Birokrasi  “Salah  Asuhan”

Birokrasi “Salah Asuhan”

Tak terasa, sudah 30 tahun saya mengabdi pada negara tercinta ini, dari periode ‘Orde Baru’ hingga periode ‘Era Reformasi’ saat ini. Negara ini pun sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Perubahan di segala bidang tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai pesan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi sebuah negara yang sejahtera, adil, dan makmur serta beradab.

Namun, apakah cita-cita dan harapan itu sudah terwujud? Atau malah stagnan dan justru menjadi lebih buruk? Tentunya, kita sendiri yang bisa menilai secara jujur dan obyektif.

Perubahan-perubahan yang dimulai dari peraturan perundang-undangan, sistem, maupun kebijakan semestinya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya semakin sejahtera.

Tetapi, kita lihat fakta sampai hari ini kondisinya tetap berjalan di tempat. Berstatus sebagai negara berkembang, di mana produktivitas dan kualitas hidup masyarakatnya masih rendah, tingkat kemiskinan tinggi sebesar 10,86% (Sumber: BPS, 2016), serta perekonomiannya  masih banyak tergantung pada negara lain.

Sampai kapan keadaan seperti ini akan berlangsung? Apa sebenarnya yang salah? Padahal, kita sudah merdeka selama 72 tahun.  Semestinya, keadaan negeri ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Tapi, mengapa dengan semakin bertambahnya umur keadaannya semakin menyedihkan dan memperihatinkan?

Indonesia yang kita cintai ini tak henti-hentinya digoncang berbagai masalah dan isu yang menyesatkan. Carut marut negeri ini seperti tiada hentinya  selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, musibah dan bencana juga terjadi di mana-mana. Sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara,  ternyata saya juga tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa.

Terbersit sebuah pertanyaan besar yang selama ini belum pernah terpecahkan. Mengapa problematika serta goncangan itu semakin membesar? Dalam bahasa medisnya, negeri ini  seperti digerogoti berbagai penyakit kronis dan ganas yang susah diobati dan disembuhkan. Sampai-sampai, alam pun seolah tidak bersahabat dengan  kita.

Apakah ini karena ketiadaan keteladanan para pemimpinnya (birokratnya)? Atau karena kebodohan rakyatnya? Apakah ini sistemnya yang amburadul  dan banyak rekayasa (birokrasinya)? Siapa yang salah dan kenapa salah? Jawaban yang mungkin mendekati benar adalah bisa jadi negeri ini “Salah Asuhan“!

Berbicara tentang Salah Asuhan, kita menjadi teringat dengan sebuah karya sastra Indonesia terbaik sepanjang masa yang terbit pada tahun 1928 di masa Hindia Belanda. Novel yang ditulis oleh Abdul Muis itu berjudul “Salah Asuhan”.

Novel tersebut menceritakan seorang anak pribumi  bernama Hanafi yang diasuh oleh ibunya. Meskipun ibunya seorang janda, tapi kemauannya sangat keras untuk mencerdaskan anaknya hingga dikirimlah Hanafi ke Batavia untuk sekolah di Hindia Belanda Scholl (HBS).

Selama sekolah, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda. Karenanya, pergaulannya pun tidak lepas dari orang-orang Belanda. Karena itu pula, tidaklah heran jika sikap, pemikiran, gaya hidup, tingkah laku, dan karakternya berubah menjadi kebarat-baratan (Westernised). Bahkan, tingkah lakunya melebihi orang Belanda asli.

Hingga akhirnya, Hanafi menikah dengan gadis pribumi bernama Rapiah dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Syafei. Namun, rupanya rumah tangganya tidak berjalan mulus (bercerai) karena tergoda oleh gadis Belanda bernama Corrie.

Setelah  menceraikan Rapiah, Hanafi  kemudian menikahi Corrie. Namun, bukan kebahagiaan yang diperolehnya. Kehidupan rumah tangga  Hanafi bersama Corrie justru terasa bagai  neraka dunia. Corrie yang dulunya supel dan lincah kini menjadi nyonya yang pendiam. Hanafi justru malah menjadi suami yang pencemburu, kasar, dan bengis.

Tak lama setelah Corrie meninggal, Hanafi pun jatuh sakit. Setelah sembuh, Hanafi menyadari kesalahannya dan pulang ke kampung tanah kelahirannya. Dia meminta maaf pada ibu dan mantan istrinya serta menemui anaknya dengan harapan semoga anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya yang sesat.

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa pada dasarnya setiap manusia itu tercipta dalam keadaan suci hati dan jiwanya. Tetapi, karena salah dalam mendidik (salah dalam pengasuhan), maka hati dan jiwa  yang suci/baik itu lambat laun akan terkikis dan berubah menjadi hati dan jiwa yang kotor. Hal ini tampak dari sikap dan perilaku yang buruk sesuai dengan asuhan dan kebiasaan di sekelilingnya.

Dari sini timbul pertanyaan, apakah  kondisi negara kita hari ini juga akibat dari salah asuhan sebagaimana cerita Hanafi di atas?  

Kenyataan itu tak bisa kita pungkiri. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia dijajah dan diasuh oleh kolonialis Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama itu, bangsa ini ditindas oleh Belanda. Belanda menindas dan menguasai wilayah negeri ini dengan menerapkan politik adu domba atau pecah belah (devide at impera) antar kerajaan-kerajaan nusantara.

Dengan kombinasi strategi politik, ekonomi, dan militer, Belanda menjalankan kekuasaannya dengan cara mengangkat  seorang pemimpin untuk dijadikan pemimpin tandingan dari pemimpin (raja) yang telah ada di jajaran nusantara. Hal itu dilakukan oleh Belanda dengan terencana, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Karenanya, pada waktu itu, lazimlah lahirnya dua pemimpin dalam suatu kerajaan nusantara maupun suatu sistem kemasyarakatan yang sering menimbulkan konflik sosial.

Bahkan, Belanda tak segan-segan memunculkan isu-isu, provokasi, propaganda, desas-desus, serta fitnah terhadap pemimpin yang lama (yang dilegitimasi oleh masyarakat setempat), Mereka membumbu-bumbui permusuhan dalam suatu tubuh kerajaan agar suatu kerajaan menjadi tidak solid.

Maka, tak heran bila strategi pecah belah dan adu domba itu saat ini menjadi sebuat tabiat buruk yang — secara sadar atau tidak sadar — telah mempengaruhi setiap jiwa masyarakat Indonesia. Pengaruh lainnya, pemimpin (birokrat) saat ini berperilaku sebagai tuan/priyai yang selalu ingin dilayani, padahal  seharusnya berperilaku sebagai abdi yang melayani bangsanya.

Perilaku buruk itulah yang sekarang melanda negeri ini. Dampaknya, korupsi seperti merajalela, gratifikasi tidak dilaporkan, dan suap (bribery) pun menjadi praktik normal. Upeti-upeti itu adalah hal yang biasa. Isu dan fitnah merajalela. Kemiskinan pun di mana-mana. Ini tidak lain karena ulah oknum sebagian pemimpin (birokrat) selaku pemegang kekuasaan yang mempertahankan sistem birokrasi yang korup akibat salah asuhan; di mana masyarakat pun juga turut andil mempengaruhi kebiasaan nista tersebut.

Inilah saatnya, sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara, kita peduli terhadap kondisi bangsa ini dan mau bersungguh sungguh meninggalkan budaya nista akibat salah asuhan. Marilah kita renungkan salah satu Firman Allah SWT dalam  Al Qurán, yaitu  surat Al Maidah yang berbunyi:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Firman Tuhan tersebut sangat jelas dan gamblang, bahwa kita dilarang  saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Akan tetapi, faktanya, tak sedikit masih kita temukan dalam birokrasi negeri ini pemimpin (birokrat) yang bermental  korup. Mental ini akan bertahan dan lestari berkat usaha saling bantu-membantu, bahu membahu, bahkan bersama-sama dalam berbuat curang dan pelanggaran.

Tak cukup dalam ayat suci, bahkan Nabi dan UtusanNya juga memberi anjuran kepada umat manusia dalam hadist shahih:

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Hadist di atas mengandung makna anjuran bagi siapa saja yang melihat kemungkaran, kebathilan, ataupun kejahatan wajib baginya untuk mengubah kemungkaran itu dengan tiga cara.

Yang pertama, dengan tangannya. Ini artinya bahwa kewajiban utama  untuk mencegah kemungkaran itu ditujukan kepada para pemimpin (birokrat) karena mempunyai mempunyai kekuasaan.

Kedua, bila pemimpin itu tidak mampu, maka dengan lisannya. Ini adalah kewajiban masyarakat (rakyat) yang hanya bisa menyampaikan untuk menasehati pemimpin dengan tutur kata maupun dengan wasiat atau tulisan seperti yang telah dilakukan di Birokrat Menulis ini.

Ketiga adalah dengan hati nya (berdoa), dan inilah selemah-lemahnya iman. Yang ketiga inilah yang kita takutkan banyak terjadi di negeri ini. Meski pilihan ketiga ini tidak salah, tetapi jika terlalu banyak yang hanya berdoa saja tanpa berikhtiar/bertindak,  maka kondisi negeri ini tak akan berubah.

Jika kita ibaratkan negara itu bagai sebuah kapal, akan dibawa ke mana arah kapal ini? Ibarat sebuah kapal yang mengangkut penuh penumpang, tetapi ada segelintir orang yang melubangi kapal itu dan semua penumpang acuh-tak acuh serta diam tidak mencegahnya, maka lambat laun kapal itu pasti tenggelam. Bila tidak ada upaya, maka kapal akan tenggelam di tengah laut.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh, salah satunya upaya yang mesti dilakukan saat ini adalah melalui pendidikan reformasi mental, terutama bagi para pemimpin dan birokratnya.

Semoga ke depan dapat membuahkan hasil yang gemilang.

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

Antara Cinta dan Karir: Refleksi Film La La Land

Antara Cinta dan Karir: Refleksi Film La La Land

Tuntas juga akhirnya saya menonton “La La Land”, film pujaan Mutia Rizal, salah satu aktivis ‘Pergerakan Birokrat Menulis’. Setelah menonton film ini, saya dapat memaklumi kenapa sempat terjadi ‘rusuh’ pada pengumuman Oscar tahun ini. Saya menduga, auditor PricewaterhouseCoopers begitu kecewanya ketika mengetahui dari awal film pujaannya dikalahkan oleh “Moonlight”. Tampaknya, mereka ‘sengaja’ menciptakan kerusuhan itu.

Bagi mereka yang telah menonton film ini, tentu tidak rela jika film ini tidak menjadi yang terbaik dalam festival Oscar. Tampaknya, para juri memiliki kepentingan ideologis untuk menujukkan kepada Trump bahwa mereka yang berkulit hitam juga memiliki kualitas tinggi, yaitu dengan secara politis memilih film Moonlight. Saya sendiri ketika menonton kedua film ini cukup kecewa dengan pilihan para juri tersebut. Tapi, tetap menghargai pilihan mereka.

Tampaknya juga auditor dari PricewaterhouseCoopers telah mengambil pilihan tegas atas dilema antara memilih karirnya atau cintanya kepada film ini. Mungkin, kedua auditor ini lebih memilih cintanya daripada karirnya; suatu pelajaran penting yang mesti diambil dari film La La Land.

Dalam sebuah epilog, Sebastian Wilder (dimainkan dengan menarik oleh Ryan Gosling), sambil memainkan pianonya  — jika kehidupan bisa diputar ulang — membayangkan kehidupannya bersama Mia Dolan (dimainkan dengan apik oleh Emma Stone) akan lebih indah jika sejak awal ia (dan tentu juga Mia) mau memilih cinta daripada karir.

Lihat dialog indah berikut ketika Mia kemungkinan akan terpilih ikut dalam pembuatan film di Paris:

Mia: What are you gonna do?

Sebastian: Have my own club.

Ah, mestinya Sebastian menjawab: I am going to marry you!

Tentu Anda bertanya, kenapa film ini begitu menarik dari perspektif birokrasi? Tentu saja karena saya terinspirasi dengan tulisan Rizal yang lain yang berjudul “Utamakanlah Kepentingan Pribadi!” Film La La Land ini adalah jelas tentang dilema cinta dan karir yang biasa dihadapi oleh profesional birokrasi.

Sebagai profesional birokrasi, kita tentu sering mengalami dilema cinta dan karir. Kalau kita lihat pun, belakangan ini masyarakat Indonesia mengalami perubahan radikal ketika menyikapi dilema ini. Banyak belakangan ini para wanita (dan mungkin juga pria) di birokrasi yang menjadi pejabat eselon 1 atau 2 tanpa memikirkan lagi soal cinta karena begitu semangatnya berkarir.

Secara kultur, kalau dulu mengutamakan pilihan karir dan menjadi single (tetap tidak berkeluarga) adalah suatu yang tabu, belakangan ini bukan hal yang tabu lagi. Banyak di antara pejabat puncak yang begitu menikmati karirnya daripada cinta. Kalau dulu ada pakem bahwa untuk menjadi pemimpin eselon puncak mesti sudah berkeluarga, belakangan ini di kantor-kantor pemerintah tidak aneh jika kita bertemu dengan pemimpin yang masih single.

Apakah saya sepaham dengan mereka? Ini pertanyaan yang sulit. Jika mesti mengambil pilihan mengutamakan karir atau cinta, maka saya tentu akan memilih cinta saat ini karena saya sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, mungkin pilihan saya bisa saja berbeda.

Sebenarnya, dilema cinta dan karir tidak hanya dialami oleh mereka yang masih single. Mereka yang sudah berkeluarga pun bisa mengalaminya. Misalnya, banyak pegawai yang mesti ditempatkan di luar daerah. Demi karirnya, mereka mesti berpisah dengan keluarganya. Keluarganya tinggal di daerah tertentu, sementara pegawai tersebut tinggal di daerah yang ditugaskan.

Begitu juga pegawai yang mesti studi di negara lain, tetapi tidak bisa membawa keluarganya karena pertimbangan tertentu. Mereka banyak yang mesti LDR (long-distance relationship). Padahal, LDR itu memiliki risiko perceraian yang tinggi. Sebuah penelitian menemukan bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga (atau istilahnya ber-partner dalam kultur Western) seringnya bercinta dapat menurunkan ‘happiness deficit’, terutama pada mereka yang tingkat neurotiknya tinggi.

Mereka yang berada pada tingkat neurotik tinggi biasanya mudah marah dan tersinggung, emosinya cepat berubah, dan sering merasa was-was. Artinya, mereka yang berada pada kelompok neurotik tinggi mestinya menghindari LDR jika mereka tidak ingin bercerai dari pasangannya di kemudian hari.

Kita juga sering melihat pegawai yang mengalami dilema cinta dan karir ketika pegawai mesti bekerja lembur di kantor. Pegawai belakangan ini sering mesti rapat dalam kantor (RDK), sementara keluarganya sudah menunggu di rumah.

Mana yang mesti dipilih? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, ada juga pegawai yang menjadikan pilihan karir karena pernah gagal dalam cinta. Misalnya, ia pernah patah hati dengan pacarnya, tidak ingin punya pacar lagi, dan memilih tidak pernah akan menikah. Kemudian, ia berhasil menapaki puncak karirnya.

Namun, belakangan ini, saya melihat terdapat perubahan kebijakan di berbagai negara. Banyak negara yang memikirkan perlunya menyeimbangkan antara cinta dan karir (work-life balance). Kenapa? Beberapa negara melihat jumlah penduduk negaranya semakin menurun. Negara lain melihat kecenderungan bunuh diri tinggi karena warga negara berlomba mengejar karir. Di Jepang misalnya, mereka sudah menyatakan ‘sayonara’ kerja lembur untuk menurunkan tingkat bunuh diri. Swedia bahkan sedang mengusulkan waktu khusus berhubungan intim bagi pegawai pada jam kerja.

Bagaimana dengan Selandia Baru? Tentu Anda sudah bisa menebak, mungkin Selandia Baru yang paling mementingkan keseimbangan antara cinta dan karir. Sebagai contoh, bagi wanita hamil, mereka bisa mengambil cuti satu tahun, baik pegawai swasta ataupun pegawai pemerintah. Dalam beberapa bulan di cuti satu tahun itu, pegawai berhak mendapat pembayaran penuh. Sebagiannya lagi bisa ditopang oleh pembayaran (benefit) dari negara.

Yang menariknya, jatah satu tahun itu bisa diatur, apakah akan diambil oleh istri secara penuh atau berbagi dengan suaminya. Jadi, para suami bisa menggunakan cuti hamil ini untuk kepentingan mendampingi istrinya yang melahirkan. Karena itu, nama cutinya disebut cuti pengurusan anak (parental leave), bukan cuti melahirkan (maternity leave).

Cuti pengurusan anak ini belum termasuk hak cuti yang disebut cuti sakit (sick leave), cuti kemalangan (bereavement leave), dan cuti tahunan (annual leave). Dalam satu tahun, seorang pegawai berhak mengambil cuti sakit 5 hari, di mana kantor pemerintah atau swasta tetap harus membayar utuh upahnya selama sakit itu. Yang menarik, definisi cuti sakit ini bukan hanya pegawainya yang sakit, tetapi juga jika ada salah satu keluarga pegawai yang sakit. Misalnya, anak atau pasangan seorang pegawai sakit, maka ia bisa mengambil cuti sakit untuk mengurus anak atau pasangannya.

Pegawai juga bisa mengambil cuti kemalangan 3 hari dengan tetap digaji jika ada keluarga dekatnya yang meninggal. Cuti tahunan bisa diambil 4 minggu dalam setahun dan bisa diuangkan jika tidak ingin cuti tahunannya diambil. Selain itu, pegawai bisa mengambil cuti tahunan tanpa gaji dalam jumlah hari tidak terbatas, sepanjang adanya kesepakatan dengan kantor. Kemudian, jika pegawai bekerja di hari libur nasional, upahnya adalah 2,5 kali dari upah normalnya.

Bagaimana dengan di Indonesia? Anda tentu bisa cemburu buta dengan kenikmatan di berbagai negara tersebut. Mungkin, bisa dibilang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tidak manusiawi dalam urusan menyeimbangkan antara cinta dan karir. Kita masih seperti negara yang dikelola oleh para kolonialis.

Bahkan, dengan dipasangnya mesin absensi di kantor-kantor pemerintah, perlakuan terhadap pegawai saat ini sudah mengarah seperti apa yang dikatakan sosilog Prancis Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Jika ada dilema antara cinta dan karir, kecenderungan yang ada adalah mengutamakan urusan karir. Karena itu, tidak aneh jika kita dengar ada seorang menteri yang tidak bisa langsung datang ketika orang tuanya meninggal karena adanya rapat penting di kantor. Sangat menyedihkan.

Syukurnya, sudah ada sedikit kesadaran pentingnya menyeimbangkan cinta dan karir belakangan ini di Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak pegawainya agar menerapkan work-life balance. Bahkan, ada poster khusus yang disebarkan lewat group WhatsApp untuk mensosialisasikan work-life balance ini ke para pegawai.

Sayangnya, saya melihat dari poster tersebut rasionalitasnya adalah dengan adanya work-life balance maka biaya rapat dalam kantor bisa diturunkan. Artinya, work-life balance lebih dimaksudkan untuk efisiensi daripada kepentingan manusiawinya. Kemudian, tidak ada insentif khusus untuk mendorong work-life balance ini bagi pegawai, seperti aturan cuti yang ada di Selandia Baru dan banyak negara itu.

Mestinya, kita mulai memikirkan insentif work-life balance ini di Indonesia. Dengan adanya insentif work-life balance, saya percaya kinerja pegawai dan organisasi akan semakin baik. Saat ini, kurangnya mementingkan work-life balance telah mengakibatkan banyak pegawai menjalankan pekerjaannya sebagai ritual keseharian. Mereka sekedar datang ke kantor untuk menjalankan apa yang ditugaskan bos atau kantor. Bekerja bagi mereka bukan lagi karena passion atau ibadah.

Kita para birokrat profesional bersama politisi mestinya mau merefleksikan kondisi ini, yaitu berani mengubah dari bekerja sekedar sebuah ritual menjadi bekerja karena passion.

 

 

Birokrasi (ala) La La Land

Birokrasi (ala) La La Land

Seperti saya menulis artikel ini, membacanya akan lebih syahdu jika ditemani alunan musik yang menjadi soundtracknya.., A Lovely Night, Another Day of The Sun, Summer Montage, hingga City of Stars..

Boleh juga sambil membayangkan Ryan Gosling atau Emma Stone disamping anda..

 ….….

La La land, sebuah film yang sungguh membawa penonton ke alam fantasi. Penonton dimanjakan oleh visualisasi yang jernih, penuh warna, shot-shotnya yang hampir sepanjang film menarik untuk di-capture. Naskahnya yang solid, penuh dengan dialog sarat makna. Musik yang jazzy, lembut kadang menghentak sesuai alur cerita. Koreografi yang fantastik dengan gerakan detil dan memukau sejak scene pertama. Tidak heran film yang bertema mengejar impian ini mendapatkan tujuh penghargaan utama Golden Globe, sebuah rekor dalam sejarah Golden Globe itu sendiri.

Sebastian dan Mia sebagai tokoh sentral di film ini mengajarkan bagaimana memelihara gairah (passion) dalam menggapai impian. Sebastian seorang musisi jazz sederhana nan idealis ingin sekali mempunyai klub jazz nya sendiri. Dia ingin para pemain musik di klubnya bebas memainkan instrumen kesukaannya hingga terdengar harmonisasi tangga nada bersama pemain instrumen lainnya. Seperti yang dia katakan dalam sebuah dialog, bermusik jazz adalah sebuah kebebasan, bebas berimproviasi. Tidak pakem dalam not-not tertentu agar instrumennya terdengar mengalun indah. Begitu pun kebebasan yang dimiliki oleh pribadi Sebastian, dia merasa memiliki otonomi dalam berkarya dan mengejar impian melalui pengetahuan dan keahliannya. Hingga pada suatu ketika dia harus menggadaikan passion nya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.

Mia seorang wanita muda bertalenta pemain peran ingin sekali menjadi artis tersohor. Berbagai kesempatan audisi dilaluinya di sela-sela pekerjaaan sementaranya sebagai seorang bartender di sebuah kafe. Mia merasa mempunyai kebebasan untuk mencari peluang dalam menggapai impiannya.  Passion nya mengantarkan pada suatu titik dimana dia berputus asa lalu pada titik yang lain dia menyadari bahwa kesempatan datang di saat tidak diharapkan.

Keduanya lalu bertemu dan terjadi dialektika saling dukung dalam meraih impian masing-masing. Meskipun ending cerita romansa nya terlihat pahit, namun impian keduanya terwujud dengan sempurna.

Bagi saya, Film ini bukan film modern yang menampilkan kecanggihan teknologi, tapi beyond modern, karena mampu menampilkan sebuah tema biasa, cerita yang klise, dan bahkan drama musikal yang sebenarnya kuno, menjadi sebuah pertunjukan yang penuh kebahagiaan, terlebih mampu memberi pelajaran tersendiri dalam mendobrak kemapanan teknik sinematrografi. Seseorang yang pada dasarnya tidak menyukai film drama musikal ataupun bukan penyuka musik jazz menjadi ingin menyaksikannya berulang kali.

Di lain cerita, kisah di film tadi menjadi sebuah metafora…

Dalam birokrasi sering kita terjebak dalam kemapanan dan pakem sebuah struktur yang menghalangi kebebebasan. Kebebasan berkreasi, berinovasi dan mengembangkan diri. Birokrasi dalam perspektif post (beyond) modern, mengartikulasi kebebasan bukan sebagai antitesis dari kekuasaan. Kebebasan bukan untuk melawan sebuah kekuasaan (dominasi), tapi bagaimana menggunakan kekuasaan dirinya untuk menggapai sebuah kebebasan. Kebebasan yang sebenarnya diinginkan namun selalu diingkarinya karena kungkungan keadaan. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang birokrat sebenarnya mampu membuat dirinya berkuasa untuk mencari sebuah kebebasan.

Post-bureaucracy adalah birokrasi dipandang dari perspektif kritis post-modern, sebuah birokrasi yang mendobrak kemapanan standar dan hirarki, yang berusaha membebaskan individu dari belenggu kerangkeng besi.

Ada sebuah kejadian menarik di awal cerita, saat Sebastian memainkan piano disebuah klub, manajer klub terlihat sangat kesal dengan Sebastian karena Sebastian tidak memainkan musik sesuai yang diinginkan manajer. Hal itu membuat Sebastian merasa terkungkung dan ketidaknyamanannya berbuah kekesalan personal yang membuat pertemuannya dengan Mia tidak punya makna bahkan menularkan kekesalan lain pada sosok Mia. Kejadian ini, lalu diandaikan dengan sangat baik secara flashback di akhir cerita. Seandainya manajer tidak membuat batasan, Sebastian akan bermain piano dengan gembira dan pertemuan dengan Mia menjadi pertemuan yang menyenangkan. Dalam bayangan keduanya, justru inilah saat penting yang menentukan kebahagiaan mereka abadi sampai akhir cerita.

Post-birokrasi berusaha menyeimbangkan work-life, antara pekerjaan dan kehidupan sosial birokratnya. Bertolak dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, disinilah lalu power (kekuasaan) individu menjadi bagian dari freedom (kebebasan).

Menurut Maravelias, kebebasan dalam Post-birokrasi bisa dipandang sebagai sebuah otonomi ataupun sebuah peluang. Dalam memandang kebebasan sebagai sebuah otonomi, seorang birokrat cenderung memiliki komitmen penuh dan bersemangat dalam mempertahankan idealismenya dalam bekerja, idealisme sesuai dengan minat dan keahliannya. Jika tugas yang diemban tidak sesuai dengan minat dan keahlian, terpaksa melakukan negosiasi dengan keadaan namun sifatnya sangat sementara.

Seperti misalnya, Sebastian yang merasa memiliki otonomi dengan keahlian jazz nya, terpaksa menerima tawaran dari Keith (John Legend) untuk bermain musik yang berjenis pop-oriented untuk menjamin kemampuan finansialnya. Tapi itu hanya sementara karena impian sejatinya adalah musik jazz. Sebagai konsekuensi, seseorang yang menganggap kebebasan sebagai otonomi cenderung untuk lalu menghambakan dirinya pada pekerjaan yang digelutinya. Sebastian akhirnya mendapatkan tawaran konser di berbagai kota yang membuat dirinya lalu semakin jauh dengan Mia. Namun akhirnya dia berhasil mendirikan the Seb’s, klub jazz milikya sendiri.

Sedangkan kebebasan yang dipandang sebagai sebuah peluang membuat seorang birokrat menjadi seorang oportunis yang berarti mampu memanfaatkan peluang untuk mencapai keinginan terbaiknya dalam bekerja. Setiap peluang selalu dicarinya demi mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya. Pantang putus asa menjadi rumusnya, meskipun pada suatu titik dia akan merasa menjadi orang yang sangat tidak berbakat karena peluang tak kunjung berpihak kepadanya.

Mia akhirnya meraih peluang itu, menjadi seorang artis, persis seperti dalam impiannya setelah melalui proses panjang, berliku dan tidak jarang diremehkan.

“A bit of madness is key, to give us to color to see, who knows where it will lead to us? “ Demikian sebuah bait mengalun dalam salah satu soundtrack yang berjudul Audition (the fools who dream). 

Begitulah dialektika kekuasaan dengan kebebasan dalam birokrasi, kadang terjadi ambivalensi. Disaat menginginkan kebebasan, tapi justru pada saat itu pula kebebasan mengikatnya. Namun kebebasan akan menemukan arah sejatinya di saat seorang birokrat mampu memahami potensinya lalu mampu mengartikulasikannya menjadi sebuah otonomi ataupun peluang untuk memberdayakan dirinya.

Di level organisasi, fleksibilitas menjadi penting. Individu bukan lagi digerakkan secara rule-driven, tapi bagaimana memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap individu untuk melepaskan potensi dalam ruang kerjasama yang harmoni. Mirip sebuah pertunjukan musik jazz.

Birokrasi, ibarat kota penuh bintang (talenta)..

Kota yang tidak hanya dimiliki oleh sekumpulan elit, tapi seluruh penduduk kota, semua adalah bintang bertalenta yang berhak bersinar menerangi penjuru kota..

“City of Stars..

are you shining just for me?

City of Stars..

There’s so much that I Can’t see..

Who knows?

I felt it from the first embrace I shared with you..

That now our dreams, they’ve finally come true..”

 

 

(Pijat) Refleksi Di Tubuh Birokrasi

(Pijat) Refleksi Di Tubuh Birokrasi

Aduh pak, disitu sakit sekali. Dan si pemijat justru malah mengulang-ulang pijitannya. Dia bilang justru ini sumber penyakitnya, pas kena syarafnya. Itulah pijat refleksi, memijat titik atau simpul syaraf yang langsung berhubungan dengan sebuah penyakit/masalah tertentu.

Birokrasi, dan yang saya maksud disini adalah birokrasi pemerintahan, adalah sebuah tubuh yang tidak lepas dari berbagai macam penyakit. Sebuah tubuh sosial dengan relasi yang kompleks yang tidak luput dari banyak masalah. Penyakit diderita, namun terkadang kita tidak mampu menemukan dimana sumber penyakitnya. Sering kita hanya tau rasa sakitnya lalu berusaha menghilangkan rasa sakit itu tanpa peduli dengan sumbernya. Dan selalu, yang dijumpai adalah bagaimana menghilangkan rasa sakit dengan segera dan sebisa mungkin tanpa melalui rasa sakit-sakit yang lain. Dikiranya, kalau rasa sakit hilang berarti penyakit ikut sirna. Mungkin juga merasa telah menemukan sumber penyakitnya, tapi cara memusnahkannya menggunakan bom atom yang akhirnya justru membunuh banyak sel-sel baik yang bersemayam dalam tubuh birokrasi, atau kalau tidak terbunuh ya terkena radiasi, lalu terjadilah penyakit lain.

Maka dari itu diperlukan sebuah kemauan dan juga kemampuan untuk menemukan gangguan syaraf yang membuat penyakit selalu ada di dalam tubuh. Kemauan berupa kesediaan untuk menahan sakit (pijatan), dan kemampuan untuk menemukan titik syaraf yang tepat.

Rangsangan (pijatan) refleksi dalam tubuh birokrasi saya coba hadirkan untuk menemukan simpul syarafnya. Apa yang sudah, sedang dan terus akan saya tuliskan memang bertumpu pada sebuah teori sosial kritis. Sebuah perspektif yang bukan bermaksud sekedar mengkritisi sebuah kejadian atau kebijakan, namun lebih jauh dari itu, teori kritis adalah mengkritisi cara berpikir linear. Jika kita sering dididik dengan pola berpikir yang  dilandasi oleh pengetahuan dan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya yang lalu menjelma menjadi sebuah kepastian dan kebenaran, maka dengan hiasan teori kritis, kita mampu memahami persoalan tidak lagi secara linear, tidak lagi memandang dari yang seharusnya, apalagi yang biasanya. Yang biasanya dan yang seharusnya itu seolah-olah sudah selalu benar dan mapan adanya, namun selalu ada celah untuk membongkar, melakukan rekonstruksi ulang atas pemahaman menjadi lebih jernih dan menyadarkan. Terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk kemudian merenung dan berkaca, untuk tau apa, mengapa, dan bagaimana sebuah fenomena terjadi, tentu saja di lingkup birokrasi.

Apa iya kepentingan individu itu mengganggu kepentingan organisasi/negara, apa benar aturan yang mendisiplinkan dan sangsi tegas mampu menyadarkan pegawai, apakah memang diperlukan kategorisasi pegawai malas-rajin atau pegawai baik-buruk, apa sebenarnya maksud dari pakaian seragam, apakah keberhasilan kinerja harus selalu dapat diprediksi dan harus bisa diukur, bagaimana bisa individu tidak merasa dirinya telah terasing dalam pekerjaannya, apa benar tubuh individu yang diam dan patuh itu berarti tidak melawan, dan apa betul kekuasaan itu bisa dipegang dan hanya dimiliki oleh para pimpinan. Berbagai macam pertanyaan itu hanya sebagai contoh betapa sebuah refleksi diperlukan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuh birokrasi.

Tulisan berat namun ringan, akan selalu menghiasi tema refleksi untuk birokrasi, dan berharap mampu dipahami sebagai penyeimbang (kalau tidak bisa dibilang penyejuk) pikiran bagi aparat sipil negara maupun siapapun yang peduli dengan kehidupan birokrasi di pemerintahan.

Seperti gambaran pijat refleksi di awal tadi, terkadang pada saat dipijat di bagian tertentu akan terasa panas dan sakit. Namun sakitnya pijatan itu mampu mengena pada syaraf yang menjadi sumber penyakit. Dan terkadang pijatan-pijatan itu perlu diulang beberapa kali agar penyakit mampu sembuh dengan sempurna. Pijatan yang terasa sakit namun menyehatkan.

Mari kita rajin melakukan (pijat) refleksi di tubuh birokrasi.

 

 

 

Apalah Arti Sebuah Seragam?

Apalah Arti Sebuah Seragam?

Seragam? Iya pakaian seragam. Ini tentang pakaian. Baju yang dipakai oleh sekumpulan orang dalam kelompoknya yang distandarkan dan dibuat sama. Topik ini bukan masalah seragam dengan warna  dan corak apa, berpihak pada etnis apa. Bukan pula kecurigaan atas hadirnya proyek atas nama seragam. Namun tentang pemaknaan dari pakaian yang dikenakan oleh seseorang, yang kemudian jika itu seragam, berarti oleh sekumpulan orang. Pakaian adalah ekstensi kulit dari individual. Pakaian mampu menjadi refleksi atas orang yang memakaianya. Seseorang mempunyai motivasi tertentu dan ingin diintepretasikan tertentu oleh orang lain dari pakaian yang dikenakan.

Di dunia ini banyak sekali kita temui pakaian seragam dengan tujuan yang berbeda dan keberhasilan yang bermacam-macam. Ada seragam sekolah, seragam militer, seragam klub sepak bola, dan ada juga seragam untuk orang kantoran. Yang terakhir ini sebenaranya yang ingin saya bahas.

Seragam sekolah yang dimulai di Inggris pada abad 16 dimaksudkan untuk  kesetaraan sosial dan identitas, kemudian diikuti oleh banyak negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, seragam SD yang berwarna merah dan putih merepresentasikan sebuah energi dan hasrat, warna biru pada seragam SMP digambarkan sebagai sebuah kepercayaan diri, sedangkan abu-abu pada seragam SMA mewakili sebuah kematangan pribadi. Meskipun siswa banyak yang tidak tahu tentang representasi warna seragam sekolahnya, namun mereka tetap memakai seragam dengan senang hati untuk menggambarkan status sosial mereka yang terpelajar.

Sejarah seragam sepak bola juga dimulai di Inggris, sebuah negara asal sepakbola, yang mulai pada abad 18 klub sepakbola menggunakan kostum khusus masing-masing. Sebelumnya, mereka mengenakan kostum sesukanya pada saat bertanding. Seragam klub bertujuan untuk identitas sekaligus pembeda antara klub satu dengan klub yang lain. Kini seragam klub sepakbola bukan hanya berfungsi sebagai identitas dan pembeda, namun menjadi sebuah kebanggan bagi pemain dan fans nya. Bahkan pengikut setia sebuah klub selalu memburu jersey terbaru yang dikeluarkan setiap tahunnya. Beberapa mengincar nomor punggung tertentu sesuai pemain idolanya. Rasa kepemilikan seragam bergeser lebih luas bukan hanya milik para pemain yang berlaga di lapangan, namun juga milik para fans setia klub. Tanpa diwajibkan, mereka dengan senang hati memakainya, dan bangga.

Seragam militer masuk ke Indonesia pada saat bangsa kita sibuk melawan penjajah dengan cara berperang secara fisik. Seragam yang digunakan jelas bertujuan untuk membedakan mana kawan dan mana lawan. Dengan berlalunya  perang dan kemerdekaan yang berhasil diraih, banyak melahirkan pahlawan yang identik dengan kostum perangnya. Itulah mengapa, sampai saat ini banyak kegiatan usaha rental baju pahlawan dan juga baju militer, yang biasanya akan sold out di saat peringatan hari kemerdekaan atau hari bersejarah lainnya. Orang cenderung merasa bangga bak pahlawan jika mengenakan baju tersebut meskipun hanya setengah hari. Tidak lupa pula para taruna yang terlihat gagah dan ganteng selalu merasa bangga memakai baju seragam dinasnya di saat pelesir di kota. Pakaian seragam mereka merepresentasikan kekuatan, kesehatan, dan juga kewibawaan. Sehingga tidak mengherankan jika para taruna selalu berhasil menggandeng dara cantik jika sedang jalan ke mall atau bisokop di kota-kota.

Lalu seragam kantoran? Mengenai makna mengapa ada seragam bagi PNS, bisa jadi untuk memfungsikan seragam sebagai pembeda antara pegawai negeri dengan yang bukan. Jika kita bongkar kembali sejarah birokrasi di Indonesia, memang pegawai negeri pada zaman kolonial adalah sekelompok orang yang justru mempunyai kasta yang dihormati oleh masyarakat. Pegawai pemerintahan pada waktu itu mengasosiasikan dirinya dalam kedudukan sebagai kelas elit dalam strata sosial yang ada karena mempunyai hak istimewa untuk berkuasa mengatur masyarakat. Namun alasan itu sepertinya tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat semakin banyak menuntut akan kinerja para pegawai pemerintahan untuk benar-benar melayani masyarakat bukan melayani penguasa untuk menguasai masyarakat. Dan kabar buruknya, saat ini, pegawai pemerintahan justru sedang mempunyai citra yang kurang baik di mata masyarakat. Profesionalisme, etos kerja, kekakuan birokrasi, dan berbagai penyimpangan kewenangan menjadi hal yang tidak lepas dari citra buruk aparatur negara. Meskipun telah banyak pegawai pemerintahan yang rela berkorban untuk bekerja dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat, namun hal itu belum cukup untuk memperbaiki citranya, karena masih bersifat sporadis. Selain itu, banyaknya pejabat pemerintahan yang tersangkut kasus penyimpangan kewenangan, akan menutup citra positif pegawai yang sebenarnya dapat mulai terbangun dengan baik.

Atau kebijakan seragam di birokrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai motivasi kolektif untuk bangga menjadi pelayan masyarakat dan mengkonstruksikan semangat nasionalisme? Semangat untuk bekerja melayani masyarakat demi kejayaan nusa dan bangsa, apakah itu mampu ditumbuhkan dari sebuah pakaian seragam yang dikenakan? Sebenarnya motivasi ini berpotensi menjadi narasi besar kenapa pegawai pemerintahan perlu pakaian seragam dalam mengemban tugasnya. Namun narasi ini akan gugur sendirinya dengan adanya ancaman hukuman jika pegawai tidak mematuhi aturan pemakaian seragam. Adanya ancaman ini membuat pegawai merasakan sebuah tekanan yang pada akhirnya melupakan sebuah narasi nasionalisme. Karena pada hakikatnya semangat melayani dan rasa nasionalisme akan tumbuh karena kesadaran pribadi sesuai dengan preferensi masing-masing yang didapat dari pengetahuan dan pengalaman praktik mereka. Bukan karena tekanan. Ditambah, citra negatif masyarakat terhadap aparatur pemerintah belum mampu menjadikan pakaian seragam sebagai simbol yang dibanggakan bagi pemakainya.

Akhirnya dugaan kenapa negara mengatur pakaian seragam bagi pegawainya adalah untuk  menyeragamkan perilaku PNS nya agar mengikuti berbagai peraturan disiplin dan kebijakan yang ada. Yang pasti dengan mewajibkan PNS untuk memakai seragam, tidak terbantahkan lagi bahwa negara telah menciptakan normalisasi dominasi, jika tak mau disebut menghegemoni, bagi pegawainya. Pegawai sebagai obyek dominasi negara harus selalu tunduk dan patuh kepada kekuasaan dominasi. Pegawai tidak diperkenankan melakukan protes apalagi menentang aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Pemakaian seragam menjadi sebuah tanda bahwa seluruh pengikut tetap dalam kendali pejabat negara yang berkuasa.

Disaat seseorang diwajibkan mengenakan sebuah pakaian, dia tidak akan mempunyai pilihan lain selain memakainya. Motivasi orang tersebut otomatis akan menjadi bias dan justru berpotensi kehilangan makna. Bisa jadi dia akan mencari-cari motivasi tanpa bantuan pihak lain, adapun jika meminta bantuan pihak lain belum tentu juga akan termotivasi.  Tanpa adanya idola yang juga mengenakan pakaian yang sama, yang diintepretasikan positif bagi kelompok dan stakeholdernya, akan sulit bagi seseorang untuk menemukan motivasinya. Jika motivasi tak kunjung ditemui, kepasrahan yang akan menghampiri. Pakaian akan dikenakan hanya agar tidak mendapatkan hukuman. Lebih parahnya akan timbul oposisi biner aparat baik dan tidak baik dari sebuah pakaian, negara akan menganggap aparat yang tidak memakai seragam adalah aparat yang tidak baik dan oleh karenanya pantas mendapat hukuman. Dan keberhasilan negara terhadap penyeragaman pakaian hanya terletak pada tingkatan pembeda, membedakan mana pegawai negeri dan mana yang bukan. Tidak membanggakan, tidak memotivasi, dan tidak ada hubungannya dengan kinerja, tapi justru memperlihatkan adanya kekuatan dominasi atas yang lain. That’s it. End of story. 

Jadi, apalah arti sebuah seragam? Sangat berarti. Saking berartinya, jika saya jadi pemegang otoritas atas PNS, saya tidak perlu ancam-mengancam untuk membuat aturan tentang baju.

 

 

Utamakanlah Kepentingan Pribadi !

Utamakanlah Kepentingan Pribadi !

Pernah di suatu ketika saya mendengar pengarahan dari seorang pimpinan instansi yang bermaksud memberikan semangat bekerja bagi para PNS nya. Beliau mengatakan dengan mimik muka serius di akhir pidatonya bahwa kita sebagai PNS harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan semua hadirin bertepuk tangan.

Sebenarnya saya sering mendengar kalimat itu, tapi entah kenapa saya merasa semakin terusik dan menanyakan apa maksudnya.. dalam hati tentu saja.

Kenapa selalu ada kalimat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Apakah kepentingan negara tidak sama dengan kepentingan pribadi? Kepentingan pribadi tidak penting? Kepentingan pribadi dianggap mengganggu kepentingan negara? Beragam pertanyaan menggelayut di benak saya.

Sepertinya negara takut dengan kepentingan pribadi. Takut pegawai bolos kerja karena jemput anaknya? Takut informasi rahasia negara bocor? Takut pegawai korupsi? kalau itu semua dianggap kepentingan pribadi, lalu bagaimana dengan keinginan pegawai untuk naik pangkat, tercukupi kebutuhan, berkarir dengan baik? Apakah itu juga kepentingan pribadi? Jadi yang mana kepentingan pribadi?

Diskursus (wacana) kepentingan negara harus didahulukan, sebenarnya hasil dari kehidupan masyarakat kita sejak zaman kerajaan, lalu masa kolonial, dan berlanjut sampai sekarang. Pada jaman kerajaan, seorang raja mempunyai kepentingan yang tidak dapat dibantah. Abdi kerajaan seolah memang tidak mempunyai kepentingan apapun selain mengikuti titah sang raja, gaji ala kadarnya yang diberikan kepada abdi kerajaan pun dianggap sebagai anugerah dalam melayani rajanya. Raja menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadinya. Adapun jika kerajaan kemudian terlihat mengurus warganya dengan baik, menyejahterakan, dan memakmurkan warganya,  semata adalah untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya, karena raja sering dianggap baik atau buruk berdasarkan kemampuan mereka dalam menjamin kesejahteran rakyatnya.

Pada masa kolonial,  sebenarnya tidak berbeda jauh dengan cara feodal, bangsa penjajah justru bekerja sama dengan pihak kerajaan untuk menguasai sumber daya manusia dan alam untuk kepentingan mereka. Sistem tanam paksa yang diterapkan saat itu sangat menggambarkan adanya dominasi penguasa terhadap sumber daya untuk kepentingan bangsa kolonial. Birokrasi yang terbentuk saat itu sangat hirarkis-formal, bertanggung jawab pada gubernur jenderal. Masyarakat ataupun juga pegawai pemerintahan selalu dianggap tidak menguasai pengetahuan dan tidak mendapatkan akses terhadap alat-alat produksi. Mereka semua bekerja seperti layaknya mesin.

Sampai dengan hari ini, kehidupan birokrasi modern yang rasional, yang sejatinya menginginkan sebuah birokrasi ideal seperti yang digagas Max Weber, mempunyai ciri khas bekerja secara hirarkis, terstruktur, dan terstandar dengan berbagai aturan, termasuk aturan disiplin yang mengatur praktik kehidupan pegawai.

Hal itu jelas terlihat dari berbagai aturan disiplin pegawai negeri mulai Keppres 10 tahun 1974 dan Kepres 74 tahun 1992, disitu diatur mengenai batasan kegiatan dan praktik kesederhanaan hidup pegawai negeri. Sedangkan Peraturan pemerintah No 30 tahun 1980 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Di situ jelas termaktub kata-kata mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Semua peraturan itu mengatur perilaku pegawai negeri agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara, dengan kata lain kepentingan sendiri, seseorang/golongan adalah tidak penting dan malah cenderung tidak baik bagi negara. Yang lebih menyakitkan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 37 tahun 2012, yang judulnya pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Tertulis jelas adanya dikotomi kepentingan negara dan pribadi, bahwa kepentingan pribadi selalu tidak baik dan jangan sampai berbenturan dengan kepentingan negara. Negara menganggap pribadi-pribadi pegawainya tidak mempunyai kepentingan pribadi yang baik.

Mungkin maksud negara sebenarnya adalah baik, untuk melindungi negara agar pelayanan publik tetap efektif dan efisien tidak terganggu dengan penyimpangan-penyimpangan. Namun negara kehilangan daya kritisnya, aturan dan pernyataan tersebut justru mereduksi semangat pegawai untuk berbuat lebih banyak kepada negara. Pegawai terhegemoni bahwa segala kepentingan pribadi harus dikorbankan demi kepentingan negara. Negara tidak percaya dengan niat baik pegawainya. Padahal seseorang masuk menjadi pegawai negeri sudah siap dengan berbagai keterbatasannya terutama masalah gaji. Kepentingan pribadi seorang pegawai ya melakukan tugas dengan baik, berkinerja baik, naik pangkat, gaji naik, dan berkarir dengan normal, keluarga sehat, anak-anak bersekolah, selamat dan tidak ikut-ikutan gerakan teroris. That’s all. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Adapun perbuatan-perbuatan yang disebut dalam berbagai macam aturan tadi adalah penyimpangan-penyimpangan perilaku, bukan kepentingan pribadinya si pegawai negeri. Penyimpangan-penyimpangan memang tetap harus diwaspadai dan dikendalikan dengan sebuah pengendalian internal pemerintah, yang di dalamnya juga sudah menyebutkan perlunya penegakan kode etik dalam bekerja. Itu saja sebenarnya sudah cukup.

Lagi-lagi diskursus kepentingan negara di atas kepentingan pribadi mau tidak mau berimplikasi terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam mengelola pegawai negeri. Misalnya kebijakan mutasi, kebijakan pola karir, kebijakan kesempatan mengikuti pendidikan, dan lain sebagainya. Negara dalam hal ini diwakili oleh para pengambil keputusan selalu menganggap dirinya superior dan dominan, dan pegawai harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh negara, seperti di jaman feodal dan kolonial. Akhirnya banyak keluhan mutasi tidak manusiawi (pegawai dipindah tanpa disediakan tempat untuk dia dan keluarganya berlindung dan bersatu), karir tidak jelas karena mengutamakan senioritas, tidak diperbolehkan menerima honor ini itu, pekerjaan telalu berat sehingga pulang larut malam sehingga anak-anak terbengkalai dan pasangan banyak komplain karena merasa terkorbankan. Apakah negara memahami kondisi-kondisi seperti itu? Bukankah itu semua adalah juga kepentingan negara untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan mengamankan warganya?

Seseorang yang melakukan korupsi apakah itu berarti dia mengutamakan kepentingan pribadi? Justru sebaliknya, dia tidak mengutamakan kepentingan pribadi, karena kepentingan pribadi dalam bekerja adalah berkarir sehingga gaji pun mampu naik dengan sendirinya. Seseorang yang melakukan korupsi adalah sebuah penyimpangan yang nekat dilakukan dan mengorbankan cita-cita pribadi dalam bekerja demi menuruti hawa nafsu mengejar kekayaan atau memang tuntutan pihak tertentu sehingga dia nekat melakukannya.

Abdi Negara yang sering menghilang dari kantor saat dibutuhkan, yang bekerja  tidak profesional, yang melakukan korupsi, bukan berarti mengutamakan kepentingan pribadi, namun perilakunyalah yang harus di-review ulang, karena pada dasarnya konsekuensi dengan melakukan hal-hal tersebut adalah justru akan merugikan dirinya sendiri.

Sekali lagi melanggar etika (yang diyakini baik) di pekerjaan itu bukan kepentingan pribadi, tapi adalah penyimpangan yang jika dilakukan justru akan merugikan diri sendiri. Hendaknya negara jangan menganggap bahwa kepentingan pribadi seolah melanggar etika dalam bekerja.

Yang diperlukan oleh negara adalah memberikan fasilitas agar para abdi negara (yang sekarang mulai disebut aparat sipil negara) mempunyai ruang dan fasilitas yang cukup untuk mengembangkan dirinya sehingga kepentingan pribadinya akan terpenuhi, memanusiakan pegawainya, bukan malah banyak melakukan pengekangan di sana sini dengan dalih kepentingan pribadi seolah tidak baik untuk negara. Dalam UU ASN terbaru sudah mulai nampak perbaikan di beberapa tempat, namun hegemoni bekerja demi kepentingan negara tampaknya masih terus akan melekat. Negara jangan kehilangan daya kritisnya dan sudah selayaknya bergerak tidak lagi seperti masa feodal ataupun kolonial. Para aparat sipil negara juga tidak perlu lagi merasa harus mengorbankan kepentingan pribadi yang tidak salah itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan agar kualitas dalam memenuhi kepentingan pribadi menjadi sama dengan kepentingan negara.

Pegawai/pejabat tidak perlu lagi merasa takut menjadi ‘miskin’ seperti Jenderal Hoegeng yang telah mampu menyamakan kepentingan pribadinya menjadi sama dengan kepentingan negara, karena mungkin memang pada saat itu kompensasi menjadi seorang abdi negara masih ala kadarnya seperti jaman feodal sebagai abdi raja. Namun tragis bagi Jenderal Hoegeng yang ternyata kepentingan pribadi untuk bekerja dengan baik, justru dianggap mengganggu kepentingan ‘negara’, terbukti dengan pencopotan beliau sebagai Kapolri di usia 49 tahun, sebelum masa jabatan habis.

Akhirnya perenungan saya terhenti pada prinsip imperatif kategorisnya Immanuel Kant, yang pada intinya adalah bahwa manusia rasional tidak pernah boleh menggunakan manusia lain sekedar untuk tujuan pribadinya. Yang kemudian oleh Karl Marx, manusia rasional itu diartikan juga sebagai bentuk kapitalisme atau juga suatu bentuk dominasi negara. Orang lain harus selalu diperlakukan sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri dan jangan pernah sebagai sarana (obyek) belaka.

Dengan demikian, sejak saat ini saya menyatakan akan mengutamakan kepentingan pribadi saya dalam bekerja demi kemajuan bangsa dan negara saya tercinta.

 

 

error: