Instrumen Itu Bernama FINGERPRINT!

Instrumen Itu Bernama FINGERPRINT!

Alkisah, sebuah cerita yang berjudul New Public Management (NPM). Dalam cerita itu dikisahkan adanya keinginan perubahan birokrasi model lama yang kaku, lamban dan banyak masalah menjadi birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif. New Public Management ingin menggerakkan birokrasi sebagai layaknya sektor bisnis (private). Bentuk manajemen birokrasi ini lalu berkembang lagi dengan adanya New Public Service (NPS), yang sedikit mengkritik bentuk NPM yang terlalu condong mengarahkan sektor publik kepada privat dan dikhawatirkan sektor publik kehilangan kepublikannya.

Namun keduanya mempunyai nafas yang sama, ingin mengubah wajah birokrasi menjadi lebih cerah dan menggembirakan bagi masyarakat penerima layanan. Di Indonesia, ini sudah dicoba dengan reformasi birokrasi, yang menginginkan birokrasi kelas dunia di tahun 2025, yaitu sebuah birokrasi antisipatif, proaktif, serta efektif menghadapi globalisasi dan berorientasi hasil dalam pelayanan, memiliki most improved bureaucracy.

Jika dicermati lebih dalam, musuh terbesar NPM, NPS, dan juga reformasi birokrasi adalah birokrasi itu sendiri. Birokrasi dalam arti yang sebenarnya adalah sistem administrasi yang dijalankan oleh sekumpulan orang dengan cara pembagian divisi, hirarkis, dan dipenuhi aturan formal. Birokrasi modern yang dikembangkan oleh Max Weber, mempunyai rasionalisasi yaitu menyederhanakan urusan yang kompleks menjadi sederhana, menghasilkan output yang standar, dan adanya kepastian dengan berbagai macam aturan dan prosedur formal. Birokrasi menjadi layaknya sebuah mesin.

Menjadi musuh, karena manajemen yang responsif, inovatif, dan antisipatif memerlukan pengelolaan yang lebih fleksibel, mempromosikan kebebasan sebagai sebuah peluang untuk dapat bertindak lebih efektif, bukan manajemen yang mekanistis. Dan sayangnya, sepertinya birokrasi di Indonesia masih gamang menerima hal itu. Enterprising public management masih menganut totalitas aturan, yang sebenarnya sebuah hal yang menjadi pembeda antara bekerja inovatif, responsif dengan bekerja prosedural.

Salah satu pertanda yang sangat mudah dilihat dalam menyikapi aturan sebagai totalitas adalah mengaitkan aturan kehadiran dengan kinerja pegawai. Permasalahan kehadiran pegawai dianggap sebagai sebuah penyakit yang perlu diatasi. Sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja memperkuat simbol budaya totalitas aturan. Disini terlihat bahwa pegawai dilatih untuk berkinerja dengan cara hadir di kantor. Jika tidak hadir, maka mereka diyakini tidak dapat berkinerja dengan baik. Sebuah logical fallacy? Input menjadi ukuran sebuah kinerja? Sebuah prinsip yang sebenarnya bertentangan dengan New Public Management, model manajemen yang ingin diwujudkan dalam reformasi birokrasi.

Beberapa kepala daerah pun cukup geram jika ada pegawainya tidak menaati aturan kehadiran atau yang banyak disebut aturan absen, tidak hadir di kantor di jam yang ditentukan, bahkan menutup pagar gerbang kantor rapat-rapat, dan menunggu pegawai datang terlambat siap dengan beragam sangsi. Lalu seorang Menteri mengeluhkan bahwa masih banyak pegawainya berangkat kerja hanya karena absen.

Semuanya dilakukan dengan argumen bahwa ketaatan aturan adalah hal yang terpenting dan itu dapat dilihat jelas pada taat tidaknya seorang pegawai datang di kantor. Sekilas hal itu memang tidak menjadi masalah, artinya memang begitulah adanya. Aturan dibuat untuk menertibkan, mengatur orang. Namun apakah yang tidak hadir di kantor lalu bisa disebut tidak berkinerja? Apakah yang hadir di kantor selalu berkinerja? Pertanyaan yang tidak pernah terjawab dengan jujur oleh pemegang otoritas.

Beberapa pegawai yang saya temui mengatakan bahwa pekerjaannya justru lebih banyak di luar kantor, kadang sering pulang larut malam. Adapun keterlambatan sering dikarenakan faktor kesulitan keberangkatan atau teknis jangkauan. Pegawai malas? Kata siapa, mereka tidak malas tapi hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena terbiasa dan terlatih untuk selalu menunggu perintah. Saat tidak ada yang diperintah, si ‘pemerintah’ pun sama bingungnya dengan pegawai ‘malas’ tadi. Dan pegawai malas tidak selalu ada hubungannya dengan tingkat kehadiran di kantor. Adapun jika memang ada pegawai yang sengaja mangkir dari tugas dan kewajibannya, perlu ada dialog untuk dicari penyebabnya. Tidak serta merta dianggap sebagai resistensi yang selalu harus dihilangkan.

Tidak sadarkah kita bahwa hal seperti itu memang terbentuk dari pendisiplinan yang lalu menjadi budaya. Budaya yang mereduksi arti birokrat melayani menjadi birokrat takut sanksi. Reduksi budaya ini sekaligus sebuah unifikasi dan juga simplifikasi. Menyeragamkan perilaku pegawai yang semuanya dianggap menyimpang jika tidak hadir atau terlambat datang di kantor. Menyederhanakan sebuah ukuran kinerja dalam sebuah hitungan sederhana sebatas hadir atau tidaknya pegawai di kantor. Seperti yang dikatakan oleh Marudut Napitupulu sebagai delusi hitungan matematis efisiensi. Maksud saya, sulitnya mengukur kinerja birokrasi bukan berarti lantas disederhanakan secara pintas.

Inilah yang dinamakan instrumental rationality, sebuah alat (a means) yang berubah menjadi tujuan (an end). Jika sebuah instrumen telah menjadi tujuan, maka makna dan tujuan instrumen itu sendiri akan lenyap. Orang bekerja bukan karena ingin berkinerja dan menyalurkan potensinya, orang bekerja bukan karena ingin menghasilkan sesuatu yang inovatif, namun orang bekerja karena terpaksa dan menjalankan perintah. Perintah dan larangan itu telah dinormalisasikan dengan berbagai instrumen.

Fingerprint menjadi salah satu instrumen yang cukup kejam. Dengan fingerprint orang dipaksa berkumpul dalam suatu tempat dan waktu, mengerjakan sebuah mesin birokrasi dengan struktur hirarki yang mapan, aturan yang standar, dan rasionalisasi serba legal serta formal. Sebuah kumpulan komunitas di dalam kerangkeng besi. Ya, Weber menyebutnya sebagai iron cage (kerangkeng besi).

Namun kerangkeng bukannya semakin kendur, tetapi justru semakin kuat dan terlihat. Tidak heran jika kemudian menurut Gabriel, kerangkeng besi telah ber-metamorfosa menjadi kerangkeng kaca (glass cage). Sekumpulan orang terlihat dari luar melakukan aktivitas rutin terstandar jelas. Dengan bahan kaca, kerangkeng menjadi lebih indah namun rapuh terhadap ketegangan. Orang masih sulit keluar dari kungkungan kaca. Jikalau ada yang mencoba keluar, niscaya kepalanya benjol karena kaca telah dirancang sedemikian tebal dan sulit pecah.

Karena saking jelasnya terlihat dari luar kaca, maka jangan sakit hati bila banyak orang yang melihatnya sambil menangis dan sebagian lagi tertawa. Kenapa? Yang menangis mungkin berkata dalam hati…”bukan itu maksud kami, bukan orang yang selalu berkumpul dan tumpul karena sering dimarahi. Sebagian malah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kami ingin mereka bebas melakukan apa saja dan dimana pun untuk kami, kami ingin mereka bergerak, berinteraksi dan bergabung dengan kami. Kami perlu mereka tahu apa masalah kami. Hiks, hiks…. ada yang tersedu, dan huwaaaa…, ada pula yang menangis meraung “.

Lalu sebagian yang tertawa pun bergumam dalam hati, “untung saya tidak ada di sana, mereka lucu sekali, muka mereka pucat pasi. Mereka terlihat bingung, linglung, ke sana kemari hanya mengikuti yang dianggap paling ulung.. hahaha… “, begitulah kira-kira.

Itu bukan anekdot, bukan lelucon, tapi kenyataan. Kenyataan bahwa banyak orang berharap dari birokrasi pemerintahan menghasilkan layanan yang pasti pas buat masyarakatnya mewakili negaranya. Bukan layanan yang text book dan menggeneralisir permasalahan. Fakta bahwa banyaknya kebutuhan dan masalah dalam masyarakat yang menginginkan hadirnya negara yang dijalankan oleh profesional birokrat. Kebutuhan dan masalah yang unik, yang tidak dapat diselesaikan hanya di dalam sebuah kerangkeng, tapi memerlukan tinjauan lapangan dan pengamatan jeli.

Sudah saatnya kita mengarahkan perilaku dengan value based, mengatur perilaku pegawai dengan cara lebih manusiawi, mempromosikan peran, otonomi dan kemampuan mereka agar mereka mempunyai nilai akan dirinya sendiri, bagi organisasinya dan di mata pemangku kepentingannya.

Sudah saatnya kita mengenal diskontinuitas, menciptakan sejarah baru, bukan ketakutan akan terulangnya sejarah lama. Sebuah pergerakan jaman yang bisa saja tidak terkait dengan masa lalu. Mencoba merubah birokrasi dengan diskursus baru yang bebas dari bayangan kelam masa lalu. Tidak lalu bebas dari weberian, tapi mengkombinasikan rasionalisasi lama dengan prinsip baru tentang network dan demokrasi dalam birokrasi. Tidak pula berarti tidak ada dominasi, tapi lebih kepada organisasi dan manajemen menjadi lebih lentur dan demokratis.

Dalam tataran teknis, bisa saja saya mengusulkan, fingerprint cukup hanya dikaitkan dengan uang makan saja, tidak perlu dikaitkan dengan tunjangan kinerja. Dan tekniknya seperti memberikan reward, artinya uang makan hanya diberikan kepada pegawai yang memang absen fingerprint di kantor, karena memang yang berada di kantor-lah yang berhak mendapatkan uang makan. Sementara yang berkinerja di luar kantor telah mendapatkan kompensasi lain berupa uang transport, misalnya. Dengan demikian rasionalitas pegawai untuk berkinerja justru akan terbentuk, bukan lagi rasionalisasinya adalah bekerja untuk absen seperti yang dikeluhkan pak Menteri tadi.

Adapun ukuran kinerja, sebenarnya akan lebih pas jika dikaitkan dengan capaian bersama sebuah kelompok atau komunitas di birokrasi, bukan sekedar capaian output individu yang rawan akan delusi hitungan kuantitatif. Free rider dapat diminimalisir dengan penggunaan mekanisme complaint card. Sebuah mekanisme yang mencoba mempromosikan relasi antar pegawai dan antar pemangku kepentingan. Complaint card disediakan kepada siapa saja yang ingin melakukan keluhan terhadap kinerja seseorang. Jika seseorang itu tidak menepati janji akan kehadirannya ataupun hasil pekerjaannya yang mengganggu capaian tujuan bersama, maka orang lain berhak melakukan komplain. Dengan demikian kinerja berbasis nilai, demokrasi akan berjalan untuk mencapai kinerja bersama.

Satu hal lagi, ada berbagai pihak lain yang mampu mempercepat perubahan birokrasi, atau sebaliknya justru menyuburkan tradisi yang seharusnya sudah mulai punah. Sebutlah di antaranya adalah auditor dan pakar manajemen. Auditor sebenarnya memiliki peran besar dalam merubah wajah birokrasi. Dengan tugas pokok dan kewenangannya, auditor sangat mampu mempercepat perubahan itu, bukan justru memperlambat atau memundurkan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan auditor yang berpandangan ke depan, menganut diskontinuitas, dan tidak primitif mengartikan birokrasi.

Untuk mempercepat wujud birokrasi kelas dunia, kita juga membutuhkan auditor kelas dunia yang peka terhadap perubahan zaman, bukan auditor yang dipenuhi dengan delusi dan logical fallacy, yang hanya ingin mudah menghitung kesalahan dalam bentuk kuantitas dan terbatas pada satuan mata uang.

Saat saya membuat tulisan ini, saya mendengar adanya auditor yang sedang bertugas dan sangat bersemangat menghitung selisih antara rekap fingerprint dengan penerimaan tunjangan kinerja. Lalu seketika saya melompat dari tempat duduk sambil menutup hidung dan berteriak pelan.. “Whaaat.., benarkaah ?”.

 

*)  Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

Catatan Editor: Mengkritik Dengan Cinta

Catatan Editor: Mengkritik Dengan Cinta

Setelah memasuki dua bulan, Pergerakan Birokrat Menulis telah menghasilkan 60 tulisan. Sebanyak 25 penulis telah bergabung di Birokrat Menulis. Selain membagikan tulisan di Birokrat Menulis, kami juga aktif melakukan diskusi online melalui WhatsApp, terutama terkait tema-tema apa yang mesti segera ditulis.

Biasanya, ide-ide muncul dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tentu Anda bertanya, kenapa kesannya tulisan di Birokrat Menulis sangat kritis? Padahal banyak dari mereka berada pada posisi penting di birokrasi Indonesia. Tentu ada alasannya. Berikut catatan dari salah satu editor Birokrat Menulis untuk menjawab keingintahuan Anda itu.

————–

Seperti halnya sebuah keluarga yang anggotanya saling mencintai, demikian juga sebaiknya dalam pemerintahan. Akan sangat indah, manakala interaksi antara pemimpin dan rakyatnya dilandasi oleh rasa saling mencintai.

Bak hubungan sepasang kekasih yang saling mencintai, rasa cinta di antara keduanya dapat melahirkan pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, mau membantu, mau menuruti perkataan, patuh, mengikuti, dan mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh kekasihnya.

Pengaruh cinta yang luar biasa baiknya itu berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam percintaan. Tidak hanya lahir pada salah satu pihak: hanya dituntut oleh satu pihak  dan hanya dilakoni oleh pihak lainnya.

Salah satu bentuk rasa cinta dari rakyat kepada pemimpinnya adalah pemberian kritik. Kritik kepada pemimpin sesungguhnya adalah bentuk perhatian rakyat yang mencintainya. Asal dilandasi rasa cinta, kritik yang disampaikan oleh rakyat kepada pemimpinnya bagaikan nasihat seorang kekasih yang menyejukkan hati.

Hal itu juga berlaku dalam sebuah hubungan persahabatan. Ciri sahabat sejati adalah seseorang yang tidak hanya selalu memuji, tetapi juga berani memberikan nasihat (kritik) manakala kita lupa.  Kritik dari seorang sahabat sejati, yaitu teman yang mencintai kita, umumnya lebih bisa kita terima karena disampaikan dengan landasan cinta, sehingga mendengar nasihatnya tidak terasa menyakitkan.

Meski ada ungkapan terkenal “Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan”, namun pengalaman mengajarkan kritik sebagai sebuah kebenaran akan berpengaruh secara efektif pada orang yang dikritik apabila disampaikan dengan  cara yang baik.

Teringat perkataan Imam Syafi’i: “Nasihati aku saat sendiri. Jangan di saat ramai dan banyak saksi. Sebab nasihat di tengah khalayak, terasa hinaan yang membuat hatiku pedih dan koyak. Maka maafkan jika hatiku berontak….”. Seorang Adolf Hitler pun punya pendapat begini, “Bila kamu punya kebenaran, maka kebenaran itu harus ditambah dengan cinta, atau pesan dan pembawanya akan ditolak”.

Sebuah kritik, meskipun isinya benar, tetapi jika kurang tepat dalam menyampaikan akan berdampak tidak baik, bahkan akan mendatangkan kesusahan, seperti ungkapan Jawa “Pangucap iku biso dadi jalaran kabecikan, pangucap iku ugo biso dadi dalaning pati lan kasengsaran (Ucapan bisa menjadi sarana kebaikan, tetapi sebaliknya juga bisa menjadi sebab kematian dan kesengsaraan).

Mengkritik dengan cinta berbeda dengan mencela, menghujat, memaki-maki, menggunjing, menghasut, apalagi memfitnah, yang sama sekali tidak dilandasi rasa cinta, tetapi lebih banyak dilandasi rasa benci dan dendam. Mengkritik dengan rasa cinta akan melahirkan kemauan semua pihak yang saling mencintai untuk rela berkorban dan sama-sama mau melakukan apa saja demi kekasih yang dicintainya.

Seorang pemimpin yang dikritik dengan rasa cinta oleh rakyatnya akan melaksanakan masukan rakyatnya tersebut. Demikian pula sebaliknya, anjuran seorang pemimpin yang didasari rasa cinta kepada rakyatnya akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan rasa suka cita oleh rakyat yang dipimpinnya.

Robert K. Greenleaf dalam  bukunya Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, mengatakan bahwa salah satu ciri  kepemimpinan yang melayani adalah leader is leaded. Pemimpin bisa dipimpin. Salah satu indikatornya adalah pemimpin tersebut dengan segala kerendahan hatinya mau menerima kritik.

Ali bin Abi Thalib pun memiliki nasehat berharga buat para pemimpin:

“Perhatikanlah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Seandainya ia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, maka janganlah diterima nasihatnya dan berhati-hatilah darinya. Sedang jika ia memulai dari sisi keadilan dan kebaikan orang banyak, maka terimalah nasihatnya”.

Pemimpin narsistik adalah antitesis dari kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang narsistik itu anti kritik, karena menganggap seolah-seolah dirinya paling benar dan semua orang harus mendengar, mematuhi, dan melaksanakannya. Seorang pemimpin narsistik tidak akan menghiraukan kritik rakyatnya meski kritik itu adalah sebuah kebenaran dan lahir dari semangat mencintai.

Kepemimpinan narsistik seperti ini tidak dilandasi hubungan rasa saling mencintai, namun hubungan cinta yang hanya dituntut pada satu pihak saja, yaitu pada rakyat saja. Seperti lagu yang diciptakan oleh Dewa 19, Cintaku bertepuk sebelah tangan.

Tidak mengherankan, jika kemudian seorang pemimpin narsistik akan senantiasa menuai kritikan yang tidak lagi dilandasi oleh rasa cinta, melainkan oleh rasa benci dan dendam kesumat. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang narsistik akan selalu menerima celaan, hujatan, caci-maki, gunjingan, hasutan, dan berbagai fitnah.

Kouzes dan Posner (The Learning Leadership), menulis “Kasihanilah seorang pemimpin yang terjebak pada dua keadaan: senantiasa dikritik tanpa rasa cinta, dan tanpa kritik orang yang dicinta”.

Kondisi tersebut sangat paradoks dengan kisah kepemimpinan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab semasa menjabat. Beliau sangat gelisah memikirkan kondisi dirinya sebagaimana ucapannya:

“Aku sedang dihinggapi ketakutan. Jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku melakukannya, karena segan dan rasa hormatnya padaku”.  

Namun salah satu rakyatnya, yang juga seorang sahabat bernama Khudzaifah, segera menjawab, “Demi Alloh, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu”. Seketika itu pun, wajah Khalifah Umar bin Khattab langsung berubah ceria. Di sini tampak adanya sebuah hubungan antara pemimpin dan rakyat (sahabat) yang saling mencintai.

Pemimpin juga seorang manusia, adakalanya bisa saja salah. Seorang kekasih (rakyat) yang sangat mencintai kekasihnya (pemimpinnya) tidak akan jemu untuk selalu mengingatkan dan menasihati kekasihnya (pemimpinnya) yang sedang keliru.

Nasihat (kritik) itu diberikan agar sang pemimpin tidak terjerumus semakin dalam ke dasar jurang kesalahan.  Dalam mewujudkan kekuasaan yang baik, ungkapan berikut patut kita renungkan: “Kritik terhadap kekuasaan yang tidak jemu-jemunya dan dari saat ke saat, menjaga agar pohon kekuasaan tidak bakal bertumbuh mencakar langit.”

Jadi? Mengkritik dengan cinta mensyaratkan keberanian rakyat untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat, dan kerendahan hati seorang pemimpin untuk menerima dan melaksanakannya. Semoga negeri ini, pemimpin dan rakyatnya senantiasa dalam suasana hubungan yang saling mencintai.

 

 

Birokrasi  “Salah  Asuhan”

Birokrasi “Salah Asuhan”

Tak terasa, sudah 30 tahun saya mengabdi pada negara tercinta ini, dari periode ‘Orde Baru’ hingga periode ‘Era Reformasi’ saat ini. Negara ini pun sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Perubahan di segala bidang tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai pesan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi sebuah negara yang sejahtera, adil, dan makmur serta beradab.

Namun, apakah cita-cita dan harapan itu sudah terwujud? Atau malah stagnan dan justru menjadi lebih buruk? Tentunya, kita sendiri yang bisa menilai secara jujur dan obyektif.

Perubahan-perubahan yang dimulai dari peraturan perundang-undangan, sistem, maupun kebijakan semestinya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya semakin sejahtera.

Tetapi, kita lihat fakta sampai hari ini kondisinya tetap berjalan di tempat. Berstatus sebagai negara berkembang, di mana produktivitas dan kualitas hidup masyarakatnya masih rendah, tingkat kemiskinan tinggi sebesar 10,86% (Sumber: BPS, 2016), serta perekonomiannya  masih banyak tergantung pada negara lain.

Sampai kapan keadaan seperti ini akan berlangsung? Apa sebenarnya yang salah? Padahal, kita sudah merdeka selama 72 tahun.  Semestinya, keadaan negeri ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Tapi, mengapa dengan semakin bertambahnya umur keadaannya semakin menyedihkan dan memperihatinkan?

Indonesia yang kita cintai ini tak henti-hentinya digoncang berbagai masalah dan isu yang menyesatkan. Carut marut negeri ini seperti tiada hentinya  selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, musibah dan bencana juga terjadi di mana-mana. Sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara,  ternyata saya juga tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa.

Terbersit sebuah pertanyaan besar yang selama ini belum pernah terpecahkan. Mengapa problematika serta goncangan itu semakin membesar? Dalam bahasa medisnya, negeri ini  seperti digerogoti berbagai penyakit kronis dan ganas yang susah diobati dan disembuhkan. Sampai-sampai, alam pun seolah tidak bersahabat dengan  kita.

Apakah ini karena ketiadaan keteladanan para pemimpinnya (birokratnya)? Atau karena kebodohan rakyatnya? Apakah ini sistemnya yang amburadul  dan banyak rekayasa (birokrasinya)? Siapa yang salah dan kenapa salah? Jawaban yang mungkin mendekati benar adalah bisa jadi negeri ini “Salah Asuhan“!

Berbicara tentang Salah Asuhan, kita menjadi teringat dengan sebuah karya sastra Indonesia terbaik sepanjang masa yang terbit pada tahun 1928 di masa Hindia Belanda. Novel yang ditulis oleh Abdul Muis itu berjudul “Salah Asuhan”.

Novel tersebut menceritakan seorang anak pribumi  bernama Hanafi yang diasuh oleh ibunya. Meskipun ibunya seorang janda, tapi kemauannya sangat keras untuk mencerdaskan anaknya hingga dikirimlah Hanafi ke Batavia untuk sekolah di Hindia Belanda Scholl (HBS).

Selama sekolah, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda. Karenanya, pergaulannya pun tidak lepas dari orang-orang Belanda. Karena itu pula, tidaklah heran jika sikap, pemikiran, gaya hidup, tingkah laku, dan karakternya berubah menjadi kebarat-baratan (Westernised). Bahkan, tingkah lakunya melebihi orang Belanda asli.

Hingga akhirnya, Hanafi menikah dengan gadis pribumi bernama Rapiah dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Syafei. Namun, rupanya rumah tangganya tidak berjalan mulus (bercerai) karena tergoda oleh gadis Belanda bernama Corrie.

Setelah  menceraikan Rapiah, Hanafi  kemudian menikahi Corrie. Namun, bukan kebahagiaan yang diperolehnya. Kehidupan rumah tangga  Hanafi bersama Corrie justru terasa bagai  neraka dunia. Corrie yang dulunya supel dan lincah kini menjadi nyonya yang pendiam. Hanafi justru malah menjadi suami yang pencemburu, kasar, dan bengis.

Tak lama setelah Corrie meninggal, Hanafi pun jatuh sakit. Setelah sembuh, Hanafi menyadari kesalahannya dan pulang ke kampung tanah kelahirannya. Dia meminta maaf pada ibu dan mantan istrinya serta menemui anaknya dengan harapan semoga anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya yang sesat.

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa pada dasarnya setiap manusia itu tercipta dalam keadaan suci hati dan jiwanya. Tetapi, karena salah dalam mendidik (salah dalam pengasuhan), maka hati dan jiwa  yang suci/baik itu lambat laun akan terkikis dan berubah menjadi hati dan jiwa yang kotor. Hal ini tampak dari sikap dan perilaku yang buruk sesuai dengan asuhan dan kebiasaan di sekelilingnya.

Dari sini timbul pertanyaan, apakah  kondisi negara kita hari ini juga akibat dari salah asuhan sebagaimana cerita Hanafi di atas?  

Kenyataan itu tak bisa kita pungkiri. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia dijajah dan diasuh oleh kolonialis Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama itu, bangsa ini ditindas oleh Belanda. Belanda menindas dan menguasai wilayah negeri ini dengan menerapkan politik adu domba atau pecah belah (devide at impera) antar kerajaan-kerajaan nusantara.

Dengan kombinasi strategi politik, ekonomi, dan militer, Belanda menjalankan kekuasaannya dengan cara mengangkat  seorang pemimpin untuk dijadikan pemimpin tandingan dari pemimpin (raja) yang telah ada di jajaran nusantara. Hal itu dilakukan oleh Belanda dengan terencana, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Karenanya, pada waktu itu, lazimlah lahirnya dua pemimpin dalam suatu kerajaan nusantara maupun suatu sistem kemasyarakatan yang sering menimbulkan konflik sosial.

Bahkan, Belanda tak segan-segan memunculkan isu-isu, provokasi, propaganda, desas-desus, serta fitnah terhadap pemimpin yang lama (yang dilegitimasi oleh masyarakat setempat), Mereka membumbu-bumbui permusuhan dalam suatu tubuh kerajaan agar suatu kerajaan menjadi tidak solid.

Maka, tak heran bila strategi pecah belah dan adu domba itu saat ini menjadi sebuat tabiat buruk yang — secara sadar atau tidak sadar — telah mempengaruhi setiap jiwa masyarakat Indonesia. Pengaruh lainnya, pemimpin (birokrat) saat ini berperilaku sebagai tuan/priyai yang selalu ingin dilayani, padahal  seharusnya berperilaku sebagai abdi yang melayani bangsanya.

Perilaku buruk itulah yang sekarang melanda negeri ini. Dampaknya, korupsi seperti merajalela, gratifikasi tidak dilaporkan, dan suap (bribery) pun menjadi praktik normal. Upeti-upeti itu adalah hal yang biasa. Isu dan fitnah merajalela. Kemiskinan pun di mana-mana. Ini tidak lain karena ulah oknum sebagian pemimpin (birokrat) selaku pemegang kekuasaan yang mempertahankan sistem birokrasi yang korup akibat salah asuhan; di mana masyarakat pun juga turut andil mempengaruhi kebiasaan nista tersebut.

Inilah saatnya, sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara, kita peduli terhadap kondisi bangsa ini dan mau bersungguh sungguh meninggalkan budaya nista akibat salah asuhan. Marilah kita renungkan salah satu Firman Allah SWT dalam  Al Qurán, yaitu  surat Al Maidah yang berbunyi:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Firman Tuhan tersebut sangat jelas dan gamblang, bahwa kita dilarang  saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Akan tetapi, faktanya, tak sedikit masih kita temukan dalam birokrasi negeri ini pemimpin (birokrat) yang bermental  korup. Mental ini akan bertahan dan lestari berkat usaha saling bantu-membantu, bahu membahu, bahkan bersama-sama dalam berbuat curang dan pelanggaran.

Tak cukup dalam ayat suci, bahkan Nabi dan UtusanNya juga memberi anjuran kepada umat manusia dalam hadist shahih:

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Hadist di atas mengandung makna anjuran bagi siapa saja yang melihat kemungkaran, kebathilan, ataupun kejahatan wajib baginya untuk mengubah kemungkaran itu dengan tiga cara.

Yang pertama, dengan tangannya. Ini artinya bahwa kewajiban utama  untuk mencegah kemungkaran itu ditujukan kepada para pemimpin (birokrat) karena mempunyai mempunyai kekuasaan.

Kedua, bila pemimpin itu tidak mampu, maka dengan lisannya. Ini adalah kewajiban masyarakat (rakyat) yang hanya bisa menyampaikan untuk menasehati pemimpin dengan tutur kata maupun dengan wasiat atau tulisan seperti yang telah dilakukan di Birokrat Menulis ini.

Ketiga adalah dengan hati nya (berdoa), dan inilah selemah-lemahnya iman. Yang ketiga inilah yang kita takutkan banyak terjadi di negeri ini. Meski pilihan ketiga ini tidak salah, tetapi jika terlalu banyak yang hanya berdoa saja tanpa berikhtiar/bertindak,  maka kondisi negeri ini tak akan berubah.

Jika kita ibaratkan negara itu bagai sebuah kapal, akan dibawa ke mana arah kapal ini? Ibarat sebuah kapal yang mengangkut penuh penumpang, tetapi ada segelintir orang yang melubangi kapal itu dan semua penumpang acuh-tak acuh serta diam tidak mencegahnya, maka lambat laun kapal itu pasti tenggelam. Bila tidak ada upaya, maka kapal akan tenggelam di tengah laut.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh, salah satunya upaya yang mesti dilakukan saat ini adalah melalui pendidikan reformasi mental, terutama bagi para pemimpin dan birokratnya.

Semoga ke depan dapat membuahkan hasil yang gemilang.

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

Antara Cinta dan Karir: Refleksi Film La La Land

Antara Cinta dan Karir: Refleksi Film La La Land

Tuntas juga akhirnya saya menonton “La La Land”, film pujaan Mutia Rizal, salah satu aktivis ‘Pergerakan Birokrat Menulis’. Setelah menonton film ini, saya dapat memaklumi kenapa sempat terjadi ‘rusuh’ pada pengumuman Oscar tahun ini. Saya menduga, auditor PricewaterhouseCoopers begitu kecewanya ketika mengetahui dari awal film pujaannya dikalahkan oleh “Moonlight”. Tampaknya, mereka ‘sengaja’ menciptakan kerusuhan itu.

Bagi mereka yang telah menonton film ini, tentu tidak rela jika film ini tidak menjadi yang terbaik dalam festival Oscar. Tampaknya, para juri memiliki kepentingan ideologis untuk menujukkan kepada Trump bahwa mereka yang berkulit hitam juga memiliki kualitas tinggi, yaitu dengan secara politis memilih film Moonlight. Saya sendiri ketika menonton kedua film ini cukup kecewa dengan pilihan para juri tersebut. Tapi, tetap menghargai pilihan mereka.

Tampaknya juga auditor dari PricewaterhouseCoopers telah mengambil pilihan tegas atas dilema antara memilih karirnya atau cintanya kepada film ini. Mungkin, kedua auditor ini lebih memilih cintanya daripada karirnya; suatu pelajaran penting yang mesti diambil dari film La La Land.

Dalam sebuah epilog, Sebastian Wilder (dimainkan dengan menarik oleh Ryan Gosling), sambil memainkan pianonya  — jika kehidupan bisa diputar ulang — membayangkan kehidupannya bersama Mia Dolan (dimainkan dengan apik oleh Emma Stone) akan lebih indah jika sejak awal ia (dan tentu juga Mia) mau memilih cinta daripada karir.

Lihat dialog indah berikut ketika Mia kemungkinan akan terpilih ikut dalam pembuatan film di Paris:

Mia: What are you gonna do?

Sebastian: Have my own club.

Ah, mestinya Sebastian menjawab: I am going to marry you!

Tentu Anda bertanya, kenapa film ini begitu menarik dari perspektif birokrasi? Tentu saja karena saya terinspirasi dengan tulisan Rizal yang lain yang berjudul “Utamakanlah Kepentingan Pribadi!” Film La La Land ini adalah jelas tentang dilema cinta dan karir yang biasa dihadapi oleh profesional birokrasi.

Sebagai profesional birokrasi, kita tentu sering mengalami dilema cinta dan karir. Kalau kita lihat pun, belakangan ini masyarakat Indonesia mengalami perubahan radikal ketika menyikapi dilema ini. Banyak belakangan ini para wanita (dan mungkin juga pria) di birokrasi yang menjadi pejabat eselon 1 atau 2 tanpa memikirkan lagi soal cinta karena begitu semangatnya berkarir.

Secara kultur, kalau dulu mengutamakan pilihan karir dan menjadi single (tetap tidak berkeluarga) adalah suatu yang tabu, belakangan ini bukan hal yang tabu lagi. Banyak di antara pejabat puncak yang begitu menikmati karirnya daripada cinta. Kalau dulu ada pakem bahwa untuk menjadi pemimpin eselon puncak mesti sudah berkeluarga, belakangan ini di kantor-kantor pemerintah tidak aneh jika kita bertemu dengan pemimpin yang masih single.

Apakah saya sepaham dengan mereka? Ini pertanyaan yang sulit. Jika mesti mengambil pilihan mengutamakan karir atau cinta, maka saya tentu akan memilih cinta saat ini karena saya sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, mungkin pilihan saya bisa saja berbeda.

Sebenarnya, dilema cinta dan karir tidak hanya dialami oleh mereka yang masih single. Mereka yang sudah berkeluarga pun bisa mengalaminya. Misalnya, banyak pegawai yang mesti ditempatkan di luar daerah. Demi karirnya, mereka mesti berpisah dengan keluarganya. Keluarganya tinggal di daerah tertentu, sementara pegawai tersebut tinggal di daerah yang ditugaskan.

Begitu juga pegawai yang mesti studi di negara lain, tetapi tidak bisa membawa keluarganya karena pertimbangan tertentu. Mereka banyak yang mesti LDR (long-distance relationship). Padahal, LDR itu memiliki risiko perceraian yang tinggi. Sebuah penelitian menemukan bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga (atau istilahnya ber-partner dalam kultur Western) seringnya bercinta dapat menurunkan ‘happiness deficit’, terutama pada mereka yang tingkat neurotiknya tinggi.

Mereka yang berada pada tingkat neurotik tinggi biasanya mudah marah dan tersinggung, emosinya cepat berubah, dan sering merasa was-was. Artinya, mereka yang berada pada kelompok neurotik tinggi mestinya menghindari LDR jika mereka tidak ingin bercerai dari pasangannya di kemudian hari.

Kita juga sering melihat pegawai yang mengalami dilema cinta dan karir ketika pegawai mesti bekerja lembur di kantor. Pegawai belakangan ini sering mesti rapat dalam kantor (RDK), sementara keluarganya sudah menunggu di rumah.

Mana yang mesti dipilih? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, ada juga pegawai yang menjadikan pilihan karir karena pernah gagal dalam cinta. Misalnya, ia pernah patah hati dengan pacarnya, tidak ingin punya pacar lagi, dan memilih tidak pernah akan menikah. Kemudian, ia berhasil menapaki puncak karirnya.

Namun, belakangan ini, saya melihat terdapat perubahan kebijakan di berbagai negara. Banyak negara yang memikirkan perlunya menyeimbangkan antara cinta dan karir (work-life balance). Kenapa? Beberapa negara melihat jumlah penduduk negaranya semakin menurun. Negara lain melihat kecenderungan bunuh diri tinggi karena warga negara berlomba mengejar karir. Di Jepang misalnya, mereka sudah menyatakan ‘sayonara’ kerja lembur untuk menurunkan tingkat bunuh diri. Swedia bahkan sedang mengusulkan waktu khusus berhubungan intim bagi pegawai pada jam kerja.

Bagaimana dengan Selandia Baru? Tentu Anda sudah bisa menebak, mungkin Selandia Baru yang paling mementingkan keseimbangan antara cinta dan karir. Sebagai contoh, bagi wanita hamil, mereka bisa mengambil cuti satu tahun, baik pegawai swasta ataupun pegawai pemerintah. Dalam beberapa bulan di cuti satu tahun itu, pegawai berhak mendapat pembayaran penuh. Sebagiannya lagi bisa ditopang oleh pembayaran (benefit) dari negara.

Yang menariknya, jatah satu tahun itu bisa diatur, apakah akan diambil oleh istri secara penuh atau berbagi dengan suaminya. Jadi, para suami bisa menggunakan cuti hamil ini untuk kepentingan mendampingi istrinya yang melahirkan. Karena itu, nama cutinya disebut cuti pengurusan anak (parental leave), bukan cuti melahirkan (maternity leave).

Cuti pengurusan anak ini belum termasuk hak cuti yang disebut cuti sakit (sick leave), cuti kemalangan (bereavement leave), dan cuti tahunan (annual leave). Dalam satu tahun, seorang pegawai berhak mengambil cuti sakit 5 hari, di mana kantor pemerintah atau swasta tetap harus membayar utuh upahnya selama sakit itu. Yang menarik, definisi cuti sakit ini bukan hanya pegawainya yang sakit, tetapi juga jika ada salah satu keluarga pegawai yang sakit. Misalnya, anak atau pasangan seorang pegawai sakit, maka ia bisa mengambil cuti sakit untuk mengurus anak atau pasangannya.

Pegawai juga bisa mengambil cuti kemalangan 3 hari dengan tetap digaji jika ada keluarga dekatnya yang meninggal. Cuti tahunan bisa diambil 4 minggu dalam setahun dan bisa diuangkan jika tidak ingin cuti tahunannya diambil. Selain itu, pegawai bisa mengambil cuti tahunan tanpa gaji dalam jumlah hari tidak terbatas, sepanjang adanya kesepakatan dengan kantor. Kemudian, jika pegawai bekerja di hari libur nasional, upahnya adalah 2,5 kali dari upah normalnya.

Bagaimana dengan di Indonesia? Anda tentu bisa cemburu buta dengan kenikmatan di berbagai negara tersebut. Mungkin, bisa dibilang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tidak manusiawi dalam urusan menyeimbangkan antara cinta dan karir. Kita masih seperti negara yang dikelola oleh para kolonialis.

Bahkan, dengan dipasangnya mesin absensi di kantor-kantor pemerintah, perlakuan terhadap pegawai saat ini sudah mengarah seperti apa yang dikatakan sosilog Prancis Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Jika ada dilema antara cinta dan karir, kecenderungan yang ada adalah mengutamakan urusan karir. Karena itu, tidak aneh jika kita dengar ada seorang menteri yang tidak bisa langsung datang ketika orang tuanya meninggal karena adanya rapat penting di kantor. Sangat menyedihkan.

Syukurnya, sudah ada sedikit kesadaran pentingnya menyeimbangkan cinta dan karir belakangan ini di Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak pegawainya agar menerapkan work-life balance. Bahkan, ada poster khusus yang disebarkan lewat group WhatsApp untuk mensosialisasikan work-life balance ini ke para pegawai.

Sayangnya, saya melihat dari poster tersebut rasionalitasnya adalah dengan adanya work-life balance maka biaya rapat dalam kantor bisa diturunkan. Artinya, work-life balance lebih dimaksudkan untuk efisiensi daripada kepentingan manusiawinya. Kemudian, tidak ada insentif khusus untuk mendorong work-life balance ini bagi pegawai, seperti aturan cuti yang ada di Selandia Baru dan banyak negara itu.

Mestinya, kita mulai memikirkan insentif work-life balance ini di Indonesia. Dengan adanya insentif work-life balance, saya percaya kinerja pegawai dan organisasi akan semakin baik. Saat ini, kurangnya mementingkan work-life balance telah mengakibatkan banyak pegawai menjalankan pekerjaannya sebagai ritual keseharian. Mereka sekedar datang ke kantor untuk menjalankan apa yang ditugaskan bos atau kantor. Bekerja bagi mereka bukan lagi karena passion atau ibadah.

Kita para birokrat profesional bersama politisi mestinya mau merefleksikan kondisi ini, yaitu berani mengubah dari bekerja sekedar sebuah ritual menjadi bekerja karena passion.

 

 

Birokrasi (ala) La La Land

Birokrasi (ala) La La Land

Seperti saya menulis artikel ini, membacanya akan lebih syahdu jika ditemani alunan musik yang menjadi soundtracknya.., A Lovely Night, Another Day of The Sun, Summer Montage, hingga City of Stars..

Boleh juga sambil membayangkan Ryan Gosling atau Emma Stone disamping anda..

 ….….

La La land, sebuah film yang sungguh membawa penonton ke alam fantasi. Penonton dimanjakan oleh visualisasi yang jernih, penuh warna, shot-shotnya yang hampir sepanjang film menarik untuk di-capture. Naskahnya yang solid, penuh dengan dialog sarat makna. Musik yang jazzy, lembut kadang menghentak sesuai alur cerita. Koreografi yang fantastik dengan gerakan detil dan memukau sejak scene pertama. Tidak heran film yang bertema mengejar impian ini mendapatkan tujuh penghargaan utama Golden Globe, sebuah rekor dalam sejarah Golden Globe itu sendiri.

Sebastian dan Mia sebagai tokoh sentral di film ini mengajarkan bagaimana memelihara gairah (passion) dalam menggapai impian. Sebastian seorang musisi jazz sederhana nan idealis ingin sekali mempunyai klub jazz nya sendiri. Dia ingin para pemain musik di klubnya bebas memainkan instrumen kesukaannya hingga terdengar harmonisasi tangga nada bersama pemain instrumen lainnya. Seperti yang dia katakan dalam sebuah dialog, bermusik jazz adalah sebuah kebebasan, bebas berimproviasi. Tidak pakem dalam not-not tertentu agar instrumennya terdengar mengalun indah. Begitu pun kebebasan yang dimiliki oleh pribadi Sebastian, dia merasa memiliki otonomi dalam berkarya dan mengejar impian melalui pengetahuan dan keahliannya. Hingga pada suatu ketika dia harus menggadaikan passion nya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.

Mia seorang wanita muda bertalenta pemain peran ingin sekali menjadi artis tersohor. Berbagai kesempatan audisi dilaluinya di sela-sela pekerjaaan sementaranya sebagai seorang bartender di sebuah kafe. Mia merasa mempunyai kebebasan untuk mencari peluang dalam menggapai impiannya.  Passion nya mengantarkan pada suatu titik dimana dia berputus asa lalu pada titik yang lain dia menyadari bahwa kesempatan datang di saat tidak diharapkan.

Keduanya lalu bertemu dan terjadi dialektika saling dukung dalam meraih impian masing-masing. Meskipun ending cerita romansa nya terlihat pahit, namun impian keduanya terwujud dengan sempurna.

Bagi saya, Film ini bukan film modern yang menampilkan kecanggihan teknologi, tapi beyond modern, karena mampu menampilkan sebuah tema biasa, cerita yang klise, dan bahkan drama musikal yang sebenarnya kuno, menjadi sebuah pertunjukan yang penuh kebahagiaan, terlebih mampu memberi pelajaran tersendiri dalam mendobrak kemapanan teknik sinematrografi. Seseorang yang pada dasarnya tidak menyukai film drama musikal ataupun bukan penyuka musik jazz menjadi ingin menyaksikannya berulang kali.

Di lain cerita, kisah di film tadi menjadi sebuah metafora…

Dalam birokrasi sering kita terjebak dalam kemapanan dan pakem sebuah struktur yang menghalangi kebebebasan. Kebebasan berkreasi, berinovasi dan mengembangkan diri. Birokrasi dalam perspektif post (beyond) modern, mengartikulasi kebebasan bukan sebagai antitesis dari kekuasaan. Kebebasan bukan untuk melawan sebuah kekuasaan (dominasi), tapi bagaimana menggunakan kekuasaan dirinya untuk menggapai sebuah kebebasan. Kebebasan yang sebenarnya diinginkan namun selalu diingkarinya karena kungkungan keadaan. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang birokrat sebenarnya mampu membuat dirinya berkuasa untuk mencari sebuah kebebasan.

Post-bureaucracy adalah birokrasi dipandang dari perspektif kritis post-modern, sebuah birokrasi yang mendobrak kemapanan standar dan hirarki, yang berusaha membebaskan individu dari belenggu kerangkeng besi.

Ada sebuah kejadian menarik di awal cerita, saat Sebastian memainkan piano disebuah klub, manajer klub terlihat sangat kesal dengan Sebastian karena Sebastian tidak memainkan musik sesuai yang diinginkan manajer. Hal itu membuat Sebastian merasa terkungkung dan ketidaknyamanannya berbuah kekesalan personal yang membuat pertemuannya dengan Mia tidak punya makna bahkan menularkan kekesalan lain pada sosok Mia. Kejadian ini, lalu diandaikan dengan sangat baik secara flashback di akhir cerita. Seandainya manajer tidak membuat batasan, Sebastian akan bermain piano dengan gembira dan pertemuan dengan Mia menjadi pertemuan yang menyenangkan. Dalam bayangan keduanya, justru inilah saat penting yang menentukan kebahagiaan mereka abadi sampai akhir cerita.

Post-birokrasi berusaha menyeimbangkan work-life, antara pekerjaan dan kehidupan sosial birokratnya. Bertolak dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, disinilah lalu power (kekuasaan) individu menjadi bagian dari freedom (kebebasan).

Menurut Maravelias, kebebasan dalam Post-birokrasi bisa dipandang sebagai sebuah otonomi ataupun sebuah peluang. Dalam memandang kebebasan sebagai sebuah otonomi, seorang birokrat cenderung memiliki komitmen penuh dan bersemangat dalam mempertahankan idealismenya dalam bekerja, idealisme sesuai dengan minat dan keahliannya. Jika tugas yang diemban tidak sesuai dengan minat dan keahlian, terpaksa melakukan negosiasi dengan keadaan namun sifatnya sangat sementara.

Seperti misalnya, Sebastian yang merasa memiliki otonomi dengan keahlian jazz nya, terpaksa menerima tawaran dari Keith (John Legend) untuk bermain musik yang berjenis pop-oriented untuk menjamin kemampuan finansialnya. Tapi itu hanya sementara karena impian sejatinya adalah musik jazz. Sebagai konsekuensi, seseorang yang menganggap kebebasan sebagai otonomi cenderung untuk lalu menghambakan dirinya pada pekerjaan yang digelutinya. Sebastian akhirnya mendapatkan tawaran konser di berbagai kota yang membuat dirinya lalu semakin jauh dengan Mia. Namun akhirnya dia berhasil mendirikan the Seb’s, klub jazz milikya sendiri.

Sedangkan kebebasan yang dipandang sebagai sebuah peluang membuat seorang birokrat menjadi seorang oportunis yang berarti mampu memanfaatkan peluang untuk mencapai keinginan terbaiknya dalam bekerja. Setiap peluang selalu dicarinya demi mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya. Pantang putus asa menjadi rumusnya, meskipun pada suatu titik dia akan merasa menjadi orang yang sangat tidak berbakat karena peluang tak kunjung berpihak kepadanya.

Mia akhirnya meraih peluang itu, menjadi seorang artis, persis seperti dalam impiannya setelah melalui proses panjang, berliku dan tidak jarang diremehkan.

“A bit of madness is key, to give us to color to see, who knows where it will lead to us? “ Demikian sebuah bait mengalun dalam salah satu soundtrack yang berjudul Audition (the fools who dream). 

Begitulah dialektika kekuasaan dengan kebebasan dalam birokrasi, kadang terjadi ambivalensi. Disaat menginginkan kebebasan, tapi justru pada saat itu pula kebebasan mengikatnya. Namun kebebasan akan menemukan arah sejatinya di saat seorang birokrat mampu memahami potensinya lalu mampu mengartikulasikannya menjadi sebuah otonomi ataupun peluang untuk memberdayakan dirinya.

Di level organisasi, fleksibilitas menjadi penting. Individu bukan lagi digerakkan secara rule-driven, tapi bagaimana memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap individu untuk melepaskan potensi dalam ruang kerjasama yang harmoni. Mirip sebuah pertunjukan musik jazz.

Birokrasi, ibarat kota penuh bintang (talenta)..

Kota yang tidak hanya dimiliki oleh sekumpulan elit, tapi seluruh penduduk kota, semua adalah bintang bertalenta yang berhak bersinar menerangi penjuru kota..

“City of Stars..

are you shining just for me?

City of Stars..

There’s so much that I Can’t see..

Who knows?

I felt it from the first embrace I shared with you..

That now our dreams, they’ve finally come true..”

 

 

(Pijat) Refleksi Di Tubuh Birokrasi

(Pijat) Refleksi Di Tubuh Birokrasi

Aduh pak, disitu sakit sekali. Dan si pemijat justru malah mengulang-ulang pijitannya. Dia bilang justru ini sumber penyakitnya, pas kena syarafnya. Itulah pijat refleksi, memijat titik atau simpul syaraf yang langsung berhubungan dengan sebuah penyakit/masalah tertentu.

Birokrasi, dan yang saya maksud disini adalah birokrasi pemerintahan, adalah sebuah tubuh yang tidak lepas dari berbagai macam penyakit. Sebuah tubuh sosial dengan relasi yang kompleks yang tidak luput dari banyak masalah. Penyakit diderita, namun terkadang kita tidak mampu menemukan dimana sumber penyakitnya. Sering kita hanya tau rasa sakitnya lalu berusaha menghilangkan rasa sakit itu tanpa peduli dengan sumbernya. Dan selalu, yang dijumpai adalah bagaimana menghilangkan rasa sakit dengan segera dan sebisa mungkin tanpa melalui rasa sakit-sakit yang lain. Dikiranya, kalau rasa sakit hilang berarti penyakit ikut sirna. Mungkin juga merasa telah menemukan sumber penyakitnya, tapi cara memusnahkannya menggunakan bom atom yang akhirnya justru membunuh banyak sel-sel baik yang bersemayam dalam tubuh birokrasi, atau kalau tidak terbunuh ya terkena radiasi, lalu terjadilah penyakit lain.

Maka dari itu diperlukan sebuah kemauan dan juga kemampuan untuk menemukan gangguan syaraf yang membuat penyakit selalu ada di dalam tubuh. Kemauan berupa kesediaan untuk menahan sakit (pijatan), dan kemampuan untuk menemukan titik syaraf yang tepat.

Rangsangan (pijatan) refleksi dalam tubuh birokrasi saya coba hadirkan untuk menemukan simpul syarafnya. Apa yang sudah, sedang dan terus akan saya tuliskan memang bertumpu pada sebuah teori sosial kritis. Sebuah perspektif yang bukan bermaksud sekedar mengkritisi sebuah kejadian atau kebijakan, namun lebih jauh dari itu, teori kritis adalah mengkritisi cara berpikir linear. Jika kita sering dididik dengan pola berpikir yang  dilandasi oleh pengetahuan dan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya yang lalu menjelma menjadi sebuah kepastian dan kebenaran, maka dengan hiasan teori kritis, kita mampu memahami persoalan tidak lagi secara linear, tidak lagi memandang dari yang seharusnya, apalagi yang biasanya. Yang biasanya dan yang seharusnya itu seolah-olah sudah selalu benar dan mapan adanya, namun selalu ada celah untuk membongkar, melakukan rekonstruksi ulang atas pemahaman menjadi lebih jernih dan menyadarkan. Terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk kemudian merenung dan berkaca, untuk tau apa, mengapa, dan bagaimana sebuah fenomena terjadi, tentu saja di lingkup birokrasi.

Apa iya kepentingan individu itu mengganggu kepentingan organisasi/negara, apa benar aturan yang mendisiplinkan dan sangsi tegas mampu menyadarkan pegawai, apakah memang diperlukan kategorisasi pegawai malas-rajin atau pegawai baik-buruk, apa sebenarnya maksud dari pakaian seragam, apakah keberhasilan kinerja harus selalu dapat diprediksi dan harus bisa diukur, bagaimana bisa individu tidak merasa dirinya telah terasing dalam pekerjaannya, apa benar tubuh individu yang diam dan patuh itu berarti tidak melawan, dan apa betul kekuasaan itu bisa dipegang dan hanya dimiliki oleh para pimpinan. Berbagai macam pertanyaan itu hanya sebagai contoh betapa sebuah refleksi diperlukan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuh birokrasi.

Tulisan berat namun ringan, akan selalu menghiasi tema refleksi untuk birokrasi, dan berharap mampu dipahami sebagai penyeimbang (kalau tidak bisa dibilang penyejuk) pikiran bagi aparat sipil negara maupun siapapun yang peduli dengan kehidupan birokrasi di pemerintahan.

Seperti gambaran pijat refleksi di awal tadi, terkadang pada saat dipijat di bagian tertentu akan terasa panas dan sakit. Namun sakitnya pijatan itu mampu mengena pada syaraf yang menjadi sumber penyakit. Dan terkadang pijatan-pijatan itu perlu diulang beberapa kali agar penyakit mampu sembuh dengan sempurna. Pijatan yang terasa sakit namun menyehatkan.

Mari kita rajin melakukan (pijat) refleksi di tubuh birokrasi.

 

 

 

error: