Perhatian negara terhadap kesejahteraan hakim patut diapresiasi. Hakim adalah aktor utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Mereka dituntut independen, profesional, dan berintegritas dalam memutus setiap perkara yang datang ke meja persidangan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Ketika kesejahteraan hakim diperkuat, pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim juga harus diperkuat. Keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan.
Kesejahteraan dan pengawasan justru merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun peradilan yang bermartabat. Hakim yang sejahtera diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih independen. Tetapi independensi bukan berarti hakim berada di ruang tanpa pengawasan.
Independensi adalah jaminan agar hakim bebas dari intervensi dalam memutus perkara, bukan kebebasan dari hukum, kode etik, dan pertanggungjawaban. Di sinilah posisi Komisi Yudisial menjadi penting.
Konstitusi memberikan mandat kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mandat tersebut menunjukkan bahwa negara memang membutuhkan lembaga yang secara khusus hadir untuk memastikan kekuasaan kehakiman tetap berjalan dalam koridor etik dan integritas.
Pengawasan terhadap hakim bukan bentuk ketidakpercayaan kepada hakim. Justru pengawasan adalah cara negara menjaga kepercayaan publik terhadap hakim. Independensi bukan berarti tanpa akuntabilitas. Perdebatan mengenai pengawasan hakim sering kali berhadapan dengan satu kekhawatiran, jangan sampai pengawasan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.
Kekhawatiran tersebut tentu harus dihormati. Namun, perlu dibedakan secara tegas antara pengawasan terhadap putusan hakim dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- Putusan hakim berada dalam wilayah independensi yudisial.
- Sementara, perilaku hakim dalam menjalankan profesinya tetap harus tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Karena itu, pengawasan etik bukanlah upaya untuk mencampuri substansi putusan. Pengawasan etik justru menjadi pagar agar independensi tidak bergeser menjadi kekuasaan yang kehilangan akuntabilitas.
Dalam konteks inilah Komisi Yudisial perlu diperkuat, terutama ketika perhatian terhadap kesejahteraan hakim semakin besar. Logikanya sederhana, Semakin besar investasi negara kepada hakim, semakin kuat pula kebutuhan untuk memastikan integritas dan akuntabilitasnya.
Dilema Penghubung KY: Ada, tetapi Belum Sepenuhnya Hadir
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan pengawasan tersebut benar-benar menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Peradilan tidak hanya berlangsung di Jakarta. Pengadilan tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Masyarakat pencari keadilan juga berada di daerah. Dugaan pelanggaran perilaku hakim dapat muncul di ruang-ruang persidangan yang jauh dari pusat pemerintahan. Informasi awal sering kali justru diketahui masyarakat, advokat, akademisi, media, atau kelompok masyarakat di daerah.
Karena itu, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial di daerah memiliki arti strategis. Namun, di sinilah muncul sebuah dilema. Penghubung KY ada secara kelembagaan, tetapi apakah sudah cukup kuat untuk hadir secara optimal?
Pertanyaan tersebut penting dikemukakan. Penghubung KY seharusnya tidak dipandang hanya sebagai kantor perpanjangan tangan administratif. Penghubung merupakan simpul kehadiran KY di daerah, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses lebih dekat terhadap lembaga pengawasan hakim.
Ketika masyarakat memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim, mereka membutuhkan saluran yang mudah dijangkau. Ketika persoalan muncul di daerah, KY membutuhkan mata dan telinga yang berada lebih dekat dengan lokasi peristiwa.
Di sinilah Penghubung KY menjadi penting. Jarak geografis jangan sampai berubah menjadi jarak pengawasan. Pengawasan hakim di era sekarang tidak cukup dilakukan dengan menunggu laporan masyarakat.
Pengawasan perlu bergerak dari pola reaktif menuju preventif. Artinya, pengawasan bukan hanya bekerja setelah dugaan pelanggaran terjadi, tetapi juga membangun sistem deteksi dini, memperkuat pemantauan, melakukan edukasi publik, serta membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.
- Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pendidikan etik dan hukum.
- Media dapat menjadi mitra penyebarluasan informasi.
- Organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari kontrol sosial.
- Advokat dapat memberikan perspektif mengenai dinamika peradilan.
- Masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga peradilan tetap bersih.
- Sementara Komisi Yudisial tetap menjadi institusi yang menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Model seperti ini akan mengubah wajah pengawasan, dari sekadar menunggu masalah menjadi hadir sebelum masalah membesar.
Menguatkan penghubung bukan memperluas intervensi
Penguatan Penghubung KY juga harus ditempatkan secara proporsional. Penghubung bukan lembaga yang mengoreksi putusan hakim. Bukan pula lembaga banding terhadap putusan pengadilan.
Penghubung berada dalam koridor pengawasan perilaku hakim, pemantauan, penerimaan informasi masyarakat, edukasi, pencegahan, dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sesuai kewenangan yang diberikan.
Karena itu, yang perlu diperkuat bukan kewenangan tanpa batas, melainkan kapasitas untuk menjalankan kewenangan secara profesional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, kapasitas pemantauan, pengelolaan informasi, jejaring kerja sama, serta pendidikan publik.
Penghubung juga perlu didorong menjadi bagian dari sistem early warning system dalam pengawasan perilaku hakim di daerah. Bukan untuk mencari-cari kesalahan hakim. Bukan untuk mengintervensi persidangan. Tetapi untuk memastikan bahwa ketika terdapat indikasi persoalan etik, informasi tersebut dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar.
Paradigma terhadap Penghubung KY perlu diubah. Penghubung jangan hanya dilihat sebagai sebuah kantor. Penghubung harus dipandang sebagai simpul pengawasan etik peradilan di daerah. Kehadirannya harus mampu menjembatani tiga kepentingan sekaligus:
- kepentingan KY sebagai lembaga pengawas etik,
- kepentingan hakim untuk memperoleh perlindungan atas independensinya, dan
- kepentingan masyarakat untuk mendapatkan peradilan yang bersih dan berintegritas.
Di sinilah urgensi penguatan Penghubung KY. Sebab pengawasan yang baik bukan hanya tentang seberapa kuat lembaganya di pusat, tetapi juga seberapa jauh lembaga tersebut mampu hadir di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan pengawasan hakim bukan semata persoalan kelembagaan. Ini adalah persoalan kepercayaan publik. Masyarakat datang ke pengadilan karena berharap memperoleh keadilan.
Mereka mungkin tidak memahami seluruh prosedur hukum, tetapi mereka memiliki harapan sederhana, hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah hakim yang independen, profesional, jujur, dan berintegritas.
Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan hakim harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap pengawasan. Hakim membutuhkan kesejahteraan agar dapat berdiri tegak. Hakim membutuhkan independensi agar dapat memutus dengan bebas. Dan masyarakat membutuhkan pengawasan agar kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor etik dan keadilan.
Momentum peningkatan kesejahteraan hakim semestinya sekaligus menjadi momentum memperkuat Komisi Yudisial. Penguatan Komisi Yudisial tidak akan lengkap tanpa memperkuat penghubungnya di daerah.
Sebab, peradilan yang bersih tidak boleh hanya menjadi cita-cita yang terdengar indah di pusat kekuasaan. Ia harus terasa nyata di ruang-ruang pengadilan, sampai ke daerah. Bukan karena hakim tidak dipercaya, tetapi karena kepercayaan terhadap hakim harus dijaga.
Untuk menjaga kepercayaan itu, negara membutuhkan pengawasan yang kuat, dekat, profesional, dan berintegritas. Di situlah Komisi Yudisial dan Penghubung KY di daerah menemukan arti strategisnya.
0 Comments