Reshuffle kabinet di akhir tahun 2020 memperteguh gaya politik Jokowi dengan langkah caturnya. Ia merangkul lawan politik menjadi sekutu politik. Hal yang sama sudah dilakukannya ketika merangkul Yusuf Kalla dan Ma’ruf Amin menjadi Wapresnya. Lalu, ia pun mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan terakhir mengangkat Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata.
Ini adalah eksperimen politik yang belum pernah terjadi pada presiden sebelumnya. Selama ini lawan politik selalu menjadi oposisi. Namun, pada figur Jokowi lawan politik justru menjadi sekutu politik.
Pilpres 2019 menyisakan banyak luka mendalam. Terlalu banyak hal kontraproduktif yang terjadi pada pesta demokrasi 2019. Luka ini sangat membekas pada kedua belah pihak dan kedua belah pihak sangat menyadari dampak negatif dari rakyat yang terbelah.
Kesadaran ini membuat terjadinya kompromi politik antara Jokowi dan Prabowo. Kabinet kompromi berhasil dibangun. Stabilitas politik mulai terbangun. Luka lama perlahan-lahan mulai terlupakan.
Di sisi lain, iklim politik tidak bisa dilepaskan dari situasi pandemi. Pandemi Covid-19 sangat menguras energi bangsa ini dan juga menguras energi dunia. Kehidupan sosial dan ekonomi bangsa mengalami penurunan drastis. Meskipun begitu, optimisme mulai terbangun.
Upaya membangun kehidupan normal baru dan kerja keras para ilmuwan mengembangkan vaksin menunjukkan perkembangan positif dan tanda-tanda kembali ke kehidupan normal sudah di depan mata. Meskipun tentu saja vaksinasi diperkirakan masih akan memakan waktu paling cepat 1 tahun mengingat keterbatasan kapasitas produksi dan besarnya kebutuhan.
Gejolak Politik
Mari menelusuri fenomena beberapa waktu yang lalu ketika pilkada serentak dilaksanakan. Gejolak politik sedikit meningkat dengan dilaksanakannya pesta demokrasi daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Berbagai macam variasi koalisi antar parpol membuat situasi politik cukup memanas.
Setelah itu, pasca 9 Desember 2020 situasi politik kembali reda dan diprediksi akan kembali memanas ketika Mahkamah Konstitusi bekerja dan memutuskan sengketa pilkada. Profesionalitas Mahkamah Konstitusi sangat diuji pada penanganan sengketa pilkada.
Bagaimana selanjutnya? Menuju pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 diperkirakan tidak akan ada pilkada pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Produk pilkada 2020 hanya akan menjabat sampai 2024 saja dengan masa jabatan kepala daerah hanya 3 tahun.
Akan ada beberapa daerah strategis yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya dan akan digantikan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk menjalankan tugas kepala daerah. Pelaksana tugas gubernur akan dijabat oleh pejabat dari Kemendagri. Pelaksana tugas bupati/walikota akan dijabat oleh pejabat dari pemerintah provinsi. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk di dalamnya.
Gagasan Koalisi Besar
Berkaitan dengan situasi pandemi dan gejolak politik tersebut, apabila Covid-19 berhasil diatasi dan hidup normal dapat kembali kita jalani, maka pemulihan ekonomi nasional menjadi mutlak untuk diprioritaskan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan ekonomi nasional yang sangat membutuhkan stabilitas politik.
Oleh karenanya, kompetisi politik menuju pemilu 2024 berpotensi mengganggu stabilitas politik dan pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana kita tahu, sumbu politik belum bisa dilepaskan dari figur Megawati dan Prabowo. Kekuatan politik yang lain sebagian besar akan berdiri di belakang mereka. Akan ada beberapa kekuatan politik dan figur oposisi yang berpotensi membentuk kekuatan ketiga.
Dengan pertimbangan pemulihan ekonomi, stabilitas politik dan trauma pilpres berdarah tahun 2019, maka perlu digagas koalisi besar PDIP-Gerindra beserta seluruh afiliasinya. Koalisi besar ini, apabila berhasil dibentuk, akan memiliki kekuatan sangat besar dan diprediksi tidak akan memiliki lawan yang berarti. Koalisi ini juga sangat positif dari sisi politik dan ekonomi, meskipun akan melemahkan kekuatan oposisi dan koreksi kekuasaan.
Mengenai siapa yang akan menjadi capres cawapres bisa dikomunikasikan dengan power sharing yang berimbang. Pada pilpres 2024 diperkirakan figur senior tidak akan maju lagi sebagai capres. Justru, generasi milenial yang akan bersaing dan berkompetisi. Dibutuhkan kedewasaan politik tingkat tinggi di kalangan politisi senior untuk mengambil pelajaran penting atas trauma politik pilpres 2019.
Metode Pemilu Elektronik
Metode pemilu dan pilkada tahun 2024 tidak kalah penting untuk dikaji. Metode pemilu dan pilkada konvensional sangat menguras energi, biaya sosial, dan pendanaan; baik pada anggaran negara untuk membiayai penyelenggara KPU/KPUD dan Bawaslu di semua daerah. Pilkada konvensional juga sangat menguras energi dan biaya dari para kontestan pemilu dan pilkada.
Pemborosan ini di samping berdampak negatif terhadap demokrasi yang menimbulkan demokrasi berbasis politik uang juga menghambat tampilnya SDM berkualitas yang minim pendanaan yang membuat mereka enggan ikut berkompetisi di pentas demokrasi.
Pemilu dan pilkada 2024 konvensional harus diubah menjadi pemilu dan pilkada 2024 modern berbasis elektronik. Mulai dari pencalonan, kampanye, pemilihan, perhitungan dan audit semua bisa dilaksanakan secara elektronik. Pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik ini akan mendorong SDM berkualitas minim pendanaan untuk ikut berkompetisi di pentas demokrasi dan memiliki peluang untuk menjadi pemenang.
Epilog
Politik harus dikembalikan ke tangan kaum intelektual dengan cara menerapkan pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik. Semua politisi garis lurus yang berada di semua partai, ormas, dan perguruan tinggi berpengaruh harus mendorong pelaksanaan pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik ini.
Demokrasi harus kita kembalikan ke khittah-nya sesuai dengan Maklumat Wakil Presiden tahun 1946. Pendirian partai-partai politik bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mari ingat kembali bahwa mendukung kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai dengan demokrasi yang sehat, tidak boros, dan dimenangkan oleh kaum intelektual.
Ilustrasi gambar: pixabay.com
0 Comments