Tercelanya Perilaku “SUAP”

Tercelanya Perilaku “SUAP”

Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang yang ingin memperoleh kemudahan dari semua urusan hidupnya. Mereka ingin segala sesuatunya cepat terselesaikan tanpa membuang waktu maupun tenaga. Demi mendapatkan kemudahan-kemudahan yang memanjakan itu, orang cenderung menjalankan praktik “SUAP“ (Bribery).

—-

Sampai hari ini, kita masih sering mendapatkan fakta yang menyedihkan, baik di media cetak maupun elektronik, bahwa di negeri yang kita cintai ini budaya suap-menyuap itu sudah sangat mengkawatirkan dan mengerikan. Masih segar dalam ingatan kita, kasus suap tertangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat kementerian dan auditor.

Dari berbagai sumber, suap diartikan secara umum sebagai penawaran atau pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.

Suap sudah menjadi mentalitas bersama yang berlindung dalam pemahaman “tahu sama tahu“. Padahal praktik nista itu bersifat merusak, dan menimbulkan penyakit kronis, bahkan sudah metastase (meluas, berkembang, dan akhirnya tumbuh subur) yang susah untuk diobati dan disembuhkan, karena praktik itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Perilaku ini sudah terjadi di banyak tempat, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Praktik suap-menyuap sudah merambah sektor BUMN, BUMD, maupun swasta, dan terjadi di berbagai sektor: pajak, pengadaan, perijinan, politik, dan peradilan.

Kondisi ini tentu sungguh mengkawatirkan, sudah begitu banyak pejabat mulai dari menteri, gubernur, bupati, walikota, jaksa, hakim, maupun para politikus yang telah terseret masalah hukum. Sebagian dari mereka telah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Keadaan ini memaksa kita untuk mengatakan telah terjadi “krisis keteladanan” di Indonesia. Budaya suka memberi dan menolong yang adiluhung berubah menjadi praktik suap. Budaya malu dan budaya “takut karena salah” pun sepertinya sudah hilang dari jiwa mereka.

Padahal praktik itu jelas-jelas telah dilarang dalam agama. Beberapa nash al Hadist yang menegaskan bahwa suap-menyuap itu diharamkan:

Dari Abdullah ibnu Amar ibnu Al’-ash Radiyallahu ‘anhu: “Rasululloh Shallallaahu ‘alaihi wa salam melaknat orang yang memberi dan menerima suap.“ (HR. Abu dawud dan Tirmizi).

“Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara. (H.R. Ahmad ; Al-Muntaqa II: 935).

Di era globalisasi seperti saat ini, kehidupan manusia dipenuhi dengan persaingan bebas dan serba instan. Gaya hidup konsumtif dan mewah menjadi ciri utama masyarakat masa kini. Sayangnya, pesatnya kemajuan dan peradaban zaman tersebut, justru diikuti dengan kemerosotan akhlak dan perubahan perilaku negatif. Moral manusia makin memprihatinkan, tidak lagi menghiraukan hukum-hukum yang mereka buat sendiri, kaidah-kaidah agama, serta hukum Allah, karena sudah tidak ada lagi keteladanan. Manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan  cara  suap-menyuap.

Banyak situasi mendesak membuat orang mau tidak mau harus menyuap demi memperlancar urusan mereka, dengan alasan pemberian suap dipandang halal, suap dipandang sebagai hadiah dan bentuk wujud simpati dan apresiasi.

Kebanyakan orang cenderung menganggap bahwa menyuap adalah hal yang wajar, biasa, halal, dan baik, karena mereka beranggapan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang itu tidak berbeda dengan memberikan hadiah. Dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, hampir tidak ada jarak antara pengertian hadiah atau suap.

Seperti dalam momen pernikahan, pasti ada kado berupa barang/uang yang diberikan. Namun kemudian hal itu seolah menjadi kewajiban bagi penerima kado untuk memberikan kado sebagai balasan pada momen hajatan yang lain, minimal serupa atau senilai dengan yang pernah diterima.

Fenomena ini sudah melekat di masyarakat, sehingga kado barang/uang hajatan itu kini sudah berubah menjadi semacam utang piutang yang tidak jelas akadnya. Ketika yang pernah mengundang tidak memberikan kado/hadiah pada hajatan orang yang  pernah diundang, maka hal  itu akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan. Inilah salah satu contoh memberi hadiah yang bukan karena Allah tapi karena mengharap balasan.

Terlebih lagi dalam suatu organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, praktik suap justru dipandang lumrah dan wajar karena dianggap wujud prestasi dan dedikasi.

Suap yang diterima dianggap kompensasi atas jerih payah yang telah dilakukan. Penghasilan yang diterima itu diidentikkan seolah sebagai rezeki, sekalipun sebenarnya dari hasil suap. Penerima suap memandang itu sebagai pemberian yang murni (ikhlas), walaupun dikemudian hari akan lahir sikap subyektif dalam menetapkan sesuatu bagi pemberi hadiah (suap), yang pengaruhnya ia tidak mampu menegakkan kebenaran yang sudah menjadi kewajibannya.

Cara pandang dan pola pikir yang mereka pakai adalah bahwa kemudahan-kemudahan yang mereka berikan juga harus ditebus dengan uang yang diperoleh dengan pekerjaan yang halal. Sebaliknya, jika tidak, hal itu sangat merugikan dirinya.

Perlu digarisbawahi, pertama, suap memberikan hak istimewa untuk merebut hak orang lain. Kedua, dengan suap, semua urusan menjadi sangat mudah dan cepat karena memotong serangkaian prosedur atau potong kompas. Ketiga, suap menjadikan yang seharusnya salah bisa menjadi benar dan yang seharusnya benar bisa menjadi salah.

Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berhati-hati dan memahami bagaimana makna dan pesannya, motif dan fungsinya, jangan sampai terjebak oleh suap karena suap identik dengan memakan apa yang diharamkan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqoroh ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut bukan hanya mengharamkan memakan harta hasil suap, melainkan mengharamkan peran aktif sebagai pihak yang terlibat dalam terwujudnya suap itu.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), marilah bersama-sama dengan hati yang jujur dan bahu-membahu memerangi praktik suap-menyuap, karena mencari rizki dengan cara yang haram merupakan dosa besar dan dilaknat Allah SWT.

Menurut saya, apa yang sebaiknya kita lakukan dan perjuangkan secara individu adalah berani untuk berkata “tidak” terhadap praktik suap, bertekad untuk selalu berbuat jujur, menanamkan budaya malu karena malu sebagian dari iman, bertekad kuat dan niat tulus untuk berubah menuju kebenaran demi kebaikan dan kemaslahatan umat, dan menguatkan jiwa yang qona’ah, yaitu jiwa yang menerima rizki halal apa adanya dan berapa saja dari yang kita peroleh. Dari Abu Hurairah RA, Rosululloh bersabda:

Orang yang mencari harta halal demi terpeliharanya harga diri (tidak sampai mengemis) dan memberi nafkah keluarganya serta berbuat baik pada tetangganya, maka kelak di hari kiamat wajahnya seputih bulan, sedangkan mereka yang tujuannya hanyalah menghimpun dan menumpuk-numpuk harta saja untuk berbangga-banggaan, sombong, maka kelak dihari kiamat akan dilaknat oleh Allah SWT.”

Khusus bagi para pemegang kekuasaan, selain hal-hal di atas juga berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memerangi suap dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

 

 

Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Epilog

Suatu ketika, saat sedang menikmati kopi hangat, saya tiba-tiba mendengar dering telepon dari seorang teman. Katanya, istrinya baru saja kedatangan seorang jaksa (intelejen) di kantornya. Istrinya itu kebetulan adalah seorang pejabat struktural pada sebuah instansi pemerintah daerah. Saya pikir, itu hanyalah kedatangan biasa saja, sebagaimana seorang jaksa yang menjalankan tugas negara.

Rupanya, cerita teman saya lagi, saat kedatangannya itu sang jaksa sudah mengancam istrinya bahwa ia akan membawa auditor instansi tertentu untuk membuktikan adanya kerugian negara pada pengadaan barang/jasa di instansi istrinya itu. Istrinya itu kebetulan penanggung-jawab suatu pengadaan barang/jasa di instansinya; atau biasa dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Cukup lama saya tidak pernah mendengar kabar lanjutan tentang kedatangan jaksa tersebut. Sampai kemudian, beberapa minggu rasanya, saya mendapatkan pesan dari obrolan elektronik dengannya (electronic chats). Katanya, istrinya sudah langsung mendapatkan panggilan resmi untuk datang ke kejaksaan negeri dengan status tersangka!

Selanjutnya, di kejaksaan negeri itu, sang jaksa mengancam akan menahan istrinya. Akhirnya, dengan negosiasi ulet lewat pengacaranya, disepakatilah tidak adanya penahanan tersebut. Tentu kita sudah tahu, agar istrinya tidak ditahan ia akan membutuhkan biaya yang besar (dengan berbagai justifikasi tentunya), yang jumlahnya tidak perlu saya sebutkan dalam tulisan ini.

Inti cerita ini adalah beginilah realita proses penegakan hukum (law enforcement process) di Indonesia, di tengah kompleksitas pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Selanjutnya, mari kita tengok gagasan sederhana penanganannya.

Proses Penegakan Hukum yang Korup

Kasus yang saya uraikan di epilog telah menjadi momok bagi banyak pegawai dan pejabat instansi publik, terutama sekali mereka yang terlibat langsung dalam urusan pengadaan barang/jasa. Karena begitu seringnya terjadi, malah hal ini sudah dianggap biasa saja. Tampaknya, belum ada upaya serius yang cukup berhasil untuk mengatasi persoalan yang sudah menjadi parasit ini.

Tidak aneh jika begitu banyak pegawai dan pejabat publik yang cenderung menghindar dan tidak mau lagi berurusan dengan pengadaan barang/jasa di instansinya. Mencari siapa yang bersedia menjadi penanggung-jawab pengadaan barang/jasa dan kompeten di sebuah instansi pemerintah, karenanya, bukanlah pekerjaan mudah.

Padahal, belanja dari sektor publik melalui pengadaan barang/jasa itu menjadi sumber utama untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia, seperti banyak di negara lainnya. Untuk mendorong perekonomian negara dan warganya, kita membutuhkan profesional birokrasi yang mau melakukan belanja sektor publik melalui pengadaan barang/jasa tersebut.

Memang, kita harus akui, pengadaan barang/jasa ini pun masih sering dikorupsi. Sebagai contoh, lihat kasus anyar pengadaan eKTP. Repotnya, banyak aparat penegak hukum (APH) yang mestinya menjalankan amanah sebagai orang yang dipercaya (trustee) menegakkan hukum malah memanfaatkan dugaan korupsi pengadaan barang/jasa untuk kepentingan dirinya (self-interest). Mereka malah menyalahgunakan kewenangan legitimasi (legitimate power) yang dipegangnya.

Saya rasa hal yang saya uraikan ini bukan rahasia umum lagi dan kita semua sudah sangat paham. Tentu kita sudah sering mendengar begitu banyak cerita buram dari rekan kita, tetangga kita, dan saudara kita ketika berurusan dengan APH dalam proses penegakan hukum, terutama sekali mereka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa.

Karenanya, jika masih ada peluang, masyarakat cenderung akan menghindarkan diri dari berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka bahkan berdoa dan bersedia mengeluarkan biaya besar agar dijauhkan dalam urusan proses penegakan hukum, baik sebagai saksi, apalagi jika mesti sampai menjadi tersangka. Jika telah menjadi tersangka, seseorang akan berusaha agar proses penegakan hukum atas dirinya bisa berhenti dan statusnya tidak berubah menjadi terdakwa.

Jika dikalkulasi, biaya atas “bisnis” illegal atau kejahatan kriminal pasar gelap (black market) untuk menghentikan proses penegakan hukum ini tentu sangatlah besar di Indonesia. Bahkan, mungkin bisa lebih besar dari nilai pengadaan barang/jasa yang dikorupsi.

Istilah awam yang berkembang, seseorang bisa tinggal “kolor” jika berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Pengacara yang mestinya berperan memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik, malah kadang cenderung menjadi “perantara” (broker) untuk berhubungan dengan APH dalam bisnis illegal tersebut.

APH pun sering menjadikan tekanan publik (seperti LSM) sebagai justifikasi untuk memproses sebuah aduan pengadaan barang/jasa yang sebenarnya tidak layak diproses. APH sepertinya sering tidak peduli terhadap kelayakan pengaduan tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan apa yang bisa diperoleh dari bisnis illegal proses penegakan hukum tersebut.

Ketika menjelang Pilkada atau setelah Pilkada, di sinilah kita melihat APH “panen” dalam bisnis illegal tersebut karena menerima begitu banyaknya pengaduan dari para pihak. Karena lemahnya dasar pengaduan tersebut, pegawai atau pejabat publik sering sekedar menjadi “bancakan” APH.

Di sisi lain, atas pengaduan yang sudah cukup bukti, APH masih saja ada yang membuat proses penegakan hukum berlarut-larut. Sebab, semakin berlarut-larut, maka akan semakin membuat para pihak yang terlibat semakin “tersiksa”. Mereka pun kadang mesti mengeluarkan biaya besar sekedar agar proses penegakan hukum bisa berjalan fair, efisien, dan cepat.

Melihat Fokus Kerja KPK

Di tengah proses penegakan hukum yang korup di Indonesia, sebenarnya kita masih mempunyai harapan dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, peran KPK dalam menangani proses penegakan hukum yang korup masih kurang bergigi. Karenanya, tidak aneh jika seorang anggota DPR pernah mengeluh tentang kinerja KPK. Ia membandingkannya dengan kinerja Independent Comission Against Corruption (ICAC) di Hongkong.

Ia menyatakan bahwa KPK tidak memiliki fokus kerja yang jelas. Ini dapat dimaklumi karena KPK sepertinya masih mengikuti gendang irama tekanan publik. Hal ini berbeda sekali dengan ICAC di Hongkong. Mereka mempunyai fokus yang jelas, yaitu pemberantasan prilaku korup para APH, terutama sekali polisi.

Walaupun berbeda dengan ide dibentuknya ICAC, saya rasa KPK harus mau memfokuskan kembali perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu fokus atas proses penegakan hukum yang korup, terutama sekali pada proses penegakan hukum dugaan korupsi pengadaan barang/jasa.

Harus diakui, kita memiliki begitu banyak persoalan korupsi di Indonesia. Namun, dengan keterbatasan sumber daya KPK, kembali fokus mengatasi proses penegakan hukum yang korup penting sekali.

Memang, tidak ada salahnya KPK untuk terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi yang bersifat umum di Indonesia. Akan tetapi, KPK sebaiknya fokus pada kasus yang melibatkan pejabat negara (seperti presiden, menteri, kepala daerah, dan anggota parlemen) dan APH saja.

Dengan sumber daya terbatas, tidaklah mungkin KPK bisa menyelesaikan semua persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat sekelas pemimpin proyek sebaiknya diserahkan ke APH lain.

KPK cukup melakukan supervisi terhadap proses yang dilakukan APH tersebut. Jika dalam proses tersebut kemudian ditemukan adanya keterlibatan pejabat negara atau APH, barulah KPK perlu mengambil-alih proses penegakan hukumnya.

Unit Khusus Pemberantasan Penegak Hukum yang Korup

KPK perlu fokus memberantas proses penegakan hukum yang korup dengan membentuk unit khusus (special task force). Hal ini untuk memastikan agar proses penegakan hukum seperti yang dihadapi oleh istri teman saya tersebut dapat berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

Yang saya maksud pembentukan unit khusus ini tentu tidak sekedar dibuatnya menu pengaduan di website KPK yang sudah ada saat ini. Yang saya maksud adalah adanya semacam unit khusus yang menangani kejahatan APH, seperti halnya unit yang menangani terorisme. Jika perlu, KPK melibatkan para perwira militer dalam unit khusus tersebut, dan tentu juga melibatkan kantor kepresidenan. KPK juga perlu berafiliasi dengan badan internasional untuk menguatkan unit khusus ini.

Sebab, saat ini Indonesia sudah dalam darurat proses penegakan hukum yang korup. Sementara itu, mengatasi proses penegakan hukum yang korup (seperti pemerasan oleh APH) memerlukan pendekatan tersendiri. APH sangat paham bagaimana agar tidak tertangkap basah ketika melakukan deal. Karenanya, sekedar menyadap alat komunikasi APH sebagaimana sering dilakukan KPK sudah usang.

APH sudah semakin mengerti bagaimana caranya agar alat komunikasinya tidak dapat disadap ketika melakukan pemerasan. Ini pun tentu sudah cukup dipahami oleh KPK.

Strategi Unit Khusus KPK

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang mesti dilakukan oleh unit khusus KPK tersebut? Gagasan sederhananya adalah mencari cara apa yang mesti dilakukan sehingga dapat menciptakan proses penegakan hukum menjadi fair, efisien, dan cepat.

Cara sederhananya adalah unit khusus ini membuat jalur komunikasi dua arah dengan para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Sebab, menunggu saja pengaduan dari para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tidaklah cukup. Mereka yang sedang menjadi “pesakitan” tentu sedang berada dalam tekanan dan karenanya cenderung akan bermain aman dan menghindari jalur pengaduan satu arah yang ada di website KPK.

Dengan jalur komunikasi dua arah, unit khusus KPK ini mesti aktif mengumpulkan data langsung ke lapangan, yaitu berinteraksi dengan pihak-pihak yang sedang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik para saksi, tersangka, atau terdakwa yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa yang diproses oleh APH. Unit khusus ini juga bisa berinteraksi dengan keluarga, saudara, atau rekan para pihak yang terlibat.

Unit khusus KPK ini perlu menanyakan kepada mereka yang dijadikan saksi, tersangka, atau terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa apakah mereka telah menjalani proses penegakan hukum yang dirasakan fair, efisien, dan cepat? Apakah hak-haknya sebagai tersangka telah dipenuhi oleh APH? Apakah ada ancaman penahanan dari APH yang dirasa tanpa didukung dasar yang kuat?

Setiap hasil pendataan lapangan mesti didalami oleh unit khusus KPK. Berbeda dengan kebiasaan, gagasan sederhana ini menyarankan agar dari hasil pendalaman data lapangan itu unit khusus KPK mau membangun dialog langsung dan jika perlu memberikan peringatan (alert) ke APH yang diadukan.

Artinya, unit khusus KPK sudah sejak dini turut aktif berperan menyadarkan APH agar mau menjalankan proses penegakan hukum secara fair, efisien, dan cepat dan tidak mengancam pihak yang terlibat. Selanjutnya, KPK dapat melakukan surveillance atas APH yang diadukan tadi, terutama ketika di peradilan dan kesehariannya, yang saya tahu sudah dilakukan saat ini.

Kalau KPK bisa menjalankan gagasan sederhana ini, tentu akan terasa sekali peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang sudah begitu masifnya di Indonesia, yaitu dalam memberantas proses penegakan hukum yang korup, terutama atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Keterlibatan KPK akan menghindari upaya APH “menggantung” nasib para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Dengan adanya unit khusus ini, KPK dapat berperan sebagai alert system dalam proses penegakan hukum, yaitu melakukan tindakan secara soft dan hard ke para APH. Karenanya, berbeda dengan pendekatan penyadapan selama ini, KPK tidak bisa lagi disalahkan sekedar seperti polisi lalu-lintas yang mengendap di balik pohon dalam pelanggaran lalu-lintas yang cenderung seperti menjebak.

Para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti tersangka, pun mestinya dibina oleh unit khusus KPK sehingga mereka mau mengikuti seluruh proses penegakan hukum, termasuk sampai dengan persidangan di peradilan jika diperlukan. KPK perlu memberikan penyadaran ke para pihak agar tidak mau mengeluarkan biaya penyuapan ke APH. Jika perlu, sedikit peringatan diberikan ke mereka bahwa upayanya memberikan penyuapan ke APH bisa mengakibatkan sanksi hukum yang lebih berat.

Intinya dari gagasan sederhana ini adalah bagaimana agar para pihak secara sadar mau mengikuti proses penegakan hukum di Indonesia karena proses penegakan hukum telah dijaga bisa berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

 

*) Sebuah perenungan untuk negeri ini pada pagi yang cerah dari mantan pemegang sertifikasi ahli pengadaan. Tulisan ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada pihak mana pun.

The e-KTP Scandal: Have We Learned Anything About Corruption?*

The e-KTP Scandal: Have We Learned Anything About Corruption?*

The mainstream approach to corruption tends to focus on the individuals involved, but rarely examines the political, cultural and social context in which corruption occurs.

———–

Corruption is back in the headlines. Over the past week, the Indonesian public has been gripped by news about the massive electronic identity card (e-KTP) scandal, which, according to the Corruption Eradication Commission (KPK), resulted in state losses of Rp 2.3 trillion (AU$223.66 million). Big-name politicians and officials are said to have taken part in a “bancakan”, a Javanese term akin to a feast, because of the staggering amount of money allegedly embezzled and shared. Others have used the already popular term “korupsi berjamaah” (a term meaning collective or orchestrated corruption, in which it is likened to religious practice). Both terms are, however, also ambiguous – is corruption partly acceptable or even praiseworthy, or is it just humorously disdainful?

Putting aside the sensational way the media has reported on the case, many have been quick to condemn the individuals on the long indictment list, calling them “shameless” even “inhuman”. This focus on the individual has dominated the approachto understanding corruption in practice, as well as in academic literature.

But is the individual really at the core of the problem? Critics have argued that the mainstream approach to corruption has focused too much on singling out individuals and has underemphasised the important role played by the social, political andcultural context in which these individuals are situated.

Corruption is said to be the result of rationally motivated individuals seeking to maximise gain. The social context is usually ignored. As a result, corruption is often seen as a universal problem of morality to be solved using a one-size-fits-all approach aimed at turning people into more ethical beings.

Research adopting anthropological and cultural studies approaches challenge such conceptualisations of corruption, arguing that corruption is not as “objective” as people may think. Understandings of what constitutes corruption vary from time to time, from nation to nation, from society to society.

Corruption is, after all, not unique to Indonesia. Other similar practices exist elsewhere, such as the recent scandal in South Korea involving impeached president Park Geun-hye and electronics giant Samsung or the massive Brazilian case implicating dozens of lawmakers and businessmen. The Western world, meanwhile, has seen the Panama Papers investigation, which led top economist Jeffrey Sachs to say that anti-corruption efforts must start with the UK and the US.

Adopting an anthropological perspective, my research has shown that practices many label as corruption have different meanings to different people. Sometimes these understandings do not carry any sense of moral decay, or dysfunctionality. Informants in my research, which included government officials, businesspeople and anti-corruption activists, discussed how corruption makes a broken system workable, or how corruption fulfilled certain social obligations. This is consistent with the work of other analysts who argue that the political party financing system in Indonesia makes it hard not to engage in rent-seeking, kickbacks or other similar practices. Getting into power can be very expensive for politicians and has led to illicit fund-raising to recoup some of these costs. Society also puts considerable pressure on politicians and high-profile officials to share their bounty, a concept Indonesians often describe as “bagi-bagi rejeki”.

Considering how these understandings of corruption are persistently circulated in conversations and interactions by people who deal with corruption on a day-to-day basis, it is no surprise that they influence actions. Unfortunately, the current recipes for anti-corruption success tend to underplay the importance of examining these understandings and how they inform and sustain actions.

The public often seem easily distracted by news about the massive amounts of money and actors involved in each corruption case. On one hand, this gives people the chance to express their grievances, as well discredit certain actors or elements of society to advance their own political interests. But there is a growing need to take a closer look into the interpretation of and meanings assigned to practices commonly labelled as corruption by key actors. This would allow a better understanding of complexities involved and offers hope for the formulation of solutions tailor-made to each context.

*) This article has been published by Indonesia at Melbourne, you can read it at this link.

 

 

Merdeka Itu Adalah Ketika Tidak Ada Korupsi Lagi!

Merdeka Itu Adalah Ketika Tidak Ada Korupsi Lagi!

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan merdeka sebagai “bebas”. Artinya, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Merdeka juga berarti berdiri sendiri. Merdeka itu juga artinya tidak terkekang atau lepas dari tuntutan. Lebih luas lagi, merdeka artinya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain, ataupun kepada pihak tertentu.

Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya. Penyelewengan ini untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sekilas, kita melihat kedua kata itu — merdeka dan korupsi — tidak memiliki keterkaitan. Akan tetapi, jika kita simulasikan dalam dunia nyata, atau dalam praktik kehidupan, keterkaitan keduanya terasa sangat erat sekali. Misalnya, mengaitkan kata merdeka dalam arti bebas dari penjajahan bentuk baru (neo-colonialism), yang kemudian dikaitkan dengan kata korupsi yang bermakna penyelewengan atau penyalahgunaan.

Ketika korupsi terjadi, artinya, telah terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Namun, bagaimanakah peristiwa terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan itu? Penyelewengan atau penyalahgunaan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan atau berkuasa untuk melakukan sesuatu. Pemilik kewenangan atau kekuasaan itu ketika menyalahgunakan kewenangan pastinya akan menodai kewenangan ataupun kekuasaan pihak lain.

Penyalahgunaan inilah yang akhirnya berdampak kepada kekuasaan ataupun kedaulatan pihak lain. Ini artinya adalah suatu penjajahan bentuk baru. Secara hakiki, peristiwa penyalahgunaan itu adalah penjajahan bentuk baru terhadap kedaulatan pihak lain; baik atas kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya.

Selanjutnya, mari kita renungkan kondisi negara kita yang telah memasuki tahun “kemerdekaan” yang ke-71. Apakah kita sudah merdeka? Jawabnya, tentu pada diri kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Lebih detailnya, pertanyaan berikutnya adalah:

1. Apakah sebagai pribadi kita telah merdeka?

Jika kita termasuk insan yang tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyelewengkan amanah, dan tidak mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain, maka kita adalah insan yang mengakui kemerdekaan pihak lain. Begitu pun sebaliknya, jika orang lain bisa seperti kita, maka kita telah merdeka.

2. Apakah sebagai kelompok kita telah merdeka?

Jika kita tidak menyalahgunakan kewenangan kelompok kita, tidak menyelewengkan amanah komunitas, tidak mengambil keuntungan dengan merugikan kelompok atau komunitas lain, maka ada kemerdekaan di dalam komunitas kita.

3. Apakah sebagai negara, Indonesia telah merdeka?

Jika pemerintah selaku pengelola negara kita tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai penerima amanah rakyat, tidak menyelewengkan amanah bernegara, tidak mengambil keuntungan dengan merugikan negara lain, maka sejatinya negara kita Indonesia telah benar-benar merdeka, dan begitu pun sebaliknya.

Simpulannya, “merdeka” itu adalah tidak ada korupsi lagi! Sepanjang masih ada yang korupsi, maka masih ada yang terjajah, masih ada pihak yang diambil haknya, dan masih ada pihak yang dirugikan.

Sejatinya, “merdeka” itu adalah milik bersama, bukan milik beberapa pihak saja.

MERDEKA!

 

 

Fairness, Transparansi, dan Profesionalisme  Dalam Pengadaan Barang Jasa (Dahulu dan Kini)

Fairness, Transparansi, dan Profesionalisme Dalam Pengadaan Barang Jasa (Dahulu dan Kini)

Berbicara tentang pengadaan barang/jasa, tidak lepas dari membicarakan suatu kegiatan memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari merencanakan kebutuhannya sampai dengan diterimanya barang/jasa tersebut.

Aturan mengenai pengadaan barang/jasa terus berubah.  Dari Keppres 18 tahun 2000, lalu diubah dengan Keppres 80 tahun 2003, kemudian diganti dengan Perpres 54/2010, dan selanjutnya diubah beberapa kali hingga terbitnya Perpres 4/2015. Perubahan aturan-aturan tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang/jasa menjadi semakin baik prosesnya, sesuai dengan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

Tetapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Peraturan-peraturan tersebut ternyata masih belum mampu memberi rasa aman, belum bisa memberi rasa keadilan dan keterbukaan, belum bisa meredam kecurangan dan kebocoran, serta belum bisa menempatkan profesionalitas dalam organisasi pengadaan.

Prinsip-prinsip pengadaan seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam kenyataannya sulit diwujudkan di lapangan. Yang justru terjadi adalah banyaknya penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif, serta berpotensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan prinsip simbiosa mutualisma di antara para pelaku pengadaan barang/jasa.

Cahya Harefa, Direktur Penelitian dan pengembangan KPK, menyatakan dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK hingga tahun 2015 terdapat 142 kasus yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 1 triliun (sumber: www.kompas.com). Bayangkan, berapa kerugian pada pengadaan barang/jasa yang tidak diketahui KPK atau aparat penegak hukum?

Sepanjang pengalaman saya selama 17 tahun menjadi anggota panitia lelang, praktek kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pada masa lalu maupun di masa kini, tidak jauh berbeda.

Situasi dan kondisi proses pengadaan pada masa lalu bisa dikatakan sungguh memprihatinkan. Sistem yang ada waktu itu masih menggunakan sistem manual, pelaku pengadaan ditunjuk dan dipilih semaunya oleh pejabat, dan kebanyakan dari mereka yang terpilih tidak memiliki kompetensi.

Dengan praktek sistem seperti itu sangat rentan terjadi penyimpangan dan pelanggaran. KKN menjadi marak dan merajalela. Suap, gratifikasi, komisi membudaya dan dianggap biasa. Proyek-proyek pengadaan digunakan sebagai ladang basah oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri.

Area penyimpangan pengadaan barang/jasa di masa lalu hampir terjadi pada semua metode pengadaan, baik pekerjaan swakelola maupun melalui pemilihan penyedia barang/jasa: metode pelelangan umum/terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Namun dari semua metode yang ada, tiga metode yang paling marak terjadi penyimpangan adalah swakelola, metode penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

Metode penunjukan langsung dan metode pengadaan langsung sangat rentan kecurangan sebab cukup dengan menunjuk satu penyedia barang/jasa (rekanan/kontraktor), tanpa harus melakukan seleksi. Terlebih dengan swakelola, dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran atau/dan kelompok masyarakat.

Penyimpangan pada tiga metode tersebut mengakibatkan banyak kerugian negara, sehingga pengawas intern maupun ekstern diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan benar-benar harus bertaji !

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan saat kini, walaupun intensitasnya makin berkurang. Penyimpangan yang sangat kuat terjadi pada metode pengadaan langsung dan pekerjaan swakelola. Namun bukan berarti pada metode lainnya – penunjukan langsung dan pelelangan – tidak ada. Meskipun sangat kecil, penyimpangan masih saja terjadi. Meskipun sudah dibangun sebuah sistem pengadaan yang lebih baik, lebih aman, transparan, dan adil melalui  e-procurement (e-Tenderinge-Purchasing), namun praktek nista itu masih terjadi.

Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Sejauh pengamatan saya, penyebab utamanya adalah perilaku aji mumpung oknum pejabat yang menggunakan kekuasaannya dengan menempatkan para aparatur pengadaan sesuai kriteria yang mereka tentukan, yang bisa diajak KKN. Selain itu, masih banyak celah pada sistem dan peraturan-peraturan yang ada, sehingga mudah untuk dipermainkan dan dimanipulasi.

Ironis bukan? Bukankah kondisi saat kini seharusnya menjadi lebih baik, lebih bersih, bermartabat, jujur, dan berkeadilan? Apakah ketiadaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi masalah utamanya?

Untuk urusan peningkatan sumber daya yang kompeten dan profesional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) -pembina dan soko gurunya pengadaan barang/jasa pemerintah- telah banyak mengeluarkan regulasi, serta gencar melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan.

Kementerian PAN dan RB juga tidak mau kalah. Terbitnya Peraturan Menteri PAN Nomor 77 Tahun 2012 yang mengatur jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, memunculkan optimisme masyarakat bahwa para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa mampu bertindak mandiri/independen, profesional, dan kompeten dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan. Mereka adalah tulang punggung dalam proses pengadaan barang/jasa di negeri ini. Sayangnya, dalam kenyataannya mereka kurang diberdayakan.

Bagaimana dengan persoalan integritas?

Bisa saja para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa itu masih ada yang kurang jujur. Namun kenyataan yang sering terjadi adalah ketiadaan integritas para pelaku pengadaan barang/jasa lainnya seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan, dan calon rekanan / kontraktor.

Pakta integritas yang dipersyaratkan oleh peraturan ternyata belum mampu mengikat komitmen pihak-pihak tersebut manakala kadar integritas mereka  masih rendah.

Berkomitmen itu bukan sekedar berjanji, tetapi janji yang ditandai pelibatan aktif untuk mewujudkannya. Jadi orang yang berkomitmen adalah orang yang dengan sadar dan aktif membentang sebuah “tali pengikat” -bisa bersifat moral, emosional, atau hukum- antara dirinya, orang lain, dan pokok soal yang menjadi substansi komitmen. Tali pengikat inilah yang selanjutnya berfungsi sebagai tolok ukur tinggi rendahnya komitmen tersebut (Syakrani, 2010).

Covey, dalam The Speed of Trust (2006) mengemukakan betapa pentingnya makna komitmen dalam pembentukan integritas. Dia mengemukakan, seseorang baru dikatakan memiliki  komitmen apabila  tidak terdapat kesenjangan antara yang diniatkan dengan yang dilakukannya. Terdapat harmoni antara  tindakan, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan terdalamnya.

Untuk mewujudkan proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel, setiap pelaku pengadaan barang/jasa semestinya memiliki jiwa fairness (kejujuran, keadilan), jiwa tanggung jawab dan komitmen keterbukaan (tranparansi), serta jiwa profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Biasakanlah yang benar dan jangan membenarkan yang biasanya, mestinya tidak hanya menjadi slogan semata. Slogan itu harus menjadi kultur di dunia pengadaan barang/jasa, yang dilatih dari kebiasaan sehari-hari, setelah dijadikan sebagai tatanan (aturan) dalam diri setiap pelaku pengadaan barang/jasa, yang mewujud karena dimiliknya ketiga jiwa tadi: fairness, transparansi, dan profesionalisme.

Pertanyaannya, mau dan mampukah para pelaku pengadaan barang/jasa berbuat itu?  Jika jawabannya “iya”, maka hal itu cukup menjamin dapat diraihnya beyond expectation masyarakat berupa hilangnya segala bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang kini masih terjadi.  Insya Allah cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur akan cepat terwujud karena birokratnya bersih dari KKN.

 

 

Tone at the Top:  Atmosfir Etis dari Pimpinan Instansi

Tone at the Top: Atmosfir Etis dari Pimpinan Instansi

Oleh: EVAN EVIANTO*

Belum lama ini, saya ditugaskan oleh kantor untuk menjadi narasumber pada sebuah unit diklat kementerian. Di sana saya bertemu dengan kepala bidang penyelenggara yang ternyata baru menjabat 4 bulan. Dalam sebuah kesempatan diskusi mengenai penyelenggaraan diklat ternyata yang bersangkutan di telpon oleh seseorang. Karena telepon genggamnya diletakkan di meja secara tidak sengaja terlihat jelas bahwa yang menelepon adalah seorang wanita dan tertulis di display jabatan si penelepon yang tidak lain adalah bos-nya.

Jadi yang menelepon si kabid tersebut tak lain adalah bu bos atasan langsungnya. Berulang-ulang telepon itu berdering tetapi tidak diacuhkan oleh si kabid. Si kabid tetap berdiskusi dengan saya. Diskusi kami berhenti ketika ada seorang pegawai yang masuk ke ruangan tempat kami berdiskusi dan ternyata orang tersebut menyampaikan pesan bahwa si kabid dipanggil ke ruangan bu bos.

Lepas sore si kabid dan saya bertemu kembali dan menyampaikan bahwa dirinya diperintah untuk menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab bidang yang dipimpinnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh orang lain. Si kabid sudah berusaha secara maksimal menghindari menandatangani dokumen tersebut karena sadar dengan konsekuensi yang harus dihadapi bila ia tetap menandatanganinya. Ia pun beralasan kegiatan tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi dari bidang yang dipimpinnya. Namun karena diperintah oleh bu bos si kabid akhirnya terpaksa menandatanganinya.

Jauh beberapa tahun yang lalu di awal-awal penerapan otonomi daerah, saya mendapat penugasan untuk melakukan inventarisasi aset daerah pada sebuah dinas di sebuah kabupaten di pulau Sumatera. Dalam melaksanakan inventarisasi tersebut salah satu dokumen sumber yang kami gunakan adalah kontrak pengadaan barang yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Dan pada saat dilakukan inventarisasi diperoleh hasil bahwa ada beberapa barang yang ternyata secara fisik tidak ada di kantor dinas tersebut.

Sebagai bagian dari prosedur penugasan lalu permasalahan tersebut saya konfirmasikan pada kepala dinas. Dan ternyata jawaban yang diberikan kepada saya dan kawan-kawan cukup mengejutkan. “Memang barangnya gak ada Mas, masih di toko”, jawab si kepala dinas tanpa ragu-ragu.  Ternyata kontrak dan berita acara penerimaan barang fiktif semua.

Kemudian si kepala dinas menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran di pemda tersebut, yang salah satunya adalah ada sebuah ‘kebijakan’ dari pimpinan pemda (pak bupati) dimana setiap dinas harus merelakan anggaran kantornya dipotong sekian persen oleh si bupati sehingga sebagai konsekuensi dari adanya potongan anggaran ilegal tersebut kepala dinas meng-SPJ-kan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sah. Dan selanjutnya seiring perjalanan waktu, sang bupati pun akhirnya divonis hukuman penjara oleh hakim pengadilan tipikor atas korupsi APBD di daerah yang dipimpinnya.

Kedua fragmen tersebut adalah sebuah kejadian riil yang menurut hemat saya bisa jadi sering juga terjadi di institusi pemerintahan. Kondisi dimana seorang midle level atau lower level manajer di sebuah instansi pemerintah harus menjalankan perintah atasan tertinggi di organisasinya untuk melakukan sebuah pelanggaran aturan. Padahal si manajer paham apa yang dilaksanakannya sebenarnya menyalahi ketentuan dan tidak sesuai dengan kaidah pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang seharusnya. Tetapi disisi lain si manajer pun tidak mempunyai pilihan kecuali ia tunduk pada perintah si atasan meskipun ia tahu perbuatannya salah dan melanggar hukum. Dalam kondisi yang lebih buruk, manajer-manajer yang tetap berkomitmen menjunjung tinggi nilai etika malah digusur alias di-nonjob-kan oleh pimpinan instansi.

Mudah-mudahan apa yang menjadi hipotesis saya sebelumnya mengenai praktik-praktik buruk yang saya gambarkan  di atas sering terjadi di instansi pemerintahan salah yah. Alangkah mengerikan bila hal-hal yang demikian ternyata secara masif terjadi di instansi pemerintahan kita.

Apa jadinya bila seorang pimpinan instansi, menteri, pimpinan lembaga atau kepala daerah dengan kewenangannya secara sadar membuat suasana tidak kondusif dan berbuat tidak etis dengan membuat kebijakan dan perintah yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundangan alias melanggar hukum. Bisa jadi ribuan trilyun rupiah anggaran di instansi pemerintah akan menjadi sia-sia tanpa hasil yang berarti. Trilyunan rupiah yang dihabiskan gagal membawa perubahan kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Menyedihkan sekali bila ini terjadi di negara kita.

Beberapa penelitian internasional menyimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara korupsi (fraud) dengan  tone at the top di dalam sebuah organisasi. Tone at the top berkaitan dengan suasana etis yang diciptakan oleh pimpinan organisasi di tempat kerja. Dalam tataran operasional bisa dimaknai tone at the top sebagai irama atau warna atau  sikap pemimpin organisasi yang menunjukkan adanya nilai etika.

Sikap etis apapun yang dilakukan oleh seorang pimpinan akan berdampak pada perilaku bawahan. Bila seorang pimpinan instansi menegakkan nilai etika dan integritas, maka para aparatur di bawahnya akan menjunjung tinggi nilai etika. Dan sebaliknya bila unsur pimpinan instansi tidak menganggap penting  nilai-nilai etika dalam pekerjaannya dan hanya memfokuskan pada praktik etika oleh bawahan maka bawahannya akan lebih cenderung melakukan fraud karena bawahan akan menganggap bahwa perilaku etis bukan fokus prioritas di dalam organisasi. Bawahan akan melihat dengan jelas perilaku dan tindakan bos-nya, dan mereka akan mengikuti perilaku dan tindakan bos-nya yang tidak memiliki komitmen dengan nilai-nilai etika.

Singkat kata, bawahan akan melakukan apa yang dilihat langsung dari pimpinannya. Peribahasa ‘guru kencing berdiri murid kencing berlari’ terasa sangat pas untuk menggambarkan kondisi dimana pimpinan instansi tidak mempunyai komitmen  melaksanakan perilaku etis di organisasinya dan berdampak bawahannya akan menjadi lebih buruk lagi dibanding pimpinannya.

Dunia bisnis pun telah merekam jejak keserakahan para eksekutif perusahaan yang telah menghancurkan ratusan perusahaan. Siapa yang tidak mengenal Ken Lay, Jeffrey Skilling, and Andrew Fastow dari Enron atau Bernie Ebbers dari MCI/WorldCom. Mereka adalah beberapa contoh pimpinan yang gagal menerapkan tata kelola yang baik di perusahaannya. Mereka adalah sedikit contoh pimpinan perusahaan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan fraud. Mereka adalah para CEO jahat yang mengirimkan sebuah pesan yang jelas bagi bawahannya bahwa melakukan fraud diperbolehkan sepanjang menguntungkan pimpinan dan organisasi. Pada akhirnya perusahaan mereka ditutup oleh pihak yang berwenang, yang mengakibatkan banyak pekerjanya menjadi pengangguran dan  para pemegang saham perusahaan menderita banyak kerugian.

Bila fraud terjadi pada perusahaan dampaknya akan dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. Tapi bisa kita bayangkan kerugian apa saja  yang akan ditanggung oleh masyarakat bila yang melakukan fraud adalah seorang pimpinan instansi pemerintahan di kementerian atau lembaga atau di pemerintah daerah maka sangat mungkin dampaknya akan luas sekali. Akibatnya program pemerintah akan mengalami kegagalan sehingga target-target pembangunan pun menjadi tidak tercapai dan berdampak pada kegagalan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi seorang pimpinan instansi untuk memberikan ‘atmosfir yang baik’ (right tone) bagi bawahan dan organisasi. Sehingga hal ini akan menjadi landasan bagi seluruh pegawai di instansinya untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan senantiasa komitmen dengan nilai-nilai etika.

Nicole Sandford, salah seorang konsultan manajemen dari firma terkenal Deloitte, mengatakan bahwa membangun tone at the top yang baik jauh lebih penting dibandingkan dengan kegiatan pemeriksaan ketaatan. Menurut Sandford, tone at the top adalah kebutuhan bagi semua pimpinan dan lebih khusus lagi bagi pimpinan tertinggi di instansi (CEO). Pimpinan tertinggi instansi adalah cerminan wajah dari organisasi dan menjadi figur utama dimana pada saat bawahan akan mencari visi, panduan dan kepemimpinan.

Dengan demikian tone at the top adalah kebutuhan semua pimpinan instansi pemerintah, mulai dari yang tertinggi presiden, kemudian para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, pimpinan kepolisian serta pimpinan instansi pemerintah lainnya sampai ke unsur pimpinan level terbawah.

Bila pimpinan instansi ingin mencapai sasaran dan tujuan instansinya maka mau tidak mau harus membangun tone at the top, membangun budaya etis dimulai dari dirinya. Kesadaran pimpinan instansi dalam membangun dan menerapkan suasana etis dalam menyelenggarakan pemerintahan pada berbagai level pemerintahan akan berdampak positif pada perwujudan pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang semakin efisien dan efektif, yang selanjutnya dapat mengantarkan bangsa dan negara pada kesejahteraan.

 

*) Widyaiswara pada Pusdiklat Pengawasan – BPKP

error: