“Kesalahan Pengadaan”:  Bukan Tipikor Tapi Sering Dinilai Sebagai Tipikor?

“Kesalahan Pengadaan”: Bukan Tipikor Tapi Sering Dinilai Sebagai Tipikor?

Penulis     : MUDJISANTOSA*

Halaman  : 338

Penerbit   : Primaprint Yogyakarta

Tahun      : 2017

Buku ini membahas praktik penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadaan barang dan jasa oleh aparat penegak hukum yang sering kurang mengindahkan fakta sesungguhnya dari suatu kesalahan. Padahal, dalam perspektif hukum/peraturan perundang-undangan, perbuatan melanggar hukum memiliki beberapa tingkatan apabila dikaitkan dengan ada/tidaknya kerugian negara, yaitu: a. tidak ada kerugian negara dan hanya merupakan kesalahan administrasi, b. ada kerugian negara, namun tidak terbukti adanya perbuatan tipikor dan seharusnya diselesaikan berdasarkan UU No 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016, c. ada kerugian negara dan terbukti terdapat perbuatan tipikor dan harus diselesaikan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001, dan d. tidak ada kesalahan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak  telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada aliran dana tidak patut/tidak sah, maka harus diselesaikan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001.

Dalam praktiknya, jika mencermati keputusan beberapa perkara tipikor yang terjadi, sebenarnya masih berada pada ranah administrasi (sifat kesalahan memenuhi kondisi huruf a atau b), yang penyelesaiannya semestinya bersifat administrasi/perdata, dan tidak kemudian diselesaikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tipikor (sifat kesalahan memenuhi kondisi huruf c dan d).

Buku ini menguraikan lebih jauh, jika terdapat kesalahan dalam pengadaan/kontrak yang tidak sesuai aturan (unsur perbuatan melawan hukum), namun tidak ditemukan kerugian negaranya, maka penyelesaiannya diselesaikan secara administratif. Namun jika ditemukan kerugian negara yang dilandasi adanya niat jahat dengan dapat dibuktikan adanya suap/mark up/fiktif/kolusi/pemalsuan, maka penyelesaiannya harus mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001, termasuk apabila ada aliran dana yang tidak patut/tidak sah, meskipun tidak ada perbuatan melawan hukumya. Namun jika ditemukan kerugian negara yang tidak dilandasi oleh adanya niat jahat, maka penyelesaiannya harus mengacu pada UU No 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016.

Ketika sifat kesalahan hanya merupakan kesalahan administrasi atau perdata, namun lantas diproses sebagai perbuatan tipikor maka semua pengambil keputusan dan pengelola pembangunan (termasuk pengelola pengadaan barang dan jasa/kontrak) dikuatirkan akan tiarap (baca: mogok) semua. Mereka takut “ditipikorkan” hanya karena melakukan kesalahan bersifat administratif dalam proses pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kontrak. Semestinya yang benar adalah takut melakukan korupsi. Kenapa harus takut, padahal tidak melakukan korupsi? Ketakutan para pengambil keputusan, pengelola pembangunan, termasuk pengelola pengadaan barang dan jasa/kontrak tersebut karena pemahaman dan penerapan penegakan hukum tipikor di negeri ini, saat ini, cenderung lebih mengutamakan pendekatan penanganan kasus tipikor  dengan mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 untuk suatu kesalahan yang sebenarnya hanya bersifat administratif/perdata.

Buku ini mencoba membahas hal-hal di atas dan berusaha meluruskan kondisi penegakan hukum tipikor dalam pengadaan barang dan jasa yang menurutnya sudah “kebablasan.” Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

 

‘Corruption The Devil’, Perlawanan Semesta Segala Tindak Pidana Korupsi

‘Corruption The Devil’, Perlawanan Semesta Segala Tindak Pidana Korupsi

Penulis    : HARYONO UMAR*

Halaman : 600

Penerbit  : Universitas Tri Sakti

Dengan berbagai kelebihannya baik dari sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis di  katulistiwa, keragaman budaya, sejarah, dan jumlah penduduk cukup besar, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara besar dan bermartabat.

Dengan kasih sayang yang tak berhingga, Tuhan sudah menganugerahkan semua kenikmatan bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup secara layak, adil, makmur dan sejahtera. Merupakan suatu kejanggalan yang sulit untuk diterima oleh akal sehat apabila penduduk di Nusantara ini tetap terjebak dalam jurang kemiskinan dan kebodohan sementara pihak lain berlomba-lomba mengeruk dan menguasai harta kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan yang tidak pernah surut oleh para pahlawan merupakan bukti bahwa negara ini berkeinginan kuat untuk meraih kesejahteraan tersebut. Para pahlawan telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kemerdekaan, kemajuan, dan martabat bangsa.

Perjuangan yang mereka lakukan dengan satu tujuan yakni untu meyakinkan bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Mereka sangat menyadari bahwa apa yang diperjuangkan bukanlah untuk mereka nikmati, namun sebagai persembahan bagi anak cucu mereka sebagai pewaris negara.

Namun sayangnya, setelah negara ini merdeka, para pewaris bangsa tidak dapat memenuhi harapan para pahlawan. Pewaris bangsa yang menjadi pemegang amanah kekuasaan telah melakukan pengkhianatan dengan lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan diri mereka sendir, kelompok, atau golongannya.

Mereka telah menyalahgunakan kewenangan yang dikuasakan kepada mereka dengan menindas, menipu, dan mengabaikan tugas utamanya untuk melayani masyarakat. Para abdi negara telah bermutasi menjadi penguasa dzalim yang mengeruk kekayaan negara layaknya prilaku kompeni di zaman penjajahan.

Hal yang demikian menjadi suguhan menarik bagi masyarakat hampir setiap hari dengan berbagai bentuk kejahatan korusi. Para pemegang amanah telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai delik dan modus terkait dengan keuangan negara, suap, pemerasan, gratifikasi, pemalsuan pembukuan, dan sebagainya.

Hampir setiap program dan kegiatan yang menyangkut keuangan negara mereka lakukan tindak pidana korupsi. Sungguh mengherankan apabila dilihat  dari para pelaku pidana korupsi ini. Mereka adalah para petinggi dengan kekuasaan dan kehormatan yang besar, memiliki pendidikan juga melebihi rata-rata masyarakat, sudah mempunyai harta kekayaan yang lebih dari cukup, dengan dukungan teman dan kroni yang tersebar disetiap lini.

Korupsi sudah merusak hampir di semua sektor kehidupan masyarakat mulai  dari ekonomi, sosial, buadaya, sampai-sampai membahyakan keberlangsungan (sustainable development) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai penyebab seperti kesempatan (opportunitis), tekanan (pressures), pembenaran  (rationalizations), dan kemampuan (capabilities) sebenarnya masih bisa dicegah dengan baik apabila faktor penyebab utamanya bisa ditangani dengan baik.

Faktor penyebab utama perilaku koruptif di Indonesia adalah hancurnya integritas (lack of integrity). Para pelaku korupsi baik itu kalangan pimpinan pemerintahan (menteri, gubernur, bupati, walikota, pejabat eselon I dan II, direksi BUMN/D, anggota DPR/D), para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara), maupun kalangan pengusaha telah terjebak dalam suatu kondisi yang menyebabkan mereka kehilangan integritas disaat menjalankan tugasnya.

Berbagai upaya penindakan (repressive) dan pencegahan (preventive) telah diupayakan namun masih saja belum menunjukkan perbaikan yang siginfikan. Oleh karenanya, saya membuat buku berjudul ‘Corruption The Devil’ sebagai sumbangsih melawan tindakan jahat korupsi. Buku ini menguraikan penyebab korupsi dengan disertai contoh konkret berbagai kasus korupsi yang terkait.

Diharapkan para pembaca dapat menarik pelajaran dari buku ini sehingga dapat lebih sensitif,  tidak mudah terjebak, dan terus terjaga dari berbagai godaan dan tekanan korupsi. Lebih jauh lagi, diharapkan kita semua warga NKRI berkewajiban untuk melakukan perlawanan bersama terhadap segala macam tindak pidana korupsi. Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

Birokrat Menulis*

Birokrat Menulis*

Penulis   : ADRINAL TANJUNG

Penerbit : Samudra Biru Yogyakarta

Terbit     : Desember 2016

Tebal      : xl + 212 halaman

ISBN       : 978-602-6295-01-9

Menulis itu bukan masalah pintar atau tidak pintar, melainkan masalah mau atau tidak. Setiap orang dapat menulis, persoalannya dapat menulis dengan baik atau tidak. Bagi sebagian orang, menulis bukan hanya proses kreatif tanpa makna, namun sudah menjadi sebuah profesi. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengeluarkan dan menuangkan ide serta gagasannya dalam bentuk tulisan, tetapi dapat memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Proses menulis itu tidak hanya dilakukan satu kali lantas langsung selesai, namun perlu ketekuanan, keteguhan, dan niat. Menulis merupakan aktivitas sederhana dan kerja kecil, tetapi berdaya besar. Ada pepatah “Jika ingin jadi orang besar, menulislah.”  Lewat menulis sejarah dan dunia akan mencatat dengan tinta emas sebuah karya yang akan terus mengharumkan namanya.

Dalam buku ini disebutkan , menulis bisa menjadi perekat persaudaraan dan persahabatan. Dalam tulisannya disebutkan bahwa peluang tidak datang dengan sendirinya, namun harus diciptakan. Hal terpenting adalah jujur, tulus, dan terus semangat. Birokrasi yang  identik dengan lamban, tambun, dan berbelit harus segera diubah. Dengan demikian program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel maka perlu dilakukan reformasi birokrasi. Hal ini untuk mengubah anggapan masyarakat bahwa  berurusan dengan birokrasi itu ribet, lambat, dan susah.  Dengan begitu, ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua birokrat seperti dugaan banyak orang. Dalam buku ini disebutkan bahwa masih ada birokrat yang giat bekerja, semangat menjalankan aktivitas, dan terus berkarya untuk menjadi teladan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Buku Birokrat Menulis mampu memotivasi banyak orang. Penulis terus berusaha mewujudkan impiannya dan mewajibkan dirinya untuk bekerja dengan penuh kedisiplinan, kepiawaian mengatur waktu, dan spirit hidup dengan senantiasa berpikir dan bertindak positif. Orang yang mampu mendisiplinkan waktu  dalam bekerja, hidupnya akan lebih produktif. Berkacalah pada negara besar dan maju yang selalu ditopang oleh budaya disiplin dan etos kerja  tinggi. Oleh karena itu, membiasakan diri mengerjakan segala sesuatu tepat waktu, teratur, dan terencana menjadi motto hidupnya.

Buku Birokrat Menulis memang istimewa. Dalam ulasannya disebutkan selama sembilan tahun berkarya, penulis telah menghasilkan lebih dari dua puluh judul buku. Mengapa begitu istimewa, bukankah menulis itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang? Tentu bukan hanya aktivitas menulisnya, melainkan juga sosok dibalik penulisan buku Birokrat Menulis ini. Ya buku ini menjadi sangat istimewa karena ditulis oleh seorang aparatur negara dengan jabatan Eselon III yang tentu mempunyai aktivitas sangat padat. Akan tetapi,  ia tetap berkarya, bahkan sangat produktif. Jarang ada birokrat yang mau dan mampu menulis hingga menghasilkan 27 buku. Perjalanan penulis sebagai PNS dalam dunia literasi, pastinya bukan hal yang mudah. Jadi, tentu harus diberi apresiasi yang luar biasa. Ketika banyak orang yang penasaran dan bertanya bagaimana  membagi waktu dan mengatasi berbagai hambatan, terutama dalam menyelami dunia literasi.  Penulis cukup menjawab dengan kalimat indah “Masukkan rumus cinta dalam kerja Anda. Itulah yang membuat serumit apa pun hambatan dapat terurai dan menemukan titik pencerahannya.”  Buku Birokrat Menulis memang dipenuhi tulisan motivasi yang mengajak pembaca untuk bergerak, berubah, semangat, dan kreatif dalam  meraih kesuksesan walaupun harus dengan berdarah-darah.

Dengan menulis pula  ia dapat bertemu dengan berbagai tipe orang di banyak tempat yang membuatnya semakin terus belajar tentang arti kehidupan. Dalam setiap perjalanan, ia selalu mengambil hikmah dan  pelajaran berharga dari setiap orang yang ditemuinya. Pentingnya rendah hati yang akan meninggikan derajat  dan harga diri seseorang. Tentang kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apa pun, kecuali keikhlasan dan ketulusan. Tetap ceria dan  tersenyum ketika masalah datang menghadang karena keyakinan dan prinsip bahwa masalah dan persolan itu akan selalu ada menyapa setiap orang. Jadi, hadapilah bukan malah ditinggal pergi.

Buku ini ditulis dari hasil belajar, membaca, dan pengalaman pribadi penulisnya.  Birokrat Menulis merupakan salah satu buku motivasi yang ditulis dengan bahasa sederhana, renyah, dan mudah dicerna. Buku ini bukan hanya ditujukan bagi para birokrat sebagai abdi negara, melainkan juga bagi semua kalangan yang butuh motivasi hidup, tertutama dal hal menulis. Buku motivasi ini banyak mengupas  tentang pentingnya mengatur waktu yang menjadi  kunci keberhasilan. Bagaimana menghadapi banyak tantangan, tetapi tetap eksis dalam karier dan kehidupan. Ia senantiasa yakin bahwa itulah kesempatan besar untuk naik level dan memaknai hidup lebih bijak.

Buku ini banyak memberikan sugesti yang sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata-kata penggugah jiwa bahwa jangan takut dengan perubahan untuk menyongsong hari esok lebih baik. Perubahanlah yang akan membawanya mampu bersaing dengan generasi yang akan datang. Tanpa perubahan, kehidupan tidak akan pernah berarti.

Buku ini memang lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Akan tetapi, beberapa kesalahan dari aspek kebahasaan, yang berkaitan dengan konjungsi idiomatik, seperti tertukarnya konjungsi berpasangan dalam  penulisan tergantung pada atau bergantung di yang seharusnya bergantung pada atau tergantung di, tidak hanya…, melainkan…  dan bukan hanya …, tetapi…. Seharusnya tidak hanya…, tetapi… atau bukan hanya…, melainkan…. Begitu juga yang berkaitan dengan kebakuan, seperti masih tertulisnya kata merubah, diminimalisir, massa depan, dll.  Kesalahan paling banyak pada aspek konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kesalahan ejaan berupa tanda baca dan typo atau kesalahan mengetik pun kerap muncul dalam buku ini, seperti tangkah positif, memantabkan langkah, dll seharusnya adalah langkah positif, memantapkan langkah. Walaupun tidak sampai mengubah makna dan isi tulisan, tetapi cukup  mengganggu aspek keterbacaan.

Terlepas dari kekurangan yang ada, buku ini layak dimiliki oleh semua kalangan, khususnya untuk para birokrat yang mempunyai niat dan minat menulis. Menulis adalah aktivitas yang dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Menulis bukan bakat yang dibawa sejak lahir. Menulis adalah keterampilan hidup. Kapan pun, di mana pun, dan kepada siapa pun menulis itu bisa diajarkan dan dilatihkan. Jadi, tidak ada alasan tidak bisa menulis.

Buku ini  menjadi makin berbobot dengan kehadiran tiga sambutan/pengantar yaitu dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi H. Asman Abnur SE, MSi, Gubernur Sumatera Barat Prof Dr Irwan Prayitno, MSc, dan Bupati Sumbawa H.M Husni Djibril, BSc.  Dan dilengkapi beberapa testimony yaitu Rektor Universitas Riau Prof DR Aras Mulyadi DEA, Anggota DPD RI Fahira Idris, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB Dr Ir Setiawan Wangsaatmadja, Guru Besar Universitas Pasundan Bandung Prof Dr Hj Ummu Salamah MSi dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI Agus Salim SH, MH. Birokrat Menulislah!

Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

 

*) Diresensi oleh ELI SYARIFAH, MSi, Dosen Editing STKIP Siliwangi Cimahi.

Fraud Di Sektor Publik dan Integritas Nasional

Fraud Di Sektor Publik dan Integritas Nasional

Penulis: ARDENO KURNIAWAN*

Halaman : 294

Penerbit: BPFE Yogyakarta

Fraud yang terjadi di sektor swasta dan lembaga pemerintahan telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Sejarah fraud atau kecurangan diawali sejak manusia ada di dunia. Putra Nabi Adam a.s., Qabil, adalah individu pertama yang melakukan fraud, ketika dia dengan sengaja hendak berlaku curang kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang buruk. Peradaban Yunani kuno mengenal fraud melalui tulisan Aristoteles yang melaporkan praktek fraud. Dalam mitologi Yunani itu sendiri, fraud merupakan salah satu isi dari “Pandora Box”.

Fraud yang terjadi di sektor publik seperti penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, pemerasan hingga memperdagangkan pengaruh (trading influence) merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan benar-benar merugikan masyarakat.

Situasi ini telah menunjukkan bahwa korupsi memang harus dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya. Dengan demikian, diperlukan sistem-sistem tertentu agar dapat memberantas korupsi. Sistem-sistem inilah yang menjadi pembahasan dalam buku ini.

Sebelumnya, perlu diketahui alasan-alasan dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau korupsi. Dalam Bab 2 buku ini, terdapat banyak teori yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud atau korupsi. Selain itu, perlu diketahui seperti apa psikologi seseorang yang menyebabkan dirinya melakukan fraud.

Buku ini membahas beberapa teori dalam bidang psikologi dan kriminalitas, berbagai macam tipologi individu serta alur pikir pelaku fraud. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai mengapa seseorang melakukan fraud, dari aspek psikologi.

Bab 2 dari buku ini juga membahas mengenai behavioral symptoms of fraud, yaitu perilaku-perilaku para pelaku fraud yang dapat diobservasi. Perilaku tersebut dapat berupa tanda-tanda verbal, tanda-tanda paralinguistik maupun tanda-tanda non verbal. Harus diketahui bahwa salah satu sifat dasar manusia adalah menghindari kecemasan. Untuk menghilangkan kecemasan yang ada, maka pelaku fraud akan melakukan berbagai macam tanda-tanda perilaku tertentu. Dengan memahami tanda-tanda ini dengan baik, maka investigator dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih efektif dan efisien.

Good governance. Istilah ini sering didengar dan digaung-gaungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan good governance, maka diperlukan implementasi konsep reinventing government, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama reformasi birokrasi.

Reformasi pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk mengubah cara kerja dan perilaku di dalam sebuah organisasi karena cara kerja tersebut tidak lagi efektif dan penuh dengan penyimpangan. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi serta menghasilkan aparatur negara yang profesional, produktif dan memiliki kinerja yang baik.

Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan.

Integritas. Inilah kunci utama untuk memberantas korupsi. Karakter integritas pada dasarnya meliputi keberanian, pengendalian diri, kejujuran dan bijaksana. Karakter-karakter inilah yang harus dimiliki agar seseorang dapat bebas dari korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi dapat diberantas.

Sesempurna apapun sebuah sistem akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, aspek integritas dalam organisasi sektor publik harus menjadi perhatian utama sehingga dapat menghasilkan organisasi sektor publik yang bebas dari praktek korupsi.

Buku ini membahas mengenai dua sistem utama berkaitan dengan bagaimana menegakkan integritas di lembaga pemerintah. Sistem yang pertama adalah Sistem Integritas Nasional yaitu sebuah sistem yang melibatkan seluruh lembaga-lembaga negara  dalam sebuah jejaring yang dinamis dan saling menguatkan agar dapat tercipta kerja sama antara lembaga-lembaga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sistem yang kedua adalah Zona Integritas yang merupakan perwujudan komitmen sebuah lembaga dan instansi pemerintah untuk mencegah korupsi. Sebagai lampiran buku ini, dicantumkan Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mewujudkan Zona Integritas dan cara menghitung dan menjawab masing-masing sub indikator Zona Integritas.

 

Mozaik Indonesia: Masa Depan Indonesia Di Bawah Praktik Desentralisasi

Mozaik Indonesia: Masa Depan Indonesia Di Bawah Praktik Desentralisasi

Penulis :  ANDI P. RUKKA*

Penerbit : Indie Publishing

Tahun Terbit : 2015

Dimensi : 14 x 21 cm, x + 135 hal.

Otonomi daerah telah membawa proses politik dan administrasi langsung ke grass root. Menjadikannya sebagai konsumsi bagi masyarakat, yang ternyata, bahkan tidak memahami esensi dari sebuah proses pemerintahan. Ya, di luar sana masih begitu banyak masyarakat yang menghabiskan seluruh energinya berkutat dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi terpaksa bermain di area sensitif sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dari sebuah proses maha penting yang menentukan nasib bangsa.

Bisa dibayangkan, jika peristiwa demokrasi lokal yang sangat penting itu, dikelola dan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum mahir berdesentralisasi, maka kehancuranlah yang akan menjadi muaranya. Padahal, desentralisasi sejatinya adalah tools bagi sebuah bangsa untuk meraih kemajuan. Desentralisasi itu adalah alat untuk mengubah keadaan. Kondisi Indonesia yang masih terlilit berbagai permasalahan, sangat memerlukan desentralisasi yang diterapkan dengan sebaik-baiknya, agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan pada saat yang sama menangani berbagai persoalan.

Untuk menanamkan pemanahaman sederhana tapi tepat seperti itulah tujuan dari buku ini ditulis.  Buku kecil ini sebenarnya tidak pantas disebut sebagai sebuah buku. Apalagi untuk sampai pada kategori buku rujukan. Sengaja dibuat sederhana agar mudah dicerna oleh pembaca dari berbagai lapisan strata, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Sengaja dibuat singkat agar bisa selesai dibaca, cukup dalam dua atau tiga jam saja. Tentu dengan harapan, pesan, dan esensinya dapat terserap di kepala pembaca.

Buku ini diawali dengan menjelaskan kondisi Indonesia dewasa ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Menggunakan berbagai indikator seperti Human Development Index, Prosperity Index, Gini Indeks, dan sebagainya. Dengan penggambaran tersebut, penulis berharap pembaca melihat Indonesia secara utuh, bulat, dan tidak terdistorsi oleh informasi yang menyesatkan. Pembaca bisa menyadari bahwa Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan, bahkan dengan negara-negara yang termasuk adik kelasnya.

Dengan ketertinggalan itu, ditambah dengan beban demografis dan kendala geografis yang kompleks, maka jatuhnya pilihan pada desentralisasi merupakan sebuah pilihan bijak. Hanya saja, setelah diimplementasikan secara efektif selama lebih dari lima belas tahun, manfaat dari kebijakan itu belum juga terlihat secara nyata. Bahkan kebijakan itu sendiri mengalami berbagai distorsi dan penyimpangan yang melahirkan masalah-masalah baru, sehingga gagal mencapai tujuannya.

Masalah-masalah yang muncul selama desentralisasi berjalan dan menjelma menjadi benang kusut antara lain adalah terjadinya desentralisasi korupsi. Terbukti dari banyaknya kepala daerah dan pejabat birokrasi di daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kualitas pelayanan publik sangat rendah dikarenakan proses perumusannya lebih kental diwarnai oleh intervensi politik. Yang paling terasa dampaknya adalah terjadinya politisasi terhadap birokrasi oleh kepala daerah hanya untuk sekedar mempertahankan kekuasaan atau untuk tujuan-tujuan pragmatis. Dampak lainnya adalah meningkatnya eskalasi konflik horizontal yang menjurus pada terjadinya anarkisme, premanisme, dan sebagainya.

Dalam buku ini juga dibahas mengenai esensi dari Pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme pemilihan yang pernah dipolemikkan, apakah langsung atau tidak langsung, menurut penulis sebenarnya tidak berguna jika kepala daerah yang terpilih dari proses itu tidak berkualitas. Pemilihan kepala daerah bagaimanapun bentuk dan caranya, seharusnya mampu menjamin terpilihnya kepala daerah yang memiliki integritas, kemampuan yang prima, dan niat yang tulus mengabdikan diri sepenuhnya kepada rakyat, daerah dan bangsanya. Jika proses pemilihan tidak bisa menyediakan pemimpin seperti itu, maka selama itu pula daerah-daerah akan selalu dijejali dengan masalah-masalah yang aneh.

Pada bagian akhir, sebagai saran untuk menyelamatkan kebijakan desentralisasi dan sekaligus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran, maka ada beberapa simpul solusi, yang menurut penulis harus “dibenahi” agar perjalanan kebijakan ini tetap tidak bergeser dari tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun simpul-simpul solusi tersebut adalah kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan, para anggota DPRD sebagai lembaga yang menjadi representasi rakyat, birokrasi yang netral dan profesional, dan terakhir, adalah dengan meluruskan niat untuk mengabdi kepada bangsa apapun pilihan jalur pengabdian yang kita pilih.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memang membutuhkan sejumlah syarat. Diantaranya adalah supervisi yang ketat dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai pembina pemerintahan daerah. Kemudian hadirnya kekuatan-kekuatan penyeimbang berupa social control dan civil society yang bisa meredam kecenderungan kepala daerah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

 

 

Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern

Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern

Penulis: ARDENO KURNIAWAN*

Penerbit: BPFE UGM

Korupsi, itulah masalah yang sangat menghantui bangsa Indonesia. Setiap hari kita menyaksikan berbagai macam kasus korupsi di negeri ini dalam berbagai macam bentuk, seakan-akan korupsi telah menjadi sebuah keniscayaan di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, praktek korupsi di Indonesia bukannya semakin menurun namun justru semakin merajalela.

Alatas mengemukakan bahwa terdapat tiga tahap korupsi dalam sebuah negara. Salah satu tahap tersebut adalah tahap dimana korupsi telah merajalela dan menyebar ke semua sektor dan seluruh kegiatan harus melalui praktek suap agar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Apabila melihat apa yang terjadi pada saat ini di negeri ini, maka dapat dikatakan bahwa kondisi Indonesia hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Alatas.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai apa saja jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah hal yang wajib. Agar kita dapat menjauhi dan memberantas tindak pidana korupsi maka pertama-tama kita harus memahami apa sajakah jenis-jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Apabila kita tidak mengenali apa saja tindak pidana korupsi, lalu bagaimana kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi?

Melalui buku yang berjudul Korupsi Di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern, penulis membahas mengenai berbagai macam aspek yang terdapat dalam 7 macam tindak pidana korupsi di Indonesia secara komprehensif. Melalui buku ini, pembaca akan memperoleh pemahaman akan tindak pidana korupsi yang lengkap, mulai dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, pemerasan hingga penyalahgunaan kewenangan.

Latar belakang diperlukannya pemahaman tersebut adalah karena tidak semua penyelenggara negara, pejabat publik serta aparat sipil negara mengetahui dan memahami apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana korupsi atau tidak. Aspek-aspek tindak pidana korupsi itu sangatlah luas, sehingga tanpa pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek tindak pidana korupsi maka dapat saja para pejabat publik dan penyelenggara negara terjerumus dalam tindak pidana korupsi tanpa disadarinya.

Melalui buku ini, masyarakat dan khalayak umum juga dapat memahami apa saja tindak pidana korupsi sehingga mereka akan dapat menjauhi praktek korupsi ketika berinteraksi dengan birokrasi. Mahasiswa dan kalangan intelektual juga dapat membaca buku ini untuk meningkatkan wawasan mereka mengenai aspek-aspek tindak pidana korupsi.

Selanjutnya buku ini akan membahas mengenai hubungan antara korupsi dengan keuangan negara. Diawali dari pengertian keuangan negara itu sendiri, bagaimanakah kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam tatanan keuangan kenegaraan, berbagai macam dimensi kerugian keuangan negara serta bagaimana cara melakukan perhitungan kerugian keuangan negara secara umum.

Buku ini juga membahas mengenai bureaucratic corruption, yaitu korupsi yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan dan cara-cara untuk mencegahnya. Raison d’etre (alasan) diperlukannya pembahasan mengenai birokrasi dalam buku ini adalah karena dengan kewenangan yang dimilikinya maka birokrasi sangat rentan terhadap perilaku tertentu, yang disebut dengan rent seeking behaviour (pemburu rente) di lingkungan pejabat publik dan penyelenggara negara.

Terakhir, buku ini membahas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan negeri ini untuk mencegah terjadinya korupsi di birokrasi pemerintahan. Diawali dari pemaparan mengenai implementasi Zona Integritas, dilanjutkan dengan strategi-strategi pencegahan korupsi yang terdapat dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) hingga Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Masing-masing upaya tersebut, terutama Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, dibahas dengan mendetil dalam buku ini.

Buku ini sangat bermanfaat dibaca oleh penyelenggara negara, pejabat publik, aparat sipil negara, pemerhati korupsi, golongan intelektual, mahasiswa hingga masyarakat umum yang ingin memahami seperti apa praktek korupsi dan bagaimana cara-cara serta metode yang dapat diterapkan untuk mencegah  agar korupsi tidak terjadi di Indonesia.

Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

 

 

error: