Pagi itu adalah pagi hari yang biasa saja. Saya duduk di atas kursi yang cukup nyaman meskipun sesekali berdenyit. Satu monitor di sebelah kiri saya sedang memutar kick-off meeting dimulainya kegiatan penilaian kualitas kebijakan, sementara di sebelahnya saya menghadap layar laptop saya.
Di hadapan layar itu, saya sedang sibuk mengetik argumen untuk kegiatan penilaian yang lain mengenai kapabilitas kelembagaan. Pagi itu Browser saya memuat banyak sekali tab yang lain yang berjajar dan berdempetan, membiarkan tab lain soal evaluasi sistem kerja tetap terbuka untuk saya kerjakan di lain waktu.
Beberapa menit kemudian, handphone saya bergetar karena menerima pesan whatsapp. Ketika saya buka, isinya adalah disposisi menjadi evaluator internal untuk kegiatan penilaian pelayanan publik.
Itulah gambaran aktivitas bekerja saya sehari-hari di pertengahan tahun, bukan kebijakan, bukan juga pelayanan, melainkan penilaian internal.
Di tahun kedua saya bekerja di lini kesekretariatan, berbagai jenis penilaian ini adalah menjadi makanan sehari-hari. Sebelumnya saya di unit teknis, sesekali mendengar keluhan rekan kerja terhadap bagian sekretariat yang kerjanya “tidak terasa”.
Bagian sekretariat yang mestinya memudahkan pekerjaan mereka menjalankan tugas utama organisasi tidak cukup terasa dampak pekerjaannya. Mungkin ini salah satu sebabnya. Hari-hari ini administrasi menjadi pekerjaan sendiri, digitalisasi hanya memindahkan pekerjaan manual ke laptop, jumlahnya tetap bahkan mungkin saja bertambah.
Saya merasakan sendiri banyaknya kegiatan penilaian, mulai dari yang mudah diingat seperti Indeks RB alias Reformasi Birokrasi, sampai yang menyebutkannya saja bikin keseleo lidah seperti PEKPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik).
Sebagian dari kita mungkin berpikir tinggal dikerjakan saja dan lihat hasilnya di akhir tahun, tapi saya kira tidak sesederhana itu. Setiap kebijakan semestinya dihitung besarnya beban pekerjaan yang disebabkan dan dampak perbaikan yang terjadi.
Mari kita berhitung, ada lebih kurang 760 Instansi Pemerintah di Indonesia, Pusat dan Daerah. Setiap penilaian hampir pasti perlu melibatkan sekurang-kurangnya 10-20 orang dalam sebuah tim.
Artinya, untuk satu jenis penilaian saja, terdapat ribuan pegawai negeri yang harus berkutat dengan beban administrasi jenis ini selama 2 – 4 pekan.
Itu hanya untuk satu urusan penilaian, angka pastinya belum ada yang menghitung, tapi ada belasan lebih penilaian dan indeks menghantui birokrasi kita. Bayangkan jumlah tenaga birokrasi kita yang habis untuk urusan menilai dan dinilai seperti ini.
Semangat Reformasi Birokrasi
Saya bertanya-tanya dari mana dan mendapati semua ini pasti terjadi bukan tanpa alasan. Tapi ada satu sistem penilaian yang paling penting dan ini diamini oleh semua instansi pemerintah, Indeks Reformasi Birokrasi.
Reformasi Birokrasi adalah upaya mengefisienkan birokrasi, membangun akuntabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan dari dunia internasional. Instrumennya adalah evaluasi, indeks, dan penilaian. Saya juga dapat memahami bagaimana penilaian adalah bentuk ukuran yang paling jujur dari bagaimana birokrasi kita berprogres karenanya.
Namun seiring waktu, ekosistem penilaian ini tumbuh. Reformasi Birokrasi membutuhkan gambaran yang utuh terhadap berbagai hal: kapabilitas organisasi, pelayanan publik, sistem merit, budaya kerja, dan semacamnya sehingga muncul penilaian-penilaian lebih rinci pada aspek tertentu.
Beberapa waktu kemudian, sektor-sektor lain merasa tidak terperhatikan, tidak prioritas, dan pelan-pelan dilupakan. Akhirnya mereka menciptakan penilaian baru untuk urusan sektoralnya. Ada yang mengukur kualitas kebijakan, pembangunan statistik, ataupun pembangunan simpul jaringan informasi geospasial.
Ia menjadi rezim penilaian tanpa henti, kompetisi berebut pengaruh. Lama kelamaan setiap instansi pemerintah pusat punya instrumen penilaian. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya.
Kita Sibuk Memberi Bukti Pembenahan, Tanpa Betul-Betul Berbenah
Metode penilaian sendiri sebetulnya bermacam-macam, tapi yang paling umum (dan paling berat beban administrasinya) adalah penilaian mandiri.
Organisasi memberikan argumen terhadap rangkaian indikator yang diminta, melengkapi bukti dukung, kemudian tim yang berperan sebagai evaluator internal memeriksa setiap detil dan melakukan penilaian silang.
Di akhir, hasil ini diserahkan ke instansi penilai yang akan memeriksa kembali isi dan memfinalkan hasilnya. Ada dua lapis pengisian dan penilaian, untuk satu indeks. Kalikan dengan belasan indeks.
Tapi bukan hanya itu masalahnya.
- Masalahnya kami sendiri tidak pernah betul-betul terinformasi apa yang sebenarnya ideal dan bagaimana kami memperbaiki diri langkah demi langkah.
- Tidak ada panduan mempraktikkan yang ideal, tidak ada pembinaan yang datang untuk menjelaskan.
- Kalau pun iya, harus kita undang atau kita yang datang.
- Yang ada hanya kick off kegiatan penilaian, dalam waktu satu bulan “dipaksa” menjalankan kegiatan a, b, c, d untuk memenuhi yang diminta dan melengkapi bukti.
- Dan di akhir keluar nilai dan label.
Barangkali saya yang tidak kunjung mengerti, tapi hingga titik ini semuanya dilakukan tanpa pernah betul-betul jelas arahnya. Tanpa mengerti apa tujuannya, tanpa ada roadmap yang jelas, tanpa know-how yang operasional untuk dilakukan.
Juga tanpa punya waktu yang cukup untuk mendesain arah dan menjalankan perbaikan yang tepat bagi organisasi kami secara mendalam. Sebab sehari-harinya kami lebih disibukkan mengumpulkan bukti pembenahan tanpa telah betul-betul berbenah.
Data Diserahkan, Lalu Apa?
Setiap tahun kami menyerahkan informasi mengenai organisasi kami. Di penilaian sektoral yang satu dan sektor yang lain sebetulnya mirip, rata-rata yang diserahkan adalah informasi yang sama seperti rencana strategis, analisis beban kerja, peta jalan, dan yang semisalnya.
Itu dilakukan berulang-ulang, kami menyampaikan dokumen yang sama kepada instansi yang sama, namun menguploadnya di sistem berbeda membingkainya dengan argumen yang berbeda.
Tapi kurang jelas semua data yang kami kumpulkan setiap tahun itu ke mana dan jadi apa. Perubahan pendekatan apa yang dilakukan setelah bertahun-tahun menilai, selain label nilai untuk organisasi.
Saya sendiri tidak merasakan pendekatan pembinaan yang berubah kecuali indikator penilaiannya. Organisasi saya tidak berubah, hanya berjalan dari satu tahun penilaian ke penilaian berikutnya.
Penilaian ini setidaknya bisa menghasilkan wawasan yang lebih bermakna. Misalnya dari penilaian pelayanan publik, pola apa sih yang terlihat dari institusi yang mampu menjalankan pelayanan publik dengan baik?
Apakah dukungan anggaran, fasilitas, atau kehendak politik (political will) yang menentukan baik/buruknya pelayanan. Atau misalnya, mekanisme pembentukan kebijakan seperti apa yang dipraktikkan lembaga-lembaga bernilai indeks kualitas kebijakan bernilai tinggi?
Apakah mereka membuat clearing house ketika suatu kebijakan hendak dibuat, bagaimana model kolaborasinya, peningkatan kapasitasnya, mekanisme implementasinya seperti apa. Inilah modal perbaikan berkelanjutan itu, bukan penilaiannya yang penting tapi lesson learned yang diperoleh sebagai model.
Bahkan dalam beberapa hal, penilaian dilakukan terhadap sampel yang dipilah-pilih. Akibatnya organisasi terpaksa menampilkan yang terbaik, dan menyembunyikan rapat-rapat sisanya. Organisasi jatuh ke lubang penampilan daripada perbaikan dan pembelajaran.
Sebab, menampilkan diri apa adanya sama saja bunuh diri terhadap citra. Organisasi terjebak dalam lingkaran sandiwara teatrikal. Selama labelnya bagus maka kita merasa aman, padahal proses yang ada di dalamnya belum tentu terperhatikan.
Saya tahu penilaian berarti mengukur progres, dan sedikit progres adalah juga progres. Tapi keluhan saya dan rekan-rekan di sekitar saya persis sama, dan kami yakin ini valid. Kami tidak tahu apa yang sebetulnya diharapkan untuk dilakukan dan bagaimana sampai ke sana.
Dengan demikian tidak ada peta jalan untuk memperbaiki diri secara terarah, bukan sekadar berubah tanpa arah. Kami juga tidak tahu pekerjaan harian memenuhi bukti dukung ini sekrup kecil dari mesin besar apa, mengapa bisa sebanyak dan sesering ini.
Setiap langkah instansi pemerintah adalah kebijakan. Kebijakan bukan hanya soal intensi dan apa yang penting, tapi perlu menghitung konsekuensi yang tidak diharapkan dan beban yang ditimbulkan.
Jika pada akhirnya niat baik penilaian berimplikasi liar menjadi ekosistem penilaian yang berlebihan tanpa hasil yang tidak ditindaklanjuti dengan serius, maka jangan-jangan yang perlu dievaluasi adalah sistem evaluasi itu sendiri. Tidakkah itu akan menjadi contoh paling penting mengenai dilakukannya perbaikan berkelanjutan?
Seharian memburu bukti dukung, tahu-tahu hari sudah sore.
Kami pulang dengan kepala pening, bukti terlaksananya kegiatan A yang tidak pernah ada, perlu direkonstruksi besok. Tidak semestinya terjadi tapi tekanan datang dari segala sisi. Tanpa pembinaan yang berarti, pekerjaan ini hanya akan menjadi ladang pemenuhan bukti, bukan memperbaiki diri.
0 Comments