirasi warga tidak bertransformasi menjadi kemarahan kolektif.
Sebelum tumultuositas (kebisingan massa) benar-benar menjelma menjadi insania (kegilaan sosial), kekuasaan harus belajar mendengar kembali. Sebab sewaktu rakyat sudah merasa tidak lagi memiliki apa pun untuk dipertahankan, suara yang diabaikan niscaya menjelma menjadi badai yang meruntuhkan.
0 Comments