Hampir 19 tahun saya menjadi bagian dari birokrasi. Waktu yang cukup panjang untuk menyaksikan berbagai perubahan datang silih berganti. Pergantian pimpinan, restrukturisasi organisasi, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, pembangunan Zona Integritas, hingga berbagai penghargaan yang silih berganti menghiasi dinding kantor.
Sebagai bagian dari sistem, saya tentu ingin percaya bahwa semua itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan memang, banyak kemajuan yang tidak dapat dipungkiri. Proses kerja menjadi lebih terdokumentasi, teknologi semakin membantu, dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas semakin meningkat.
Namun, semakin lama berada di dalam birokrasi, saya justru semakin menyadari bahwa mengubah budaya organisasi ternyata jauh lebih sulit dibandingkan membuat aturan, membangun aplikasi, atau memperoleh penghargaan.
Paradoks di Balik Zona Integritas
Salah satu program yang paling mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuannya sangat baik, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Saya tidak pernah meragukan niat baik tersebut. Akan tetapi, sebagai orang yang telah cukup lama berada di dalam sistem, terkadang muncul pertanyaan sederhana yang sulit saya abaikan. Mengapa penghargaan terus bertambah, tetapi keluhan mengenai birokrasi, integritas, dan keadilan seolah tidak pernah benar-benar hilang?
Barangkali di situlah letak paradoks terbesar reformasi birokrasi.
Secara filosofis, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi selalu mengundang pertanyaan dalam benak saya. Bukankah tidak melakukan korupsi memang sudah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara? Mengapa sesuatu yang seharusnya menjadi standar minimum justru berubah menjadi sebuah prestasi?
Tentu saya tidak sedang meremehkan penghargaan. Organisasi membutuhkan target dan simbol keberhasilan. Namun penghargaan semestinya menjadi buah dari perubahan budaya, bukan tujuan yang dikejar.
Ketika Eviden Lebih Cepat daripada Perubahan Budaya
Dalam praktiknya, saya melihat berbagai satuan kerja begitu serius menyiapkan eviden, mempercantik presentasi, menyusun inovasi, dan memenuhi berbagai indikator penilaian. Semua itu penting. Tidak ada organisasi modern yang dapat berjalan tanpa tata kelola yang baik.
Tetapi saya juga melihat kenyataan lain. Perubahan administrasi sering kali berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perubahan budaya kerja. Sistem baru dapat dibangun dalam hitungan bulan, tetapi menghilangkan ego sektoral, memperkuat kolaborasi, dan membangun keberanian untuk berubah ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Berbagai slogan integritas terpampang di dinding kantor. Berbagai inovasi dipublikasikan dengan baik. Namun dalam pekerjaan sehari-hari, koordinasi antarunit, penyelesaian pekerjaan lintas organisasi, dan pengambilan keputusan masih kerap tersandera oleh prosedur yang panjang, budaya silo, dan kecenderungan mempertahankan cara kerja lama.
Perbedaan antara kepatuhan administratif dan perubahan substantif inilah yang menurut saya masih menjadi pekerjaan rumah terbesar reformasi birokrasi.
Integritas Tidak Lahir dari Dokumen
Ironi semakin terasa ketika sejumlah instansi yang pernah memperoleh predikat bergengsi justru tersandung kasus hukum. Peristiwa semacam itu mengingatkan bahwa integritas tidak dapat dibangun hanya dengan dokumen, aplikasi, dan slogan. Integritas adalah budaya. Dan budaya tidak lahir dalam semalam.
Pengalaman berbagai kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa korupsi pun terus beradaptasi. Para pelaku menggunakan berbagai istilah sandi, perantara, hingga rekening atas nama pihak lain untuk menyamarkan transaksi. Ketika pelaku korupsi terus berinovasi mencari celah, birokrasi terkadang justru lebih sibuk berinovasi mempercantik dokumen penilaian.
Budaya yang Terlalu Lama Dianggap Wajar
Namun setelah hampir dua dekade berada di dalam sistem, saya memahami bahwa persoalannya tidak sesederhana individu yang serakah. Ada budaya yang telah terbentuk begitu lama. Ada kenyamanan yang ingin dipertahankan. Ada rasa sungkan. Ada pula kekhawatiran terhadap konsekuensi ketika seseorang memilih untuk berbeda.
Saya sering mendengar nasihat yang mungkin akrab di telinga banyak ASN: “Pintar-pintarlah membawa diri.”
Nasihat itu tentu tidak salah. Dalam organisasi, kemampuan menempatkan diri memang penting. Namun, dalam praktiknya, ungkapan tersebut terkadang berubah menjadi pembenaran untuk membiarkan berbagai persoalan yang sudah lama dianggap biasa.
Mengikuti arus sering kali dipandang sebagai bentuk loyalitas. Sebaliknya, mereka yang mencoba mempertahankan idealisme atau mengingatkan adanya penyimpangan justru tidak jarang dianggap terlalu kaku, kurang fleksibel, tidak memahami situasi, bahkan dianggap mengganggu kepentingan organisasi.
Sebagian orang akhirnya memilih diam. Sebagian memilih menyesuaikan diri. Sebagian lagi menyerah pada keadaan. Bukan karena mereka tidak mengetahui mana yang benar, tetapi karena menyadari bahwa melawan arus sering kali memiliki harga yang tidak murah. Risiko dimutasi, tersisih dari lingkungan pergaulan, atau kehilangan kesempatan berkembang merupakan cerita yang tidak asing dalam kehidupan birokrasi.
Ketika Penyimpangan Menjadi Sistem
Dalam beberapa kasus yang terungkap ke publik, penyimpangan bahkan tidak lagi berdiri sendiri sebagai perilaku individu. Ia berkembang menjadi pola yang sistemik. Ada yang merancang, ada yang menjalankan, ada yang menikmati, dan ada pula yang memilih diam. Masing-masing memperoleh perannya sehingga tercipta keseimbangan semu yang membuat praktik tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun.
Yang lebih menyedihkan, orang-orang baru yang masuk ke dalam sistem perlahan ikut menyesuaikan diri. Bahkan pihak luar yang diperbantukan atau dipinjamkan ke dalam organisasi terkadang justru merasa nyaman karena menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan menguntungkan.
Pada titik tertentu, batas antara benar dan salah menjadi semakin kabur. Bukan karena orang tidak lagi mampu membedakannya, melainkan karena terlalu lama hidup berdampingan dengan keadaan yang dianggap sebagai kewajaran.
Dan yang paling ironis, orang-orang yang tetap berusaha berjalan lurus justru terkadang menjadi sasaran cibiran. Mereka dianggap terlalu idealis, tidak mampu beradaptasi, atau bahkan dicurigai memiliki agenda tertentu.
Padahal, menurut saya, loyalitas yang sesungguhnya bukanlah membenarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi. Loyalitas yang sejati adalah keberanian menjaga nilai-nilai yang menjadi alasan organisasi itu dibentuk.
Kepercayaan Publik Lebih Penting daripada Plakat
Pembangunan Zona Integritas sejatinya juga tidak hanya berbicara tentang pencegahan korupsi. Esensinya adalah menghadirkan keadilan. Karena itu, ketika masyarakat masih mempersepsikan adanya hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya citra institusi, melainkan kepercayaan publik.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya plakat yang dipasang di dinding kantor, melainkan dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi publik.
Integritas Adalah Pekerjaan yang Tidak Pernah Selesai
Setelah hampir dua dekade menjadi bagian dari birokrasi, saya masih percaya bahwa perubahan itu mungkin. Tetapi saya juga belajar bahwa mengubah budaya jauh lebih sulit daripada mengubah prosedur. Mengubah pola pikir jauh lebih berat daripada menyusun dokumen. Dan membangun integritas jauh lebih kompleks daripada mengejar predikat.
Mungkin sudah saatnya kita memandang WBK dan WBBM bukan sebagai garis akhir, melainkan sebagai pengingat bahwa integritas adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Sebab ketika penghargaan menjadi tujuan utama, organisasi hanya akan membangun etalase. Namun ketika perubahan budaya menjadi prioritas, penghargaan akan datang sebagai konsekuensi yang alamiah.
Barangkali tantangan terbesar reformasi birokrasi bukanlah kurangnya regulasi atau minimnya slogan integritas. Tantangan terbesar justru muncul ketika mengikuti arus dianggap sebagai loyalitas, sementara mempertahankan nilai-nilai dipandang sebagai pembangkangan.
Dan jika pelaku korupsi terus berinovasi dalam menyembunyikan transaksi, sementara birokrasi hanya berinovasi mempercantik eviden penilaian, maka perlombaan itu sesungguhnya telah dimenangkan oleh pihak yang salah.
0 Comments