Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Prolog

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi masih menjadi sebuah permasalahan utama. Menurut sebuah riset, korupsi berada di peringkat kedua daftar permasalahan penting negara berkembang setelah kriminalitas jalanan.

Tidak bisa dipungkiri, korupsi memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, tidak meratanya distribusi, buruknya institusi pemerintahan, dan tidak berjalannya kebijakan ekonomi (Transparency International, 2014).

Karena sifatnya yang sistemik, langkah pencegahan menjadi kebijakan yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Di beberapa negara, seperti Jepang dan China, program pencegahan korupsi dilaksanakan dengan berbagai cara.

Di Jepang, pencegahan korupsi ditanamkan melalui pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Pendidikan karakter ini ditanamkan melalui pelajaran “seikatsuka” (pelaksanaan kehidupan sehari-hari).

Erliana menyatakan siswa Jepang diajarkan di dalam kelas untuk mempraktikan langsung tata tertib dalam masyarakat, mulai dari tata cara menyeberang jalan hingga hal-hal baik yang harus dilaksanakan. Dengan metode ini, generasi muda di Jepang dapat memahami nilai-nilai masyarakat dan terbiasa untuk mematuhi tata-tertib yang ada sejak usia dini.

Di China, pencegahan korupsi dilaksanakan melalui penanaman hidup sederhana sejak dini di dunia pendidikan hingga pemberian hukuman sosial berupa pemajangan wajah koruptor di berbagai pameran korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia? Adapun di Indonesia, saya melihat ada dua pendekatan pencegahan yang sedang digunakan, yaitu norma sosial dan agama. Saya akan menguraikan lebih lanjut kedua pendekatan ini.

Pendekatan Norma Sosial dan Agama

Pendekatan norma sosial memandang korupsi merupakan tindakan yang keliru dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap sesama manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Karenanya, tindakan korupsi harus dihindari karena melanggar norma sosial.

Sementara itu, pendekatan agama memandang tindakan korupsi merupakan hal yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan dosa besar. Karenanya, korupsi mutlak harus dihindari karena menyalahi larangan agama.

Dalam laporan tahun 2016, KPK telah melakukan pencegahan korupsi melalui beberapa program. Di antaranya, pembangunan karakter, perbaikan sistem, pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, hingga penguatan tata kelola.

Sayangnya, strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK cenderung masih menggunakan pendekatan norma sosial ketimbang pendekatan agama.

Sebagai contoh, pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK fokus pada bagaimana dapat menimbulkan budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Program antikorupsi KPK yang menggunakan pendekatan agama hanya satu, yaitu “Program Pencegahan Korupsi dengan Nadhlatul Ulama”. Program ini menyangkut pengidentifikasian dan penyelarasan nilai-nilai antikorupsi dengan nilai-nilai agama melalui tokoh kunci NU, seperti Kyai Haji Mustofa Bisri (Gus Mus), Kyai Haji Maimoen, Zubair (Mbah Moen), dan KH. Mahfud Ridwan.

Hasil penyelarasan tersebut kemudian disebarkan kepada tokoh-tokoh (kyai) lainnya di wilayah Jawa. Pelaksanaan program ini selanjutnya diimplementasikan melalui khotbah Jumat antikorupsi, istighosah antikorupsi, maupun capacity building materi antikorupsi kepada organisasi-organisasi di bawah naungan NU.

Hal yang sama juga terjadi dalam spektrum teknis di pemerintahan. Penanaman tindakan antikorupsi yang berjalan selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan norma sosial dibandingkan agama.

Hal itu dapat kita lihat, misalnya, dalam materi buku bahan ajar Prajabatan CPNS, yaitu Anti Korupsi Diklat Prajabatan 2016. Dalam materi tersebut, pemahaman antikorupsi dipandang sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat dan negara dan kurang dilihat dari sisi pendekatan agama.

Efektivitas Pendekatan Agama

Penanaman perilaku antikorupsi melalui pendekatan agama tidak terlepas dari pengertian agama itu sendiri. Menurut Michel Meyer, agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran-pengajaran yang mengarahkan tingkah laku kita terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri kita sendiri.

Menurut teori strukturalisme Claude Levi Strauss, masyarakat dapat dilihat sebagai totalitas yang diikat oleh hubungan sosial dan dikuatkan oleh adanya keterikatan moral yang didasari oleh agama. Secara mitos maupun magis, agama merupakan kerangka bertindak bagi individu dan masyarakat.

Hubungan antara agama dengan pencegahan antikorupsi sendiri tercemin dari tulisan Douglas Beets yang menyatakan bahwa kepercayaan seseorang terhadap agama dapat menghindarkan seseorang dari tindakan korupsi.

Alasan yang dikemukakannya adalah tindakan korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, sama dengan mencuri. Ia sebuah tindakan ilegal, bahkan penganiayaan terhadap sesama.

Hubungan antara pengaruh agama terhadap tindakan antikorupsi sudah pernah diteliti oleh Heather Marquete. Penelitian ini mengambil kasus di India dan Nigeria. Anehnya, penelitian dari dua negara tersebut menghasilkan dua simpulan yang berbeda.

Penelitian di India menyimpulkan bahwa tindakan antikorupsi tidak terkait dengan agama karena korupsi menyangkut permasalahan aksi kolektif. Sementara itu, penelitian di Nigeria menyimpulkan apabila seseorang menjadi lebih religius, maka tidak akan ada tindakan korupsi.

Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Indonesia? Saat ini belum ada yang secara serius menelitinya. Padahal, menurut sebuah survei, Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia dengan menempati urutan ketiga dari empat puluh negara.

Hal itu menggambarkan bahwa kondisi sosial serta masyarakat Indonesia sangat dekat dengan agama. Pertanyaan menariknya lagi, apakah memang gegap gempita nuansa masyarakat Indonesia yang dikenal religius ini condong kepada simbolisasi semata? Hal ini mengingat tindakan korupsi di Indonesia tak kunjung juga berkurang.

Kajian lebih lanjut memang diperlukan untuk menilai sejauh mana agama masih menjadi struktur penting individu dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan korupsi.

Epilog

Akankah terdapat anomali hubungan antara agama dan pencegahan korupsi di Indonesia? Apakah anomali ini sebenarnya sudah lama dipahami oleh para pembuat kebijakan pemberantasan korupsi?

Berbagai pertanyaan reflektif tersebut memang belum mampu saya jawab. Sebab, hal ini memerlukan kajian mendalam. Namun, setidaknya, saya melihat untuk mencegah tindakan korupsi kita memerlukan pendekatan alternatif yang sesuai dengan konteks sebuah bangsa.

***

 

 

0
0
Integritas, Kisah Teladan Sang Khalifah

Integritas, Kisah Teladan Sang Khalifah

Di dalam pesawat dari Jakarta ke Jogjakarta, sepulang dari suatu acara di Belitong, saya duduk di kursi 7F dekat jendela sebelah kanan. Penerbangan saya termasuk low cost carrier tetapi mendapat in flight meal atau makanan ringan di atas pesawat.  Karena rasa kantuk yang menggelayut, akhirnya saya terlelap tidak lama setelah pesawat lepas landas.

Kira-kira 30 menit kemudian saya terbangun dan pesawat sudah berada di ketinggian sekitar 26 ribu kaki. Tentu saya berharap sudah ada makanan ringan sebagai ‘jatah’ saya. Namun harapan tinggal harapan. Makanan ringan tidak ada di depan saya. Saya mencarinya di bawah kaki, barangkali terjatuh, ternyata juga tidak ada.

Lantas saya menoleh ke penumpang sebelah kiri dan saya melihat di atas meja lipatnya ada meal 2 pack. Oh, rupanya oleh pramugari meal saya dititipkan di atas meja lipat penumpang sebelah saya yang ternyata juga masih terlelap. Saya berpikir begitu.

Tentu saya merasa tidak enak kalau langsung saya ambil begitu saja tanpa permisi. Akhirnya saya tunggu saja penumpang sebelah sampai terbangun. Mungkin beliau juga sangat lelah kondisinya. Saya yakin beliau nanti juga akan memberikannya kepada saya.

Kemudian terdengar pilot mengumumkan bahwa pesawat sebentar lagi akan mendarat di bandara tujuan. Tak lama akhirnya pesawat pun mendarat dengan mulus di landasan. Singkat cerita, sampai semua penumpang turun dari pesawat, tanpa babibu dan dengan sedikit gerakan yang ‘mencurigakan’ 2 pak meal tersebut dibawa semua oleh penumpang sebelah, termasuk meal jatah saya. Akhirnya saya pun tidak jadi mendapat ‘jatah’ meal saya. Ya sudahlah tidak mengapa, saya ikhlaskan saja.

***

Mengingat kejadian yang baru saja saya alami, sepanjang perjalanan darat dari Jogja ke kampung halaman, tiba-tiba terlintas kata integritas di kepala saya. Mungkin sudah takdir-Nya perjalanan udara dari Jakarta ke Jogjakarta memberi saya sedikit pelajaran tentang arti kejujuran. Pelajaran yang nilainya tidak sebanding dengan meal saya yang hilang. Sepertinya terkesan mengada-ada. Lha wong cuma makanan ringan saja kok terlalu dipikir serius…

Menurut KBBI arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan,  kejujuran. Sedangkan dalam nilai budaya kerja instansi kami, Kementerian Agama, integritas dimaknai sebagai keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Tidak ada yang perlu dipertentangkan dari kedua pemaknaan di atas.

Sesampai di rumah, saya teringat wejangan seorang kyai di suatu majlis ta’lim beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin di suatu negara yang selalu berdoa dan berharap menjadi negara baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Setelah mencari ke sana ke mari, akhirnya ketemu juga buku catatan kecil saya tentang contoh keteladanan bagaimana integritas itu terwujud.

Wejangan dari Pak Kyai ini bukan cerita dongeng khayalan yang mengada-ada. Wejangan itu tentang kisah teladan yang patut kita jadikan pegangan dan panutan sampai kapan pun. Kisah tentang seorang pemimpin dunia. Kisah yang telah mahsyur dan pantas diceritakan oleh orang tua sebagai pengantar tidur anak, yaitu kisah teladan sang Khalifah Umar bin Khattab, R.A.

Khalifah Umar merupakan tipe seorang pemimpin pemberani yang dijuluki Al Faaruuq oleh Nabi Muhammad  SAW setelah masuk Islam. Al Faaruq artinya pemisah antara yang haq dan yang batil. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam maka Umar menjadi pembeda antara yang haq dan yang batil. Selain itu beliau juga sering dipanggil dengan Singa Padang Pasir karena keberaniannya.

***

Begini kisahnya. Suatu hari, di dalam perjalanan ke suatu tempat beliau bertemu dengan seorang anak kecil penggembala kambing. Kemudian beliau mendekati anak tersebut dan berbicara padanya.

“Banyak sekali kambing yang kau pelihara. Semuanya bagus dan gemuk-gemuk. Juallah kepadaku barang satu ekor saja,” kata Khalifah Umar kepada si anak gembala.

“Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanya menggembalakan kambing-kambing ini dan memungut upah darinya,” kata anak gembala.

“Kambingmu itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu?” kata khalifah membujuk.
“Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya, dan tidak tahu berapa yang lahir dan yang mati. Tidak pernah memeriksa dan menghitungnya,” kata anak gembala.

“Katakan saja kepada majikanmu, salah satu kambingnya dimakan serigala,” ucap Khalifah Umar.

Anak gembala itu terdiam. Sejenak kemudian, dia lalu berkata, “Lalu, di mana Allah?”

Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar menitikkan air mata. Saat anak itu berkata “Di mana Allah?”, dia merasa anak itu hendak menjelaskan padanya bahwa dengan berbohong berarti dia menafikan keberadaan Allah. Bukankah Allah Maha Melihat?

Dipeluknya anak gembala itu, lalu dimintanya agar si anak gembala mengantarkannya kepada majikannya.

Sesampai di rumah majikan anak itu, Khalifah Umar langsung membeli anak gembala itu dan memerdekakannya saat itu juga. Tidak hanya itu, semua kambing yang dimiliki oleh majikan anak gembala itu dibelinya dan diberikan kepada anak gembala yang jujur dan amanah itu sebagai hadiah.

***

Begitulah teladan integritas berupa kejujuran dari sang pemimpin yang terjadi ratusan tahun yang lampau. Jika kita selalu bisa menyadari dan menghadirkan bahwa ada ALLAH SWT di sekitar kita setiap saat, maka Allah-lah yang akan menjaga kita.

Membangun zona integritas tidak perlu muluk-muluk. Bulatkan niat, mulailah dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang juga.

Allah berfirman (QS. Ali Imron:159):

“….faidzaa ‘azamta fa tawakkal ‘alallah. (Terjemahan: ….apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah….)

Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah teladan tersebut. Aamiin.

***

 

 

0
0
Anda Adalah Sebuah Titik!

Anda Adalah Sebuah Titik!

Korupsi

Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata korupsi? Secara umum mungkin kita sepakat bahwa definisi sederhana dari kata korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan.

Sekarang siapa pelaku dan korban dari tindakan korupsi? Ini yang unik. Selain dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang unik.

Bila ditelisik lebih dalam, seorang pelaku korupsi bisa sekaligus menjadi korban tindakan koruptif lainnya. Seorang yang dianggap sebagai korban korupsi, di saat yang sama bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan koruptif. Dan, korupsi yang satu bisa menjadi penyebab atau pemicu korupsi lainnya.

Data statistik KPK menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2017, ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kepala daerah tersebut adalah 18 gubernur dan 60 wali kota/bupati dan wakilnya. Data tersebut belum termasuk para pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa bulan terakhir ini.

Mereka yang tertangkap dan terbukti melakukan tindakan korupsi disebut koruptor. Jika dalam ilmu fisika dikenal hukum sebab-akibat, maka dalam kasus ini kita tidak bisa melihat korupsi sebagai rangkaian kejadian tunggal yang tidak ada kaitannya dengan kejadian lain.

Karena kompleksnya masalah ini sehingga cukup sulit bagi kita untuk mendeteksi dan mengelompokkan perkara mana yang masuk kategori sebab dan perkara mana yang masuk kategori akibat.

Persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus yang terpampang jelas di mana awal dan akhirnya atau pangkal dan ujungnya. Persoalan ini lebih terlihat membentuk sebuah pola lingkaran, tepatnya lingkaran setan.

Selanjutnya, siapa yang menjadi korban? Ya, rakyat. Rakyat siapa? Kita semua, tanpa terkecuali. Dampaknya memang sering tidak terlihat secara langsung sehingga kesannya hanya sedikit di antara kita yang merasa dirugikan.

Mungkin Si Koruptor A terbukti secara hukum melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara sebesar 1 trilyun rupiah. Angka tersebut memang bukan nominal uang yang sedikit, tapi hal itu belum tentu serta-merta membuat kita marah dan benci pada perilaku koruptif. Kalau kepada yang bersangkutan mungkin iya, tapi perilakunya? Belum tentu. (Baca juga artikel: Saya Suka Korupsi)

Salah satu alasannya mungkin karena kejadian tersebut tidak mengurangi sepeser pun tabungan kita di bank. Tapi tunggu dulu, korupsi pada dasarnya merusak sendi-sendi kehidupan. Dampaknya memang kadang tidak terasa, tapi nyata. Percayalah.

Mari kita lihat pada ilustrasi berikut. Seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan, salah satu faktornya bisa jadi adalah perbuatan korupsi.

Dimulai dari konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan standar, minimnya marka dan rambu-rambu lalu lintas, sampai kepada kurangnya transportasi umum yang membuat berjubelnya transportasi pribadi.

Seorang ibu dan bayinya di pedalaman yang meninggal dalam proses persalinan bisa saja diakibatkan karena kurangnya tenaga dan sarana kesehatan yang memadai.

Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan raya, transportasi, dan sarana kesehatan yang seharusnya seratus persen dinikmati masyarakat, faktanya banyak juga sebagian dinikmati oleh para pejabat dan rekanan. Itu contoh nyata dampak dari korupsi.

Yang lebih memprihatinkan, mungkin saja saya dan Anda punya andil besar dalam kejadian tersebut. Saya dan Anda bisa saja salah memilih pemimpin/penentu kebijakan karena terlena oleh beberapa lembar uang merah dan senyum palsu para kandidat.

Solusinya?

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, dalam kasus korupsi kita tidak bisa dengan mudah memotong atau menghilangkan sesuatu yang menjadi penyebab korupsi.

Mengapa demikian? Karena kaburnya batas antara sebab dan akibat. Korupsi merupakan lingkaran setan yang terbentuk dari kumpulan beribu-ribu titik yang saling menyatu dan membentuk pola lingkaran. Titik-titik tersebut mewakili semua individu, tanpa terkecuali, kita semua. Ya, kita berada di dalamnya.

Jika Anda seorang pejabat, maka tunaikanlah amanah dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat. Pada hakikatnya jabatan bukanlah sebuah prestise yang patut disombongkan.

Jabatan adalah tanggung jawab sekaligus beban. Gaji yang Anda terima menggunakan uang rakyat. Di antaranya adalah setoran pajak dari seorang tua renta yang hidupnya di gubuk reot, yang setiap hari menukar setetes keringatnya dengan sebulir nasi, hanya untuk bisa bertahan hidup.

Fasilitas nyaman yang Anda nikmati mungkin saja berasal dari hasil pajak yang dibayar oleh tetangga atau keluarga Anda yang kemarin meninggal dalam persalinan semasa hidupnya.

Jika Anda seorang rakyat biasa, maka hindarilah memberikan andil, peluang, atau memaksa pejabat untuk melakukan korupsi. Harga diri dan masa depan tidak bisa ditukar hanya dengan beberapa lembar uang merah dan lima kilogram sembako, yang tidak mencukupi untuk hidup selama sepekan, apalagi sebulan.

Ketika Anda takut miskin karena tidak menerima beberapa lembar uang merah itu, yakinlah Anda adalah hamba dari Sang Maha Kaya.

Kita semua adalah sebuah titik, yang berpotensi menghentikan atau bahkan membuat lingkaran setan korupsi semakin berputar cepat. Kita adalah titik yang bisa memilih untuk tidak menjadi korban dengan keluar dari lingkaran setan.

Kita semua bisa menjadi pahlawan, setidaknya pahlawan untuk kisah kita sendiri. Semua yang kita putuskan dan lakukan hari ini menentukan apa yang akan kita hadapi di hari-hari berikutnya.

Kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya, begitu pun sebaliknya. Pada akhirnya, kita hanya dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi titik yang memilih keluar dari lingkaran atau tetap berada di dalamnya untuk menjadi pelaku sekaligus korban.

***

 

 

0
0
Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Wow! Harus saya teriakkan itu, ketika selama kurun waktu satu pekan ini tiga kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Bukan tentang prestasi KPK yang ‘kontroversial’ itu yang saya teriaki, tetapi lebih pada banyaknya kejadian suap yang kini semakin terlihat sebagai habitus para manajer publik. Ya, habitus, bagaimana tidak? Kini, setiap bulan kabar OTT ini lebih dari dua kali selalu menghiasi notifikasi telepon genggam saya.

Lalu setiap terdengar kabar OTT, diskusi di beberapa tempat pun selalu terjadi, mulai dari kafe fancy hingga angkringan membahas fenomena ini. Pertanyaannya pun standar, mulai dari ‘kok tidak kapok’, ‘kok tidak takut’, sampai ‘kok bisa ketahuan’. Komentar pun tidak kalah standar, mulai dari ‘ya begitulah bangsa kita’, ‘korupsi sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun’, sampai.. ‘rasain lu!’

Yang menarik adalah pertanyaan salah satu teman saya, yaitu ’bagaimana sih sebenarnya integritas mereka itu, kok bisa pejabat publik yang kayaknya baik dan alim tapi bisa terkena OTT juga’. Lalu saya jawab singkat, ‘Mbuh..!’

Tidak puas dengan jawaban singkat saya yang penuh makna itu, dia mencoba menjelaskan sendiri, ‘jadi menurut saya integritas mereka ini bisa jadi menurun atau malah hilang ya, karena ada yang ketangkep dulunya dia orang baik dan alim katanya. Nah ada beberapa orang yang mungkin memang sejak awalnya dia tidak berintegritas, maka wajar kalau dia kena OTT.’

Komentar ini sebenarnya jamak kita dengar di masyarakat, bahwa seseorang tidak punya integritas, seseorang lemah dalam berintegritas, atau seseorang mengalami penurunan integritas.

Integritas dalam banyak definisi bisa diartikan sebagai kejujuran, sama kata dan perbuatan, atau juga konsistensi dalam memegang teguh nilai moral. Nah,  pemahaman yang ketiga ini yang menurut saya menarik. Ada kata konsistensi dan nilai moral. Haruskah konsistensi diperlukan dalam berintegritas? Apakah integritas hanya terkait dengan moralitas?

Secara sekilas saya pun sebenarnya setuju, bahwa integritas memang berhubungan dengan moralitas, dan karenanya seseorang perlu memegang teguh nilai-nilai moralitas itu dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Tapi, selesaikah pembahasan integritas? Tidak. Pernyataan ini belum membumi.

Moralitas adalah tentang baik-buruk, boleh-tidak boleh. Dalam pemahaman tersebut, moral belumlah operasional, moral masih pada tahap konsep nilai dalam hidup. Disinilah diperlukan semacam petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam mengimplementasikan moralitas. Semacam mediasi antara moral dengan tindakan nyata.

Saya pun lalu setuju dengan pernyataan Haryatmoko, yang menyebut etika sebagai prinsip diri dalam melakukan tindakan di masyarakat sosial. Etika inilah yang bertugas untuk menjembatani sekaligus memastikan bahwa tindakan seseorang mengarah pada nilai-nilai, aturan, ataupun moralitas tertentu.

Nah, sampai di sini pembahasan  beralih pada soal integritas dan etika. Nilai-nilai dan moralitas dikesampingkan dulu karena jaraknya terlalu jauh dengan sebuah tindakan. Karena bisa jadi pelaku suap sebenarnya telah paham bahwa tindakannya buruk dan menyalahi aturan agama. Namun yang terjadi pada saat itu adalah dia dihadapkan pada dilema etis. Suatu kondisi dimana seseorang harus menentukan apakah tindakannya etis atau tidak.

Kenapa bukan dilema moral? Ya, ada sebagian menyebut dilema moral, tapi sekali lagi moralitas sulit dijelaskan lebih lanjut. Maknanya terlalu transendental, sudah pasti, yaitu berbicara kalau tidak baik berarti buruk, jika tidak boleh berarti dilarang.

Dengan menganggap hal itu sebagai dilema etis, kita menjadi semakin bisa menjelaskan secara lebih baik kenapa seseorang menerima suap. Mengapa demikian? Karena jika mempelajari etika, ada beberapa macam penalaran etika.

Pertama, penalaran deontologis, penalaran yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ini, menganggap seseorang melakukan perbuatan etis jika dia bertindak tanpa pamrih. Apa yang menjadi tindakannya karena melaksanakan kewajiban, tidak memperdulikan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Tindakan etis ini biasanya tindakan yang mengikuti aturan moral dan aturan-aturan yang bersifat perintah. Dengan penalaran ini, tindakan suap adalah tidak etis, karena menyalahi aturan larangan menerima suap.

Penalaran kedua adalah teleologis yang dikembangkan oleh Aristotle. Seseorang dianggap etis jika tindakannya memiliki tujuan (konsekuensi) tertentu dan bermanfaat kepada orang banyak. Ini mirip dengan prinsip keadlian utilitarian, bahwa tindakan sebisa mungkin memiliki manfaat maksimal kepada sebanyak mungkin orang.

Melalui penalaran teleologis, perbuatan menerima suap ala Robin Hood menjadi sesuatu yang etis. Seseorang menerima suap untuk digunakan, misalnya oleh partainya atau komunitasnya, untuk membangun sebuah infrastruktur pendidikan poliitik di daerah.

Bahkan menerima suap dengan tujuan untuk membiayai dirinya dalam mengikuti pemilukada bisa menjadi etis karena bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seseorang tersebut hanya memindahkan jalur konsumsi dari yang digunakan oleh rekanan menjadi digunakan oleh manajer publik dalam membeli kaos, mencetak poster, ataupun mengadakan konser sebagai hiburan masyarakat di daerah.

Lalu perdebatan yang biasa muncul adalah, kita akan menggunakan standar penalaran yang mana? Deontologis atau teleologis?  Tidak perlu buru-buru memilih salah satu, karena masing-masing bisa memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan deontologis tentu saja lebih mudah dalam penalaran, mirip dengan prinsip moral, bahwa etis tidaknya tergantung pemenuhan kewajiban atau menghindari larangan menurut hukum dan aturan, baik formal maupun ketentuan dalam agama.

Kekurangannya, jika sebuah aturan tidak secara komprehensif mengatur, apalagi mengandung kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, penalaran ini menjadi runyam. Selanjutnya bisa menjadi jebakan prinsip instrumentalisme, berlindung pada sebuah aturan dan norma tertentu untuk membenarkan sebuah tindakan yang bernuansa politis, atau tidak bermanfaat, atau justru merugikan banyak orang. Lebih berbahaya lagi, penalaran ini digunakan sebagai alasan dalam melakukan kriminalisasi terhadap orang tertentu.

Kelebihan teleologis bisa dikataan kebalikan dari kekurangan deontologis, artinya penalaran moral untuk menentukan etis atau tidaknya menjadi lebih kritis, terkadang jika perlu melakukan diskresi dari aturan yang belum komprehensif demi kemanfaatan untuk khalayak. Namun, kekurangannya bisa terjebak pada sebuah pembenaraan tindakan yang sebenarnya di sisi lain merugikan orang lain.

Nah, dengan demikian penentuan etis tidaknya menggunakan dua penalaran tersebut belum selesai. Dimensi yang melingkupi menjadi sangat situasional, jika tidak bisa dikatakan sebagai politis. Penalaran etika yang dilandasi moralitas menjadi kontekstual, artinya perbuatan dinyatakan etis atau tidak, tidak ditentukan secara a priori (anggapan yang dinyatakan di awal perbuatan), tapi mesti melihat dampak dan manfaatnya.

Perbuatan menerima suap ala Robin Hood selanjutnya menjadi perdebatan berikutnya tatkala disandingkan dengan prinsip egosentris dengan altruistis. Sepanjang perbuatan tersebut tidak untuk memenuhi keuntungan bagi dirinya (rasional ekonomi), maka perbuatan menjadi bermakna sebagai sebuah tindakan kepahlawanan demi memperjuangkan keuntungan bagi banyak orang.

Agar tidak terjebak pada dualitas penalaran Kant dan Aristoteles di atas, perlulah kiranya memahami penalaran etika satu lagi, yaitu penalaran yang dikembangkan oleh EmmanuelLevinas. Penalaran ini sering digunakan utuk memecah kebuntuan antara dualitas Kantinian dan Aristotelian. Menurut Levinas, dalam memaknai etika, kita perlu ‘mengajak‘ orang lain, atau yang biasa disebut sebagai liyan ataupun the other.    

Liyan (other), secara pemaknaan, diartikan sebagai pihak yang berbeda dengan diri (self), sebagai lawan dari diri. Seseorang ataupun sekumpulan orang yang memiliki identitas berbeda dengan kita sebagai diriLiyan  atau bisa kita sebut dengan pihak lain ini biasanya menjadi obyek atau korban dari beroperasinya politik identitas dalam berbagai peristiwa.

Fungsi dari mengajak pihak lain dalam penalaran etika adalah agar kita peduli dan bertanggung jawab terhadap orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Bukan sebagai pengikat dan penghalang dalam kita melakukan tindakan, tapi justru menjadi sebuah sarana kebebasan kita untuk menentukan keputusan atas tindakan yang didasari oleh tanggung jawab etika. Sebuah wujud pengorbanan dalam tindakan kita.

Secara konkrit dalam penggambaran tindakan suap, misalnya, seorang politisi secara identitas menggambarkan dirinya sebagai elit yang memiliki kecakapan khusus dan berhak menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Komunitasnya adalah orang-orang yang cakap dan merasa mampu memegang kekuasaan.

Di sisi lainnya, masyarakat yang tidak memiliki kecakapan dan berada jauh dari komunitasnya, akan dianggap sebagai pihak lain yang identitasnya tidak sama sebagai politisi. Masyarakat berada pada posisi obyek yang akan dipengaruhi oleh politisi.

Pada pemahaman ini, pelaku suap jarang menyertakan pihak lain dalam keputusannya untuk menerima atau menolak datangnya suap. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa para pelaku korupsi, menganggap korbannya sebagai anonim, tidak dikenal, sehingga mereka dengan mudah melakukannya tanpa rasa bersalah.

Di dalam ranah praktik sosial, etika menjadi perlu untuk diperhatikan, dipelajari, bahkan dilatih. Pelatihan etika diperlukan agar tindakan etis menjadi habitus tersendiri dalam melawan tindakan koruptif yang telah menjadi habitus pula.

Tidak mengherankan, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi banal, menjadi sesuatu yang biasa dilakukan dan tidak masalah bagi banyak pelaku. Bisa jadi karena para pelaku memang tidak memahami pengetahuan tentang etika, sehingga menentukan tindakan mereka bukan sebagai dilema etis, namun justru sesuatu yang lumrah dilakukan.

Perdebatan sebenarnya tidak berhenti di sini, ketika tindakan etis sangat dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya adalah faktor kebebasan dan perjuangan dalam tindakan etis. Terkadang tindakan etis berbenturan dengan ambivalensi kebebasan di masyarakat kita. Di satu sisi menginginkan kebebasan, di sisi lain di waktu yang sama ingin mengikat kebebasan. Perdebatan ini perlu diulas dalam artikel berikutnya sebagai lanjutan dari artikel ini.

Namun, paling tidak saya berharap perdebatan etika tadi mampu menjawab pertanyaan teman saya tentang integritas. Integritas bukan sekedar berbuat jujur menurut standar moral, bukan pula sekedar menyamakan perkataan dan perbuatan, tapi integritas adalah sebuah pelatihan diri, melatih agar terbiasa bertindak etis.

Dengan demikian seseorang terbiasa memenangkan dilema etis dengan cara melibatkan pihak lain dalam mengambil keputusan dalam tindakan.  Konsisten dalam memegang teguh moralitas menjadi lebih operasional karena adanya pemahaman keterlibatan pelaku dalam masyarakat sosial.

Pertanyaan mengapa integritas seseorang menurun atau melemah, bisa terjawab karena tindakan selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melatih dirinya dalam berbuat etis. Bisa jadi seorang manajer publik adalah seorang yang sederhana atau seorang yang alim, tapi tidak terlatih dalam mengatasi dilema etis, atau bisa jadi dalam menentukan etis tidaknya tindakan tidak pernah menyertakan pihak lain dalam penalarannya.

Jangan-jangan saat saya menulis atau anda membaca artikel ini, sedang terjadi pertarungan etika pada diri seseorang untuk menerima atau menolak suap. Kita doakan semoga yang bersangkutan mampu memenangkan dilema etis dengan ‘mengajak’ pihak lain dalam penalarannya. Semoga.

 

0
0
Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Pernahkah pembaca mendengar sebuah negara bernama Grenada? Bukan hal yang aneh memang jika mayoritas di antara kita bahkan baru pertama kali mendengar nama negara tersebut. Pertama, Grenada bukanlah negara yang memiliki prestasi khusus yang membuat negara tersebut sering diperbincangkan di skala internasional.

Kedua, Grenada juga bukanlah negara yang dikenal masyarakat dunia memiliki objek wisata yang menarik perhatian, seperti Panama misalnya. Namun pada tahun 2016, ternyata negara yang hanya memiliki populasi 110 ribu pada tahun 2012 tersebut mampu menyita perhatian dari para penggiat anti korupsi dunia karena pencapaiannya.

Grenada merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia tenggara, yang terdiri dari pulau Grenada sebagai pulau utamanya dan enam pulau kecil lainya. Negara tersebut hanya berukuran 344 kilometer persegi (hanya berukuran kurang lebih setengah dari luas Provinsi DKI Jakarta yaitu 661.5 kilometer persegi). Negara yang beribukota St. George’s tersebut hanya dikenal sebagai “Pulau Rempah-Rempah” karena merupakan salah satu eksportir terbesar pala di dunia.

Pada abad ke-16, Prancis menjajah Grenada hingga diserahkan kepada Inggris berdasarkan Perjanjian Paris. Kemudian, negara tersebut mengalami beberapa kali perubahan status dari mulai menjadi bagian dari Federasi Hindia Barat, lalu diberi otonomi penuh atas urusan dalam negerinya sebagai Associated State, hingga pada akhirnya meraih kemerdekaan pada tanggal 7 Februari 1974, di bawah pimpinan Eric Gairy, yang menjadi Perdana Menteri Grenada pertama.

Namun kemerdekaan tersebut tidak menghentikan drama perjuangan negara tersebut karena berbagai kudeta dan pemberontakan terjadi.

Sebagai negara yang merupakan bagian dari wilayah Persemakmuran, Ratu Elizabeth II adalah Ratu Grenada dan Kepala Negara, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, Cécile La Grenade. Sedangkan pemimpin eksekutif yang menjalankan tugas sehari-hari diserahkan kepada Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Di sisi legislatif, parlemen terdiri dari Senat (tiga belas anggota) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lima belas anggota). Para senator ditunjuk oleh pemerintah dan oposisi, sementara wakilnya dipilih oleh penduduk untuk masa jabatan lima tahun.

Sekali lagi, tidak ada yang terlalu istimewa dari negara tersebut, kecuali posisi Grenada pada peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparancy International bulan Januari lalu. Tahun 2016 merupakan tahun dimana pertama kalinya Grenada masuk dalam peringkat IPK.

Mengejutkannya, negara tersebut langsung berada di peringkat 46 dari 176 negara dengan nilai 56. Sebuah pencapaian luar biasa tentunya jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih belum dapat menembus peringkat 80 dunia (pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya).

Tentu melihat prestasi tersebut menggiring pembaca pada suatu pertanyaan, bagaimana bisa?

Beberapa saat setelah pengumuman peringkat tersebut dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, lembaga-lembaga anti-korupsi di Grenada yaitu the Financial Intelligent Unit and the Integrity Commission, justru memberikan respon yang unik.

Mereka merasa tidak percaya dengan hasil yang baru saja dirilis itu. Ketidakpercayaan tersebut tidak dalam konteks mereka tidak menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan, namun mereka tidak percaya efek dari usaha mereka langsung berpengaruh pada indikator yang terukur seperti peringkat IPK tersebut.

Mereka terkejut karena ternyata langkah signifikan dan konsisten yang telah dilakukan dalam upaya penguatan sistem anti-korupsi selama setengah dekade terakhir telah menunjukkan hasilnya.

Kedua instansi tersebut mewakili Grenada dalam the Commonwealth Caribbean Association of Integrity Commissions and Anti-Corruption Bodies (CCAICACB), sebuah badan regional yang didukung oleh Commonwealth Secretariat (Sekretariat Persemakmuran) yang berbasis di London, yang memiliki perwakilan di dewan eksekutifnya.

Badan ini terdiri dari otoritas nasional dari 12 negara persemakmuran di wilayah Kepulauan Karibia (Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St Kitts and Nevis, St Vincent and The Grenadines, and Trinidad and Tobago).

Adapun tujuan CCAICACB adalah untuk meningkatkan transparansi dan membantu memerangi korupsi. Pembentukan asosiasi tersebut diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya regional untuk mendukung integritas dan mengatasi korupsi.

Forum tersebut dapat memberikan manfaat praktis bagi anggota dalam bentuk sharing pengetahuan dan memperkuat koordinasi. Menariknya, secara peringkat, beberapa negara di wilayah Kepulauan Karibia tersebut berada di posisi yang baik, seperti Bahamas di peringkat 24, Barbados di peringkat 31, Saint Lucia di posisi 35, dan Dominica di peringkat 38.

Grenada menyusul pada tahun ini dan langsung bercokol di posisi 46, memberikan bukti bahwa asosiasi CCAICACB terbukti memberikan manfaat bagi negara-negara disana.

Asosasi tersebut bukanlah asosiasi yang pertama kali dibentuk oleh Commonwealth Secretariat. Sebelumnya, di wilayah persemakmuran di Afrika telah dibentuk the Association of Anti-Corruption Agencies pada tahun 2011.

Commonwealth Secretariat beranggapan bahwa dengan membentuk forum yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah yang berdekatan, akan memudahkan dalam transfer of knowledge, peer-revieew, dan koordinasi, terlebih negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang sama.

Itulah salah satu alasan asosiasi dibentuk berdasarkan wilayah, tidak digabung menjadi satu untuk seluruh negara-negara persemakmuran di dunia.

Salah satu lembaga yang menjadi pendorong keberhasilan program anti-korupsi Grenada adalah the Integrity Commission (Komisi Integritas).  Komisi tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa pejabat publik dalam melaksanakan tupoksinya selalu menjunjung tinggi standar integritas.

Hal ini menjadi perhatian mereka karena integritas merupakan poin penting dalam meningkatkan standar tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Komisi ini berwenang untuk menerima dan memverifikasi keakuratan pertanggungjawaban keuangan para pejabat public, untuk menyelidiki keluhan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Selain itu, komisi ini juga berhak melakukan penuntutan. Komisi tersebut juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan preventif dan edukatif seperti menginstruksikan, memberi saran dan membantu badan publik sehubungan dengan perubahan dalam praktik atau prosedur yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Lalu, melaksanakan program pendidikan kepada publik yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman akan standar integritas yang diberlakukan di negara tersebut.

Secara garis besar, kunci utama program anti-korupsi yang dilakukan oleh Grenada adalah pemahaman bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan program anti-korupsi.

Hal ini serupa dengan yang telah dilaksanakan oleh Belanda yaitu melalui white paper yang merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang upaya pencegahan korupsi. Titik berat Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.

Pendirian BIOS tersebut juga sejalan dengan pembentukan Komisi Integritas Grenada, adanya komisi khusus yang bertugas menyebarkan ‘virus’ integritas ke seluruh penjuru negeri.

Komisi khusus seperti itu mungkin tidak berbeda dengan pembentukan KPK di Indonesia. Namun perbedaan yang mencolok adalah the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (Belanda) dan the Integrity Commission (Grenada) sama-sama secara eksplisit menyematkan kata integritas pada nama organisasinya.

Hal itu berbeda dengan kondisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu tidak dapat secara serampangan disimpulkan bahwa tanpa penggunaan kata integritas lantas dapat disimpulkan penegakan integritas bukan merupakan perhatian dari KPK. Namun, label ‘integritas’ tersebut menunjukkan core dari tupoksi kedua instansi tersebut difokuskan pada pembangunan integritas.

Selain itu, adanya CCAICACB tentu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mampu melambungkan peringkat Grenada di IPK 2016. Saling berbagi pengalaman dan ilmu antar negara anggota terbukti menjadi pendorong yang efektif. Pada peringkat IPK 2016 tersebut, setengah dari total anggota CCAICACB sudah berada di peringkat 50 dunia.

Bandingkan dengan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Dari 11 negara ASEAN, hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang berada di peringkat 50 dunia, bahkan tujuh negara lainnya, masih berada di luar peringkat 100 dunia. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pembentukan asosiasi serupa untuk mendorong perbaikan atas peringkat negara-negara ASEAN tersebut, dengan Singapura sebagai salah satu role model-nya.

Sebagai catatan terakhir, peringkat IPK yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) tentu bukanlah ukuran mutlak sebuah negara telah berhasil atau belum dalam melakukan upaya perlawanan terhadap korupsi. Telah banyak artikel yang membahas kelemahan dari metode yang dilakukan oleh TI yang masih berdasarkan persepsi masyarakat. Namun, tentu kelemahan tersebut tidak lantas menghapuskan manfaatnya. IPK masih dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk dasar pengukuran sejauh mana progres dari setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai negara setiap tahunnya dalam hal program anti-korupsi.

Salam Anti-Korupsi!

 

 

0
0
Peran Profesi Audit dan Akuntansi dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen Laba (Earnings Management)

Peran Profesi Audit dan Akuntansi dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen Laba (Earnings Management)

“Pahlawan mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kejayaan bangsa dan negara…..Koruptor mengkhianatinya…”

 

Keterikatan dan keeratan hubungan setiap organisasi, baik organisasi privat maupun publik, dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dijalankan dalam suatu kesepakatan bersama, atau yang lebih dikenal sebagai hubungan kontrak, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Di sisi lain, karena memiliki kepentingan (interest) pribadi, manajemen suatu korporasi ataupun organisasi publik akan berupaya menyajikan informasi kinerja organisasi tidak secara apa adanya, melainkan disertai dengan rekayasa. Bahkan, mereka bisa sampai memanipulasi data-data pencapaian kinerja organisasi.

Sementara itu, kegigihan investor dan pemegang saham (shareholders) yang hanya terfokus pada informasi laba yang disajikan dalam laporan laba/rugi akan mendorong manajer suatu korporasi untuk melakukan manajemen atas laba (earnings management). Bahkan, manajer akan terdorong untuk melakukan manipulasi laba (earnings manipulation). Praktik yang demikian dapat menjadikan laba yang disajikan manajemen pada suatu laporan keuangan korporasi berbeda dengan laba ekonomis (yang sebenarnya).

Sebenarnya, manajemen laba ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kecurangan (fraud). Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam melakukan manajemen laba tersebut manajemen sudah menampilkan laporan keuangan yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Mereka tidak menyampaikan secara faktual (apa adanya) informasi berdasarkan standar yang berlaku umum.

Kalau kita kembali kepada unsur-unsur fraud (conversion, concealment, dan theft), maka kegiatan manajemen laba ini memenuhi unsur conversion (merekayasa, manipulasi) dan concealment (menyembunyikan, menutupi), walaupun tidak secara langsung terjadi theft (menguntungkan diri sendiri).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pun menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Jelaslah bahwa ditinjau dari pengertian dan unsur-unsur kecurangan dan dari sudut pandang peraturan perundangan maka tindakan manajemen laba dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kecurangan. Apabila hal tersebut terjadi pada organisasi sektor publik, maka perbuatan tersebut pun dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan sanksi hukum pidana.

Di sisi lain, agar terbangun akuntabilitas manajemen, meminimalkan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham, serta melindungi stakeholders, maka dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang independen dan profesional. Pihak ketiga tersebut diharapkan dapat menyuguhkan informasi yang sebenarnya terjadi sesuai dengan faktanya. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan oleh berbagai pihak dapat dilakukan secara rasional.

Pihak ketiga tersebut dikenal sebagai auditor. Mereka menjalankan fungsi memberikan keyakinan (assurance) kepada berbagai pihak bahwa informasi keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis maupun strategis.

Salah satu aktivitas auditor adalah audit forensik. Audit ini dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya dugaan kejadian suatu pelanggaran peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal. Aktivitas audit ini banyak digunakan dalam suatu perkara pidana. Tujuan utamanya adalah untuk membuat terang benderang suatu dugaan perkara. Biasanya, audit ini menyangkut segala hal yang akan menjadi bahan pembuktian perkara pidana atau perdata pada persidangan di pengadilan.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2011), audit forensik adalah “the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative financial information about matters before the courts.” Dengan kata lain, audit forensik merupakan upaya yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria.

Berbagai aktivitas harus dilakukan auditor forensik untuk mendukung proses peradilan (litigation support). Aktivitas ini khususnya berhubungan dengan menghitung dan menetapkan kerugian keuangan korporasi ataupun negara. Mereka sangat diperlukan untuk menganalisis, menginterpretasikan, merangkum, dan menyajikan informasi yang penting. Dan yang tidak boleh dilupakan, informasi ini mesti bisa dipahami dan layak untuk mendukung penyelesaian kasus di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kerugian korporasi ataupun negara.

Aktivitas audit forensik hampir serupa dengan pekerjaan auditor pada umumnya. Namun, audit forensik berkewajiban untuk mereviu situasi faktual dan melengkapi bukti laporan keuangan yang terkait dengan aktivitas penyelamatan kekayaan suatu korporasi atau negara. Bila temuan audit telah didapat, auditor forensik akan terus berupaya untuk mengawal temuannya hingga pada tahap pengujian temuan di pengadilan.

Pada tahap tersebut, ia membantu dalam perumusan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim yang berkaitan dengan bukti-bukti keuangan atas temuannya. Dengan demikian, berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan yang terungkap dalam pembuktian perkara kecurangan ataupun korupsi dapat terjawab tuntas dengan dukungan bukti yang dikumpulkan auditor.

Artinya, audit forensik sangat penting untuk mendukung penegakan hukum terkait dengan alat bukti hukum yang diperlukan penuntut dan hakim dalam pembuktian perkara. Dalam pelaksanaan audit forensik tersebut, berbagai aktivitas pengumpulan bukti akan dilakukan oleh auditor. Hal itu meliputi, antara lain, (a) melakukan penyelidikan dan analisis bukti-bukti keuangan; (b) mengembangkan aplikasi komputerisasi untuk membantu dalam menganalisa dan menyajikan bukti-bukti keuangan; (c) mengomunikasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan bagan (peraga); dan (d) membantu menyelesaikan proses pengadilan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan itu, auditor forensik harus tetap menjaga independensi dengan cara tetap profesional dan proporsional pada setiap kegiatan pengumpulan bukti-bukti. Selanjutnya, setelah ditemukan fakta atas suatu peristiwa pidana, maka tugas yang dirasakan cukup berat dan merupakan titik kritis dari seorang auditor forensik adalah ketika ia harus mengomunikasikan dan menyampaikan pembuktian temuannya di persidangan.

Karenanya, auditor forensik berkewajiban untuk merespon dan menyampaikan pembuktian atas informasi keuangan secara benar, ringkas, lengkap, dan dimengerti oleh khalayak yang relatif awam dengan akuntansi di ruang pengadilan. Sebab, audit forensik dilakukan untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kebijakan manajemen, hukum formal, hukum material, dan lain-lain.

Audit ini merupakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan (fraud) sebagaimana yang disebutkan dalam pengaduan atau informasi dari masyarakat. Dalam audit ini, auditor mengungkap tindak pidana korupsi dan yang menjadi obyek pemeriksaan merupakan suatu proses berupa tahapan atau langkah-langkah di dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, sejak timbulnya niat (kebijakan) sampai dengan selesainya kegiatan.

Karenanya, setiap auditor tidak boleh menutup mata dan mengesampingkan adanya potensi kecurangan. Mengabaikan dan tidak berupaya untuk mendapatkan informasi akan adanya kecurangan merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi seorang auditor. Kecurangan sudah menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, para auditor diharapkan dapat ikut serta memberikan kontribusi kongkrit dalam aktivitas bangsa melawan kecurangan, khususnya korupsi.

Di sisi lain, dengan kompetensi yang dimilikinya, para profesional akuntansi yang bekerja di suatu korporasi atau organisasi publik pun sangat potensial untuk terlibat dalam membangun tata kelola (good governance) korporasi atau organisasi publik. Peran nyata mereka adalah dengan memberikan keyakinan (assurance) kepada publik bahwa informasi yang disampaikan oleh manajemen korporasi dan penyelenggara negara sudah cukup kredibel untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Karenanya, profesional akuntansi yang bekerja di dalam suatu korporasi atau organisasi publik tidak boleh berpangku tangan melihat kondisi bangsa dan negara yang sedang tersandera dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin menyengsarakan masyarakat. Mereka harus menjadi pelopor dalam gerakan pembersihan dari kecurangan, bukan malah sebaliknya menjadi fasilitator untuk memuluskan kecurangan, sebagaimana terlihat kecenderungannya belakangan ini.

Zeune (1994:150) menyatakan bahwa salah satu peran penting profesi akuntansi dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui pengungkapan informasi akuntansi. Kecenderungan tidak mengungkapkan informasi akuntansi akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktik kecurangan dan korupsi di Indonesia. Global Corruption Report 2001 menyatakan bahwa organisasi yang korup akan berupaya untuk tidak transparans kepada publik.

Oleh karena itu, agar tidak dituduh sebagai profesi yang mendukung sikap permissive, auditor dan profesional akuntansi perlu duduk bersama melihat hal ini dari berbagai sudut pandang. Utamanya, apakah manajemen laba di suatu korporasi tetap dapat ditolerir sebagai suatu kreativitas akuntansi atau sesuatu yang harus dihindarkan. Sebab, kenyataannya, saat ini semakin banyak korporasi yang melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya.

 

 

0
0
error: