Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Mungkinkah negara yang masyarakatnya paling taat beragama justru menjadi negara yang paling korup? Rasanya mustahil. Namun, kita akan tercengang jika kita mencoba menyandingkan dua macam hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Telegraph.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International adalah survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di berbagai negara. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Telegraph—sebuah surat kabar ternama di Inggris—adalah survei tentang the world’s most (and least) religious countries.

Perbandingan Negara pada Dua Hasil Survei

Sebagai gambaran, di tahun 2017 Yaman dan Somalia merupakan dua negara yang masyarakatnya paling beragama, yang ditunjukkan dengan 99% lebih penduduknya menganggap agama penting dalam kehidupannya. Anehnya, IPK mereka tergolong sangat rendah.

Sebagai contoh, pada tahun 2017 Yaman berada pada peringkat 175 dengan skor IPK 16, sedangkan Somalia berada pada peringkat terbawah, yaitu 180, dengan skor IPK  9. Di sisi lain, Indonesia yang 82% penduduknya menganggap agama itu penting berada di peringkat 96 dengan skor IPK 37.

Bagaimana dengan negara-negara yang memiliki IPK tinggi? Ternyata, Norwegia menduduki peringkat 3 dengan skor IPK 85, tetapi penduduknya tidak menganggap agama penting dalam kehidupan mereka. Hanya 21% penduduk Norwegia yang mengatakan agama bagi mereka penting.

Begitu pula dengan Swedia. Persentase masyarakat yang mengatakan agama berperan penting dalam kehidupan mereka hanya 19%, tetapi peringkat IPK negara ini adalah 6 dengan skor IPK 84.

Tentu saja kita perlu berhati-hati dalam merelasikan hasil kedua survei tersebut.  Selain survei tersebut adalah survei yang terpisah dan memiliki tujuan yang berbeda, kita tidak dapat dengan serta merta mengaitkan keduanya sebagai suatu hal yang saling berhubungan dan memiliki relasi sebab akibat.

Dengan kata lain, tidaklah selalu negara yang paling korup adalah negara yang masyarakatnya paling beragama, atau sebaliknya bukan berarti pula bahwa karena masyarakatnya beragama maka membuat negara menjadi korup.

Sebab, berbagai faktor akan mempengaruhi hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Sebagai contoh, Singapura berhasil menapaki peringkat 6 dengan skor IPK 84 walaupun masyarakatnya cukup beragama, yaitu 70% di antara mereka memandang agama penting bagi kehidupan mereka.

Namun demikian, akan selalu menarik memperbincangkan keduanya, yaitu ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini terutama jika kita ingin melihat lebih jauh kaitan keduanya dan kemudian kita berusaha menekan praktik korupsi melalui pendekatan  agama.

Beragama Hanya Sebatas Ritual?

Berbagai pertanyaan kemudian sering hinggap di kepala saya, seperti bagaimana masyarakat Indonesia menginternalisasikan ajaran agamanya? Juga, lupakah para pelaku korupsi itu bahwa mereka adalah makhluk beragama?

Saya pun yakin bahwa setiap agama akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain. Yang saya lihat adalah adanya kegagalan kebanyakan masyakarat kita dalam memahami ketaatan beragama.

Dalam pandangan saya, saat ini ketaatan beragama masih dipahami sebagai ketaatan melakukan ritual ibadah pokok semata (mahdhah) yang disertai dengan penampilan religius secara simbolik, seperti dengan sorban atau menggantungkan salib di dada. Padahal, ketaatan beragama seharusnya menyangkut ketaatan terhadap Sang Pencipta melalui perilaku yang terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketaatan beragama ini adalah kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti menghindari diri dari menyakiti orang lain, mencuri atau merampas hak orang, dan berbagai tingkah laku yang secara jelas dilarang dalam kitab-kita suci berbagai agama.

Karena itu, metode pengajaran ketaatan beragama yang menekankan pada aspek ritual yang bersifat personal mestinya diikuti pengajaran perubahan aspek perilaku yang bersifat sosial. Sebagai contoh, adalah penting meningkatkan pemahaman makna ajaran agama untuk memunculkan kesadaran dalam berperilaku baik. Transformasi pemahaman ini menjadi perilaku harus melalui suatu proses yang panjang. Pengajaran ini juga harus dilakukan sejak kecil.

Itulah sebabnya peran guru—seperti ustadz dan pendeta—adalah sangat penting untuk membentuk karakter manusia melalui pesan-pesan keagamaan yang mengaitkan aspek ritual dan aspek perilaku.

Namun, orang tua dan pihak lain di lingkungan keluarga juga berperan dalam mengajarkan hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada manusia yang sudah tercerahkan secara agama, dalam arti mampu menyeimbangkan aspek ritual dan aspek perilaku sehari-hari, maka ia adalah contoh ideal ketaatan beragama.

Memaknai Korupsi Sebagai Dosa

Kita juga sudah melihat bahwa korupsi ternyata bisa dilakukan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun, tidak terkecuali korupsi terkait dengan urusan keagamaan. Sebagai contoh, telah terjadi korupsi pada pembuatan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar. Begitupun seorang menteri agama dapat terlibat dalam perkara korupsi dana haji.

Siapa yang tidak tahu kalau agama melarang kita untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain? Begitu banyak ayat-ayat di kitab suci yang membahas tentang korupsi.

Dalam hukum agama, ketentuan mengenai larangan korupsi juga sangat tegas berlandaskan dalil-dalil yang kuat, sama tegas dan kuatnya dengan larangan-larangan keagamaan lainnya, seperti larangan berzina, larangan memakan riba, dan larangan meminum minuman beralkohol.

Namun, dalam pengamatan saya, larangan-larangan keagamaan yang disebut terakhir relatif lebih dipatuhi daripada larangan melakukan korupsi. Karenanya, pemahaman keagamaan yang membahas tentang dosa dari korupsi sepertinya harus sering disampaikan pada setiap acara keagamaan, yaitu pada ceramah sholat jumat atau acara hari besar keagamaan.

Amal Baik Tidak Menghapus Dosa Korupsi

Para pelaku korupsi mengesankan bahwa tindakan korupsi mereka dapat ditoleransi dari segi agama jika mereka membagi-bagikan sedekah. Karena itu, seringkali kita lihat mereka yang tertangkap tangan korupsi adalah mereka yang sering memberikan sedekah, yaitu mulai sedekah kepada kerabat, tetangga sekitar, rumah yatim, panti-panti asuhan, dan kaum dhuafa.

Bagi masyarakat awam, tindakan kedermawanan ini tentu saja suatu kebajikan. Logika mereka sangat sederhana, mereka tidak perduli dari mana uang yang disedekahkan tersebut asalkan sedekah tersebut dapat mendatangkan rezeki bagi mereka.

Tidak mengherankan kemudian bila kita sering melihat situasi paradoks, yaitu masyarakat awam malah menganggap para pelaku korupsi yang suka bersedekah ini adalah pahlawan.

Padahal, uang hasil korupsi merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, hukum harta ini sama dengan harta-harta haram lainnya. Dalam konteks agama Islam, Rasulullah pernah bersabda:

Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram) (HR. Muslim).

Pemegang harta haram, jika ia mengeluarkan sedekah atas harta tersebut maka amal sedekahnya tidaklah sah secara keagamaan dan kemungkinan tidak akan diterima amalnya oleh Sang Pencipta, dan tentunya tidak akan menghapus dosa korupsinya.

Epilog

Sebagai penutup, kita perlu membangun kesadaran banyak pihak untuk mendalami hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini bukan berarti kita antipati terhadap ketaatan beragama, tetapi kita ingin mengetahui latar belakang pelaku korupsi mereka yang taat beragama agar kita dapat meminimalkan praktik korupsi dengan pendekatan agama.***

 

 

0
0
Birokrat Melawan Teror

Birokrat Melawan Teror

Baru saja Presiden Jokowi ingin fokus mereformasi kepolisian terkait keterlibatan mereka dalam ‘pemalakan’ supir truk di jalur Sumatera, kita malah dikejutkan tindak kriminal dengan kekerasan fisik, atau disebut dengan terorisme, yang dilakukan oleh beberapa warga.

Negeri ini kembali berguncang. Setelah terjadi drama berdarah di rumah tahanan Mako Brimob yang menewaskan beberapa personil kepolisian dan narapidana teroris, beberapa hari berikutnya, secara bersamaan tiga ledakan di tiga rumah ibadah mengguncang kota Pahlawan. Berikutnya, beberapa lokasi terutama di beberapa kantor polisi kembali menjadi sasaran kekerasan para teroris. Aksi tersebut membuat bangunan berserakan, terbakar, dan  memakan korban.

Menjadi menyayat hati lagi, karena pergerakan sel teroris sudah mencapai sebuah titik dimana keluarga menjadi ‘pengantin’ untuk kegiatan berdarah tersebut. Ayah, ibu bahkan anak-anak turut serta dalam aksi yang merenggut banyak nyawa secara tidak bertanggung jawab serta melukai puluhan lainnya.

Dua hal ini mungkin tidak terkait langsung, tetapi kita bisa melihat situasi paradoksial. Di satu sisi kita ingin mereform kepolisian dari tindakan kriminal beberapa aparatnya, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi situasi di mana beberapa warga negara masih menjadi pelaku kriminal itu sendiri.

Teror dan Terorisme

Jika menilik pada definisi umum, maka teror adalah suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.

Teror merupakan hasil dari tindakan terorisme, yang dinyatakan sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme selalu bertalian dengan tindakan kriminal dengan kekerasan bahkan kebrutalan.

Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Membongkar akar teror dari terminologi keumuman, apalagi dari terminologi yang diterapkan oleh negara adi daya, akan menimbulkan sensitivitas bagi pihak yang merasa didzolimi oleh negara adi daya tersebut.

Syekh Shalih bin Fauzan, seorang anggota kehormatan Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam (Kibarul Ulama), dalam tulisannya yang berjudul “Al-Muntaqa Min Fatawa Al-Fauzan”, menyatakan bahwa dalam bahasa Arab, teror atau al irhab berarti menimbulkan rasa gentar.

Penjelasannya berlanjut bahwa terorisme adalah permusuhan yang dilakukan oleh individu dan kelompok atau negara sebagai tindak sewenang-wenang terhadap manusia, baik terhadap agamanya, darahnya, akalnya, hartanya, ataupun kehormatannya.

Tindakan tersebut mencakup semua cara teror, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa hak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan onar, ancaman yang dilakukan dalam sebuah program kejahatan, baik atas nama individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan ketakukan di tengah masyarakat atau menakut-nakuti akan menyakiti mereka atau mengancam kehidupan mereka, kebebasan mereka atau keamanan mereka atau keadaan mereka.

Sejalan dengan penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat (fatwa MUI nomor 3 tahun 2014).

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Faktor Pemicu Aksi Terorisme dan Gerakan Radikal

Banyak kalangan sepakat bahwa akar penyebab dari munculnya tindakan teror adalah adanya sebuah pemahaman yang menjadi ideologi yang ditanamkan untuk tujuan tertentu.

Adapun pemicu aksi terorisme dapat datang dari berbagai macam faktor, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, dalam tulisannya yang berjudul ‘Wahabisme Versus Terorisme’.

Pertama, terjadinya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di lingkungannya. Kedua, aksi terorisme sebagai reaksi anak-anak bangsa yang tidak puas melihat kemaksiatan mengepungnya, kemungkaran melilit roda kehidupan, ketimpangan sosial menggurita, korupsi merajalela, prostitusi terbuka lebar, maupun adanya pelanggaran agama yang makin menggeliat.

Ketiga, aksi terorisme muncul sebagai akibat kesalahan para pelaku teror dalam menimba ilmu agama dan mengambil pemahaman agama dari orang-orang yang belum diakui kapasitas ilmu keagamaannya.

Keempat, kurangnya pemahaman terhadap kaidah kemanfaatan dan kemudorotan, serta  hakekat keindahan dalam beragama. Kelima, kondisi keamanan dan politik di negara yang tidak stabil banyak dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk melancarkan aksinya. Negara yang kerap timbul konflik politik menjadi sarang paling subur, terlebih bila ada campur tangan pihak asing yang memanfaatkan situasi.

Meskipun demikian, tentunya terorisme tidak dapat disematkan kepada agama tertentu saja. Dalam setiap keyakinan selalu ada pendapat ekstrem yang mendasarkan pada pola sikap dan pola tindaknya, yang kadang melewati kaidah yang telah ditetapkan dalam agama itu sendiri.

Selain itu aksi terorisme justru dapat disebabkan oleh tindakan aparat kepolisian sendiri. Dalam beberapa kasus, tindakan aparat kepolisian yang begitu keras dan cenderung brutal (police brutality) dalam menangani teroris justru dapat menimbulkan aksi kekerasan lain serta memunculkan bibit baru terorisme.

Literasi Beragama Sebagai Jalan Pemurnian Beragama Yang  Benar

Ayat pertama yang diturunkan dalam Kitab Suci Al Qur’an adalah perintah untuk membaca, Iqro’. Dengan demikian, iqro’ adalah membaca dalam arti yang sesungguhnya, memahami konteks Al Qur’an secara maknawi. Memahami Al Qur’an juga harus membaca tuntunan-tuntunan berdasarkan penyampaian para ahli yang dibesarkan dalam budaya beragama yang ilmiah.

Beragama sebaiknya mengedepankan rujukan-rujukan yang sahih, yang telah teruji melalui praktik tokoh-tokoh besar di masa lampau. Kejayaan hanyalah milik mereka yang selalu berpegang teguh kepada tuntunan yang benar.

Kesuksesan dunia akhirat hanya akan diraih dengan keyakinan yang hakiki. Tidak ada kejayaan dengan cara instan, apalagi cara kilat expres. Tidak pernah ada janji kebahagiaan atau juga janji surga bagi mereka yang rela mengorbankan orang lain, apalagi melenyapkan nyawa orang lain. Poin kunci inilah yang harus dipahami para birokrat.

Literasi beragama dapat diwujudkan dengan memahami teks-teks kitab suci secara utuh, bukan sekedar mengutip satu ayat lalu dipahami secara tekstual. Pemahaman semacam ini dapat memunculkan pemaknaan yang sempit. Sebaliknya, teks kitab suci haruslah didukung dengan pemahaman konteks kejadian masyarakat saat itu serta alasan mengapa sebuah ayat diturunkan.

Birokrat idealnya dapat berperan dalam mengatasi berkembangnya radikalisasi dengan memahami konteks dan teks-teks agama yang benar. Pemahaman yang benar tentang agama dapat menyebarkan nilai-nilai anti ideologi radikal ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga birokrat kita dapat lebih berkontribusi tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya semata, tetapi menjadi penyebar kedamaian dalam keseharian.

Mari kembali membuka kitab suci, membaca setiap ayat-ayatnya dengan khidmat, di bawah panduan alim ulama yang mencerahkan. Mari kembali membuka segenap peninggalan Nabi, tutur katanya, penetapannya serta suri tauladan tindakannya.

Mari berkaca kepada sejarah kegemilangan para pendahulu, yang mendidik diri dengan ilmu agama yang lurus serta ilmu dunia yang bermanfaat. Kembali membaca akan menjadi jalan pemurnian beragama yang benar.

Birokrat dan Peran Eradikasi (Pemberantasan) Terorisme

Sebagai manusia biasa, kalangan birokrat juga dapat terjebak aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ideologi radikal, yang akhirnya dapat berujung pada tindakan terorisme. Hal serupa juga terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa di sejumlah sekolah dan kampus yang terindikasi menjadi sel-sel penyebaran ideologi radikal.

Kejadian seperti ini pernah terjadi pada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebuah kementerian besar yang menjadi tersangka terorisme. Walaupun ia terdidik dengan pendidikan ala Barat serta pernah terlibat dalam beberapa kegiatan strategis di birokrasi, ternyata ASN tersebut dapat juga dipengaruhi ideologi radikal.

Bahkan, berdasarkan pemberitaan di berbagai media pada kurun 2017, yang bersangkutan turut berupaya ‘hijrah’ untuk bergabung bersama ISIS dengan membawa keluarganya. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa birokrat lain di kementerian lain dan badan pemerintah lainnya, yang juga terpengaruh ideologi radikal. Mereka ini akhirnya lebih memilih untuk mengambil langkah mundur dari birokrasi.

Walaupun keterlibatan para mantan birokrat sebetulnya terjadi pada masa selepas mereka mengundurkan diri, tetapi peran aktif mereka dalam aktivitas ideologi radikal atau bahkan terorisme, perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagai warga negara yang memiliki status sosial yang terhormat, seharusnya posisi para ASN ini bisa dioptimalkan dalam membantu menangkal ideologi radikal. ASN harusnya mampu untuk menjadi agen dalam rangka mengeradikasi terorisme baik di keluarga maupun masyarakatnya.

Agar para ASN ini dapat menjadi agen kebaikan tersebut, maka kesadaran nalar dan literasi di kalangan birokrat tampaknya semakin perlu diperkuat dan diperbanyak. Literasi yang dimaksud adalah literasi dalam banyak hal, baik kesadaran sebagai pelayan masyarakat, kesadaran bermasyarakat secara sosial, dan terpenting adalah literasi dalam beragama.

Dengan kesadaran beragama yang matang dan kemampuan literasi, ASN diharapkan mampu berperan untuk ikut mengawasi adanya potensi radikalisasi di lingkungan terdekatnya, baik di lingkungan kerja, masyarakat, maupun keluarganya.

Banyaknya saluran pelaporan tindakan radikalisasi dan terorisme dapat membantu ASN untuk lebih optimal dalam pengawasan dan pelaporan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Perlu dipahami juga bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, yang bertugas memerangi terorisme, agar lebih mengedepankan cara-cara yang lebih lunak dan manusiawi. Reformasi kepolisian perlu terus digalakkan agar cara-cara kekerasan yang dilakukan dalam menegakkan hukum dapat semakin mengecil dan tidak lagi terdengar.

 

 

0
0
Media, Budaya, dan Peran Profesional Birokrasi

Media, Budaya, dan Peran Profesional Birokrasi

Sering kita mendengar sebuah pernyataan bernada curiga tentang media menggiring opini publik. Tidak jarang pula kita menyaksikan adanya perubahan budaya dalam masyarakat, semisal budaya konsumerisme, budaya populer anak muda, sampai pada perubahan budaya di dalam organisasi.

Keduanya, media dan budaya, ternyata memiliki keterkaitan yang cukup dekat dan dapat dibilang memiliki relasi saling ketergantungan. Budaya memerlukan media dalam upaya pembentukan ataupun perubahannya. Begitu juga, media membutuhkan budaya untuk menjaga eksistensinya.

Tulisan ini mencoba menguraikan keterkaitan keduanya, terutama tentang media sebagai instrumen yang cukup vital dalam upaya pembentukan budaya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman agar kita menjadi lebih waspada sekaligus bijaksana terhadap keberadaan media dan pembentukan budaya, yang keduanya sama-sama dapat dibentuk (dikonstruksi) oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu.

Begitu juga di ranah birokrasi, budaya dengan dibantu oleh media, dapat saja berubah seiring dengan berbagai pembelajaran insan profesional birokrasi, ataupun adanya desakan kepentingan dari pihak tertentu.

Media Sebagai Instrumen Propaganda

Noam Chomsky, seorang filsuf Amerika yang terkenal sebagai ahli bahasa, dalam bukunya “Politik Kuasa Media”, menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan di media sesungguhnya merupakan rekonstruksi tertulis atas realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, penggambaran yang disampaikan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak dalam media tersebut melakukan tugasnya mengemas informasi.

Chomsky membedah bagaimana rekayasa opini ditumbuhkan dan disebarkan oleh  media, sebagai instrumen propaganda pemerintah atau kepentingan lain yang berkuasa, mampu membentuk persepsi dan perilaku publik.

Tak jarang penguasa, bisa berupa pemerintah, politisi, ataupun pihak-pihak yang menguasai berbagai macam sumber daya, memiliki tujuan yang berseberangan dengan keinginan publik/rakyat serta menjadikan media sebagai kendaraan yang digunakan untuk terus melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Budaya Lahir dari Propaganda dan Intervensi

Tod Jones, seorang peneliti di bidang human geography, melalui bukunya “Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia”, mengamati bagaimana budaya terlahir dari sebuah propaganda, intervensi, hingga identik sebagai faktor ekonomi yang dinilai menguntungkan sekelompok pihak. Pada saat tertentu, budaya mampu bertransformasi menjadi bentukan baru  yang membawa banyak pesan mewakili zaman di mana budaya tersebut terbilang dan berkembang.

Budaya yang dimaksud oleh Jones adalah pemahaman budaya dalam ranah kajian budaya (culture studies), yang lebih didefinisikan secara politis, bukan estetis. Obyek kajiannya bukanlah budaya dalam pengertian sempit, yaitu obyek adiluhung estetis, juga bukan dalam pengertian sebuah perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual.

John Storey, salah satu tokoh culture studies, menyebutkan bahwa budaya dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari, sebagai ranah konflik dan pergumulan. Budaya bukanlah entitas yang netral dari nilai-nilai (values free), karena di dalamnya terdapat banyak unsur pembentuk dan kepentingan, oleh karenanya menyebabkan sifat budaya menjadi dinamis dan adaptif.

Melalui pengertian tersebut, maka sudah semestinya jika kita tidak meletakkan budaya pada ruang hampa, bebas dari unsur lain yang hidup di sekelilingnya. Tidak ada budaya yang statis karena berasal ia dari proses belajar di lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Contoh Transformasi Budaya di Amerika Serikat Melalui Propaganda Media

Jika Jones dalam bukunya menggambarkan tentang bagaimana perlakuan pemerintah atas keberadaan kebudayaan sebagai sebuah entitas masyarakat yang berkembang dinamis pada beberapa rezim pemerintahan, maka pendapat Chomsky setali tiga uang melalui penggambaran Amerika yang mengalami banyak transformasi pada konteks kehidupan bangsanya.

Chomsky membuka paparan awal di bukunya dengan sebuah penggambaran tentang bagaimana pemerintah Woodrow Wilson mengubah perspektif warga Amerika, yang ketika itu memisahkan diri untuk tidak ikut terlibat dalam badai Perang Dunia I, tiba-tiba menjadi bangsa yang agresif terhadap peperangan.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya komisi resmi propaganda pemerintah yang disebut dengan Creel Commission. Komisi tersebut, sesuai namanya, bertugas menyebarkan fanatisme kepada warga Amerika untuk meyakini bahwa Jerman—yang saat itu menjadi salah satu negara besar dalam Perang Dunia—adalah ancaman bagi Amerika.

Dengan memanfaatkan berbagai media, propaganda yang dibidik Creel Commission dinilai berhasil, ketika bangsa Amerika akhirnya membulatkan suara bahwa mereka harus terlibat dalam perang untuk menyelamatkan dunia.

Contoh Politisasi Kebudayaan di Indonesia Melalui Media

Masih menggunakan analisis Chomsky dan Jones, di Indonesia, keberadaan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di era orde lama sesungguhnya serupa dengan Creel Commission di era Wilson.  Di era demokrasi terpimpin, Lekra menjadi alat politik yang sarat dengan semangat perjuangan untuk melawan segala bentuk penindasan melalui jalan kebudayaan.

Lekra dilahirkan atas ruh kepentingan pengembangan kebudayaan nasional yang bersifat kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan bangsa melawan segala bentuk penjajahan.

Dalam berbagai konflik yang terjadi, Lekra divisualisasikan di media oleh sekelompok politisi saat itu sebagai tunggangan partai kiri yang kemudian dieuforiakan dan bertahan  hingga melintas batas orde pemerintahan, yaitu orde baru.

Di masa orde baru, bahasan tentang Lekra menjadi topik tabu untuk diperbincangkan akibat adanya kecurigaan atas ancaman kebangkitan ideologi terlarang dan berbahaya.

Dari apa pun perdebatan tentangnya, Lekra sesungguhnya merupakan bentukan politisasi budaya dalam sebuah negara dengan bantuan media. Adanya kebijakan kebudayaan pun tidak lantas menyelamatkan kebudayaan dari konteks “politisasi” budaya itu sendiri.

Di era orde baru, budaya juga dijadikan komoditas potensial untuk menyampaikan propaganda dalam perspektif penguasa yang hanya memahami budaya sebagai objek yang dapat dieksploitasi dan menghasilkan materi. Layaknya komponen ekonomi, budaya adalah komoditas yang selalu laris dijual serta menjanjikan untuk ditekuni.

Intervensi Media dan Konstruksi Budaya di Lingkungan Birokrasi

Media di mata Chomsky layaknya budaya dalam kacamata Jones. Keduanya berpotensi dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi alat intervensi. Baik media maupun budaya, keduanya memberikan pengaruh penting pada masyarakat dan lingkungannya, termasuk di lingkungan birokrasi.

Dari berbagai uraian di atas, penting kiranya bagi insan profesional birokrasi untuk memahami keterkaitan media dan budaya serta bagaimana keduanya mampu dipolitisasi dan diintervensi.

Pemahaman tersebut penting agar budaya dalam birokrasi mampu semakin bergeser ke arah nilai-nilai yang semestinya, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru berpotensi menjauhkan dari keberpihakan kepada masyarakat.

Saat ini, dengan adanya media sosial, budaya mengungkapkan informasi telah menyebar ke segala arah, bukan lagi terpusat pada sebuah divisi dalam sebuah organisasi, misalnya hubungan masyarakat (humas).

Masing-masing orang, termasuk para profesional birokrasi memiliki kemampuan untuk menentukan informasi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Kehadiran media sosial telah membentuk budaya membagikan informasi menjadi lebih cair dan menyebar. Budaya keterbukaan informasi inilah yang kemudian rawan untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atas diri profesional birokrasi.

Beberapa intervensi itu pun telah terjadi, misalnya adanya keharusan sikap netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, ataupun pelarangan ujaran kebencian ASN di media sosial. Namun demikian, sepanjang intervensi tersebut masih pada batas wajar dan tidak mengkhianati keberpihakan kepada masyarakat, kita sebagai profesional birokrasi dapat saja menerimanya.

Begitupun halnya dengan budaya di birokrasi, dengan memanfaatkan media, para penentu kebijakan birokrasi dapat menciptakan berbagai mitos yang bertujuan untuk menundukkan kemampuan profesional birokrasi agar bersedia mengikuti apa yang menjadi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Mitos dalam birokrasi yang disebarkan melalui media sebagai kekuatan untuk menciptakan budaya sebagian telah terjadi. Beberapa media  menginformasikan bahwa kinerja birokrat tergantung pada tingkat kehadirannya. Semakin birokrat tidak tunduk pada mesin kehadiran, semakin dianggap birokrat tidak berkinerja.  Budaya yang ingin diciptakan lagi-lagi adalah budaya disiplin yang sayangnya terkadang menutup diri akan adanya fleksibilitas dalam berkinerja.

Epilog

Sekali lagi, dari beberapa contoh kecil tersebut, terlihat bahwa media dan budaya adalah dua hal yang berkaitan dan mampu diintervensi serta dikonstruksi. Dengan demikian, perlu adanya kewaspadaan bagi insan profesional birokrasi agar terus mawas diri terhadap berbagai pelemahan ataupun kemunduran budaya birokrasi melalui media yang dapat menjauhkan birokrasi dari kepentingan utama melayani masyarakat.

Sebaliknya, dengan kekuatan media, para profesional birokrasi sebenarnya berpotensi untuk menggeser budaya birokrasi agar lebih humanis dan bernilai bagi publik.***

 

 

0
0
Mempertanyakan Peran TP4 Kejaksaan dalam Mengawal dan Mengamankan Pembangunan

Mempertanyakan Peran TP4 Kejaksaan dalam Mengawal dan Mengamankan Pembangunan

Salah satu maksud Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk  mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ringkasnya, peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan—baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan—dengan membentuk tiga komponen TP4, yaitu (1) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, (2) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan (3) TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri adalah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh TP4D dapat dilihat pada tugas dan fungsinya, yaitu:

  1. Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
  2. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara.
  3. Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
  4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
  6. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Peran TP4 ini sangat strategis. Namun, peran TP4 dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi masih perlu dipertanyakan.  Sebab, sampai saat ini tidak begitu jelas bagaimana TP4 bekerja, terutama setelah mereka menerima permintaan bantuan dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, dalam menjalankan tugasnya TP4D belum didukung dengan anggaran masing-masing. Dampaknya, instansi pemerintah mesti mengalokasikan anggaran untuk TP4D dengan berbagai honor. Idealnya, TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung pada honor tersebut.

Fakta bahwa TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak didukung oleh anggaran secara mandiri telah menjadi masalah baru. Jika TP4D memang direncanakan untuk mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan sudah seharusnya mereka didukung oleh anggaran yang memadai agar di masing-masing instansi pemerintah tidak muncul anggaran yang tidak terduga.

Masalah berikutnya adalah apakah sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai anggota TP4 memiliki kompetensi dalam pendampingan dan pengamanan pengadaan barang/jasa? Jika memang TP4 sungguh-sungguh dibentuk untuk mengawal dan mengamankan sudah seharusnya mereka memiliki kompetensi, khususnya kompetensi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Saya percaya efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan dengan dibentuknya TP4. Akan tetapi, jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka tidak didukung dengan anggaran yang memadai, bukankah hal ini akan membuka peluang korupsi baru?

Kemudian, adagium bahwa kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan menjaga kelancaran program pembangunan melalui pengawalan TP4 perlu juga dipertanyakan. Benarkah demikian? Lagi-lagi, dengan tidak didukung dengan anggaran yang mandiri TP4D akan menjadi masalah baru.

Pertanyaan empirik penulis adalah: Berapa banyak biaya yang harus dianggarkan oleh masing-masing instansi pemerintah untuk kepentingan TP4? Hal ini perlu dijawab melalui studi empirik ke beberapa instansi pemerintah.

Simpulan

TP4 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tentunya, TP4 diharapkan sebagai suatu paket pendukung yang tidak menimbulkan beban anggaran masing-masing instansi pemerintah.

 

 

0
0
Nasihat Bagi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak

Nasihat Bagi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak

Banyak orang tua yang sering mengeluhkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kadang keluhan itu disertai dengan kesedihan dan kekesalan. Nyatanya, bukan cuma orang tua yang merasa demikian. Anak-anak pun sering memendam kekecewaan yang sama tentang hal itu.

Kekecewaan sang anak biasanya karena mereka tidak dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Padahal, biasanya mereka tahu kalau ada temannya yang melakukan cara-cara curang dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Kekecewaan mereka itu biasanya dilampiaskan dengan pertanyaan: “mengapa pendidikan hanya menyentuh aspek akademik saja, sementara kemampuan lain tidak begitu menjadi perhatian?”

Apologi yang dikemukakan sang anak adalah ketika banyak anak lain yang mengambil pelajaran tambahan di sana-sini, sang anak tadi ‘hanya’ sekedar mengikuti les bermain bola.

Menjadi cukup logis di benak sang anak, kalau hasil ujiannya tidak memuaskan karena ketika anak-anak lain mendapatkan tambahan asupan pelajaran yang beraneka ragam, sang anak hanya mengambil tambahan untuk meningkatkan olah fisiknya.

Benarkah pendidikan hanya sekadar mengejar angka-angka akademik? Tulisan berikut mencoba mengeksplorasi hal lain yang hendaknya juga dikuasai oleh anak. Bukan hanya aspek kognitif, melainkan kecerdasan majemuk dan pelajaran integritas sebaiknya justru menjadi hal utama yang ditanamkan kepada anak.

Kecerdasan Majemuk

Ujian sekolah yang diselenggarakan di kebanyakan institusi pendidikan di republik ini masih mengedepankan pengetahuan kognitif peserta didik. Konsekuensi dari banyaknya porsi kognitif ini adalah munculnya soal-soal yang mengasah hafalan siswa menjadi menu rutin dalam penilaian keberhasilan pendidikan.

Apabila ujian tersebut dilaksanakan terhadap beberapa pelajaran tertentu saja, mungkin tidak akan menjadi masalah. Anak didik akan mampu mengatasi itu semua.

Yang menjadi keprihatinan terhadap model pendidikan ini, hampir semua mata pelajaran menggunakan pendekatan ini dalam setiap ujian. Hal ini diperparah dengan adanya keharusan siswa untuk mengikuti semua pelajaran. Apa yang akan terjadi kalau sejak pendidikan dasar sudah digembleng untuk sekedar mengejar kemampuan hafalan?

Toh, dari semua yang dihafalkan, pada akhirnya tidak semuanya digunakan dalam kehidupan nyata dan tidak semua akan memberikan manfaat bagi kehidupan sang anak. Atas kondisi ini, orang tua perlu memahami makna substansial dari kecerdasan yang diharapkan akan dimiliki sang anak.

Kecerdasan yang sesungguhnya mencakup tiga kemampuan, yakni: (1) menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia; (2) menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan; dan (3) menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang.

Tiga kemampuan tersebut selaras dengan pendapat pakar pendidikan sekaligus psikolog, Dr. Howard Gardner (Frames of Mind, 1983) yang menyatakan bahwa kecerdasan itu beraneka ragam atau majemuk (multiple intellingences).

Kecerdasan majemuk bukan hanya kemampuan hafalan semata. Setiap manusia dianugerahi berbagai kecerdasan yang berbeda-beda dalam penciptaan-Nya. Di antaranya adalah kecerdasan interpersonal (kecerdasan sosial), kecerdasan intrapersonal (kecerdasan diri), kecerdasan musical, kecerdasan bahasa, kecerdasan natural (kecerdasan alam), kecerdasan spasial (kecerdasan ruang), kecerdasan logika matematika, dan kecerdasan kinestetik (kecerdasan olah tubuh).

Berbagai kecerdasan tersebut memiliki kecenderungan masing-masing dalam setiap pribadi anak/siswa. Kecerdasan tersebut juga dapat dikembangkan sampai dengan tahap yang memadai, apabila siswa mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan kecerdasan tersebut.

Yang perlu dipahami selanjutnya, berbagai kecerdasan tersebut bekerja bersama dengan cara yang kompleks dan tidak berdiri sendiri.

Manusia-manusia dengan kecerdasan-kecerdasan tertentu dapat dijadikan sebagai benchmark bagi para orang tua untuk mengarahkan pendidikan anak-anaknya sedini mungkin. Orang tua tidak boleh egois mengharapkan sang anak akan berprestasi di semua bidang.

Jika sang anak memang tidak memiliki bakat khusus di bidang matematika, maka orang tua tidak perlu memaksakan anak mengikuti berbagai les matematika hanya demi sebuah nilai.

Selain itu, orang tua juga harus memahami bahwa pelajaran dan pendidikan tidak melulu dilaksanakan secara konvensional yang tersekat oleh bangunan kelas. Pelajaran dan pendidikan secara luas justru berlangsung di dunia nyata.

Apalagi, pedidikan saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan yang sangat cepat yang berlangsung dalam waktu singkat dan tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu, subtansi dan metode pembelajaran pun harusnya berkembang mengikuti tantangan zaman.

Para praktisi dan akademisi di republik ini perlu mendefinisikan ulang pola pendidikan yang ada. Mereka seharusnya tidak sekedar menawarkan teori yang mengawang-awang, tetapi teori yang mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di dunia nyata. Ujian pun seharusnya tidak hanya bersifat hafalan pengetahuan (kognitif), tetapi juga ujian yang menjangkau aspek sikap dan perilaku (afektif dan psikomotorik).

Pelajaran Integritas

Kecerdasan tanpa integritas ibarat mesin penghancur yang tidak dapat dikendalikan yang mampu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan itu sendiri. Sedangkan integritas tanpa kecerdasan, hanya akan melewatkan zaman tanpa memberikan maslahat berarti bagi kemanusiaan dan kehidupan.

Pendidikan tanpa integritas hanya akan melahirkan seseorang yang hanya hafal teori, tetapi tidak dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya. Capaian di dalam dunia pendidikan atau dunia kerja, idealnya haruslah dilandasi dengan integritas atau kejujuran.

Konsekuensinya, orang tua dan keluarga tidak seharusnya menuntut anak untuk sekadar menjadi juara atau berprestasi semata. Menjadi juara haruslah dicapai dengan cara-cara yang bermartabat. Menjadi berprestasi haruslah mengedepankan etika dan kejujuran. Mengapa?

Cara yang bermartabat dan dilandasi kejujuran akan menenteramkan jiwa karena jauh dari kedholiman dan tidak merampas hak orang lain. Namun, ketika orang tua hanya terpaku pada hasil akhir semu dan angka-angka nilai tinggi yang dianggap berprestasi, maka hal ini bukanlah esensi dari kecerdasan sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Di era kekinian di mana nilai-nilai materialistik begitu mendominasi sendi-sendi kehidupan, setiap orang tua dan juga sekolah harus memberikan pembiasaan yang baik kepada anak. Miris kita rasakan ketika ada beberapa oknum orang tua yang melakukan berbagai cara dengan tujuan anak-anaknya terlihat berprestasi.

Pola perjokian atau bahkan membeli kunci jawaban ujian bahkan pernah diberitakan di media massa. Lebih parah lagi, ada oknum sekolah yang menginstruksikan kepada anak didiknya untuk melakukan kerjasama atau menyontek bersama-sama pada saat ujian.

Nilai ujian harus bagus agar prestasi sekolah “terjaga.” Ketika kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan itu terjadi, maka saat itulah awal dari tragedi kemanusiaan dan kehidupan.

Orang tua, sekolah, dan lingkungan seharusnya sadar bahwa kejujuran atau kebohongan sebetulnya hanyalah upaya pembiasaan semata. Kalau orang dibiasakan jujur, maka dia akan sulit untuk melakukan kebohongan. Namun sebaliknya, manakala orang terbiasa berbohong, maka berlaku jujur menjadi sangat berat.

Dunia kerja yang nyata merupakan pembuktian sesungguhnya bagi perilaku-perilaku di masa mengenyam pendidikan. Kalau di bangku kelas terbiasa untuk berlaku tidak jujur, maka di dunia kerja akan lebih mudah lagi untuk berlaku lacur.

Apabila prestasi yang didapat menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat, maka pada dasarnya ijazah dan rapor yang ada hanyalah merupakan susunan angka-angka yang tidak bermakna. Prestasi palsu hanya akan melahirkan pribadi yang tanpa solusi dan manusia machiavelis yang akan melakukan berbagai upaya demi suatu tujuan.

Fakta di lapangan membuktikan, banyak orang yang secara akademis berprestasi, tetapi tidak dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan bagi lingkungannya. Namun sebaliknya, mereka yang biasa saja dalam prestasi akademik bisa menjadi orang yang memiliki kesuksesan luar biasa. Seolah tidak terdapat korelasi dan relevansi yang nyata antara ilmu yang dienyam di bangku pendidikan dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja.

Hal ini semakin diperparah dengan pola kolusi dan perkoncoan yang diterapkan dalam lingkungan kerja baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Sebaliknya, kemampuan yang dibangun dengan dasar rasa percaya diri dan upaya pribadi yang jujur akan sangat berpengaruh dalam dunia kerja nantinya. Setiap pribadi yang menggembleng diri dalam berbagai usaha keras yang bermartabat semenjak dari pendidikannya akan menjadi pribadi dengan etos kerja yang tangguh.

Pribadi yang mampu menghadirkan solusi, karena terbiasa untuk berpikir kritis dan bertindak sistematis selama pendidikannya. Orang yang percaya diri dan jujur adalah pribadi yang tidak cengeng, yang tidak akan merengek mengandalkan bantuan teman atau uluran orang-orang terdekatnya. Pribadi yang mampu tampil seperti ini sesungguhnya merupakan pribadi yang telah memiliki kecerdasan yang hakiki.

Konklusi

Nilai moral yang harus dijunjung segenap orang tua adalah mengajak anak untuk berprestasi dengan dasar kejujuran. Orang tua harusnya menekankan kepada setiap anak-anaknya agar menjaga kejujuran dalam setiap tingkah lakunya semenjak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolahnya.

Orang tua juga sebaiknya memahami bakat yang paling kuat dari sang anak. Jangan sampai orang tua memiliki harapan yang tidak sejalan dengan kemampuan sang anak.

Kebanggaan orang tua yang hakiki adalah ketika anak-anaknya mampu menapaki jenjang pendidikan yang relevan dengan kemampuan/bakatnya dan dilandasi dengan kejujuran, tidak sekedar prestasi semata. Dengan menapaki jenjang pendidikan yang benar, maka anak-anak kita akan semakin mampu menaklukkan tantangan di dunia nyata. Semoga.***

 

 

0
0
Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Bukan maksud hati ingin narsis atau melakukan pencitraan, bukan pula karena pelit. Kalau kurang duit mungkin memang iya. Maklum saya hanya seorang pegawai negeri sipil. Saya tidak bisa memenuhi hasrat membeli apa saja yang saya dan keluarga mau.

Saat saya pulang ke rumah setiap akhir pekan, saya selalu menyempatkan diri untuk mengajak keluarga makan di warung tegal alias warteg. Selain alasan penghematan, hal itu saya lakukan untuk mendidik keluarga saya agar suka membeli makanan di warung pribumi, belanja di warung kecil, ataupun membeli pakaian dan sepatu di pasar rakyat.

Kebiasaan itu tetap saya lakukan, meskipun sesekali saya terpaksa memenuhi permintaan anak-anak untuk membeli baju atau sepatu bermerek atau makan di restoran ternama. Itu pun mereka harus menyiapkan suatu alasan tertentu dan hanya jika saya mampu untuk memenuhinya.

Saya berharap anak-anak terbiasa memiliki sikap prihatin. Kelak ketika mereka telah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebiasaan itu nantinya juga akan bermanfaat pada saat mereka telah menjadi orang yang dianggap berhasil kelak. Mereka akan tetap memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat kecil.

Saya pun teringat saat saya berada di bangku kuliah. Ada salah satu dosen yang bergelar mentereng lulusan luar negeri. Namun, sang dosen tersebut tidak menunjukkan perbedaan sikap antara sebelum pergi dan sesudah pulang dari menimba ilmu di luar negeri. Sikapnya tetap sama, yaitu selalu bersahaja.

Sang dosen masih terlihat suka berbelanja di pasar tradisional atau menikmati makan di warung rakyat, meskipun hidupnya berkecukupan.

Teringat nasehat beliau, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajarlah ilmu pada negeri maju, tetapi janganlah membawa budaya mereka yang tidak sesuai dengan kepribadian kita.”

Saya pun pernah membaca sebuah artikel tentang beberapa negara tetangga yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi maju. Beberapa negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Mereka mampu menjadi negara maju karena warga negaranya mencintai budaya dan negaranya.

Salah satu contohnya adalah warga Korea Selatan. Mereka selalu membeli produk negaranya sendiri daripada membeli produk dari negara lain. Mereka rela membeli produk negaranya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. Mereka melakukannya dengan sadar karena peduli dan mencintai produk bangsanya sendiri.

Lalu bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Sebenarnya sering kita jumpai kalimat ‘Mari kita cintai produk dalam negeri’. Masyarakat pada umumnya dan teman-teman saya pun setuju dengan ungkapan itu. Mereka pun seakan ikut bangga jika ada keluaran produk terbaru dari dalam negeri, apalagi kalau produk itu memang berkualitas.

Namun, memiliki rasa bangga saja tidaklah cukup. Mencintai produk bangsa sendiri harus dibuktikan dengan membeli, memiliki, dan merawatnya. Lebih bagus lagi jika kita bersedia ikut memopulerkan produk tersebut.

Dengan kata lain, kebanggaan sejati semestinya dapat dimanifestasikan dalam sebuah perilaku. Jika hanya mengatakan bangga tetapi jam tangan, sepatu, dan baju yang dipakainya masih saja produk impor, maka kebanggaan dan rasa cintanya dapat kita pastikan palsu.

Salah satu alasan mengapa masyarakat kita belum 100% bangga dan cinta kepada produk dalam negeri adalah karena masyarakat masih cenderung mengedepankan rasionalitas (ekonomi).  Dalam masyarakat yang demikian, maka manfaat bagi dirinya sendirilah yang menjadi alasan utama mengapa mereka memutuskan membeli suatu produk. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali membeli produk impor mungkin dianggap lebih bergengsi dibandingkan membeli produk dalam negeri.

Sementara itu, penjelasan akan adanya manfaat lainnya seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, perkembangan ekonomi negara, dan sebangsanya hanya akan membuat mereka cuma manggut-manggut saja.

Mereka manggut-manggut pertanda paham dengan apa yang kita sampaikan, tetapi belum tentu penjelasan tadi mampu mempengaruhi perilaku mereka. Masalah lapangan kerja membesar dan perekonomian negara menjadi lebih maju, itu soal kesekian bagi mereka. Mereka tahu akan hal itu, tetapi bukan itu alasan utama yang menjadikan mereka membeli produk dalam negeri.

Sebagai masyarakat bekas jajahan (kolonialisasi), ada hal lain yang menarik di masyarakat yang patut kita renungkan. Kita ingin sekali menjadi bangsa yang hebat, tetapi di sisi lain kita selalu merasa inferior (rendah diri) dibanding negara lain, terutama kepada negara bekas penjajah kita dan negara lain yang setara.

Kita seringkali membandingkan apa yang sudah kita punya dengan apa yang dimiliki oleh negara lain. Kemudian, kita merasa ingin berkompetisi dan sebisa mungkin lebih hebat darinya. Seringkali kita dengar kalimat “Kita sudah tidak kalah dari negara A karena kita sudah mampu membuat barang B”. Dengan kebiasaan membandingkan, inferioritas kita justru menjadi abadi.

Jika rasa inferior selalu menggelayuti masyarakat kita, maka sampai kapanpun kita tidak pernah merasa bangga dengan produk bangsa sendiri. Kalaupun ada rasa bangga, sebenarnya itu hanyalah kebanggaan semu karena orientasinya masih dalam bingkai membandingkan, mengejar bangsa lain yang kita rasa sudah superior.

Selain itu, masyarakat kita telah terdidik dengan sangat mapan oleh logika pasar. Semakin mahal harga, semakin dianggap sebagai produk  bernilai tinggi. Apalagi jika produk itu diproduksi oleh negara kolonial yang kita anggap superior. Akibatnya masyarakat kita masih sering terjebak pada rasa gengsi.

Jadi, bagaimana agar kita benar-benar bisa bangga dengan produk dalam negeri? Jawabannya adalah hentikan kebiasaan membanding-bandingkan. Makan saja makanan yang ada di sekitar rumah kita, belilah pakaian yang dibuat oleh tetangga kita, dan pakailah sepatu yang diproduksi oleh sentra industri kita.

Lakukan itu dengan tanpa membandingkan. Nikmati saja seperti saya dan keluarga terbiasa menikmati lezatnya makanan di warung tegal sore ini.

 

 

0
0
error: