ASN dan Pejabat Publik Harus Selalu Siap: Ketika Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kepemilikan

Sumber: OLX

“Hari ini dilantik, besok bisa dipindahkan. Hari ini memimpin sebuah organisasi, esok hari mungkin diminta memimpin bidang yang sama sekali berbeda.”

Realitas tersebut bukanlah sesuatu yang asing dalam dunia birokrasi dan pemerintahan. Berbeda dengan banyak profesi lain yang memungkinkan seseorang merencanakan kariernya secara lebih linear, ASN dan pejabat publik hidup dalam ekosistem yang dinamis.

Perubahan organisasi, rotasi jabatan, promosi, mutasi, hingga pemberhentian dapat terjadi kapan saja sesuai kebutuhan negara dan organisasi.

Artikel di harian wartakota mengabarkan peristiwa yang melibatkan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi ilustrasi menarik mengenai karakter dasar yang perlu dimiliki seorang pejabat publik. Dalam laporan media, ia masih menjalankan tugas resmi sebagai Menteri Keuangan ketika menerima telepon dari Istana di tengah rapat.

Tidak lama kemudian, posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara. Yang menarik bukan sekadar pergantian jabatannya, melainkan fakta bahwa hingga saat-saat terakhir ia masih bekerja menjalankan amanah yang diemban tanpa mengetahui bahwa masa tugasnya segera berakhir. 

Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa jabatan publik pada dasarnya bukan milik individu. Jabatan adalah amanah yang dititipkan negara, sehingga sewaktu-waktu dapat diberikan, dipindahkan, atau dicabut sesuai pertimbangan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi.

ASN: Profesi yang Mengharuskan Kesiapsiagaan

ASN sesungguhnya direkrut bukan untuk menduduki satu jabatan tertentu sepanjang kariernya. Tugas ASN adalah melayani kepentingan publik dan mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Konsekuensinya, setiap ASN perlu memiliki kesiapan untuk ditempatkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, mobilitas jabatan merupakan salah satu instrumen untuk memastikan organisasi tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang sehat membutuhkan pegawai yang tidak hanya kompeten pada satu bidang tertentu, tetapi juga mampu belajar dan beradaptasi ketika memperoleh penugasan baru.

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, mobilitas jabatan bukan sekadar mekanisme administratif untuk memindahkan pegawai dari satu posisi ke posisi lain.

OECD (2023) menempatkan mobilitas sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan fleksibilitas organisasi publik, mengalokasikan kompetensi sesuai kebutuhan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan pengalaman dan keterampilan baru.

Dengan demikian, rotasi, mutasi, maupun penugasan baru dapat dipandang bukan semata-mata sebagai perubahan posisi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi organisasi dalam mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusianya.

Karena itu, seorang ASN idealnya tidak membangun identitas dirinya berdasarkan jabatan yang sedang diemban. Jabatan hanyalah peran yang bersifat sementara. Yang bersifat permanen adalah status sebagai pelayan publik.

Ketika seorang ASN terlalu melekat pada jabatan tertentu, maka setiap perubahan berpotensi menimbulkan kekecewaan yang berlebihan. Sebaliknya, apabila seseorang memahami bahwa dirinya adalah bagian dari sistem pelayanan negara, maka perpindahan penugasan akan dipandang sebagai bagian normal dari perjalanan pengabdian.

BerAKHLAK dan Sikap Siap Ditempatkan di Mana Saja

Nilai dasar ASN BerAKHLAK memberikan fondasi yang kuat bagi sikap kesiapsiagaan tersebut. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 menetapkan tujuh nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut dimaksudkan sebagai fondasi budaya kerja ASN di seluruh instansi pemerintah.

Dari ketujuh nilai tersebut, menurut penulis setidaknya terdapat tiga nilai yang sangat relevan dengan kemampuan menerima perubahan jabatan.

• Pertama, Loyal. Loyalitas ASN bukan ditujukan kepada jabatan tertentu, melainkan kepada bangsa, negara, konstitusi, dan pemerintahan yang sah. Karena itu, ketika organisasi membutuhkan seseorang berpindah posisi atau menerima penugasan baru, loyalitas diwujudkan melalui kesediaan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

• Kedua, Adaptif. Nilai ini sejalan dengan penelitian Iswandari dan Pusparini (2023) terhadap pegawai negeri sipil yang menunjukkan bahwa adaptability memiliki peran penting dalam membentuk change readiness. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi tidak hanya merupakan karakter individual, tetapi juga menjadi mekanisme yang membantu pegawai menghadapi perubahan organisasi. Dalam konteks ASN, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan struktur, lingkungan kerja, maupun penugasan menjadi semakin penting karena birokrasi dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

• Ketiga, Kompeten. Kompetensi tidak berhenti pada penguasaan pekerjaan saat ini saja. Kompetensi juga perlu dipahami sebagai kemampuan untuk terus mempelajari keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi di masa depan. David et al. (2024), misalnya, menunjukkan bahwa kompetensi digital dan kompetensi intrapreneurial berkaitan dengan kesiapan pegawai administrasi publik menghadapi perubahan dunia kerja. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa menjadi kompeten dalam birokrasi bukan hanya berarti menguasai pekerjaan yang sedang dilakukan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tuntutan pekerjaan.

Pentingnya “Nge-rem” Sebelum Bereaksi

Salah satu tantangan terbesar ASN dan pejabat publik ketika menghadapi perubahan adalah mengendalikan respons emosional.

Ketika mendengar kabar mutasi, rotasi, atau pergantian jabatan, reaksi pertama yang muncul sering kali bersifat emosional. Ada yang merasa kecewa, tersinggung, marah, atau bahkan merasa tidak dihargai. Reaksi tersebut manusiawi. Namun persoalannya, keputusan yang dibuat dalam kondisi emosi sering kali tidak menghasilkan tindakan yang bijaksana.

Dalam konteks perubahan organisasi, reaksi emosional sebenarnya merupakan sesuatu yang manusiawi. Persoalannya adalah bagaimana reaksi tersebut dikelola agar tidak mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan perannya.

Penelitian oleh Verdorfer dan van Ginkel (2024) menunjukkan bahwa perubahan organisasi dapat menimbulkan respons emosional negatif yang berpotensi menghambat penyesuaian dan fungsi pegawai setelah perubahan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan “nge-rem” bukan sekadar persoalan sopan santun atau etika komunikasi, tetapi juga bagian dari kapasitas profesional dalam menghadapi perubahan organisasi.

Tidak jarang ASN atau pejabat publik akhirnya menggelar konferensi pers, baik secara audio, video dan/atau tulisan guna menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang lupa “nge-rem”. Tindakan, ucapan, tulisan, dan bahkan sampai keluarga menjadi sorotan masyarakat atas seorang ASN atau pejabat publik. Di sinilah pentingnya kemampuan untuk “nge-rem” terlebih dahulu.

“Nge-rem” bukan berarti pasif atau menyerah. Nge-rem adalah kemampuan menahan diri untuk tidak langsung bereaksi sebelum memahami situasi secara utuh.

Seorang ASN dan/atau pejabat publik membutuhkan pengendalian respons emosional pribadi terhadap perubahan organisasi. Ini merupakan bentuk kedewasaan profesional yang memungkinkan seseorang memisahkan antara perasaan pribadi dan kepentingan organisasi. 

Sejalan dengan ini, Kajian Baker (2023) menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional yang lebih baik cenderung mampu memaknai perubahan organisasi secara lebih positif dan menunjukkan tingkat resistensi yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan mengendalikan emosi menjadi faktor penting dalam menghadapi mutasi, rotasi, maupun pergantian jabatan.

Bagi ASN, kemampuan ini menjadi semakin penting karena keputusan organisasi sering kali didasarkan pada pertimbangan yang tidak seluruhnya diketahui oleh individu yang terdampak.

Dari Jabatan Menuju Pengabdian

Kisah pergantian jabatan di tingkat pejabat tinggi negara menunjukkan bahwa bahkan posisi yang tampak sangat kuat sekalipun tetap bersifat sementara. Hari ini seseorang memimpin kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau unit kerja tertentu. Besok atau nanti sore, mungkin memperoleh penugasan baru atau bahkan kembali menjadi warga biasa.

Karena itu, ukuran keberhasilan ASN dan pejabat publik tidak semata-mata terletak pada seberapa tinggi jabatan yang pernah diduduki, tetapi pada seberapa besar kontribusi yang diberikan selama menjalankan amanah tersebut. Hal ini karena jabatan memiliki masa berlaku, sedangkan pengabdian tidak.

ASN yang matang akan memahami bahwa karier birokrasi bukanlah perlombaan untuk mempertahankan kursi tertentu, melainkan perjalanan panjang untuk terus memberi manfaat di mana pun organisasi membutuhkannya.

Penutup

Tulisan ini penulis harapkan dapat menjadi pengingat bagi diri penulis sendiri maupun sesama rekan ASN. Menjadi ASN dan pejabat publik berarti menerima sebuah konsekuensi dasar: selalu siap. Siap menerima amanah baru, siap berpindah peran, siap menghadapi ketidakpastian, dan siap melepaskan jabatan ketika negara/organisasi memandang perlu.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai BerAKHLAK, khususnya Loyal, Adaptif, dan Kompeten. ASN diharuskan untuk memahami hakikat pengabdian tidak akan melekat pada jabatan yang sedang diemban.

Karena pada akhirnya, yang dikenang masyarakat bukanlah berapa lama seseorang menduduki jabatan tertentu, melainkan apa yang telah ia lakukan selama memperoleh kesempatan untuk mengemban amanah tersebut. Dan untuk dapat menjalani amanah itu dengan baik, terkadang hal pertama yang perlu dilakukan adalah sederhana: nge-rem sejenak, menenangkan diri, lalu menerima perubahan dengan sikap profesional.