
Setiap 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka. Seragam cokelat, setangan leher, tepuk tangan, baris-berbaris, perkemahan, dan kegiatan di alam terbuka menjadi bagian dari ingatan banyak generasi.
Akan tetapi, ada satu episode sejarah Pramuka yang jarang dibicarakan, yakni ketika anggota Pramuka tidak sekadar berkemah, melainkan ikut berpindah tempat tinggal dan membuka kehidupan baru melalui program Transmigrasi Pramuka (Transpram).
Kisah itu diungkap Dimas Bagus Aditya dalam artikelnya Kala Pramuka Bertransmigrasi di Historia edisi 27 Juli 2026. Dari kisah tersebut kita melihat bahwa Pramuka pada masa lalu pernah ditempatkan bukan hanya sebagai kegiatan pendidikan kaum muda, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan negara.
Pada awal 1970-an, Gerakan Pramuka ikut terlibat dalam program transmigrasi pemerintah. Gelombang pertama berangkat dari Jombang menuju Way Abung, Lampung. Keberhasilan pada gelombang awal tersebut mendorong lahirnya Transpram II yang juga berasal dari Jombang dan ditempatkan di Rajabasa Lama, Lampung Tengah.
Transpram III bahkan memiliki misi yang lebih khusus. Sebanyak 74 anggota Pramuka dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dikirim ke Kalimantan Timur. Mereka tidak hanya membuka lahan, tetapi dipersiapkan sebagai kader resettlement, dengan membantu memindahkan dan membina masyarakat pedalaman menuju permukiman baru.
Di sini tampak wajah Pramuka yang berbeda. Pramuka bukan sekadar belajar tali-temali, morse, semafor, atau berkemah. Mereka ditempatkan sebagai manusia muda yang diharapkan mampu memimpin, mengajar, membangun fasilitas dasar, mendampingi masyarakat, bahkan menjadi tenaga kesehatan, guru, petani, pengrajin, dan penggerak kegiatan sosial.
Semangatnya sangat khas zaman pembangunan Orde Baru, bahwa pemuda harus menjadi bagian dari proyek pembangunan nasional.
Namun, sejarah Transpram juga memperlihatkan bahwa idealisme saja tidak cukup. Di Way Abung, misalnya, kehidupan para Transpram ternyata jauh dari bayangan. Fasilitas terbatas, bantuan makanan terhenti, peralatan pertanian tidak memadai, lahan belum seluruhnya dapat dikelola, dan kemampuan bertani para peserta masih terbatas. Dari sekitar 100 orang, hanya 69 yang bertahan. Sebagian memilih kembali ke Jawa.
Dimas Bagus Aditya mencatat kesaksian Wahono Djoko Santoso, yang saat itu terlibat dalam pemberangkatan Transpram. Para peserta bukan semata-mata tidak bertanggung jawab. Mereka mengalami home-sick dan tidak kerasan menghadapi lingkungan baru yang masih berupa kawasan yang baru dibuka.
Kisah itu penting karena menunjukkan satu persoalan klasik dalam kebijakan publik, bahwa gagasan yang baik dapat gagal ketika desain kebijakannya tidak cukup memperhitungkan manusia yang menjalankannya.
Transmigrasi bukan sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Ada persoalan sosial, ekonomi, budaya, keterampilan, modal, kesehatan, pendidikan, hingga kesiapan mental. Demikian pula Pramuka. Semangat kedisiplinan dan pengabdian tidak otomatis membuat seseorang siap menjadi petani di wilayah baru atau pembina masyarakat pedalaman.
Karena itu menarik bahwa pada tahun 1977, dalam pembahasan anggaran Gerakan Pramuka di DPR, program Transpram akhirnya dinilai kurang tepat dan gagal. Kwarnas memutuskan tidak melanjutkannya. Transmigrasi yang melibatkan Pramuka selanjutnya harus dilakukan bersama masyarakat lainnya.
Namun kegagalan program tidak berarti seluruh pengabdian para pesertanya sia-sia. Di Rajabasa Lama, para Transpram membangun rumah, masjid, balai desa, dan sekolah. Kawasan mereka kemudian dikenal sebagai Dusun Pramuka.
Pada 1986, wilayah itu berkembang menjadi Desa Rajabasa Lama II atau Desa Transpram II. Salah seorang anggota Transpram II, Sucahyono, bahkan menjadi kepala desa pertama.
Di sinilah Hari Pramuka seharusnya tidak hanya menjadi perayaan romantis tentang masa lalu. Sejarah Transpram mengajarkan bahwa pengabdian membutuhkan desain kebijakan yang baik.
Pramuka memang mengajarkan keberanian, kemandirian, gotong royong, kepemimpinan, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Tetapi negara tidak boleh menjadikan semangat pengabdian anak muda sebagai pengganti perencanaan, anggaran, pendampingan, dan perlindungan yang semestinya disediakan pemerintah.
Itulah pelajaran paling relevan dari Transpram bagi birokrasi hari ini. Jangan mudah mengukur keberhasilan program hanya dari seremoni pemberangkatan, banyaknya peserta, atau pidato tentang pengabdian.
Ukurlah dari apa yang terjadi setelah upacara selesai. Apakah masyarakat mampu hidup lebih baik, apakah peserta mampu bertahan, apakah fasilitas tersedia, dan apakah program dapat berjalan tanpa bergantung pada heroisme individu.
Pramuka pernah turun ke tanah transmigrasi. Sebagian pergi dan pulang dengan kecewa, sebagian bertahan dan membangun desa.
Sejarah itu mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan sekadar memindahkan manusia ke tempat baru. Pembangunan adalah memastikan manusia memiliki alasan untuk memilih tinggal, tumbuh, dan membangun masa depannya di sana.














0 Comments