Kredibilitas KPU dan Dilema Mahar Saksi Pilkada

by | Jan 22, 2018 | Perspektif BM | 0 comments

Ribut-ribut mahar parpol yang kemudian dipelesetkan menjadi biaya saksi, biaya kampanye, dan biaya operasional pilkada lainnya membuat kita semakin sadar betapa politik yang sejati masih jauh dari negeri ini. Penyediaan saksi yang menuntut pembiayaan besar itu menunjukkan masih besarnya potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam perhelatan pesta demokrasi, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktanya, kecurangan-kecurangan itu memang bisa dilakukan oleh penyelenggara atau kontestan pemilu. Maka akibatnya, diperlukan pengeluaran ekstra berupa biaya saksi.

Perlukah ada biaya saksi? Sebenarnya tidak. Jika sebagian besar masyarakat sadar politik, tidak perlu ada saksi dari setiap calon yang menuntut pembiayaan. Rakyat yang sadar politik akan mengawasi jalannya pemilu dan memastikan semua proses berlangsung dengan jujur dan adil. Rakyatlah yang akan secara proaktif berusaha meluangkan waktu, memantau jalannya setiap tahapan pemilu, untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Rakyat yang sadar politik tahu bahwa pemilihan itu akan berdampak pada kehidupannya, dan kesalahan dalam prosesnya akan berakibat buruk pada masa depan mereka.

Redaksi

Redaksi

Author

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post