Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Bukan maksud hati ingin narsis atau melakukan pencitraan, bukan pula karena pelit. Kalau kurang duit mungkin memang iya. Maklum saya hanya seorang pegawai negeri sipil. Saya tidak bisa memenuhi hasrat membeli apa saja yang saya dan keluarga mau.

Saat saya pulang ke rumah setiap akhir pekan, saya selalu menyempatkan diri untuk mengajak keluarga makan di warung tegal alias warteg. Selain alasan penghematan, hal itu saya lakukan untuk mendidik keluarga saya agar suka membeli makanan di warung pribumi, belanja di warung kecil, ataupun membeli pakaian dan sepatu di pasar rakyat.

Kebiasaan itu tetap saya lakukan, meskipun sesekali saya terpaksa memenuhi permintaan anak-anak untuk membeli baju atau sepatu bermerek atau makan di restoran ternama. Itu pun mereka harus menyiapkan suatu alasan tertentu dan hanya jika saya mampu untuk memenuhinya.

Saya berharap anak-anak terbiasa memiliki sikap prihatin. Kelak ketika mereka telah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebiasaan itu nantinya juga akan bermanfaat pada saat mereka telah menjadi orang yang dianggap berhasil kelak. Mereka akan tetap memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat kecil.

Saya pun teringat saat saya berada di bangku kuliah. Ada salah satu dosen yang bergelar mentereng lulusan luar negeri. Namun, sang dosen tersebut tidak menunjukkan perbedaan sikap antara sebelum pergi dan sesudah pulang dari menimba ilmu di luar negeri. Sikapnya tetap sama, yaitu selalu bersahaja.

Sang dosen masih terlihat suka berbelanja di pasar tradisional atau menikmati makan di warung rakyat, meskipun hidupnya berkecukupan.

Teringat nasehat beliau, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajarlah ilmu pada negeri maju, tetapi janganlah membawa budaya mereka yang tidak sesuai dengan kepribadian kita.”

Saya pun pernah membaca sebuah artikel tentang beberapa negara tetangga yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi maju. Beberapa negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Mereka mampu menjadi negara maju karena warga negaranya mencintai budaya dan negaranya.

Salah satu contohnya adalah warga Korea Selatan. Mereka selalu membeli produk negaranya sendiri daripada membeli produk dari negara lain. Mereka rela membeli produk negaranya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. Mereka melakukannya dengan sadar karena peduli dan mencintai produk bangsanya sendiri.

Lalu bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Sebenarnya sering kita jumpai kalimat ‘Mari kita cintai produk dalam negeri’. Masyarakat pada umumnya dan teman-teman saya pun setuju dengan ungkapan itu. Mereka pun seakan ikut bangga jika ada keluaran produk terbaru dari dalam negeri, apalagi kalau produk itu memang berkualitas.

Namun, memiliki rasa bangga saja tidaklah cukup. Mencintai produk bangsa sendiri harus dibuktikan dengan membeli, memiliki, dan merawatnya. Lebih bagus lagi jika kita bersedia ikut memopulerkan produk tersebut.

Dengan kata lain, kebanggaan sejati semestinya dapat dimanifestasikan dalam sebuah perilaku. Jika hanya mengatakan bangga tetapi jam tangan, sepatu, dan baju yang dipakainya masih saja produk impor, maka kebanggaan dan rasa cintanya dapat kita pastikan palsu.

Salah satu alasan mengapa masyarakat kita belum 100% bangga dan cinta kepada produk dalam negeri adalah karena masyarakat masih cenderung mengedepankan rasionalitas (ekonomi).  Dalam masyarakat yang demikian, maka manfaat bagi dirinya sendirilah yang menjadi alasan utama mengapa mereka memutuskan membeli suatu produk. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali membeli produk impor mungkin dianggap lebih bergengsi dibandingkan membeli produk dalam negeri.

Sementara itu, penjelasan akan adanya manfaat lainnya seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, perkembangan ekonomi negara, dan sebangsanya hanya akan membuat mereka cuma manggut-manggut saja.

Mereka manggut-manggut pertanda paham dengan apa yang kita sampaikan, tetapi belum tentu penjelasan tadi mampu mempengaruhi perilaku mereka. Masalah lapangan kerja membesar dan perekonomian negara menjadi lebih maju, itu soal kesekian bagi mereka. Mereka tahu akan hal itu, tetapi bukan itu alasan utama yang menjadikan mereka membeli produk dalam negeri.

Sebagai masyarakat bekas jajahan (kolonialisasi), ada hal lain yang menarik di masyarakat yang patut kita renungkan. Kita ingin sekali menjadi bangsa yang hebat, tetapi di sisi lain kita selalu merasa inferior (rendah diri) dibanding negara lain, terutama kepada negara bekas penjajah kita dan negara lain yang setara.

Kita seringkali membandingkan apa yang sudah kita punya dengan apa yang dimiliki oleh negara lain. Kemudian, kita merasa ingin berkompetisi dan sebisa mungkin lebih hebat darinya. Seringkali kita dengar kalimat “Kita sudah tidak kalah dari negara A karena kita sudah mampu membuat barang B”. Dengan kebiasaan membandingkan, inferioritas kita justru menjadi abadi.

Jika rasa inferior selalu menggelayuti masyarakat kita, maka sampai kapanpun kita tidak pernah merasa bangga dengan produk bangsa sendiri. Kalaupun ada rasa bangga, sebenarnya itu hanyalah kebanggaan semu karena orientasinya masih dalam bingkai membandingkan, mengejar bangsa lain yang kita rasa sudah superior.

Selain itu, masyarakat kita telah terdidik dengan sangat mapan oleh logika pasar. Semakin mahal harga, semakin dianggap sebagai produk  bernilai tinggi. Apalagi jika produk itu diproduksi oleh negara kolonial yang kita anggap superior. Akibatnya masyarakat kita masih sering terjebak pada rasa gengsi.

Jadi, bagaimana agar kita benar-benar bisa bangga dengan produk dalam negeri? Jawabannya adalah hentikan kebiasaan membanding-bandingkan. Makan saja makanan yang ada di sekitar rumah kita, belilah pakaian yang dibuat oleh tetangga kita, dan pakailah sepatu yang diproduksi oleh sentra industri kita.

Lakukan itu dengan tanpa membandingkan. Nikmati saja seperti saya dan keluarga terbiasa menikmati lezatnya makanan di warung tegal sore ini.

 

 

Surat Cinta untuk Generasi Zaman Old dari Generasi Zaman Now

Surat Cinta untuk Generasi Zaman Old dari Generasi Zaman Now

Suatu pagi di hari Minggu, seorang pegawai senior di kantor mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp. Ia meminta saya mengerjakan sebuah tugas yang tidak sempat ia kerjakan karena harus berangkat umrah. Saya pertimbangkan mengerjakan tugas itu siang ini, meski hari Minggu.

Siang harinya, usai menyantap dua potong ayam di sebuah mall, saya mulai mengerjakannya. Namun, pikiran saya terganggu oleh sebuah tulisan yang beberapa hari ini selalu menggelitik nurani saya. Daripada saya tidak fokus mengerjakan tugas tersebut, akhirnya saya putuskan menulis artikel ini.

Disiplin, Kinerja, dan Etos Kerja

Saya adalah seorang PNS di salah satu instansi pemerintah. Bagi  seorang PNS kedisiplinan adalah hal yang sangat penting. PNS harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti memakai baju yang rapi dan sopan, serta, yang paling penting, datang ke kantor dan pulang dari kantor tepat waktu. PNS yang terlambat atau pulang sebelum waktunya akan mengalami pemotongan tunjangan kinerja.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kedisiplinan masuk kantor tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat kinerja seseorang? Faktanya, ada PNS yang terlambat, pulang lebih cepat, atau tidak hadir di kantor, tetapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikerjakannya dengan baik dan memuaskan. Namun, tunjangan kinerjanya dipotong.

Sebaliknya, ada PNS yang rajin berkantor setiap hari, tidak pernah datang terlambat, pulang tepat waktu, tetapi hasil pekerjaannya tidak memuaskan atau tidak selesai, malah pekerjaannya diselesaikan orang lain. Namun, tunjangan kinerjanya utuh. Adilkah itu?

Mungkin, kehadiran tepat waktu memang penting jika saya bekerja di instansi yang tugas pokoknya melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, pekerjaan saya tidak mengharuskan saya untuk selalu standby melayani masyarakat di jam yang telah ditentukan. Saya bisa mengerjakan tugas saya sambil tiduran di kamar, atau—seperti saat menulis artikel ini—saya mengerjakannya di sebuah mall.

Memang, tingkat kedisiplinan bisa menjadi salah satu faktor penilaian bagi seorang PNS, yaitu terkait komitmennya dengan waktu. Saya termasuk orang yang sangat disiplin dengan waktu; terutama jika saya mempunyai janji atau ada deadline atas suatu pekerjaan. Saya akan sangat gelisah jika harus menunggu acara atau jika suatu pertemuan tidak dimulai tepat waktu.

Lagi pula, saya tetap santai saja ketika datang terlambat. Bahkan, kadang saya memutuskan untuk bolos atau tidak masuk kerja. Dalam pandangan saya, jika tunjangan kinerja saya memang harus dipotong, ya silahkan saja dipotong. Saya tidak akan mempermasalahkannya.

Mungkin, banyak senior dan atasan mengeluh atas sikap saya tersebut. Mereka beranggapan PNS generasi zaman now sangat cuek dan tidak disiplin. Akan tetapi, apakah hal semacam ini hanya dilakukan oleh generasi zaman now? Apakah generasi zaman old tidak pernah melakukan hal semacam ini?

Saya juga pernah bolos dan saya mengakuinya. Jujur saja, saya tidak hadir karena malas. Saat itu saya katakan ke atasan saya, “Ya, tulis aja saya alpa, Pak. Tidak apa-apa.” Toh, di kantor pun saya tidak memiliki pekerjaan yang harus saya tuntaskan. Pimpinan juga tidak akan mencari saya. Lagi pula, jika memang saat itu saya dibutuhkan, saya siap hadir sesegera mungkin.

Zaman ini bukan seperti zaman old, ketika teknologi tidak begitu canggih. Di zaman now ini, saya bisa dihubungi kapan pun karena handphone saya selalu on 24 jam sehari. Anehnya, sikap saya tersebut dianggap tidak beretika oleh generasi zaman old. Etos kerja saya kemudian diragukan. Bahkan, saya dianggap tidak memiliki etos kerja. Generasi saya dianggap hanya asyik dengan gadget dan berselancar di dunia maya.

Menurut dongeng, generasi zaman old ketika seusia kami memiliki etos kerja sangat tinggi. Mereka sibuk bekerja dan belajar. Mereka tidak seperti generasi kami yang hanya duduk dan asyik dengan dunianya sendiri.

Sayangnya, generasi zaman old tidak menyadari bahwa lingkungan sudah berubah. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab instansi tempat saya bekerja bukan lagi seperti zaman old.

Dulunya, tugas dan tanggung jawab instansi saya begitu menggunung, tetapi sekarang sudah berkurang. Karenanya, waktu luang saya semakin banyak dan pola kerja kantor saya juga berubah.

Teknologi juga sudah berkembang dengan sangat pesat. Kini semuanya sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bahkan, kini hampir semua kegiatan dilakukan dengan teknologi. Hal ini tidak seperti zaman old yang semuanya pada waktu itu masih serba manual.

Parahnya, banyak generasi zaman old tidak mau belajar. Kemudian, kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka malah dilimpahkan ke generasi zaman now. Karena kini banyak aktivitas yang dikerjakan dengan teknologi, banyak generasi zaman old yang kesulitan untuk mengoperasikannya.

Akhirnya, generasi zaman now yang mengerjakannya hanya demi menuruti keinginan atasan. Padahal, pekerjaan ini bukan tanggung jawab mereka. Itulah kenyataan yang sering terjadi.

Lantas, layakkah generasi zaman old menilai generasi zaman now tidak mempunyai etos kerja? Jangan-jangan, semua ini terjadi karena generasi zaman old tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Karenanya, siapakah yang lebih punya etos kerja lebih tinggi? Lalu, siapakah yang bertanggung jawab dengan semua ini?

Loyalitas atau Integritas?

Selain etos kerja, generasi zaman old juga sering membanggakan loyalitas. Mereka mengaku telah berkarya di instansi tercinta mereka selama puluhan tahun. Hati dan pikiran saya mulai ‘terkulik’ ketika saya mendengar komentar: “Si ini ngajuin cuti besar, kan mau nyoba cari kerja di luar.”

Ini adalah sebuah komentar yang dikeluarkan oleh salah satu pemimpin generasi zaman old. Tidak cuma sekali saya mendengarnya, tapi beberapa kali!

Kesan saya, seolah-olah tindakan generasi zaman now untuk mencari alternatif pekerjaan lain itu sangat hina sekali. Mereka ini kemudian dianggap tidak loyal terhadap organisasinya.

Namun, apakah loyalitas itu cukup dibuktikan hanya dengan bertahan di sebuah instansi pemerintah sampai usia pensiun menjelang?

Arti loyalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ‘kepatuhan, kesetiaan’, sedangkan arti kesetiaan menurut KBBI adalah ‘keteguhan hati; ketaatan (dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya); kepatuhan’.

Dengan demikian, loyalitas terhadap organisasi adalah kepatuhan dalam mengikuti prinsip organisasi. Salah satu prinsip organisasi itu adalah integritas. Oleh karena itu, loyalitas terhadap organisasi juga mengandung makna penegakan integritas. Loyalitas tidak akan menjadi loyalitas jika tanpa integritas.

Karenanya, ingatan saya menerawang ke beberapa tahun lalu saat idealisme saya diuji dan sedikit demi sedikit mulai bergeser. Waktu itu, anggaran uang perjalanan dinas tim kami cair. Saya kemudian dipercaya sebagai ‘kasir’ tim yang bertugas untuk mengelola uang operasional sampai dengan membagikan hak masing-masing anggota tim.

Salah satu atasan saya kemudian bertanya, “Bendaharanya nggak dikasih?” Dengan cueknya saya bilang, “Nggak, Pak. Itu kan sudah tugas mereka. Lagian, kan udah ada tunjangan khusus bendahara.”

Atasan saya tersebut terhenyak. Ia mungkin terheran-heran mendengar jawaban saya yang begitu ketusnya. Saat itu, kebetulan saya masih tergolong pegawai baru. Idealisme saya sebagai PNS masih sangat tinggi.

Cerita ini kemudian berlanjut ketika tim saya melakukan penugasan audit. Tidak dapat dipungkiri, ada saatnya auditee berusaha memberi kami uang gratifikasi. Beruntung, saat itu ketua tim kami tidak mau menerima uang gratifikasi ini sehingga saya dengan senang hati tidak menerimanya.

Sayang, saat itu ada tim audit lain yang melakukan audit di tempat yang sama. Mereka menerima uang gratifikasi tersebut. Tim tersebut juga menerima titipan uang gratifikasi untuk tim saya. Uang itu sudah terlanjur mereka terima.

Dilema kemudian muncul, yaitu menjadi ‘tidak etis’ jika uang gratifikasi itu dikembalikan, sementara ada tim lain yang menerima. Akhirnya, walaupun hati nurani saya masih ragu, tim kami memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang akan kami sumbangkan ke sebuah panti asuhan.

Beruntunglah, setelah kejadian tersebut, saya tidak pernah lagi dipertemukan dengan kasus serupa. Memang, ada juga unit kerja lain yang lebih parah dalam menyikapi kejadian tersebut. Bahkan, mereka memberikan ‘upah’ kepada pihak yang berperan dalam memproses surat tugas dan mencairkan anggaran perjalanan dinas (SPD). Kelazimannya, upah semacam ini adalah untuk mempermulus seluruh proses. Padahal, menjalankan proses ini sudah menjadi tugas pokok mereka.

Meski demikian, harus diakui, tidak semua generasi zaman old melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Suatu ketika, saya memiliki kepala kantor yang tidak mau menerima honor dari kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan.

Karena nama beliau tercantum di surat tugas, mitra kerja kami memberikan uang honor narasumber kepadanya. Namun, ketika tim kami menyerahkan uang honor tersebut kepadanya, beliau berkata, “Tidak usah. Bagi saja buat tim. Saya kan tidak ngapa-ngapain.”

Detik itu juga saya mengakui bahwa beliau itulah yang akan menjadi panutan saya. Sebagai generasi zaman now, kini saya sangat memahami mana atasan yang memang bisa dijadikan panutan, mana atasan yang tidak. Mestinya, generasi zaman old dapat memahami mana bawahan yang mempunyai potensi dan mana yang tidak.

What Should We Do?

Dalam pandangan saya, ada baiknya generasi zaman old dan generasi zaman now duduk bersama. Mereka mesti menyisihkan waktu untuk mau saling bertukar pikiran dan menempatkan diri bahwa tidak ada senioritas dan batas-batas (gap) di antara kedua generasi.

Kami generasi zaman now akan berlapang dada menerima masukan yang baik dari generasi zaman old. Bagaimanapun, generasi zaman old memiliki pengalaman hidup lebih banyak. Karenanya, kami dapat belajar yang baik dari mereka. Apalagi, mereka seperti orang tua kami yang harus kami hormati dan hargai.

Kami berharap, generasi zaman old bersedia mendengar dan menghargai kami. Jangan lagi ada gap antara generasi zaman old dan generasi zaman now. Jadilah generasi zaman old yang berjiwa generasi zaman now.

Kita tidak akan dapat memberikan pelayanan ke masyarakat dengan baik jika selalu ada gap di antara kita. Marilah kita bersama-sama “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah”. Marilah kita saling belajar, satu sama yang lain. Marilah belajar bersama-sama untuk membangun negeri ini.

Jadilah generasi zaman old yang menjadi panutan bagi kami untuk menegakkan integritas di negeri ini!

 

 

Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Masyarakat menganggap korupsi sebagai praktik kotor yang disebabkan oleh kemerosotan moral. Benarkah selalu demikian? Apakah dengan begitu, maka korupsi dapat dengan mudah ditanggulangi dengan meningkatkan mutu moralitas?

Padahal, beberapa penelitian mengungkap bahwa korupsi yang sulit dicegah dan diberantas justru memiliki makna positif di situasi atau konteks budaya tertentu.  Hal ini bukan berarti bahwa korupsi tidak memiliki dampak material yang nyata, melainkan menggarisbawahi bahwa pengonstruksian ‘korupsi’ perlu dicermati dengan mengkritisi suara pihak yang dominan dalam pendefinisian korupsi dan bagaimana anti korupsi kemudian diartikulasikan.

Tulisan ini perlu dibaca dengan hati yang lapang dan tidak dengan tergesa-gesa, karena sebuah pendekatan alternatif sering kali hadir menantang alam rasionalitas kita yang telah mapan. Tujuannya adalah untuk memahami sifat cair dan kontekstual dari istilah korupsi itu sendiri.

—-

 Prolog

Sudah lebih dari dua dekade Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sudah begitu muak dengan perilaku-perilaku yang sering diberi label “korupsi”.

Lalu, sudahkah korupsi di Indonesia berhasil diberantas? Bagaimana dengan gerakan anti korupsi global? Bukankah Transparansi Internasional dan Bank Dunia telah lebih dahulu menancapkan tiangnya lewat program-program anti korupsi?

Faktanya, saat ini mata kita kembali dibuat terbelalak dengan terkuaknya skandal Paradise Papers – yang mengingatkan pada skandal sebelumnya yakni Panama Papers. Tak kurang dari 300 pakar ekonomi terkemuka dari seluruh dunia kini menyerukan agar tax havens dilarang keberadaannya karena melanggar semangat anti korupsi dan pemerataan kesejahteraan.

Adakah yang luput dari gerakan anti korupsi global dan khususnya di Indonesia?

Barangkali benar adanya jika ada yang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait korupsi mengalami peningkatan. Masyarakat umum kini dengan lantang menyebut kata korupsi ketika ada perilaku orang lain, khususnya pejabat publik, yang dilihat tak sewajarnya. Misalnya, skandal e-KTP telah menyedot perhatian begitu banyak orang dan semakin menegaskan bahwa ‘korupsi’ tak diterima di negeri ini.

Tak hanya besan seorang presiden, beberapa anggota dewan, menteri, gubernur, dan sederet pejabat tinggi lainnya menjadi bulan-bulanan ‘korupsi’.

Pegawai level bawah pun menjadi sasaran tuduhan korupsi oleh masyarakat dan sasaran pemidanaan oleh aparat. Istilah ‘uang lelah’ dan ‘tanda terima kasih’, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas orang Indonesia, kini menjadi kosakata terlarang di banyak situasi.

Anti-Korupsi sebagai Alat Kontrol

Meminjam pemikiran filsuf asal Prancis, Michel Foucault, sebuah jargon besar memiliki efek mendisiplinkan, yaitu meregulasi alam pikir manusia, lewat diseminasi teks maupun praktik sosial yang begitu masif sehingga tanpa disadari manusia tersebut meregulasi perilakunya mengikuti jargon besar tersebut. Demikian pula dengan anti korupsi.

Menurut peneliti dari Oxford, anti korupsi telah menjadi industri yang begitu memikat bernilai 5 miliar dolar Amerika di tahun 2009. Seminar-seminar dan workshop terkait anti korupsi dan tata kelola diselenggarakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Pada tataran organisasi, publik maupun swasta, telah hadir pula bermacam instrumen anti korupsi dalam bentuk kurikulum pendidikan, berbagai modul, buku saku, hingga permainan anak-anak.

Sebagai jargon yang mendisiplinkan masyarakat luas, anti korupsi memiliki efek menormalisasi ide-ide tentang apa yang dimaksud dengan korupsi dan membuatnya seakan muncul secara alami, tidak perlu dipertentangkan, dan terlindungi dari kritik. Korupsi jamak dikonstruksikan sebagai ‘kanker’, ‘AIDS’, maupun ‘iblis’ yang merusak moral masyarakat dan mencuri kesejahteraan si miskin.

Sementara bagi David Kennedy, Profesor Hukum dari Harvard, anti korupsi lebih tepat dilihat sebagai alat untuk meregulasi mereka yang bermain di luar kesepakatan para pihak yang berkuasa.

Anti korupsi juga tanpa disadari menampilkan citra buruk tentang sistem ekonomi dan politik lokal, yang kemudian banyak dipandang sebagai bagian dari upaya melanggengkan ketimpangan kekuatan antara negara yang lebih ‘kotor’ dan negara yang lebih ‘bersih’.

Kennedy juga mengkritisi praktik anti korupsi yang memandang korupsi sebagai permasalahan akut moral yang menjangkiti seluruh sektor dan lapisan di masyarakat. Praktik anti korupsi seakan menafikan kondisi masyarakat pascakolonial, seperti Indonesia, yang tak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, proses perubahan sistem politik, ekonomi, dan dinamika sosial budayanya.

Pendapat Kennedy ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk bangsa ini. Seorang Kartini sudah mengungkap hal serupa tatkala ia menuliskan bagaimana korupsi yang ada pada zamannya adalah kombinasi dari tekanan ekonomi, sistem pemerintahan yang masih jauh dari ideal, dan ekspektasi sosial masyarakat.

Tantangan yang sama masih dihadapi oleh bangsa ini di masa sekarang. Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, penurunan kemiskinan melambat sementara ketimpangan ekonomi semakin lebar. Di sisi lain, pengelolaan sektor publik masih memiliki banyak pekerjaan rumah substantif yang tidak secara mudah dapat dikaitkan dengan moralitas individu.

Ironisnya, anti korupsi justru semakin masif dilancarkan, tanpa sikap kritis, sebagai gerakan yang menyasar nilai-nilai bermasyarakat dan sistem pengelolaan negara yang dianggap ‘primitif’ atau mengalami ‘distorsi’.

Misalnya saja, dalam kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, semangat anti korupsi justru berujung pada kriminalisasi perilaku-perilaku yang tak cukup syarat untuk digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Kelemahan Pemaknaan Anti Korupsi yang Dominan Saat Ini

Logika di dalam gerakan anti korupsi global yang diusung para aktivis pemberantasan korupsi dunia banyak yang berpegang pada pendekatan rasionalis ekonomi yang meyakini bahwa korupsi dimotivasi oleh pertimbangan untung rugi yang dapat digambarkan lewat hubungan sebab akibat yang linear.

Oleh karenanya, pendekatan rasionalis menyarankan formula generik bahwa keberadaan demokrasi, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik dalam menekan korupsi.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh sosiolog Anthony Giddens, tiga dekade silam, perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya serta elemen-elemen yang memengaruhi korupsi ternyata bersifat saling memengaruhi (mutually constitutive).

Sayangnya, lewat tragedi Enron, skandal suap Unaoil, dan yang terbaru, ‘Paradise Papers’, mata dunia seperti dibuka bahwa negara-negara yang dikatakan memiliki pencapaian demokrasi yang lebih matang, budaya, etos kerja, dan tata kelola terbaik pun tak kebal dari perilaku korup.

Skandal-skandal tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya persepsi tentang korupsi di sebuah negara maju, yang diukur dari indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, tidak berarti praktik tersebut tidak jamak terjadi sana.

Itulah sebabnya ekonom Jeffrey Sachs menyerukan sindiran, jika dunia ingin terbebas dari korupsi, maka mulailah dari Inggris dan Amerika Serikat, bukan malah di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka juga memiliki ‘budaya korupsi’ dengan membiarkan korupsi terjadi secara terang-terangan.

Selain itu, pendekatan rasionalis juga telah gagal dalam memahami korupsi sebagai sebuah konstruksi sosial. Sosiolog Mark Granovetter menyatakan bahwa apa yang dinamakan korupsi dan bukan korupsi bergantung pada posisi dan kepentingan individu terkait.

Sebagaimana ditulis oleh  Tara Polzer (2001), gerakan anti korupsi global yang digawangi oleh badan internasional seperti Bank Dunia dan Transparansi Internasional tidaklah terlepas dari kepentingan para pemimpin di dalam badan tersebut dengan kondisi perpolitikan dunia di akhir era 1990-an.

Kala itu, Bank Dunia menghadapi tekanan dari para donor yang berimbas pada perubahan strategi untuk masuk ke ranah korupsi, di mana pada awalnya dianggap sebagai ranah politik domestik yang merupakan ranah terlarang untuk disentuh lembaga keuangan internasional tersebut.

Karenanya, gerakan anti korupsi global sering menghadapi kesulitan karena terlalu didominasi oleh ide-ide dari kalangan elite anti korupsi badan internasional ini, yang cenderung meminggirkan suara mereka yang paling terkena dampak dari gerakan anti korupsi.

Perlunya Pendekatan Alternatif dalam Studi Korupsi

Menyadari kelemahan-kelemahan di atas, karenanya, telah banyak bermunculan pendekatan alternatif yang bertujuan menyelami bagaimana korupsi dimaknai oleh masyarakat.

Sebagai contoh, studi etnografis di Rusia yang dilakukan oleh Ledeneva (2001) mengupas bagaimana praktik Blat yang dikategorikan sebagai nepotisme oleh gerakan anti korupsi global ternyata dipandang sebagai hubungan sosial biasa.

Bahkan, praktik ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat lokal, tanpa mengindikasikan adanya nuansa kemerosotan moral di dalamnya. Lebih jauh lagi, praktik Blat sebagai sebuah peraturan tidak tertulis ternyata memiliki mekanismenya sendiri dalam menutupi kurang efektifnya peraturan-peraturan formal tertulis.

Koechlin (2013), lewat studi korupsi di Tanzania, mengungkap bahwa program anti korupsi sebagai sebuah konsep politis telah melahirkan beragam peraturan perundangan yang dapat mengemansipasi masyarakat lemah. Namun, di saat yang sama program anti korupsi ini juga merepresi atau memarginalkan kelompok masyarakat tersebut.

Kenapa demikian? Karena lewat praktik-praktik yang lazim disebut korupsi itu komunitas marginal Tanzania justru mendapatkan akses ke layanan publik dan menikmati redistribusi pendapatan. Hal ini mirip dengan keberadaan ‘uang lelah’ dan ‘uang rokok’ di Indonesia.

Riset penulis juga mengungkap hal senada, yaitu bahwa gerakan anti korupsi global cenderung mengabaikan pemaknaan alternatif, yaitu budaya,  yang begitu kuat mengakar ke dalam identitas individu terkait.

Hal ini terlihat dari penggunaan istilah ‘tanda terimakasih’ yang dianggap sebagai perwujudan nilai balas budi maupun istilah ‘infaq’ sebagai salah satu cara memenuhi tanggung jawab sosial malah dianggap korupsi.

Epilog

Setidaknya, ada dua hal yang patut menjadi perhatian dari perbandingan kedua pendekatan di atas. Pertama, fenomena korupsi dan gerakan anti korupsi perlu dipahami secara kontekstual.

Di berbagai studi yang melihat konteks masyarakat pascakolonial, korupsi pada tataran birokrasi sering dipandang sebagai growing pains, sebuah nyeri bertumbuh yang akan hilang seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pemerataan kesejahteraan. Bukan penyakit moral yang menggerogoti mental individu dari bangsa tertentu.

Oleh karena itu, pembingkaian korupsi sebagai sebuah persoalan moral dan kegagalan sistem pemerintahan secara total adalah sesuatu yang patut dipertanyakan, apalagi jika berdampak pada atau dihubungkan dengan delegitimasi identitas bangsa dan stigmatisasi negara.

Di saat yang sama, beberapa penganut pendekatan rasionalis sendiri juga kini mulai mempertanyakan anggapan bahwa ‘korupsi’ selalu buruk untuk pertumbuhan. Mereka menemukan, beberapa negara yang belum memiliki tata kelola yang ideal justru bertumbuh karena “korupsi”. Malah, di beberapa negara Asia Pasifik, ‘korupsi’ justru baik untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

Dalam pandangan saya, temuan-temuan tersebut mestinya tidak perlu dilihat sebagai sebuah pembelaan atas praktik korupsi, melainkan sebagai refleksi kita bahwa setiap perekonomian negara memiliki mekanisme bertumbuh yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, korupsi yang sering dipandang sebagai rintangan pertumbuhan mestinya  dilihat lewat perumusan masalah dan penjabaran solusi yang lebih peka terhadap konteks lokal.

Kedua, istilah korupsi itu sendiri memiliki pemaknaan subjektif yang bisa jadi bertentangan dengan definisi formal (official definition). Karenanya, ia menuntut dibukanya ruang pemaknaan alternatif.

Itulah sebabnya, saya menyarankan istilah ‘uang transpor’, ‘rezeki’, hingga ‘infaq’ perlu dimaknai dari sudut pandang individu agar solusi yang beresonansi dapat dicapai. Sayangnya, penggiat anti korupsi global sering sekali meminggirkan pemaknaan yang berbeda ini atas nama meluruskan persepsi yang keliru di masyarakat, yang pada akhirnya justru mencederai pencapaian pesan anti korupsi itu sendiri.

Salah satu strategi yang saya tawarkan di sini adalah dengan mengakui eksistensi pemaknaan tersebut kemudian memikirkan bagaimana mengelolanya secara strategis, bukan justru sebaliknya, yaitu mengabaikannya.

Perlu dingat, upaya kontekstualisasi anti korupsi ini bukanlah upaya pembelaan atas korupsi, tetapi justru merupakan upaya untuk meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dan efektivitas dari gerakan anti korupsi itu sendiri.

Tujuannya adalah agar gerakan anti korupsi global tidak malah menciptakan masalah-masalah sosial baru dengan mengabaikan identitas masyarakat lokal. Hal ini demi memperjuangkan ide-ide abstrak yang berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, seperti adanya rasa saling ketergantungan.

Strategi yang saya tawarkan ini boleh jadi dipandang sebagai pendekatan yang radikal atau bahkan aneh dalam merumuskan kembali gerakan anti korupsi global. Meski demikian, sebuah keanehan tidaklah perlu ditakuti, asalkan memiliki landasan berpikir yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dalam konteks Indonesia, saya menyarankan sudah saatnya para pegiat, pemerhati, ataupun aktivis anti korupsi duduk bersama kembali merumuskan permasalahan bangsa ini dengan mencermati pemaknaan yang beragam dan meningkatkan pemahaman mereka atas konteks lokal dan historis Indonesia yang spesifik dan tidak asal menyalin strategi anti korupsi global.

Dengan demikian, slogan anti korupsi dapat lebih menyentuh langsung masyarakatnya dan mempunyai dampak nyata pada perilaku sehari-hari mereka, bukan lagi sekedar kepalsuan atas sebuah jargon “berani jujur, hebat!”.

***

*) Versi lain dari artikel ini telah dipublikasikan di The Conversation.

 

 

Refleksi Satu Tahun Birokrat Menulis:  Menyikapi Perilaku Korup, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan Birokrasi, serta ‘Kelabilan’ Kualitas Layanan Publik

Refleksi Satu Tahun Birokrat Menulis: Menyikapi Perilaku Korup, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan Birokrasi, serta ‘Kelabilan’ Kualitas Layanan Publik

Oleh:  Tim Editor

————————

Prolog

Pada tahun 2017, rezim Jokowi memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Bisa dibilang, inilah pemerintahan murni sipil pertama yang dipilih melalui proses demokrasi Indonesia. Sebab, rakyat memilihnya secara langsung.

Kemudian, berbeda dengan SBY, Jokowi tidak memiliki latar belakang militer. Ia berlatar belakang tukang kayu dan pengusaha mebel. Karenanya, keberhasilannya memimpin Indonesia akan menjadi batu loncatan (milestone) apakah kepemimpinan murni sipil ini akan berlangsung terus (sustainable) atau rakyat akan merindukan kembali kepemimpinan militer di Pemilu 2019.

Sayangnya, di tengah keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur fisik, kita masih memiliki banyak kekecewaan atas kinerjanya. Yang paling mengemuka adalah ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin birokrasi mengatasi kriminal jalanan yang begitu masifnya di Indonesia.

Tindakan kriminal ini dilakukan tidak saja oleh aparat yang berseragam, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Sebagai contoh, dalam skala Jakarta, birokrasi sepertinya ‘impoten’ dalam mengatasi kriminal terorganisasi (organised crimes), yaitu para preman yang mengendalikan trotoar yang digunakan untuk berjualan secara liar di Tanah Abang.

Kemudian, dalam skala nasional, kita bisa melihat para preman ternyata masih mendominasi pemerasan terhadap sopir truk di lintas darat Sumatera. Aparat kepolisian pun ikut-ikutan memeras para sopir tersebut. Terdapat dugaan, para preman juga berbagi hasil dengan para aparat kepolisian. Padahal, kepala kepolisian kita kini adalah seorang jenderal yang dikenal intelek dan sangat mendorong birokrasi yang bersih di kepolisian.

Tindakan kriminal yang endemik itu sepertinya memiliki imunitas walaupun Jokowi telah membentuk tim sapu bersih pungutan liar. Artinya, harapan menciptakan birokrasi yang bersih dan berdaya masihlah sekedar jargon. Birokrasi belum terlepas dari tindakan kriminal dan tidak berdaya mengatasi tindakan kriminal itu sendiri.

Menjadi pertanyaan penting, memasuki satu abad Indonesia merdeka pada tahun 2045 nanti, apakah bangsa kita mampu melepaskan diri dari cap sebagai bangsa primitif? Setelah tiga per empat abad Indonesia merdeka, ternyata kita masih dikenal sebagai bangsa primitif oleh bangsa di negara maju.

Sebagai contoh, jika kita bandingkan dengan negara maju, kita masih sangat tertinggal jauh dari segi pelayanan publik. Pelayanan publik kita masih berbelit dan tidak jelas. Kemudian, masih banyak pelayanan publik yang meminta rakyat untuk datang langsung secara fisik. Kalaupun ada yang sudah online, ternyata pelayanan itu masih juga memiliki tambahan proses birokrasi yang rumit.

Lihatlah contoh pelayanan Imigrasi. Walaupun sudah online, tetap saja kita mesti mengikuti antrian untuk difoto dan diwawancarai. Belum lagi pelayanan eKTP. Setelah skandal korupsi yang melibatkan begitu banyaknya politisi itu, Jokowi sepertinya tidak berdaya bagaimana menuntaskan persoalan eKTP ini.

Saat ini, begitu banyak rakyat yang tidak memiliki eKTP. Mereka sekarang mengandalkan surat keterangan, yang di jaman Orde Baru dikenal sebagai resi. Artinya, dalam urusan identitas kependudukan ini kita sedang mengalami kemunduran total.

Sementara itu, profesional birokrasi pun semakin dimarginalisasi. Di tengah euforia demokrasi, ‘profesi’ politisi  di Indonesia kini begitu mendominasi. Sayangnya, tanpa kompetensi yang cukup, mereka sering mengintervensi proses birokrasi dan merendahkan peran birokrat.

Jika saja kita mau memberdayakan kembali profesional birokrasi dan menempatkan mereka sejajar dengan posisi politisi, kemungkinan Indonesia akan semakin baik dan dapat menuju masyarakat modern. Pemberdayaan profesional birokrasi dapat dimulai dengan membiasakan mereka menulis.

Kebiasaan menulis ini akan semakin mencerdaskan para birokrat. Kemudian, mereka tidak mudah besar kepala dengan ide-idenya. Sebab, setiap pemikirannya akan diuji oleh publik dari tulisannya yang dipublikasi secara terbuka. Dengan demikian, implementasi ide-idenya itu telah melalui proses ‘validasi’ yang matang.

Itulah sebabnya, kami membentuk Pergerakan Birokrat Menulis ini. Tidak terasa Pergerakan ini telah berusia satu tahun. Untuk sebuah pergerakan yang bercita-cita memberi andil bagi terwujudnya perubahan birokrasi menjadi lebih humanis dan bernilai bagi publik, setahun merupakan usia yang masih sangat muda.

Meskipun demikian, Pergerakan Birokrat Menulis yang beranggotakan para profesional dan pemerhati birokrasi ini telah berhasil menggandeng paling tidak 41 penulis serta mampu menghasilkan minimal 137 karya tulisan, atau rata-rata 11 – 12 tulisan per bulannya.

Data tersebut tentu sangat menggembirakan. Ini menunjukkan pada dasarnya ada keinginan dan potensi menulis para birokrat. Menariknya lagi, tulisan tersebut banyak lahir setelah terinspirasi dari debat di sebuah grup WhatsApp Pergerakan Birokrat Menulis.

Memasuki tahun 2018, kami, Tim Editor, mencoba menyajikan sebuah refleksi atas satu tahun pergerakan ini. Anggaplah tulisan ini sebagai sebuah akuntabilitas kami terhadap publik pembaca.

Kami berharap, artikel ini dapat menjadi bahan renungan dan dasar pijakan atas perjuangan Pergerakan Birokrat Menulis pada masa-masa berikutnya, terutama untuk tulisan yang akan dipublikasi di tahun 2018.

Rekapitulasi Tulisan

Pergerakan Birokrat Menulis memiliki visi “mencetak birokrat cerdas, kritis, dan menginspirasi melalui tulisan demi perbaikan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, berdaya, melayani, dan akuntabel”.

Berangkat dari visi tersebut, pada awalnya kami membagi tulisan dalam 5 kategori, yaitu Birokrasi Bersih, Birokrasi Efisien-Efektif, Birokrasi Melayani, Birokrasi Akuntabel, dan Birokrasi Berdaya. Terkecuali Birokrasi Berdaya, sedikit banyak, sebenarnya kategori penulisan itu diinspirasi oleh ide gerakan Reformasi Birokrasi yang digawangi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seiring berjalannya waktu, kategori tulisan pun kami kembangkan menjadi 12 kategori, yaitu dengan menambah kategori Refleksi Birokrasi, Politik, Pengalaman/Perjalanan, Literasi, Motivasi, Sosok, dan Sastra. Penambahan kategori ini lebih disebabkan adanya pertimbangan bahwa terdapat beberapa penulis yang memang memiliki ketertarikan dalam kategori tersebut.

Sebenarnya, tidak mudah mengelompokkan tulisan yang masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Sebab, tidak semua tulisan dapat dikelompokkan dalam satu kategori. Beberapa tulisan mempunyai kaitan dengan lebih dari satu kategori. Karenanya, pengelompokan tulisan ke dalam berbagai kategori itu kami lakukan lebih berdasarkan fokus utama tulisan. Artinya, pengkategorian ini mesti dilihat secara longgar.

Dari 12 kategori itu, di tahun 2017 tulisan yang dipublikasi paling banyak pada kategori Birokrasi Efisien-Efektif, yaitu sebanyak 31 tulisan. Secara rinci, jumlah tulisan yang terpublikasi menurut kategorisasi penulisan adalah sebagai berikut:

No.Kategori Jumlah
1.Birokrasi Efisien-Efektif31
2.Refleksi Birokrasi24
3.Birokrasi Bersih15
4.Motivasi14
5.Birokrasi Berdaya13
6.Literasi8
7.Perjalanan/Pengalaman8
8.Birokrasi Melayani6
9.Politik6
10.Birokrasi Akuntabel4
11.Sosok4
12.Sastra4

Selanjutnya, kami akan mengulas beberapa tulisan yang terpublikasi terkait dengan berbagai kategori tersebut.

Birokrasi Efisien-Efektif

Tidaklah mengejutkan jika tulisan yang mendominasi masih terkait birokrasi efisien-efektif  mengingat isu efisiensi dan efektivitas dalam organisasi publik di Indonesia, sebagaimana juga di negara berkembang lainnya, masih menjadi isu utama. Kita masih memiliki tantangan besar atas birokrasi yang buruk, yaitu tidak efisien dan tidak efektif.

Sebanyak 31 tulisan pada kategori ini membahas berbagai persoalan sistem manajemen (management systems) birokrasi dengan cakupan spektrum yang luas. Beberapa tulisan yang membahas ketidakefisienan bisa kita temukan pada “post-Soeharto: praktik delusi matematika efisiensi sektor publik” (Marudut Napitupulu), “inefisiensi adalah korupsi legal” (Moch. Soedarno), dan “konsekuensi ketidakefisienan ritual pelantikan pejabat fungsional” (Aniska Utama).

Tulisan lainnya mempertanyakan ketidakefektifan yang terjadi dalam mengelola pemerintahan, seperti “mempertanyakan peran auditor internal dalam mengelola risiko korupsi di lingkungan pemerintah daerah” (Setya Nugraha), “refleksi kekalahan KPK: bertindaklah cepat senyap dan tepat” (Atas Yudha Kandita), serta “kegagalan pembangunan Indonesia yang berbasis rasionalitas daripada altruistik” (Darnoto).

Tidak sedikit penulis yang berusaha memberikan masukan perbaikan agar para pemimpin birokrasi sektor publik dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti tulisan “terobosan dalam upaya fleksibilitas pengadaan BLUD bidang kesehatan” (Atas Yudha Kandita), “integrasi sistem: solusi atas ketidakhematan berbagai pelaporan keuangan pemerintah daerah” (Massaputro Delly), dan “berbagi target kinerja dan insentif dalam mencapai target penerimaan pajak” (Khusnaini), serta “memerankan kembali auditor sektor publik dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan menemukan kembali (reinventing) audit kinerja” (Iwan Novarian Sutawijaya).

Tema senada juga dijumpai pada tulisan “mengintegrasikan sistem perpajakan, sistem sosial, dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia” (Rudy M. Harahap) yang juga dipublikasi di detik.com dan “lelang cepat sebagai inovasi pengadaan” (Mudjisantosa).

Kemudian, “bagaimana idealnya kepemimpinan Jokowi mengubah budaya organisasi sektor publik Indonesia” (Ardeno Kurniawan), “gerakan efisiensi, disiplin nilai, dan budaya organisasi kementerian keuangan” (Lucky Akbar), “menjalankan pemerintahan, di mana pengungkitnya?” (Sri Budi Santoso), serta “konvergensi dan reformasi public procurement laws di negara-negara Uni Eropa” (Murwantoro Soecipto).

Untuk memperkaya tulisan bertemakan birokrasi efisien-efektif ini, kami melihat pembahasan dan penelaahan secara mendalam dan lebih spesifik perlu dilakukan. Misalnya, kita belum mengetahui sejauh mana sebenarnya efektivitas program pengentasan kemiskinan dan manfaatnya bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi.

Ide-ide terkait tema ini dapat juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menurut kami perlu ditulis sebagai sarana untuk melihat capaian pemerintahan Jokowi dalam memenuhi janji pelayanan publiknya.

Refleksi Birokrasi

Beberapa tulisan di kategori ini banyak mengajak pembaca untuk melakukan perenungan kembali atas permasalahan dalam birokrasi, seperti  “menggugat mitos opini WTP audit BPK” (Mutia Rizal) yang juga dipublikasi di KataData dan “menggugat kembali hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan” (Beny Amran), serta “bergeming, flegmatis, dan mangkus dalam birokrasi kita” (Hananto Widhiatmoko).

Kemudian,  “orang baik kenapa koq korupsi, sebuah proposisi tujuh faktor penyebabnya” (Haryono Umar), “antara cinta dan karir: Refleksi Film La La Land” (Rudy M. Harahap), “pembangunan untuk siapa: Pelajaran dari kisah perjuangan petani Kendeng” (Ryan Agatha), “APIP dalam pusaran kriminalisasi” (Eko Hery Winarno), dan “proyek perubahan, quo vadis?” (Eko Hery Winarno).

Terdapat beberapa tulisan reflektif terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) dan perbaikan institusi KPK serta kelembagaan pemberantasan korupsi, seperti “obat mujarab OTT KPK: Mengembalikan nilai-nilai dan keteladanan pendiri bangsa” (Mariman Darto) dan  “kontemplasi peran KPK: Future OTT vs visi KPK” (Syaiful Hifni).

Juga, “adaptasi kompetensi dan profesionalisme KPK sebagai antisipasi keniscayaan perubahan lingkungan” (Syaiful Hifni) dan “maraknya operasi tangkap tangan KPK, sebuah indikasi kesemuan beragama masyarakat Indonesia” (Moch. Soedarno).

Tulisan dalam kategori ini juga memuat ‘gugatan’ atas kemapanan birokrasi yang sangat Weberian dan melestarikan kultur paternalistik, yang keduanya telah mengakar kuat selama ratusan tahun di Indonesia.

Tulisan-tulisan seperti ini telah dinikmati pembaca lewat karya-karya Mutia Rizal, yang berjudul “birokrasi ala La La Land”,  “instrumen itu bernama fingerprint”, “menetralisasi rasionalitas birokrasi” dan “wasiat atasan kepada anak buah menghadapi budaya birokrasi kita yang sungguh hebat”.

Birokrasi Bersih

Beberapa tulisan bertemakan Birokrasi Bersih mengupas berbagai persoalan integritas dan kejadian korupsi di negeri ini, yaitu “bisakah kita berintegritas” (Jalu Wredo), “parodi THR penutup Ramadhan” (Moch. Soedarno), “fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa, dahulu dan kini” (Moch. Soedarno), dan “tercelanya perilaku suap” (Moch. Soedarno).

Juga tulisan “the e-KTP scandal: have we learned anything about corruption?” (Kanti Pertiwi) yang juga dipublikasi di blog Indonesia at Melbourne, “maraknya operasi tangkap tangan KPK, memperdebatkan kembali makna integritas dan etika” (Mutia Rizal), “merdeka itu adalah ketika tidak ada korupsi lagi” (Joko Pitono), serta “Dilematika whistleblower birokrat, pahlawan atau pengkhianat” (Ilham Nurhidayat).

Tulisan lain yang mencoba menawarkan perspektif berbeda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah “rahasia lonjakan peringkat indeks persepsi korupsi Grenada, dapatkah kita belajar darinya” (Betrika Oktaresa) dan “peran profesi audit dan akuntansi dalam mendeteksi kecurangan manajemen laba” (Haryono Umar).

Selain itu, terdapat tulisan “penegakan hukum yang korup dan kompleksitas sistem pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, gagasan sederhana penanganannya” (Rudy M. Harahap), “tone of the top, atmosfer etis dari pimpinan instansi” (Evan Evianto), “mencegah korupsi dengan transparansi” (Darnoto), dan “whistleblower dari dimensi etika dan budaya organisasi” (Ardeno Kurniawan).

Tulisan yang berusaha mengajak para birokrat menjadi semakin bersih ini masih sangat dibutuhkan. Sebab, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi, kita membutuhkan birokrat yang bersih, yang tentunya berintegritas.

Motivasi

Tulisan yang dapat memotivasi profesional birokrasi ternyata cukup banyak. Beberapa artikel yang mencoba mengisi tema ini adalah seperti yang ditulis oleh Adrinal Tanjung (menulis adalah menyembuhkan diri sendiri, perhatikan kata-katamu, saat memetik telah tiba, serta refleksi tahun 2017, anything is possible) dan Herman Suryatman (gambaru dan teu honcewang).

Demikian juga tulisan oleh Andi P. Rukka (diklat itu bernama puasa), Atas Yudha Kandita (taubatan nasuha para birokrat akan bermakna kemenangan), dan Muhammad Kasman (menjadi profesional birokrasi yang proaktif).

Tulisan bertema motivasi tersebut sangat menggugah para profesional birokrasi untuk terus menulis dan kritis terhadap lingkungannya. Tulisan motivasi mampu menjadi oase yang memberikan kesejukan di tengah lelah dan terik birokrasi yang terkadang membuat kita pesimis.

Bagi birokrat, tulisan motivasi dapat membakar kembali semangat mereka untuk tetap menancapkan keinginan dan harapan agar dapat terus bergerak dan membuat perubahan untuk negeri ini.

Ke depan, tulisan-tulisan bertema motivasi ini perlu diperbanyak, terlebih lagi terkait bagaimana menjaga semangat juang birokrat agar tidak padam ditelan kelelahan melihat kondisi yang ada.

Birokrasi Berdaya

Kategori yang satu ini berusaha menampung gagasan cerdas untuk memberdayakan para profesional birokrasi melawan dominasi politisi, seperti “menempatkan kembali birokrasi profesional sebagai penyeimbang politisi” (Rudy M. Harahap) yang juga dipublikasi di detik.com, “bebaskan birokrasi dari politisi” (Andi P. Rukka), dan “ketunanetraan politik warga, sumber permasalahan bangsa” (Andi P. Rukka).

Beberapa tulisan mempersoalkan ketidakberdayaan para profesional birokrasi menghadapi “kriminalisasi” atas birokrasi itu sendiri, khususnya pada kriminalisasi pengadaan barang dan jasa yang mendera mereka. Beberapa tulisan tersebut ditulis oleh Aisyah Mun’im (surat terbuka untuk jaksa dan hakim yang menjeruji kawan kami Palupi), Atas Yudha Kandita (menolak kriminalisasi PBJ), dan Rahmad Daulay (paradigma statis dan intervensi yang dapat berujung pada kriminalisasi).

Ternyata, ketidakberdayaan birokrasi juga disebabkan lemahnya kompetensi profesional birokrasi. Hal ini digambarkan oleh Joko Pitono dalam tulisan ”menyelamatkan lembaga keagamaan dari pragmatisme oligarki”, “superioritas uang melalui reformasi manajemen pengadaan barang  dan jasa” dan “kekacauan birokrasi yang tidak kompeten”, serta oleh Aisyah Mun’im  dalam tulisan “nasib fungsional pengelola PBJ, siapa peduli?”

Beberapa penulis juga mengangkat soal keberanian “bersuara” birokrat atas berbagai ketidakberesan di lingkungan birokrasi. Misalnya,  tulisan ini diangkat oleh Ilham Nurhidayat (birokrat penyeru kebenaran, kenapa harus takut?), Bergman Siahaan (menumbuhkan birokrat yang kritis dan membangun), dan Andi P. Rukka yang menggugat organisasi serikat pekerja birokrasi dalam “memberdayakan birokrasi, apa kabar KORPRI-ku?”

Literasi

Tulisan bertema literasi mencoba untuk membuka wawasan literasi para profesional birokrasi. Meskipun tulisan-tulisan tersebut tidak menyajikan teknik menulis beserta teori-teori yang melandasinya, tetapi mereka mampu memperluas cakrawala kita mengenai dunia literasi.

Dalam kategori ini Pratiwi Retnaningdyah banyak memberikan sumbangan tulisan, antara lain “torehkan kisah literasimu”, “perlunya penulisan reflektif bagi birokrat”, dan “bagaikan pedang bermata-dua”. Sementara itu, Rudy M. Harahap mengajak kita untuk menulis (para birokrat menulislah!).

Nur Ana Sejati mencoba memberi argumentasi kenapa penting birokrat menulis dengan artikel “mengapa menulis?”, sedangkan Dody Hutabarat mempertanyakan literasi birokrat dengan tulisan “benarkah birokrat jarang menulis?”.

Untuk menjawab berbagai kesulitan para profesional birokrasi dalam menulis, maka ke depan sebaiknya ada penulis yang dapat memberikan pengalaman berupa teknik-teknik menulis kepada para pembaca. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana menulis narasi, deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Sebuah tulisan yang barangkali berbentuk panduan menulis akan sangat bermanfaat bagi para penulis pemula.

Perjalanan/Pengalaman

Beberapa birokrat yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri maupun sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri mencoba berbagi pengalaman dengan kita melalui tulisannya. Herman Suryatman mengisahkan pengalamannya menikmati layanan transportasi di negeri Kanguru lewat tulisannya “belajar dari Sydney tentang infrastruktur kota yang ramah dan humanis”.

Demikian juga Betrika Oktaresa dalam tulisan “Nottingham City Transport, sebuah benchmark transportasi kota” dan “sebuah refleksi mengambil pelajaran dari sistem pendidikan dasar di negeri Ratu Elizabeth”. Sementara itu, Nur Ana Sejati mengusung tulisan “interaksi multikultural dengan tari kelinci, tari soyong, dan bakso.”

Tulisan-tulisan serupa akan semakin menarik jika perjalanan atau pengalaman tersebut juga memuat pengalaman hidup penulis tentang bagaimana praktik terbaik di instansinya agar dapat ditiru pada instansi sektor publik lainnya.

Begitu juga tulisan-tulisan tentang gambaran sosial budaya masyarakat di sekitarnya yang dapat mempengaruhi efektivitas birokrasi, tampaknya juga perlu diperbanyak.

Birokrasi Melayani

Meskipun pelayanan publik masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Jokowi, anehnya tidak banyak penulis yang menyoroti aspek ini. Gambaran nyata pelayanan publik yang masih “labil” hanya tampak dari dua penulis, yaitu oleh Jalu Wredo (sepotong potret layanan publik di Indonesia) dan Hananto Widhiatmoko (illogical bureaucrazy: Peraturan kependudukan kita).

Namun, tulisan yang dipublikasi tidak hanya memotret buruknya pelayanan publik kita, tetapi juga memberikan ide perbaikan, seperti pada tulisan “meningkatkan kualitas layanan dengan H.E.A.T strategy” (Nur Ana Sejati) dan “meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemetaan proses bisnis” (Adrinal Tanjung).

Penulis lainnya, Setya Nugraha, menyoal tentang siapa yang mengawasi jalannya pelayanan publik kita lewat tulisannya berjudul “pengawasan pelayanan publik tanggung jawab siapa?”.

Penulisan pada tema ini sepertinya harus terus digalakkan, mengingat labilnya pelayanan publik kita. Selain pelayanan publik yang dulunya buruk dan kemudian menjadi baik, seperti layanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), kita juga menemui pelayanan publik yang di masa lalu cukup mudah kini semakin buruk pelayanannya, seperti eKTP dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, fokus penulisan akan lebih menarik jika diarahkan pada ulasan tentang penyebab kelabilan pelayanan publik tersebut.

Selain itu, tema Birokrasi Melayani sepertinya perlu diperluas. Tulisan agar tidak hanya berfokus pada pelayanan yang melibatkan ‘seller’ dan ‘buyer’, di mana masyarakat bertindak sebagai pelanggan.

Akan tetapi, tema ini juga mestinya mengulas posisi warga negara yang berhak mendapatkan public good berupa pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang nyaman dan aman, hubungan yang harmonis antar masyarakat, serta layanan-layanan yang mengharuskan pemerintahan Jokowi melahirkan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Politik

Tidaklah aneh jika politik merupakan tema yang belum banyak ditulis, meskipun sebenarnya para profesional birokrasi merasakan aura dan dampak dramatis politisasi birokrasi. Namun demikian, beberapa penulis telah mempersoalkan tentang buruknya proses rekrutmen pemimpin politik (political leaders), seperti Eko Hery Winarno lewat tulisannya “mereformasi proses seleksi pemimpin politik” dan Massaputro Delly dengan tulisannya “kaderisasi partai politik, upaya mengatasi pemimpin instan”.

Penulis yang lain menyoal konsekuensi negatif praktik pilkada yang diadopsi dari sistem demokrasi liberal, seperti tulisan Kamrin Jama (Pilkada lahan subur kapitalisme) dan Dody Hutabarat (memahami perilaku politik di Indonesia).

Mengingat semakin dinamisnya perpolitikan di negeri ini, tampaknya akan semakin menarik ke depannya jika para penulis mampu mengangkat berbagai fakta di lapangan, terutama di daerah, tentang bagaimana peran para politisi mempengaruhi kinerja profesional birokrasi, termasuk tentang netralitas  aparatur sipil negara (ASN) dan juga aparatur militer dan kepolisian. Intervensi politisi ini perlu ditulis sehingga kita memiliki evidence yang cukup dan bukan sekedar anekdot ataupun rumor.

Birokrasi Akuntabel

Sedikit sekali penulis yang menulis tema ini. Namun, Rudy M. Harahap telah mulai menulis dengan judul “the challenge after the Indonesia local elections” yang juga dipublikasi di New Mandala. Ia mengajak kita memberikan perhatian terhadap akuntabilitas para wakil rakyat dan pemimpin politik setelah mereka terpilih, bukan hanya sibuk memberikan perhatian sebelum mereka terpilih.

Kemudian, Betrika Oktaresa mencoba membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui tulisannya “meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui optimasi komunikasi risiko oleh Kepolisian Republik Indonesia”.

Ke depan, tema-tema tulisan yang membahas soal akuntabilitas harus diperbanyak lagi mengingat masalah kita hari ini banyak terkait dengan isu akuntabilitas. Tema terkait peningkatan akuntabilitas kinerja yang menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi perlu untuk diulas.

Misalnya, sejauh manakah sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja? Dari sisi individu birokrat, tema-tema terkait akuntabilitas bisa menjadi sajian hangat. Di antaranya, kepada siapakah birokrat harus berakuntabilitas? Atasan, publik, atau politisi?

Sosok

Kategori ini merupakan tulisan tentang potret seorang profesional birokrasi yang dianggap telah atau sedang melakukan berbagai perubahan di sektor publik. Nilai-nilai, pandangan, dan aksi sang tokoh telah disajikan dalam beberapa tulisan yang diramu sedemikian apik oleh Adrinal Tanjung (mengenal sosok Rini Widyantini: Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB) dan Mutia Rizal (selamat jalan sang pencetus pemimpin perubahan: Sebuah catatan kecil mahasiswa bimbingan Prof Agus Dwiyanto).

Selain itu, terdapat juga tulisan Kamrin Jama (mengenal politik populisme Tuan Guru Bajang di Nusa Tenggara Barat) dan Ilham Nurhidayat (nyanyian sendu Murdiyanto, sosok Oemar Bakri yang gigih melawan korupsi).

Sepertinya, penulisan tema Sosok ini mesti juga diperbanyak dengan mengedepankan tokoh-tokoh profesional birokrasi dari berbagai instansi pemerintahan di daerah. Anda tentu ingin membaca kisah seorang birokrat yang bertugas di perbatasan atau nun jauh di pedalaman, bukan?

Sastra

Ternyata, tidak banyak birokrat yang mampu menulis sastra. Tema sastra kami siapkan agar profesional birokrasi memiliki olah rasa (batin) dan tidak hanya sekedar olah pikir semata. Tulisan ini mesti disajikan dalam bentuk puitis, tetapi tetap kritis.

Syukurnya, beberapa penulis telah mengisi ceruk tema penulisan ini, seperti Lucky Akbar (manusia seribu satu rupa, seribu satu jiwa), Andi P. Rukka (rezekiku ada padamu), dan Yudisrizal (lamunan di suatu sore: Mengenang 30 tahun lalu dan 30 tahun lagi).

Sayangnya, belum banyak yang mencoba menulis sastra dalam bentuk lainnya seperti cerpen, komik, atau lainnya. Kami menantikan birokrat yang bisa menyumbang tulisan pada kategori ini.

Epilog

Demikianlah, para pembaca. Selama satu tahun ini para birokrat dan penggiat Pergerakan Birokrat Menulis telah menghasilkan beragam karya. Kami berharap Anda dapat memberikan komentar terhadap refleksi satu tahun Pergerakan Birokrat Menulis ini.

Tentu saja, manfaat karya-karya itu baru bisa dirasakan jika semakin banyak yang membaca tulisan Pergerakan Birokrat Menulis ini, terutama sekali para birokrat dan pengambil kebijakan, termasuk para pemimpin politik.

Pada akhir tahun 2017, terdapat tiga momen penting yang menandai adanya kemajuan berarti bagi pergerakan, yaitu terjalinnya kerjasama dengan Kumparan.com, penyegaran laman birokratmenulis.org., serta penerbitan buku perdana.

Salah satu situs berita online terkemuka di Indonesia, Kumparan.com, bersedia menjalin kerjasama dengan Pergerakan Birokrat Menulis untuk menjadi ‘stasiun relay’ atas tulisan yang ditayangkan di laman birokratmenulis.org.

Kerjasama yang terjalin adalah kerjasama konten dengan fasilitas Really Simple Syndication (RSS), yang berarti, kumparan.com akan memuat secara otomatis setiap tulisan yang di-publish oleh birokratmenulis.org. Dengan demikian, tulisan pada pergerakan ini nantinya dapat dinikmati oleh lebih banyak pembaca.

Laman birokratmenulis.org yang Anda nikmati saat ini, telah mengalami banyak perubahan dari sebelumnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat akses, serta memanjakan mata para pembaca.

Selain itu, pergerakan telah berhasil menerbitkan sebuah buku perdana yang berjudul “Bagaimana Saya Menulis?”, sebuah buku yang berisi pengalaman dan perjalanan menulis para penggiat awal pergerakan. Buku yang telah selesai proses cetak ini direncanakan meluncur pada awal tahun 2018. Seluruh hasil penjualan buku akan digunakan seluruhnya untuk menunjang kegiatan pergerakan selanjutnya.

Kami berharap, semoga di masa datang semakin banyak penulis yang bersedia berkontribusi, dan semakin berwarna pula ide yang terungkap lewat rangkaian kata di Pergerakan Birokrat Menulis.

Pada gilirannya nanti, Pergerakan Birokrat Menulis semakin dapat mematangkan posisinya sebagai salah satu elemen bangsa yang keberadaannya bermanfaat bagi publik.

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat ini untuk para anak buah, yang kalau tidak ada aral melintang, suatu saat nanti akan menjadi pemimpin.

Saat ini mungkin ada pimpinan yang tidak ‘sesakti’ seperti dalam uraian wasiat ini. Begitu pula mungkin ada instansi pemerintah yang tidak sehebat  yang tergambar dalam narasi wasiat ini.

Namun percayalah, wasiat ini masih sangat berguna untuk sebagian besar kalian, wahai para anak buah….

Saya tidak habis pikir mengapa banyak anak buah saya, akhir-akhir ini begitu semangatnya ingin mengubah budaya birokrasi kita? Budaya birokrasi mau diubah dari dilayani menjadi melayani, dari kurang kreatif menjadi proaktif dan inovatif.

Wahai anak buah,

Kata siapa birokrasi kita kurang melayani? Kata siapa birokrasi kita kurang kreatif? Kalau ada kalian yang kurang kreatif dalam melayani, mungkin iya. Melayani siapa? Ya tentu saja melayani saya, pimpinan kalian.

Masih saja kalian ada yang tanya, “Lalu masyarakat bagaimana? Apa mereka tidak perlu dilayani?”

Begini ya anak buah, masyarakat itu sudah mandiri. Mereka tidak perlu lagi kalian layani sepenuh hati. Kita pun tak perlu lagi serius mendengar keluhan mereka. Hanya orang-orang baper saja yang suka protes. Lagian hidup kok banyak mengeluh.

Budaya Birokrasi Kita Sudah Mapan dan Nyaman, lho….

Bagaimana tidak mapan, kalian tahu kan, budaya ini warisan dari zaman kerajaan, lalu diperkuat di zaman penjajahan, terus bertahan sampai sekarang. Bukan main lamanya. Sesuatu yang sudah lama dan dipertahankan itu pasti sudah mapan. Sudah penak tenan di posisinya.

Selain mapan, budaya birokrasi kita juga nyaman. Bagaimana tidak nyaman? Kalian itu harus selalu ‘Nrima Ing Pandum’, itulah singkatan dari NIP. Artinya menerima apa yang dibagikan. Kalian harus membiasakan diri untuk menerima semua yang bisa saya berikan, apapun itu, berapapun itu. Kebiasaan itu membuat perasaan kalian jadi nyaman kan?

Wahai anak buah,

Budaya di birokrasi kita ini juga sudah nyaman dengan relasi hirarki antara saya sebagai atasan dan kalian sebagai bawahan. Hirarki yang kuat memang diperlukan untuk saya benar-benar bisa mengatur kalian. Saya ini biasa disebut patron, sedang kalian, anak buah, disebut client.

Hubungan patron-client kita ini dibilang budaya paternalistik, bagus kan namanya? Bayangkan jika saya tidak bisa mengatur kalian, kalian pasti akan mengatur diri kalian sendiri, dan akhirnya malah tidak teratur. Pas, bukan?

Tahukah kalian, hubungan kita ini bagaikan bapak-anak. Yang namanya bapak itu punya hak mendidik dan membina anaknya. Begitu juga anaknya, harus rela dididik dan dibina bapaknya. Anak harus menghormati dan menuruti apa kata bapaknya. Hubungan kita ini punya istilah, bapakisme. Jangan coba-coba ‘ngeyel’, bisa kualat nanti.

Saya heran, kok masih saja ada dari kalian yang ngeyel. Ada yang bilang: “Bukankah kekuasaan itu tidak absolut, tidak bisa dipegang, bahkan kekuasaan itu ada dimana-mana? Kekuasaan itu bersifat produktif. Oleh sebab itu anak buah sebaiknya diakui otonominya”.

Ah, itu kan kata Foucault, saya kenal orang itu. Sudahlah tidak usah didengarkan. Dia itu ngawur. Di mana-mana kekuasaaan itu absolut, dipegang oleh elit. Titik.

Wahai Anak Buah, Kalian Tidak Usah Iri….

Saya dan pimpinan lainnya itu memang disebut elit. Elit itu artinya sekelompok orang eksklusif pemegang kekuasaan, punya kecakapan lebih, dan berhak menentukan nasib kalian.

Bagaimana tidak eksklusif, saat pelantikan saja saya pakai setelan jas, itu setelan pakaian yang melambangkan kedigdayaan. Saya dan pimpinan lain itu dikumpulkan dalam ruangan khusus, dibacakan ‘mantera’, lalu diberi selamat. “Selamat, Anda sudah menjadi pimpinan, sudah berbeda dengan pegawai kebanyakan,” begitu kata orang yang melantik saya.

Keluar dari ruangan pelantikan, saya sudah disediakan ruangan yang tak kalah eksklusif, ruangan tertutup, lengkap dengan sekretaris yang mampu menyaring siapa saja tamu-tamu yang datang. Jangan coba-coba kalian masuk ruangan tanpa sepengetahuan sekretaris saya, bisa saya semprot air tajin nanti.

Oya, sebelum datang, kalian bisa telepon sekretaris lebih dulu untuk dapat ‘nomor antrian’. Jika kadang sekretaris saya tidak bisa dihubungi, ya cobalah lain waktu, karena terkadang sekretaris saya lebih sibuk dibanding saya.

Taukah kalian, setelan jas, ucapan selamat, ruangan, dan sekretaris, itu semua adalah bagian dari simbol eksklusivitas saya. Jangan ngiri ya anak buah, namanya juga pimpinan. Sudah selayaknya saya mendapat fasilitas itu.

Malah, saya juga dapat fasilitas yang lebih lengkap lagi, seperti rumah dan mobil dinas dengan plat nomor khusus. Lha kok enak? Ya iya lah.

Coba kalian bayangkan, mosok saya harus ngontrak rumah? Apa kata dunia? Mosok saya harus pesan gocar tiap mau ke kantor dan menghadiri undangan? Apa kata driver gocar nanti?

Kalian pasti paham kan, gaji saya pun lebih besar dari kalian karena memang tugas saya berat. Kalau kalian kan tugasnya hanya melaksanakan arahan. Lha kalau saya, selain memberi arahan, juga kasih petunjuk dan juga perintah. Belum lagi kadang harus keluar energi besar untuk memarahi kalian. Berat sekali bukan?

Lebih Enak Jadi Anak Buah, Tau…?

Ada yang bilang, kalau saya itu tidak percaya kalian. Siapa bilang? Percaya kok. Buktinya saya sering terlihat santai saat kalian pontang-panting bekerja, kan? Saya juga selalu percaya kalian pasti akan minta petunjuk saya sebelum mengerjakan sesuatu.

Saking percayanya saya pada kalian, jika saya dapat teguran dari pimpinaan saya karena hasil pekerjaan tidak sesuai harapannya, saya seringkali mencari kalian untuk disalahkan. “Salah kamu nih, sudah dipercaya kok masih kerja begitu”.

Semakin tinggi level saya, semakin berat lho tanggung jawabnya. Tidak percaya? Coba saja lihat di saat ada masalah berat di lingkungan kantor, saya selalu bertugas menjawab dan kalian, anak buah, cukup menanggungnya. Enak kan kalian jadi anak buah?

Arahan, petunjuk, dan perintah saya itu juga ajaib. Semuanya benar, karena saya selalu lebih tahu dibandingkan kalian. Nah, kalo sudah begitu mosok kalian tidak nurut. Pengetahuan dan kebenaran saya itu sungguh sudah di atas kalian. Ya namanya juga atasan, kan..

Pernahkah kalian dengar ada rekan kalian yang mengatakan, “Kita tunggu petunjuk dari pimpinan?” Nah, kalian perhatikan itu, kalimat itu menggambarkan kalau kalian hanya dapat melakukan sesuatu berdasar petunjuk dan arahan saya. Artinya saya yang paling  tahu dan menentukan segalanya. Keren, kan?

Wahai anak buah,

Adakah di antara kalian yang masih merasa tertekan oleh saya sebagai pimpinan kalian? Menurut saya itu perasaan yang aneh. Masih ingat hukum Pascal, kan? Birokrasi ibarat ruang tertutup yang berisi air, maka tekanan di dalam ruangan itu akan diteruskan sama besar ke segala arah.

Jadi ya memang sudah hukum alam, tekanan itu selalu ada dari sang penekan, kemana-mana pula.  Meski begitu, tekanan Pascal tadi kalau digunakan di sistem hidrolik bisa  mengangkat benda yang ditekan tadi. So, tidak usah baper lah.

Jadi Anak Buah Jangan Sok, ya….

Jangan kalian buru-buru merasa hebat kalau punya gagasan besar. Gagasan kalian itu harus saya ‘stempel’ dulu. Seperti anak kalau punya usul harus disetujui orang tua dulu, kan? Saya harus setuju dan itu dilakukan dengan cara saya.

Tidak sopan kalau kalian merasa jengkel. Jengkel karena gagasan kalian, yang kalian rasa mungkin solusi masalah kantor selama ini, saya akui sebagai buah pikiran saya. Lha memangnya kalian itu siapa?

Jangan heran kalau akhirnya nama kalian pun tidak saya sebut saat saya menerima pujian atau dapat sepeda atas keberhasilan gagasan tadi. Lha wong kalian anak buah,  kok minta disebut namanya. Itu namanya caper.

Oya, masih adakah dari kalian yang merasa potensi kalian tidak maksimal karena salah penempatan? Ini juga karena kalian sok yakin saja. Sok yakin dan sok tahu dengan potensi kalian. Mosok ada anak buah yang paham dengan dirinya sendiri tanpa campur tangan pengetahuan saya. Ya jelas saya yang lebih tau lah.

Dialog? Untuk apa lagi? Ingat ya, kan sudah saya bilang, kebenaran dan pengetahuan saya itu di atas rata-rata kalian. Sudahlah, ini demi organisasi. Selalu ada hikmah dari semua ini. Nikmati saja dan suatu saat nanti kalian akan tahu kenapanya.

Anak Buah, Sadarlah, Jangan Keterlaluan!

Kalian mau mengkritik kebijakan atau perilaku saya? Wah, kalau ini benar-benar sudah kebangeten. Apalagi kalau kalian sok jago mau jadi whistleblower melaporkan saya ke pihak lain. Tega sekali kalian ini, saya sudah susah payah memikirkan nasib kalian, eh malah dilaporkan.

Lalu, apanya yang mau dilaporkan? Tindakan wrongdoing? Walah, masa sih saya bisa  wrong. Bukannya sudah saya ingatkan kalau saya itu selalu benar, lha kok malah mau mengkritik apalagi melaporkan. Hanya kalian yang kurang piknik yang berani melakukannya.

Eh, kecuali kalian memang ingin tugas menetap di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, atau Papua. Kalau begitu, silakan saja. Kalian nanti akan bahagia disana. Kalian bisa piknik sepuasnya menikmati Labuan Bajo, Wakatobi, atau Raja Ampat.

Jadi Begini ya Anak Buah….

Saya itu sudah setengah mati memberi perhatian dan perlindungan kepada kalian. Saya juga repot sekali harus menilai kinerja kalian. Mosok kalian masih ragu untuk loyal? Masih tidak ikhlas memuji saya? Mau dinilai minus DP3-nya? Mau tidak saya teken lembar penilaian kinerja-nya? Bisa peyok kalian. Sadarlah kalian mulai detik ini juga.

Sudahlah, saya itu seperti orang tua, harus dihormati dan dibanggakan. Ikutilah kata-kata saya dan laksanakan perintah saya. Kalian tidak usah terlalu repot berpikir bagaimana melayani masyarakat. Mereka sudah cukup mandiri dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

Lebih penting melayani saya. Nikmati saja peran kalian sebagai client menghadapi patron kalian, niscaya hidup kalian akan selamat dan sejahtera seperti yang kalian impikan setiap berangkat dan pulang kerja. Bermimpilah terus, jangan pernah putus asa.

Bagaimana, sudah melek dengan budaya paternalistik di birokrasi kita? Masih mau ngeyel mengubah budaya di birokrasi kita? Kurang kerjaan saja!

 

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Prolog

“Saat ini KPK banyak mengalami pukulan balik dari kekuatan besar, pukulan itu berasal dari berbagai arah dan bertubi-tubi. KPK sedang berada di ujung sakaratul maut”, demikian ujar Bambang Widjojanto baru-baru ini.

Penulis pun berpendapat sama. Selain pukulan dan serangan balik dari para pelaku tindak kejahatan korupsi, KPK juga mengalami kemerosotan kredibilitas akibat pengaruh lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri.

Kemenangan sementara SN dalam praperadilan perkara e-KTP menyisakan dampak berkepanjangan terkait rasa keadilan di Indonesia. Sebab, ini bukan semata kemenangan yang menjadi tanda tanya, tetapi juga tentang kompetensi dan profesionalisme KPK saat berhadapan dengan penanganan korupsi berskala besar.

Belum tuntas hal ini disorot, hadir lagi ide pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pindana Korupsi (Densus Tipikor) Kepolisian RI (Polri), yang diwacanakan melaksanakan peran pemberantasan korupsi di ranah yang tidak bisa disentuh KPK. Adakah hal ini logis? Bukankah sistem hukum dan peradilan di Indonesia telah menyediakan jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) yang mampu menutupi setiap celah dari tindak pidana korupsi di Indonesia?

Kegaduhan berlanjut ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwacana menggandeng KPK untuk mengaudit dana desa. Padahal, audit merupakan tugas auditor. Entah apa tendensi dari Kementerian tersebut mengemukakan ide non-fungsional yang hanya menghadirkan ketidaksesuaian fungsi dan peran lembaga KPK.

Kondisi KPK sekarang dapat digambarkan sebagai organisasi yang berada dalam turbulensi. Eksistensinya menghadapi situasi dan kondisi yang terus merongrong. Indikasinya terlihat dari banyaknya hambatan yang dialami dalam proses pemberantasan korupsi skala besar sehingga terkesan menggugat kompetensi dan profesionalisme KPK.

Selanjutnya, terdapat fenomena dimana KPK tidak lagi utuh dan eksis sebagai lembaga “super power.” Pendekatan konflik pun telah dibangun dengan wacana pembentukan Densus Tipikor tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengesankan bahwa KPK kurang mampu memuaskan masyarakat. Ada upaya sistematis membangun citra bahwa terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang akan menciptakan kesan adanya penurunan profesionalisme KPK. Hal ini akan berimplikasi pada upaya menekan keberdayaan KPK.

Terakhir, muncul Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ‘milik’ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dijelaskan dengan lebih santun dan legitimate-regulative.  Namun, ia tetaplah menyimpan potensi mereduksi peran KPK.

Memang, terdapat perdebatan partial diametrical dalam memahami realitas konflik di lingkungan eksternal KPK. Ia adalah sebuah ketidaksamaan sekaligus ketidakutuhan pandangan yang menganggap bahwa KPK bukanlah yang terbaik. Pandangan ini melihat bahwa masih ada organisasi pengawasan dan penegak hukum yang dapat menjalankan tugas KPK. Organisasi-organisasi tersebut merasa memiliki sumber daya yang cukup sehingga bisa menganggap dirinya justru lebih baik dari KPK. Hal demikian merupakan sebuah keniscayaan perubahan lingkungan yang telah hadir menyertai perjalanan KPK.

Tinjauan Kelembagaan KPK

Secara kelembagaan, KPK pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang sama dengan institusi penegak hukum lainnya, namun memiliki struktur yang berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kewenangannya. Hal itu dapat dijelaskan melalui konsep kelembagaan yang dikemukakan DiMaggio dan Powell (1983) yang dikenal dengan isomorphism. Konsep yang mengatakan bahwa kelembagaan dapat ditemui dalam berbagai mekanisme, yaitu melalui paksaan, normatif, ataupun tiruan.

Mekanisme paksaan (coercive) berkaitan dengan organisasi yang menyelenggarakan praktik tertentu  karena tekanan dari eksternal organisasi yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini adalah hadirnya undang-undang maupun kebijakan terkait dengan KPK yang memberikan mandat khusus dan kewenangan lengkap sebagai institusi pemberantasan korupsi.

Di lain sisi, mekanisme paksaan juga telah menciptakan berbagai regulasi yang ‘memaksa’ organisasi selain KPK untuk menjadi lebih powerful. Kepolisian merasa dipaksa oleh KUHAP untuk memiliki kewenangan sebagai penyidik korupsi, sementara Kejaksaan dengan UU Kejaksaan pun demikian.

Mekanisme normatif utamanya  datang  dari  grup profesional, sebagai tekanan untuk perubahan organisasi. Mekanisme ini mengutamakan kesadaran profesi, diantaranya melalui program pelatihan profesional dan pemenuhan kode etik profesi. Mekanisme ini merangsang lembaga untuk menerapkan praktik sesuai norma profesi.

Terkait hal itu, berbagai tuntutan muncul agar KPK mengubah beberapa prosedur penindakan yang dinilai telah menyimpang dari norma profesi penegakan hukum. Munculnya Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tentang KPK baru-baru ini juga terkait dengan tuntutan tersebut.

Adapun mekanisme tiruan (mimetic) timbul ketika organisasi meniru (imitate) organisasi lain yang disadari memiliki legitimasi atau keberhasilan yang lebih. Mekanisme ini biasanya timbul di bawah kondisi ketidakpastian. Mekanisme ini juga merefleksikan keinginan organisasi untuk menjadi acuan  pada suatu lingkungan dalam mengadopsi adanya kepantasan praktik organisasi.

Dalam hal ini, kelembagaan KPK dinilai berhasil dan menjadi acuan bagi institusi sejenis lainnya untuk mengembangkan praktik tertentu agar dapat menyamai keberhasilan KPK. Keberhasilan tersebut membangkitkan keinginan penegak hukum terutama Polri untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi.

Wacana adanya pembentukan Densus Tipikor adalah salah satu buktinya. Adapun organisasi publik lain, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli, dibentuk dengan maksud megikuti cara kerja KPK dan berharap dapat menyamai keberhasilan KPK. Begitu juga dengan Stranas PPK yang dibentuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kehadirannya karena terinspirasi dengan cara kerja KPK.

Perkembangan di lingkungan organisasi KPK secara moral memiliki isomorphic dengan kehadiran entitas lain. Tidak hanya dari sejarah bahwa KPK telah hadir di antara sistem penegakan hukum yang sudah ada, namun juga di saat sekarang sejumlah entitas telah eksis mengambil fungsi dan peran  KPK. Mereka juga terus bergerak dengan fungsi dan perannya terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Adaptasi Terhadap Keniscayaan

Banyak yang berharap KPK dapat bertahan dalam jangka panjang. Harapan itu sekaligus mengandung kekhawatiran bahwa korupsi masih akan terus berlanjut entah sampai kapan. Jika KPK ingin bertahan dalam jangka panjang, hendaknya memperhatikan beberapa kriteria pada setiap dimensi waktunya. Model dimensi waktu untuk efektivitas (Ivancevich and Matteson, 2002) dapat digunakan untuk memahami keniscayaan yang perlu diadaptasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Berikut adalah hubungan kriteria-kualitas dalam dimensi waktu yang mengelilingi KPK: (i) dimensi jangka pendek terkait capaian kualitas KPK yaitu produktivitas, efisiensi, dan tingkat kepuasan masyarakat; (ii) dimensi jangka menengah terkait dengan kualitas adaptasi organisasi dan pengembangan organisasi, dan (iii) dimensi jangka panjang terkait dengan upaya kualitas untuk bertahan (survive).

Dalam jangka pendek, banyak hal yang dapat dilakukan oleh KPK untuk menjaga keberdayaan dan profesionalismenya. Di antaranya adalah melakukan integrasi vertikal di beberapa konteks. Dalam konteks proses penanganan dan keputusan, diperlukan integrasi vertikal dengan jajaran satuan tugas di daerah di tempat peristiwa korupsi terjadi. Sedangkan dalam konteks penggunaan input, informasi dapat diperoleh dari hasil audit BPK ataupun APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di daerah.

Di samping itu KPK sepertinya perlu mengadopsi gaya coercive-authoritarian pada kondisi spesifik, yaitu sebuah pendekatan ‘pemaksaan’ memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Sebagai contoh dalam penanganan perkara terkait RS Sumber Waras. Dalam situasi yang melingkupi perkara tersebut, KPK memerlukan keberanian untuk melakukan upaya paksa melalui kewenangannya dalam memperoleh bukti dan memutuskan penanganannya. Hal itu diperlukan supaya KPK tidak kehilangan ‘gaya’ yang dapat mereduksi keberdayaannya, sekaligus mampu memuaskan masyarakat yang berharap banyak akan kesungguhan KPK.

Dalam jangka menengah, KPK akan lebih baik jika menggunakan manajemen partisipatif sebagai teknik pengendalian terhadap pelaksana/subjek pembangunan (organisasi pemerintahan maupun swasta).  Dengan manajemen partisipatif tersebut, diharapkan akan hadir intensitas keterlibatan lingkungan dari para pemangku kepentingan yang memiliki kesesuaian nilai hidup dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lingkungan yang terlibat bisa dari berbagai pihak, baik lapisan masyarakat, swasta, maupun pemerintah, sebagai pihak yang secara universal memiliki pandangan sama terkait nilai moral dan etika.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat ini menjadi kata kunci dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, KPK memerlukan kata kunci baru dalam melakukan pencegahan korupsi. Untuk optimalisasi peran pencegahan, KPK diharapkan mampu mengidentifikasi area geografis dengan lingkungan sosial terkat. Kata kunci baru tersebut bisa jadi adalah jaringan sosial.

Jaringan sosial ini menjadi sebuah kebutuhan, mengingat korupsi berasal dari ketidakseimbangan moral dan etika individu di tengah lingkungan kelompok sosialnya. Salah satu ciri dari hadirnya model jaringan sosial adalah adanya kekuatan yang secara tradisi hadir berlandaskan pada kepercayaan (trust) pada nilai moral dan etika.

Model jaringan sosial ini secara otomatis akan mampu menyediakan dukungan data dan informasi di setiap area di Indonesia. Model jaringan sosial akan menghadirkan modal sosial yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Adapun untuk menjaga kepercayaaan jangka panjang, terdapat sebuah agenda penting bagi KPK untuk segera membayar hutang keadilan kepada masyarakat. Berbagai perkara di pengadilan tipikor seharusnya mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan perkara besar lainnya. Aspek independensi dan keberanian menjadi tulang punggung dalam memenuhi harapan tersebut. Di masa selanjutnya, KPK diharapkan lebih tegas dalam mendefinisikan setiap korupsi yang ditangani dan membawanya hingga menuju ke proses pengadilan tipikor tanpa pandang bulu.

Epilog

Masyarakat masih berharap banyak KPK tetap hadir, bukan hanya untuk pemberantasan (hallmark of eradication), akan tetapi juga untuk pencegahan (hallmark of prevention) terhadap korupsi di Indonesia.

Fungsi dan peran KPK yang profesional dan berdaya tampaknya harus diperkuat. Terdapat cara pandang yang perlu disadari oleh organisasi KPK terkait berbagai keniscayaan yang mengelilingi KPK. Perlunya sebuah cara pandang yang dapat melihat kekuatan adaptasi dan pengembangan sebagai kunci untuk memahami proses ketahanan dan pemberdayaan KPK.

Upaya mereduksi kekuatan KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi antar elit penguasa dalam kehidupan politik, sehingga profesionalisme  KPK harus hadir secara total.

Profesionalisme KPK diperlukan hadir melalui berbagai kompetensi dan kepercayaan diri. Untuk membangun dan memelihara hal tersebut, akan lebih baik jika jajaran KPK melihat sisi pengembangan sebagai sebuah fase adaptasi organisasi. Fase adaptasi sebagai sebuah keniscayaan bagi KPK untuk terus berbenah. Begitu juga sebaliknya,  peran dari fungsi dasar KPK yang semakin dibatasi oleh lingkungan menjadi sebuah keniscaaan yang perlu diadaptasi.

Save this Nation

 

 

error: