Kegagalan Pembangunan Indonesia yang Berbasis Rasionalitas daripada Altruistik

Kegagalan Pembangunan Indonesia yang Berbasis Rasionalitas daripada Altruistik

Manusia mempunyai dua nilai-nilai (values) utama yang sering berkompetisi dan bisa mendorong mereka pada perilaku yang berbeda. Satu hal adalah rasionalitas (rationality) dan satu hal lainnya adalah altruistik (altruistic). Kedua hal ini selalu berbenturan dalam kepribadian setiap orang dan tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Rasionalitas akan memprioritaskan kepentingan pribadi (self-interest), sementara altruistik akan berorientasi pada masyarakat banyak (unselfish). Rationalitas yang dominan akan membuat pembangunan menjadi kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, para pemimpin politik (political leaders) dan birokrasi profesional (professional bureaucracy) di Indonesia mesti mempertimbangkan potensi altruistik, yaitu dengan mengintegrasikan kelembagaan informal ke dalam kebijakan pembangunan.

—-

 

Mungkin kita sering bertanya, mengapa negara lain bisa menjadi negara maju sementara negara kita belum maju-maju? Padahal, para “pendekar” negeri ini sudah kita kerahkan dan semua jurus juga sudah kita praktikkan. Meski semua ilmu sudah kita pelajari dan segala cara juga sudah kita lalui, tetapi perjuangan kita membangun Indonesia masih terasa sangat lambat. Bangsa ini masih jauh tertinggal dari bangsa lain.

Mengapa setelah semua peraturan canggih kita berlakukan, justru kita tidak mampu menjalankannya dengan baik dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan? Mengapa pelanggaran demi pelanggaran justru sering kita saksikan sehingga sumber daya yang kita miliki berdaya efektivitas rendah?

Pada tahun 1960 an, Korea Selatan adalah sebuah negara tertinggal, jauh di bawah negara kita. Namun, sekarang negara ini telah menjadi negara maju, sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Produk-produk negara ini dengan mudah kita temui di Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan, produk negara ini telah banyak menggeser produk negara Jepang. Negara ini mendapatkan kemajuannya hanya dalam kurun waktu 50 tahun.

Republik Rakyat Tiongkok (atau kadang disebut Republik Rakyat Cina), dulu adalah negara komunis yang miskin. Tapi, setelah era keterbukaan tahun 1990-an, negara ini memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia. Negara ini kini bahkan telah menjadi negara penggerak ekonomi dunia. Mereka mendapatkan kemajuannya dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, kurun waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan negara Jepang menjadi negara maju setelah mereka kalah dalam perang dunia II.

Indonesia, sejak reformasi hingga sekarang, dalam kurun waktu 20 tahunan ternyata belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era reformasi rata-rata di bawah 6%, masih di bawah era orde baru yang mencapai 7%. Indonesia saat ini belum bisa berbangga diri untuk menjadi negara yang sejajar dengan negara maju.

Mengapa Indonesia belum juga menjadi negara maju dalam kurun waktu yang kurang lebih sama seperti yang diperlukan oleh negara lain? Penulis meyakini bahwa ketertinggalan Indonesia bukan disebabkan oleh mesin pembangunan Indonesia yang lebih buruk daripada negara lain. Indonesia adalah negara yang melimpah sumber daya alamnya yang dikelola melalui program-program pembangunan yang modern.

Pembangunan Berbasis Rasionalitas

Pembangunan seharusnya merupakan satu set fungsi kompleks yang tidak hanya terdiri dari fungsi-fungsi teknis saja, tetapi juga melibatkan fungsi-fungsi non-teknis. Ibarat kompetisi Formula 1, yang menentukan hasil kompetisi bukan hanya faktor mobil dan pembalap saja, tetapi juga faktor karakter pembalap dan kekompakan tim. Program-program pembangunan adalah faktor teknis, sedangkan implementasinya membutuhkan faktor non-teknis.

Program pembangunan, merupakan produk rasional yang disusun dengan tujuan tertentu. Tidak bisa kita pungkiri, produk rasional tersebut kita pelajari dari negara barat dengan asumsi-asumsi yang ada di negara barat. Sebagai contoh, kontrak yang memiliki karakter full information adalah asumsi yang harus ada dalam fungsi ekonomi modern. Kontrak serta keterbukaan merupakan budaya yang sudah terpelihara di negara barat.

Ketika ilmu ekonomi modern kita terapkan di negeri ini, kita tidak dapat menjalankan ilmu ekonomi modern apa adanya. Sebab, asumsi untuk menjalankan ilmu tersebut tidak tersedia di Indonesia. Kita membutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar ilmu ekonomi modern dapat diterapkan sama efektifnya di negara lain. Penyesuaian-penyesuaian tersebut bisa bersifat non-teknis, seperti keterlibatan budaya atau agama.

Perempatan jalan dapat memberikan gambaran pembangunan di Indonesia karena perempatan jalan merupakan gambaran miniatur Indonesia. Di perempatan jalan, terdapat peraturan, aparat, dan masyarakat. Peraturan sudah cukup dibuat dan aparat juga telah banyak melakukan pengaturan, tetapi ketidakteraturan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini, hingga saat ini.

Mengapa di Indonesia faktor teknis (peraturan dan aparat) tidak bisa bekerja secara efektif untuk menciptakan keteraturan lalu lintas? Jawabannya adalah karena adanya dominannya rasionalitas daripada altruistik.

Secara sederhana, rasionalitas dapat didefinisikan sebagai dorongan masyarakat untuk berperilaku karena mereka bisa memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, altruistik adalah dorongan masyarakat untuk berperilaku karena bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan tidak sekedar dirinya pribadi.

Jika kekuatan rasionalitas lebih kuat daripada kekuatan altruistik, bisa ditebak, masyarakat cenderung akan bertindak sesuai kepentingannya masing-masing, dan hasilnya pun juga bisa diperkirakan, yaitu ketidakteraturan yang akan terjadi. Pelanggaran lalu-lintas akan menjadi pemandangan umum bagi setiap perempatan jalan di negeri ini, dan ini merupakan ciri negara terbelakang.

Peraturan, kebijakan, dan program pembangunan saat ini merupakan produk rasional yang mendorong ekspektasi rasional (rational expectation) masyarakat sebagai pelaku yang akan menentukan hasilnya. Atas suatu kelemahan peraturan, rasionalitas masyarakat akan terus-menerus mendorong mereka untuk mencari insentif bagi kepentingan pribadinya.

Seseorang yang sedang terburu-buru mencapai jam kantor secara tepat waktu akan berusaha melanggar peraturan lalu lintas jika tidak ada sanksi yang lebih besar daripada insentif yang didapat. Seorang supir angkutan umum akan selalu berhenti di sembarang tempat untuk mencari penumpang jika tidak ada sanksi yang lebih besar daripada insentif yang diperoleh. Demikian seterusnya, dan masyarakat akan selalu mempelajari (learning) kondisi di lapangan untuk meningkatkan ekspektasi rasionalnya.

Keadaan seperti ini, tanpa disadari telah mendidik masyarakat untuk memiliki perilaku (behaviour) yang tidak menguntungkan. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program-program pembangunan yang super canggih pun akan berjalan sangat lambat.

Altruistik

Namun, untungnya, terdapat sisi lain manusia yang juga mampu menjadi pendorong yang sangat kuat. Sisi lain tersebut adalah altruistik, atau secara arbitrer, penulis menerjemahkan sebagai “amal”. Tidak selalu manusia akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya. Setiap manusia juga bisa tergugah sisi amalnya untuk tujuan tertentu.

Misalnya, kita mengenal pasukan berani mati Jepang yang sanggup mengorbankan jiwanya untuk negara. Kita juga mengenal pasukan jihad atau para martir yang bersedia mengorbankan jiwanya untuk agama. Di jalan raya, kita juga masih bisa menyaksikan orang-orang yang dengan tertib tidak mau melanggar rambu-rambu lalu-lintas, walaupun kondisi jalan tidak beraturan dan tidak ada petugas yang mengatur. Sudah pasti, dorongan seperti ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadinya.

Di lapangan, kekuatan altruistik selalu akan bersaing dengan kekuatan rasional pada setiap kesempatan. Dalam dunia yang semakin pragmatis, kekuatan rasional akan cenderung mendominasi kekuatan altruistik. Bahkan, seseorang yang semula tertib dan patuh pada peraturan, dengan cepat dapat segera berubah menjadi pelanggar lalu lintas jika sering menyaksikan para pelanggar justru mendapatkan insentif, sementara yang patuh justru mendapatkan disinsentif.

Ada kecenderungan kuat bahwa peraturan, kebijakan, dan program-program pembangunan kita semakin tidak efektif dan negara kita masih tertinggal dari negara lain karena dominannya rasionalitas ini.

Membangun Berbasis Altruistik

Untuk itu, kita perlu melakukan modifikasi asumsi-asumsi ilmu barat yang kita aplikasikan di Indonesia agar faktor teknis bisa berjalan lebih efektif. Pembuat keputusan harus melibatkan faktor non-teknis dalam program-programnya. Faktor non-teknis seperti budaya dan keyakinan (culture and belief) adalah modal yang harus kita kembangkan karena bisa menjadi pendorong kuat bagi keberhasilan pembangunan.

Negara Jepang bisa menjadi negara maju karena faktor budaya yang sangat menghargai kepercayaan dan kelompok. Negara Amerika Serikat menjadi negara maju karena faktor budaya yang sangat menghargai profesionalisme. Negara Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara maju karena faktor budaya yang sangat menghargai kekeluargaan atau jaringan (gianxi).

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan faktor informal yang jika dikembangkan dengan baik bisa menghasilkan daya dorong yang sangat kuat bagi efektivitas pembangunan. Misalnya, masyarakat kita mengenal budaya sopan santun yang begitu kuat. Begitu tabunya seorang laki-laki dewasa bertamu ke rumah tetangga yang suaminya sedang tidak di rumah karena bisa menimbulkan fitnah. Budaya ini merupakan dasar bagi praktik berbasis etika (ethics). Misalnya, seorang pejabat seharusnya memiliki rasa malu bertemu dengan seseorang yang sedang berpekara.

Contoh lain, keyakinan kita mengajarkan kebersihan adalah bagian dari iman. Ajaran ini seharusnya bisa menjadi dasar bagi pembuat keputusan agar lingkungan kita selalu bersih, bebas dari sampah. Dalam kasus demontrasi yang diklaim melibatkan jutaan orang tempo hari, selama demonstrasi berlangsung, terdapat pasukan kebersihan yang bekerja secara sukarela (voluntarily) untuk membersihkan sampah-sampah sehingga setelah demonstrasi selesai jalan raya tetap terjaga kebersihannya. Ini adalah contoh-contoh pendekatan informal (informal approach) yang perlu kita gali sehingga bisa menjadi pendorong bagi efektivitas pembangunan.

Integrasi Pendekatan Informal ke dalam Kebijakan Pembangunan

Untuk mengakomodasi pendekatan informal ke dalam pendekatan formal (formal approach), diperlukan kemauan dan kreativitas para pemimpin politik (political leaders) dan birokrasi profesional (professional bureaucracy). Sebagaimana pendekatan formal yang memiliki institusi, pada dasarnya pendekatan informal juga memiliki institusi dengan pemimpin-pemimpin informalnya.

Sangat disayangkan jika pemimpinan politik dan birokrasi profesional saat ini justru tidak memahami dan menganggap pendekatan informal sebagai penghambat pembangunan atau malah kompetitor pendekatan formal yang diusungnya. Dalam banyak kasus, pendekatan informal justru bisa menjadi pengawas yang efektif bagi program-program pembangunan pemerintah.

Dalam sebuah riset, keyakinan agama masyarakat di Bali bisa menjadi alat kontrol yang efektif bagi kredit mikro sehingga kredit macet di daerah tersebut rendah, dan bahkan akumulasi asetnya termasuk yang tertinggi.

Melibatkan pendekatan informal dalam pembangunan seharusnya tidak bersifat artifisial, seperti sekedar mengembangkan seni tari dalam pariwisata saat ini. Pemimpin politik dan birokrasi profesional harus lebih kreatif lagi untuk melibatkan institusi-institusi informal dalam proses pembangunan, jika ingin Indonesia semakin maju.

 

 

0
0
Inefisiensi adalah Korupsi Legal?

Inefisiensi adalah Korupsi Legal?

Berbicara tentang pengelolaan keuangan pemerintah, tentu tak dapat lepas dari dua unsur pokok penting terkait dengan anggaran, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Meski kedua unsur tersebut terlihat berseberangan dan berbeda fungsi, namun kolaborasi keduanya akan dapat membentuk sebuah sistem pengelolaan keuangan, yang meliputi tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan organisasi.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 serta perubahan-perubahannya menyebutkan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan. Rangkaian tahapan ini diharapkan dapat membentuk suatu kegiatan yang sistematis dan optimal agar tujuan pengelolaan keuangan dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan itu adalah:

  1. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
  2. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan (pemborosan) di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan.
  3. Mencapai target perencanaan yang lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
  4. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan.
  5. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi/organisasi, karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
  6. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

Untuk mewujudkan tujuan dan azas pengelolaan keuangan, maka kunci utama adalah perencanaan yang optimal, efektif, dan efisien. Begitu pun dengan pelaksanaannya, harus memegang prinsip efisien, efektif, hemat dan tidak mewah.

Beberapa “fakta di lapangan” cukup menggambarkan adanya indikasi korupsi dari pemborosan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena lemahnya keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Permasalahan yang komplek ini mengindikasikan bahwa modus-modus korupsi tersebut sudah terstruktur, sistemik, dan masif.  Seperti kasus korupsi terbaru yang masih hangat kita saksikan, terbongkarnya mega skandal korupsi e-KTP yang menjadi bancakan di antara anggota legistatif, eksekutif, maupun swasta, terjadi secara masif dan terstruktur.

Celah penyimpangan karena perilaku boros

Adapun modus korupsi yang selama ini terungkap hanya berfokus pada berbagai praktik antara lain mark up, belanja fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Padahal bila ditelisik lebih dalam, ternyata celah-celah kecurangan yang diakibatkan karena perilaku inefisiensi (pemborosan) dan kemewahan justru lebih luas dan masif, serta potensi kerugian negarana pun jauh lebih besar dari pada suap dan gratifikasi. Jumlah hutang negara untuk membiayai pengeluaran negara akibat pemborosan pasti akan terus meningkat, bahkan kebangkrutan pun bisa saja terjadi. Budaya boros dan mewah ini terkesan legal dan belum tertangani secara baik karena selama ini terkesan dibiarkan.

Pertanyaannya, betulkah boros termasuk dalam kategori korupsi legal? Kalau jawabannya ya, mengapa nyaris tidak pernah tersentuh sebagai predikat korupsi? Bahkan kita semua juga terlena dan membiarkan pemborosan dan penyalahgunaan uang negara ini terus terjadi. Apakah pemborosan uang negara juga luput dari praktik pengendalian internal dan pengawasan lembaga-lembaga yang berwenang?

Padahal, hakekat perbuatan korupsi bukan hanya buah dari akibat  perbuatan nyata yang dapat menimbulkan kerugian negara saja, namun juga dari perbuatan pemborosan keuangan negara, yang mana hal itu sama sekali tidak menambah peningkatan pada output atau outcome. Sumber utamanya adalah budaya yang melahirkan jiwa-jiwa korup, yaitu budaya instan, budaya boros, budaya gengsi, budaya gaya hidup mewah, dan budaya uang adalah segalanya.

Di kalangan birokrat, perilaku ini menjadi biasa karena seolah-olah modus ini dilindungi oleh kebijakan yang dianggap legal, melalui penerbitan dan pengesahan berbagai macam surat keputusan (SK) maupun peraturan-peraturan yang berindikasi  korupsi. Sebagai contoh pemberian honor kepanitiaan, penganggaran makan minum rapat, pembelian perabot mewah, atau perjalanan dinas yang tidak tepat guna bisa jadi sebuah contoh inefisiensi yang perlu dicermati berpotensi menjadi penyimpangan.

Sistem anggaran yang dianut telah beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari sistem anggaran tradisional, sistem anggaran kinerja hingga yang terbaru sistem anggaran program, namun berbagai perubahan sistem anggaran tersebut ternyata belum juga mampu menghasilkan suatu tata kelola keuangan yang baik (good governance).

Penyebab utama terjadinya pemborosan

Dari modus-modus sumir tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 (dua) penyebab utama terjadinya korupsi akibat pemborosan  yang terkesan ‘legal’, yakni penyebab dari sisi perencanaan dan penganggaran, dan sisi pelaksanaan.

1)  Perencanaan dan penganggaran

Tahapan ini merupakan tulang punggung dan awal terbentuknya sebuah sistem pengelolaan keuangan yang dapat mengarah pada sistem keuangan yang bersih, efisien dan tidak mewah, atau malah sebaliknya pengelolaan keuangan menjadi boros dan mewah, karena adanya paradigma di kalangan birokrasi bahwa prinsip anggaran haruslah dihabiskan.

Cerminan ini menunjukkan bahwa sumber utama munculnya niat dan jiwa korup berasal dari peran perencanaan anggaran. Ini sangat vital karena sangat berpengaruh terhadap proses berikutnya di dalam pelaksanaan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan.

Harapan kita semua bahwa dengan perencanaan dan penganggaran secara matang, akurat, dan akuntabel secara pasti dapat menghilangkan rantai pemborosan, namun realitasnya tidak seperti yang diharapkan. Penyusunan perencanaan masih belum berdasarkan skala prioritas dan penganggaran masih mengandalkan pada asumsi dan perkiraan (peningkatan sejumlah persentase tertentu) yang tidak jelas. Akibatnya pembengkakan dalam perencanaan dan penganggaran masih saja terjadi, karena tidak didasarkan pada  data-data perencanaan yang matang dan akurat, tidak berdasarkan skala prioritas, hanya copy paste dari perencanaan/penganggaran kegiatan tahun sebelumnya, serta tak jarang mengakomodir kegiatan-kegiatan sesuai permintaan atau pesanan pejabat yang berkepentingan. Bahkan, kecenderungan yang satu ini masih terjadi, yaitu masih adanya “gagasan kemewahan” dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Praktik-praktik seperti inilah yang melahirkan perilaku boros dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Maka tak salah bila ada jargon perencanaan dan penganggaran adalah sasaran awal paling empuk terjadinya praktik korupsi.

2)  Pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan wujud dari hasil perencanaan anggaran yang sudah dilakukan. Pada tahapan ini pun sangat rentan terjadi penyimpangan, terutama melalui belanja pengadaan barang/jasa dan belanja modal, tatkala pemborosan yang telah didesain dalam perencanaan tetap saja dibiarkan. Kue-kue korupsi yang telah tersedia dalam anggaran yang sengaja dibuat besar itu akan semakin mendapat legalitasnya melalui penyusunan HPS, dan penerbitan surat keputusan berupa kepanitiaan yang tidak perlu dan perjalanan yang cenderung “boros”. Praktik seperti itu sudah biasa dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama ini.

Simpulan

Meskipun inefisiensi tidak dikategorikan sebagai tindakan korupsi, namun praktik tersebut sangat dekat dan dapat menjadi pemicu tindakan korupsi. Sebagai penutup, beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan untuk meminimalkan celah-celah inefisiensi adalah:

  • Para birokrat secara bersama berkomitmen mewujudkan reformasi mental, terutama menumbuhkan kembali budaya hidup sederhana.
  • Penggunaan sistem teknologi tepat guna yang mampu memutus rantai kegiatan yang terindikasi korup dalam perencanaan, penyusunan anggaran, maupun aplikasi pelaksanaannya.
  • Pengelolaan keuangan dijalankan sesuai azas-azas dan tujuan organisasi yang efektif, efisien , ekonomis, transparan, dan akuntabel.
  • Semua elemen masyarakat turut mengawasi (social control) jalannya pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah.

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

0
0
Konsekuensi Ketidakefisienan Ritual Pelantikan Pejabat Fungsional

Konsekuensi Ketidakefisienan Ritual Pelantikan Pejabat Fungsional

Pada akhir Maret 2017, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang terdiri dari 363 pasal ini merupakan tindaklanjut atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh PNS.

Dari keseluruhan pasal yang ada, terdapat satu pasal yang belum seirama dengan peraturan lainnya, yaitu pasal 87, yang berbunyi: “Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal 87 ini diduga mengakibatkan adanya pemborosan terhadap keuangan negara. Untuk menjelaskannya, perlu dilakukan analisis biaya terhadap penyelenggaraan pelantikan pejabat fungsional tersebut.

Analisis Biaya

Jika memperhatikan komposisi PNS seluruh Indonesia berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per Juni 2016 yang bersumber dari website resmi BKN, maka jumlah PNS yang memangku Jabatan Fungsional adalah sebanyak 4.094.873 orang atau 90,23% dari total PNS seluruh Indonesia sebanyak 4.538.154 orang.

Jika seluruh pejabat fungsional tersebut dilantik dan diangkat sumpahnya sesuai dengan pasal 87, maka negara harus menanggung beban anggaran pelantikan yang tidak sedikit.

Berdasarkan analisis biaya yang saya lakukan, biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelantikan bagi 4.094.873 pejabat fungsional tersebut sebesar Rp. 60.372.841.680,- (enam puluh milyar, tiga ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk setiap 1 kali dalam 3 tahun dengan berbagai asumsi.

Analisis total biaya tersebut hanya memperhitungkan biaya kertas, biaya toner/tinta printer, biaya penyelenggaraan pelantikan (honor rohaniawan dan kue kotak (snack) untuk seluruh peserta dan penyelenggara pelantikan). Analisis total biaya tersebut belum memperhitungkan jumlah instansi vertikal yang ada di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, biaya listrik (lampu dan AC) pada aula gedung yang digunakan saat penyelenggaraan pelantikan pada masing-masing instansi, dan diasumsikan, bahwa pelantikan tersebut dilaksanakan serentak kepada seluruh pejabat fungsional disetiap kenaikan jabatan fungsional (bukan pengangkatan pertama saja) dan dilaksanakan setiap 1 kali dalam 3 tahun (asumsi: kenaikan jabatan fungsional setiap 1 kali dalam 3 tahun untuk setiap pejabat fungsional).

Ketidaksesuaian dengan Aturan Lain

Dari analisis biaya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui ada masalah pemborosan keuangan negara, dimana pasal 87 PP No. 11 Tahun 2017 tidak sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi,  dan Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

UU No. 17 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

PP No. 60 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Perpres No. 81 Tahun 2010, menyebutkan bahwa salah satu tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi.

Sedangkan Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025, agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Adapun salah satu misi Reformasi Birokrasi adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set, dan culture set.

Hasil yang diharapkan pada area Tatalaksana adalah sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hasil yang diharapkan pada area manajemen SDM aparatur adalah SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Dari 9 program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, ada 1 program yang berbunyi: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ” Satu program ini harus melaksanakan 6 kegiatan, dimana dua kegiatan diantaranya dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi.

Dari sini cukup jelas, bahwa UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No. 81 Tahun 2010, dan Program Nawacita Jokowi-JK mempunyai semangat yang sama yaitu adanya kegiatan yang efisien, ekonomis, dan efektif baik dari sisi waktu maupun dari sisi biaya.

Sedangkan dari misi Reformasi Birokrasi, ada keterkaitan antara area tatalaksana dengan area manajemen SDM aparatur, dimana Reformasi Birokrasi menuntut adanya manajemen SDM aparatur yang berkinerja tinggi yang didukung dengan sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Pertanyaanya, bagaimana menuntut ASN berkinerja tinggi jika waktunya habis untuk acara seremonial seperti pelantikan pejabat fungsional yang menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit, padahal kabinet Jokowi-JK adalah Kabinet Kerja ?

Simpulan

Dari masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, saya mencoba merekomendasikan solusi pemecahan masalah dengan dua opsi.

Opsi pertama, cabut pasal 87 dari PP No. 11 Tahun 2017. Menurut hemat saya, pelantikan atau pengambilan sumpah terhadap PNS hanya dua. Pertama, ketika pegawai diangkat sebagai PNS. Kedua, ketika PNS diangkat dalam jabatan struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator).

Opsi kedua, pasal 87 PP No. 11 Tahun 2017 tetap dipertahankan dengan catatan, penyelenggaraan pelantikan harus menganut prinsip-prinsip dasar berupa efisien, ekonomis, efektif dan terukur. Untuk itu, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan, cukup menyebutkan bahwa pejabat fungsional yang dilantik hanya ketika pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional atau pejabat fungsional jenjang utama saja.

Sedangkan hardcopy masing-masing dokumen (Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, Naskah Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)) yang dicetak hanya satu lembar, sedangkan rangkap/tembusan dokumen cukup dalam format digital (di scan) yang dikirimkan melalui email resmi/kedinasan masing-masing instansi kepada pihak terkait. Dalam hal ini, biaya yang dapat dihemat hanya biaya kertas dan tinta, sedangkan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan.

Selain hal tersebut di atas, masing-masing instansi harus menyediakan email resmi/kedinasan dan Document Management System (DMS) sebagai alat pengelolaan dokumen termasuk dokumen kepegawaian.

Kepada seluruh Pejabat Fungsional, apapun jenis jabatan dan jenjang jabatan Anda bahwa bentuk penghargaan selaku pejabat fungsional tidak harus dalam bentuk pelantikan. Masih banyak cara lain jika kita mau berinovasi dan berkontribusi dengan baik kepada bangsa dan negara, di instansi manapun kita bekerja. Yang terbaik pasti akan mendapatkan penghargaan, apapun bentuknya. Insya Allah.

Dalam kondisi hutang negara yang terus membengkak, marilah kita sama-sama berhemat. Diantaranya adalah dalam merancang peraturan yang isinya harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar berupa efisien, ekonomis, efektif dan terukur. Hal ini harus didukung oleh teknologi informasi yang handal serta dikelola dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan peraturan-peraturan yang dibuat dapat seirama dengan peraturan lainnya.

Semoga rancangan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala BKN yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Manajemen PNS dapat mewujudkan visi reformasi birokrasi sesuai amanat Perpres No. 81 Tahun 2010, yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Aamiin.

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

0
0
Belajar Public Risk Management dari Negeri Ratu Elizabeth

Belajar Public Risk Management dari Negeri Ratu Elizabeth

Saat ini, istilah Manajemen Risiko rasanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya di sektor swasta. Penerapan manajemen risiko diwajibkan pertama kali di bidang perbankan di seluruh dunia melalui regulasi dari Bank Committee on Banking Supervison (BCBS) yang dikenal dengan sebutan Basel II.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar penting yang harus dijalankan, salah satunya adalah menyusun suatu kerangka kerja dalam menangani semua risiko yang mungkin dihadapi oleh bank. Di Indonesia, kewajiban tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Perbankan yang mengharuskan semua bank melakukan pengelolaan risiko.

Merujuk pada kesuksesan penerapan manajemen risiko di sektor perbankan dan dinilai dapat memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan organisasi, penerapan manajemen risiko juga mulai gencar dilakukan pada sektor privat lainnya. Perusahaan-perusahaan terbuka menerapkan manajemen risiko dengan merujuk pada berbagai framework seperti Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) atau ISO-31000, yang kemudian dikenal dengan Enterprise Risk Management (ERM).

Lalu bagaimana gaung manajemen risiko di sektor publik, khususnya di Indonesia? Secara payung hukum, melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko, yaitu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko.

Proses tersebut secara substansi identik dengan proses manajemen risiko, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum penerapan manajemen risiko di pemerintahan. Namun fakta berbicara, hampir sembilan tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, jumlah instansi pemerintah yang sudah menerapkan manajemen risiko di lingkungan organisasinya masih minim, baik dari segi payung hukum yang lebih rinci maupun segala hal terkait implementasinya.

Membangun sebuah manajemen risiko di dalam organisasi memang tidak mudah, terlebih pada instansi pemerintah yang kompleks dan memiliki struktur organisasi yang besar di dalamnya. Namun, hal tersebut bukanlah sebuah penghalang.

Terkait penerapan Public Risk Management (PRM), istilah populer yang menggambarkan manajemen risiko di sektor publik, terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia.

Martin Fone dan Peter C. Taylor dalam bukunya berjudul ‘Public Sector Risk Management’ mengungkapkan bahwa risiko berkaitan dengan hal-hal yang unik di sektor publik.

Pertama, dari sisi organisasinya, sektor publik memiliki organisasi yang unik, memiliki atribut di sisi peraturan, sosial, dan politik, hal yang tidak kita temui di sektor privat.

Kedua, kebanyakan risiko di sektor publik juga memiliki keunikan dan hanya bisa dikelola oleh organisasi sektor publik pula. Dalam buku tersebut juga ditekankan bahwa risiko tidak selamanya dilihat dari kacamata ‘measurable’, atau dapat diukur, karena risiko juga memiliki sisi konsep subjektivitas.

Banyak pakar mengatakan bahwa tantangan terbesar dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi dan mengelola sikap dan persepsi daripada sisi objektif dari risiko itu sendiri. Secara lebih tajam diungkapkan bahwa kebanyakan penerapan manajemen risiko tidak dapat optimal karena masih dilihat sebagai sebuah perintah dari pemerintah saja, bukan dilihat manajemen risiko sebagai fungsi yang memberikan manfaat.

United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara), mulai menerapkan PRM pada tahun 2004 dengan diterbitkannya pedoman berjudul ‘Management of Risk – Principle and Concepts’, namun lebih akrab disebut dengan ‘The Orange Book’  karena memang warna sampul dan huruf di dalamnya berwarna oranye.

Dalam pedoman tersebut dijelaskan sebuah kerangka dan proses manajemen risiko, mulai dari membangun sebuah model manajemen risikonya sampai dengan siklus proses manajemen risiko dilaksanakan. Hasilnya, saat ini seluruh organisasi pemerintah di Inggris sudah menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan pedoman ‘The Orange Book’ tersebut.

Kesuksesan United Kingdom (UK) dalam menerapkan manajemen risiko tentu tidak dapat disimpulkan merupakan upaya yang mudah dilakukan, tidak pula dapat diartikan hanya sekedar ‘plug and play’ dari manajemen risiko sektor privat misalnya, tentu perlu dilakukan banyak penyesuaian.

Bahkan, praktik penerapan manajemen risiko tradisional di UK telah diteliti sejak tahun 1980-an. Upaya demi upaya yang dilakukan membuahkan hasil ketika local authorities, serupa dengan pemerintah daerah di Indonesia, mulai menerapkan manajemen risiko meskipun dengan hasil yang sangat bervariasi, ada organisasi yang tidak terlihat menerapkan sampai ke organisasi yang sudah sangat canggih dalam menerapkannya. Dalam kondisi seperti inilah, respon positif dilakukan oleh asosiasi manajer risiko di tingkat local authorities, dengan melakukan banyak riset guna mengatasi deviasi yang besar tersebut.

Tak hanya berhenti pada peran para anggota asosiasi tersebut, National Audit Office (NAO), secara peran dan posisi mirip dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporannya pada tahun 2000 dengan judul “Supporting innovation – managing risk in government departments” dan “Risk – improving government’s capacity to handle risk and uncertainty”, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk menyusun agenda manajemen risiko dan penguatan pengendalian internal.

Atas laporan tersebut, Ministry of Treasury mengeluarkan “Management of Risk – A Strategic Overview” pada tahun 2001, dokumen inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Orange Book. ‘Kelahiran’ dokumen ini juga diikuti dengan dokumen relevan lainnya seperti “Green Book” yang berisi arahan yang spesifik dalam “Appraisal and Evaluation in Central Government”.

Lalu, the Office of Government Commerce juga menerbitkan “Management of Risk” dimana memberikan arahan yang lebih detail terkait praktik penerapan dari prinsip dan konsepnya. Termasuk arahan lebih lanjut lagi yang diterbitkan oleh the Treasury’s Risk Support Team sebagai bagian dari “The Risk Programme”.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa setelah publikasi ‘Orange Book’ tersebut, semua organisasi di pemerintahan telah memiliki dasar proses manajemen risiko secara jelas. Artinya, tantangan penerapan manajemen risiko sudah tidak lagi berada pada level identifikasi dan analisis risiko dan pengembangan proses manajemen risiko lagi, tetapi sudah bergeser pada reviu yang berkelanjutan dan perbaikan yang terus menerus pada manajemen risikonya.

Jika kita menarik benang merah dari proses panjang manajemen risiko sektor publik di negeri Ratu Elizabeth tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko setidaknya dimulai dengan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja namun memerlukan peran dari pihak lain, termasuk pihak eksternal seperti NAO, perlu ada pihak yang melakukan pemotretan kondisi dari luar sehingga dapat diketahui kelemahannya.

Kemudian, perlu adanya kesamaan persepsi tentang fungsi dari manajemen risiko yang tidak hanya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, namun harus dipahami peran dan manfaat yang diberikan. Terakhir, arahan, kebijakan, pedoman, petunjuk, merupakan hal yang vital karena akan mempermudah organisasi dalam menerapkannya, terutama pedoman yang detail dalam setiap langkah dan prosesnya.

Lalu, akan muncul pertanyaan dari kita, sampai dimanakah posisi kesiapan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko di sektor publik?

 

 

0
0
Refleksi Pasca Rakor Pencegahan Korupsi Di Sumut

Refleksi Pasca Rakor Pencegahan Korupsi Di Sumut

Pada hari kamis-jumat tanggal 6-7 April 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Propinsi Sumatra Utara antara KPK dengan seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumatra Utara. Acara meliputi beberapa paparan narasumber, e-planning, MOU, dan diskusi beberapa kelompok kerja. Rapat kerja ini merupakan salah satu dari konsekuensi dibentuknya Satgas KPK di Sumatra Utara, satu dari enam Satgas KPK yang dibentuk di enam propinsi tertentu.

Rakor kali ini lebih banyak diwarnai modernisasi/elektronisasi birokrasi ditandai dengan paparan e-budgeting dari Pemerintah Propinsi Sumatra Utara. Elektronisasi birokrasi yang biasa dikenal dengan e-government merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi di mana dengan menggunakan teknologi informasi maka beberapa sisi manual birokrasi tergantikan oleh sistem informasi. Dalam hal ini apabila persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi maka otomatis sistem akan bergerak sendiri sampai mencapai akhir proses. Pencegahan korupsi yang bisa dicapai adalah hilangnya proses menghambat-hambat dengan berbagai alasan. Misalnya di sektor perijinan usaha, perencanaan anggaran dan lain sebagainya.

Salah satu paparan yang dilaksanakan adalah paparan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dan pelantikan kepengurusan LKPP dilaksanakan pada tahun 2008. LKPP kini berusia 9 tahun. Beberapa produk LKPP yang fenomenal adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan elektronik katalog (e-katalog), di samping beberapa program lainnya. Paparan Kepala LKPP pada Rakor di Medan dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan yaitu hanya 15 menit membuat ruang gerak paparan menjadi sangat terbatas. Kepala LKPP hanya sempat mengupas kelembagaan ULP yang belum independen dan menjelaskan keberadaan e-katalog.

Pengadaan barang/jasa di ULP masih merupakan salah satu titik sentral terjadinya tindak pidana korupsi. Pembenahan yang tepat dan terintegrasi dengan lingkunganya, yang biasa dikenal dengan ekosistem pengadaan, akan efektif mencegah terjadinya tidak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa. Upaya perkuatan kelembagaan ULP terus diupayakan. Pada Rakornas ULP di Makasar tahun 2016 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Sebelumnya ULP ada yang bersifat adhoc: ada yang melekat pada fungsi salah satu instansi (biasanya pada Biro/Bagian Administrasi Pembangunan atau Biro/Bagian Perlengkapan), ada juga sebagai unit kerja dari instansi (Biro/Bidang/Bagian Pengadaan Barang/Jasa).

Seandainya Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah terbentuk, maka fungsinya bukan hanya sebatas tender menender proyek saja tapi juga mencakup fungsi pembinaan, monitoring/evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta advokasi permasalahan hukum. Dengan kata lain Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah merupakan miniatur LKPP di daerah. Hanya saja dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki atmosfer yang tidak mendukung pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah sehingga ketika pemerintah daerah melakukan reorganisasi perangkat daerah tahun 2016 maka isu pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah tidak mendapat dukungan yang berarti.

Seandainya pun Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah berhasil dibentuk, maka bukan berarti cita-cita kelembagaan ULP yang independen bisa tercapai. Harus diingat bahwa Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah akan ikut tenggelam dalam rutinitas perangkat daerah seperti selama ini terjadi. Akan tengelam dalam carut-marut gelombang perpolitikan daerah yang berdampak pada politik anggaran, politik mutasi/rotasi jabatan, dan intervensi dalam berbagai bentuknya. Yang paling tragis adalah kriminalisasi pengadaan. Oleh karena itu saya memandang bahwa cita-cita independensi ULP dalam bentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah belum akan tercapai dan harus ditinjau kembali.

Saya melihat bahwa cita-cita independensi ULP hanya bisa dicapai apabila ULP dilepaskan dari mata rantai politik dan konflik pemerintahan daerah. Dengan kata lain ULP dilepaskan dari pemerintah daerah. ULP harus menjadi bagian integral dari pemerintah pusat, bisa dibawah LKPP atau Kemendagri. Jika masih dibawah LKPP, maka LKPP harus membentuk struktur LKPP Regional. Dan LKPP Regional membawahi ULP. Bila dibawah Kemendagri maka Kemendagri membentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa Nasional dan Badan Pengadaan Barang/Jasa Wilayah di propinsi. ULP berada di bawah koordinasi Badan Pengadaan Barang/Jasa Wilayah.

Namun, saya menilai ULP lebih tepat berada di bawah LKPP Regional. Pembentukan LKPP Regional ini penting dengan alasan sebagai berikut. Jumlah KLDI (kementerian, lembaga, daerah, institusi) berkisar 687 di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah sendiri memiliki 34 pemerintah propisi, 98 pemerintah kota dan 410 pemerintah kabupaten. Sedangkan LKPP hanya memiliki jumlah pejabat dan staf pada kisaran 200-300 orang dengan anggaran sekitar Rp. 224 milyar. Sedangkan beberapa fungsi LKPP membutuhkan rentang kendali yang cukup jauh seperti monitoring/evaluasi, pembinaan SDM dan kelembagaan, bimtek, advokasi hukum dan pendampingan tender.

Seandainya ULP menjadi struktur terpisah dari pemerintah daerah masih sulit diwujudkan, maka jalan terakhir adalah dengan pembentukan ULP Nasional. Seluruh ahli pengadaan yang bersedia menjadi panitia tender dikumpulkan menjadi satu di bawah ULP Nasional pada LKPP. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan tender proyek mengajukan permohonan tender kepada ULP Nasional. ULP Nasional membentuk Pokja ULP SKPD tertentu yang keanggotaan maupun domisili dirahasiakan. Harus dipastikan SDM yang menjadi anggota Pokja ULP SKPD tertentu tersebut tidak berasal dari provinsi SKPD dari pemohon tender. Bila perlu diambil dari SDM lain pulau.

Intinya Pokja ULP SKPD tertentu dibentuk dipastikan bebas dari sebaga macam intervensi dan takkan bisa disatroni secara langsung. Permasalahan klasik ULP sekarang ini adalah diintervensi dalam berbagai bentuk, ancaman fisik ataupun jabatan, serta kriminalisasi. Dengan pembentukan ULP Nasional maka intervensi dan ancaman fisik akan bisa dicegah dan kriminalisasi pengadaan akan dihadapi langsung oleh LKPP. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan ULP Nasional ini seharusnya bukan menjadi permasalahan mengingat pentingnya pemenuhan komitmen bersama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintahan daerah.

Di samping perkuatan ULP, satu lagi isu yang mengedepan adalah tentang e-katalog. Produk barang yang sudah masuk dalam e-katalog tidak perlu lagi menjalani proses tender tapi bisa melakukan pembelian langsung. Tentunya dengan menjalani prosedur tertentu. Namun dalam prakteknya e-katalog masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Ketentuan barang, harga, perusahaan dan ongkos kirim yag merupakan satu kesatuan masih menyisakan beberapa masalah. Pada barang-barang yang bersifat kebutuhan pokok seperti kebutuhan administrasi dan kebutuhan medis akan memiliki permasalahan waktu kedatangan barang. Bisa dibayangkan apabila jumlah kebutuhan barang hanya sedikit dan harus memakai fasilitas e-katalog, sedangkan kebutuhan mendesak untuk segera direalisasi. Maka ada pemikiran bahwa bagaimana kalau e-katalog cukup menjadi panduan jenis barang dan harga saja. Sedangkan tempat pembelian boleh di mana saja asalkan harga tidak melebihi harga e-katalog.

Perkuatan lembaga ULP dan pengembangan e-katalog sebagai isu dan instrumen utama pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya tidak bisa terlepas dari dukungan semua pihak. KPK sebagai instansi pendukung utama harus terus mendorong perkuatan lembaga ULP dan pengembangan e-katalog. Bidang Pencegahan KPK juga sudah waktunya melakukan rekrutmen SDM berbasis ULP dan e-katalog. Dukungan SDM ini akan meningkatkan kinerja Bidang Pencegahan KPK. Semoga.

 

 

0
0
Belajar Menangani Inefisiensi Birokrasi dari Transportasi Online

Belajar Menangani Inefisiensi Birokrasi dari Transportasi Online

Efisiensi merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada pengoptimalan sumber daya. Definisi efisiensi akan mencakup semua ide yang dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

Sebuah sistem yang efisien dapat memberikan lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat dengan sumber daya terbatas. Sesuatu dikatakan efisien apabila mendapatkan hasil yang sama dengan input yang lebih kecil, atau mendapatkan hasil lebih besar dengan input yang sama.

Namun, salah satu masalah terbesar Indonesia adalah inefisiensi. Inefisiensi kebalikan dari efisiensi. Penyebabnya adalah mahalnya ongkos birokrasi tingkat nasional maupun daerah.

Misalnya, untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kita harus meminta surat keterangan ke RT dan RW. Lalu meminta pengantar lagi dari kelurahan dan kecamatan. Terakhir, kita ke kepolisian. Setiap tahapan akan menggerus waktu dan biaya.

Rumitnya jalur birokrasi juga dirasakan ketika orang miskin ingin meminta layanan jaminan kesehatan di rumah sakit. Banyak proses yang harus dilalui seorang pasien, padahal pasien yang bersangkutan sudah sekarat dan butuh pertolongan secepatnya.

Refleksi Inefisiensi dari Edaran Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan telah menjadi motor bagi gerakan efisiensi di instansi pemerintah. Kementerian yang memiliki visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 ini tidak pernah lelah untuk memberantas inefisiensi.

Instruksi Menteri Keuangan terbaru, yaitu Nomor 346/IMK.01/2017, menjadi salah satu bukti seriusnya pembenahan dan gerakan efisiensi di Kementerian Keuangan.

Namun, instruksi ini menggelitik pikiran kritis. Pikiran kritisnya, apakah memang benar terjadi inefisiensi di Kementerian Keuangan sehingga begitu pentingnya instruksi tersebut? Jika tidak terjadi inefisiensi mengapa ada gerakan efisiensi?

Wajar bila pikiran sederhana menyimpulkan bahwa gerakan efisiensi muncul akibat telah terjadi inefisiensi. Indikatornya juga sudah tampak dari delapan langkah atau fokus yang harus menjadi perhatian di instruksi tersebut.

Masalah inefisiensi tentu tidak datang atau terjadi begitu saja. Agar gerakan memberantas inefisiensi ini benar-benar berjalan dengan efektif maka perlu diidentifikasi dari manakah inefisiensi dimulai yang tampak dalam isi instruksi tersebut.

Beberapa diantaranya adalah jam kerja yang tidak produktif, jam kerja lembur yang berlebihan, ataupun terlalu banyak frekuensi dan jumlah peserta rapat diluar jam kantor (RDK). Selain itu, frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas yang masih terlalu tinggi dan pemberian kudapan ataupun makan siang yang masih terlalu mewah. Ada juga inefisiensi dalam bentuk pemberian honorarium tim kerja dan narasumber bagi PNS/ASN.

Belajar dari Pengelolaan Transportasi Online

Semua pihak hendaknya paham akan pentingnya efisiensi, khususnya birokrasi pemerintahan yang dibiayai oleh APBN. Biaya birokrasi hendaknya semakin lama semakin murah dan ramah, bukan sebaliknya semakin mahal dan tidak ramah. Sebab, rakyat sudah semakin cerdas dan kritis.

Fenomena transportasi online mungkin bisa menjadi bahan pemikiran untuk mengelola birokrasi yang murah, pasti, adil, transparan, aman dan memuaskan. Pengelola transportasi online eksis dari sebuah kepedulian akan kebutuhan transportasi yang memberikan pelayanan yang pasti, adil, transparan, aman, memuaskan dan akhirnya terasa murah. Mereka bukanlah PNS/ASN, tetapi pengabdiannya kepada pengguna transportasi terbukti memuaskan. Kita perlu menengok mereka.

 

 

0
0
error: