Mendesaknya Implementasi CACM di Kala Pandemi: Sebuah Skenario

Mendesaknya Implementasi CACM di Kala Pandemi: Sebuah Skenario

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang (kerjanya) seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis!”

Yang kedua saya ingatkan, belanja-belanja di kementerian tolong dipercepat. Jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat! Kalau ada hambatan (segera) keluarkan peraturan menterinya. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya. Misalnya bidang kesehatan, dianggarkan 75 Triliun, baru keluar 1,53%!”

Rekaman pidato Presiden Jokowi ini menghenyak publik setelah dirilis oleh Sekretariat Presiden melalui channel YouTube pada 28 Juni lalu. Arahan tegas presiden ini sebenarnya terjadi pada 18 Juni 2020 saat Sidang Kabinet Paripurna. Artinya, 10 hari sebelum rekaman dirilis ke publik, dan 108 hari sejak pasien pertama terjangkit COVID-19 di Indonesia.

Banyak pihak mempertanyakan hal tersebut, salah satunya adalah anggota komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan Netty Prasetyani Heryawan. Netty mempertanyakan mengapa presiden baru mengungkapkan kejengkelannya sekarang.

Mengapa Presiden baru meributkannya? Padahal, sudah banyak pihak yang mengingatkan tentang lambatnya penanganan COVID-19 dan minimnya koordinasi pemerintah.

Dipandang dari segi pengawasan internal pemerintah, kekagetan Presiden atas rendahnya penyerapan penanganan COVID-19 bidang kesehatan yang hanya 1,53% ini menunjukkan lemahnya monitoring di dalam pemerintahan.

Disimak dari pidato tersebut, Presiden tampaknya belum menemukan penyebab hakiki mengapa penyerapan anggaran masih rendah. Padahal, semua pihak tahu penanganan kesehatan lah salah satu prioritas penting kala pandemi.

Akibat ketiadaan monitoring yang memadai ini, masalah-masalah penting lambat diketahui. Sehingga, akibatnya pun terlambat ditangani. Jika dibiarkan, masalah kecil yang menumpuk akan menjadi bom waktu di kemudian hari dan semakin susah diatasi. Apalagi, di masa pandemik seperti ini banyak hal berubah dengan cepat dan perlu diantisipasi dengan gerak gesit pemerintah.

Solusi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah sebenarnya memiliki aparat pengawasan yang dapat difungsikan untuk menginjeksi sistem pengawasan yang realtime sesuai dengan gerak kegiatan para eksekutif pemegang anggaran.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini adalah Inspektorat di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pembina para APIP dapat menjadi leading sector dalam hal ini.

Auditor di APIP ini dapat menggunakan skenario Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) dalam melakukan pendampingan kegiatan penanggulangan COVID-19. Alles, M. A., A. Kogan, and M. A. Vasarhelyi dalam jurnalnya berjudul Feasibility and Economics of Continuous Assurance (2002) secara sederhana menjelaskan bahwa:

Continuous Auditing adalah sebuah penerapan teknologi informasi modern dalam menjalankan standar dan proses audit. Atau dalam penjelasan lain, Continuous Audit adalah metodologi yang memungkinkan auditor independen menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran.

Metode ini serupa dengan early warning system yang memungkinkan manajemen segera mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Jadi, proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini menjadi penting diterapkan di masa pandemi mengingat sumber daya yang dimiliki pemerintah serba terbatas dan kebutuhan penyediaan informasi pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat, melebihi kecepatan COVID-19 menginfeksi dari satu manusia ke manusia lain. Secara sederhana, pemerintah dapat menerapkan skenario di bawah ini untuk diinjeksikan ke dalam proses bisnis setiap kementerian/lembaga.

Data Input

Skenario pertama diawali dengan Data Mining. Sistem akan mengumpulkan dan mengoleksi data penting kondisi terkini, serta hasil kegiatan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Data ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, bahkan di pemerintah daerah. Data ini kemudian ditabulasi dalam pusat data.

Contoh data ini antara lain anggaran penanggulangan, realisasi anggaran, data pasien tiap daerah kab/kota, jumlah kebutuhan alat kesehatan per daerah, ketersediaan tenaga medis, ketersediaan kamar/ruang pelayanan rumah sakit, peta terdampak COVID-19, daftar kebutuhan peralatan penanggulangan, daftar penerima bantuan sosial, dan lain-lain.

Terhadap hasil dari data mining ini kemudian dilakukan cleansing dan pemberian kode tertentu, agar dapat diolah dan diproses menggunakan skema Data Analysis.

Data Analysis

Data hasil tabulasi ini berbentuk datawarehouse yang siap dilakukan proses analisis (data analysis). Proses analisis data dapat dijalankan setelah sistem diinjeksi fungsi logika tertentu, yang telah disusun oleh auditor untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Stippich dan Bradley (2016) memperkenalkan empat tipe analisis data dengan memanfaatkan datawarehouse yang telah dimiliki, yaitu analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.

Secara deskriptif, datawarehouse dapat ditampilkan menjadi visualisasi data yang menarik agar lebih mudah dibaca dan dipahami pengambil keputusan di pemerintahan.

Untuk kebutuhan audit, database di datawarehouse ini dapat ditandingkan (vis-à-vis) dengan kriteria tertentu (peraturan, target kinerja periodik, best practice) untuk kemudian diketahui dengan segera mana yang melenceng (underperform) dan mana yang sudah sesuai (good perform).

Lebih jauh, jika kemampuan analisis data yang dilakukan oleh data engineer mumpuni, datawarehouse ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi performa kinerja pemerintah di kemudian hari (prediktif) hingga memberikan resep mitigasi konkret agar tidak sampai muncul masalah (preskriptif).

Jika terjadi sesuatu yang melenceng/underperform (penyerapan 1,53% dalam kasus pidato presiden di atas) sistem akan segera dapat mendeteksi dan kemudian dilakukan Root Cause Analysis (RCA) untuk mengetahui apa penyebab hakiki masalah tersebut.

Data Output

Output dari analisis diskripsi database di atas adalah visualisasi data (infografis) dinamis yang memungkinkan pengguna data (manajemen pemerintah) dengan mudah menyortir, membandingkan, melihat histori/tren, dan memanfaatkannya sebagai bahan membuat keputusan.

Output data ini juga dilengkapi dengan notifikasi problem yang merupakan salah satu ruh utama CACM. Notifikasi problem adalah output hasil analisa database yang membandingkan kondisi dengan kriteria yang memunculkan kondisi yang tidak diinginkan (temuan).

Notifikasi problem ini otomatis muncul sebagai salah satu output skenario CACM yang kemudian ditampilkan pada dashboard monitoring pengambil kebijakan di pemerintah. Notifikasi ini berisi kondisi yang terjadi berikut dengan penyebab hakiki (hasil RCA) yang mendasari mengapa masalah tersebut muncul.

Pemanfaatan

Hasil output data inilah kemudian yang digunakan oleh manajemen pemerintah (Menteri, Eselon 1, Eselon 2, Pimpinan Pemda, dan jajaran manajemen di pemerintahan lainnya) sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah strategis selanjutnya, untuk menghilangkan penyebab supaya hambatan yang muncul segera teratasi. Di sinilah skema Continuous Monitoring berjalan bagi manajemen.

Bagi Pengawas Internal, dalam hal ini auditor, output data ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan atensi khusus kepada pemangku kepentingan agar segera mengambil kebijakan tertentu. Auditor juga dapat menjadikan hasil olah data ini untuk memberikan rekomendasi strategis untuk segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga yang memiliki masalah tersebut, tanpa harus menunggu akhir periode atau saat dilakukan audit interim.

Jika setiap APIP di tiap kementerian/lembaga memfungsikan skenario ini dalam setiap langkah penanganan COVID-19, potensi permasalahan yang mungkin muncul seperti rendahnya serapan anggaran, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, lambatnya kinerja kementerian/lembaga, hingga fraud dan penyalahgunaan anggaran (korupsi) dapat segera terdeteksi. Tidak perlu menunggu waktu lama hingga dampak pandemi semakin parah.

Skenario sederhana ini bersifat generik. Artinya dapat diterapkan di hampir semua lini kerja pemerintah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. Tantangannya adalah kemampuan auditor meng-customize detail tiap tahapan agar menghasilkan output sesuai dengan tujuan audit.

Epilog

Meski konsep ini sudah dikenal cukup lama di Indonesia, namun penerapannya di sektor publik masihlah barang baru. Beberapa tantangan yang menjadi aral melintang antara lain: pimpinan birokrasi yang tidak pro pada good governance, mindset personil yang masih berwawasan analog, kemampuan auditor yang masih terbatas dalam penguasaan teknologi informasi, serta keterbatasan SDM pendukung yang memiliki skill sebagai data engineer.

Kondisi pandemi ini merupakan momentum melakukan perubahan transformasional di dalam tubuh pemerintahan dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk terus disempurnakan secara kaizen.

Jika Bahasa pemrograman canggih untuk melakukan data analysis semisal R Project dan phyton program terlalu berat untuk dikuasai oleh auditor dalam waktu cepat, pemanfaatan engine siap pakai dapat menjadi alternatif solusi. Google data studio dan olah data menggunakan sheet tools, misalnya, rasanya cukup untuk mengawali transformasi aparatur pengawas internal yang modern berwawasan big data dan data analysis.

7
0
Pembangunan (Infrastruktur) Terintegrasi

Pembangunan (Infrastruktur) Terintegrasi

Integrasi dan koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi teramat sulit untuk dilaksanakan. Khususnya terkait pembangunan antardaerah dan pembangunan nasional, acap kali tiap sektor dan level pemerintahan berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa contoh terkait sulitnya koordinasi dan integrasi pembangunan.

Momen pergantian tahun 2019/2020  lalu misalnya, disambut dengan bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Banjir saat itu disebut-sebut sebagai salah satu banjir terparah yang pernah melanda ibu kota. Puluhan jiwa melayang, ratusan ribu orang terlantar, bahkan kerugian material diperkirakan lebih dari satu triliun rupiah.

Hujan yang mengguyur sepanjang malam pergantian tahun menurut BMKG merupakan hujan dengan intensitas terlebat dan terlama setelah yang pernah terjadi pada tahun 2007. Kondisi anomali curah hujan dengan tidak didukung oleh daya tampung kanal-kanal banjir, sungai, drainase, dan serapan air, menyebabkan banjir hebat melanda hampir semua wilayah di Jabodetabek.

Banjir, Bahan Perdebatan dan Komoditas Politik

Banjir ibu kota merupakan isu tahunan dan merupakan komiditas politik di era reformasi. Dalam tiap kontestasi pemilihan gubernur, berbagai teori penanggulangan banjir digulirkan  sebagai bahan kampanye. Namun berkali-kali gubernur berganti, mitigasi banjir laksana vicious circle yang tidak dapat diketahui ujung pangkalnya. Beribu teori yang dicetuskan puluhan pakar telah dicoba diimplementasikan. Namun, banjir tetap tak terkendali.

Keadaan ini seakan membuktikan analisis Kulp & Strauss dalam Nature Communications Journal (2019). Melalui tulisannya yang berjudul New Elevation Data Triple Estimates of Global Vulnerability to Sea-Level Rise and Coastal Flooding, mereka memprediksi bahwa Jakarta dan 7 negara di Asia lainnya akan tenggelam pada 2050.  

Hal ini dikarenakan topografi garis pantai dan permukaan air laut di seluruh dunia naik drastis hingga mencapai 2 meter dalam dekade mendatang. Artinya, terdapat kemungkinan permukaan tanah akan lebih rendah dari permukaan laut. Jakarta akan menjadi hole land, serupaAmsterdam yang memang daratannya lebih rendah dari permukaan air laut. Namun sayangnya, Jakarta berbeda dengan Amsterdam dalam hal mitigasi banjir.

Selain dalam konteks bencana dengan nilai kerugian mencapai trilyunan rupiah dan menelan puluhan korban jiwa, banjir saat itu menunjukan tidak adanya keterpaduan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Ambil contoh soal silang pendapat tentang penyebab banjir antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Perbedaan pendapat itu untuk beberapa waktu menjadi polemik di media massa dan menjadi trending topic di media sosial.

Sebuah tontonan yang tidak mendidik bagi akar rumput, tersaji begitu saja. Masyarakat hanya menginginkan adanya sinergitas antara pemerintah di berbagai level. Mereka tidak peduli mana yang lebih baik, naturalisasi atau normalisasi sungai.  Yang mereka butuhkan adalah program konkrit  dalam mitigasi banjir. Mau naturalisasi atau normalisasi sama saja.

Tiga Wujud Integrasi

Alangkah eloknya, jika bencana banjir di Jabodetabek dan peristiwa-peristiwa serupa di berbagai daerah di Indonesia  dijadikan momentum untuk mewujudkan pembangunan (infrastruktur) terintegrasi. Pembangunan terintegrasi itu sendiri dapat dimulai dari berbagai tahapan.

Pertama,


Dimulai dari integrasi pembangunan di antara berbagai level pemerintahan. Banjir Jakarta  disebabkan di antaranya oleh banjir di wilayah sekitar, misalnya dari Bogor. Artinya, mitigasi banjir tidak bisa selesai hanya di Jakarta saja, mesti melibatkan daerah sekitar.

Keterpaduan pembangunan antara berbagai level pemerintahan secara konseptual telah diwadahi melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Melalui wadah musrenbang ini sejatinya kegiatan dan program pembangunan antardesa, antarkabupaten/kota, antarprovinsi dan antara provinsi dengan pemerintah pusat telah digodog dan dipadupadankan.

Jadi, program penanganan banjir Jakarta semestinya telah diharmonisasikan antara Jakarta dan Jawa Barat, serta pemerintah pusat melalui musrenbangnas. Ke depan, konsep musrenbang ini perlu diperkuat dari hanya sebatas seremoni menjadi kegiatan yang menyentuh aspek substansi, sehingga silang pendapat antara Gubernur DKI dan Menteri PUPR tersebut menjadi yang terakhir.

Ke depan, adanya pembangunan infrastruktur terintegrasi antardaerah dan pemerintah pusat menjadikan tidak adanya lagi kesenjangan kemajuan antardaerah. Tidak ada lagi disparitas kualitas jalan di tiap daerah, sehingga biaya transportasi dapat ditekan.

Hal ini akan memberikan efek  dorong bagi  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern, dan terintegrasi antarpusat-pusat kegiatan ekonomi.

Kedua,


Pembangunan mesti terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Petuah bijak mengatakan bahwa bumi bukan hadiah dari nenek moyang melainkan, titipan anak cucu.

Melalui UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap level pemerintahan diharuskan memiliki peraturan tentang rencana tata ruang wilayah. Mulai RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota, ruang permukaan bumi telah dibagi peruntukannya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui RTRW kita akan mengetahui ruang/kawasan mana yang diperuntukan bagi industri, lindung, resapan air, pemukiman, hutan, pertanian, dan perumahan/pemukiman. Pembagian ini dimaksudkan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hukum alam menyatakan bahwa bila kita sayang terhadap alam, alam juga akan menyayangi manusia. Namun sifat manusia cenderung tamak. Thomas Hobbes (1651) menyebut manusia sebagai homo homini lupus dengan kecenderungan tidak mau diatur.

Meski sejatinnya UU dan Perda RTRW telah mengatur hukum pidana terhadap setiap pelanggaran tata ruang, namun pelanggaran tata ruang baik yang disengaja maupun tidak terus terjadi. Mulai penggundulan hutan, pembangunan pemukiman di daerah yang tidak semestinya menjadikan manusia rentan terkena bencana.

Likuifaksi di Petobo, Palu 2018 yang lalu, menelan hunian dan ribuan jiwa, adalah akibat pengabaian terhadap tata ruang. Daerah tersebut termasuk kawasan rawan bencana dan tidak direkomendasikan untuk pemukiman.

Fenomena masuknya ular kobra ke pemukiman penduduk, dikarenakan      terjadinya alih fungsi lahan pertanian atau hamparan menjadi perumahan atau bangunan lainnya. Sehingga habitat ular terganggu dan mereka berkeliaran di pemukiman. Atau adanya petani yang diterkam harimau di wilayah Sumatera, dikarenakan kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian.

Untuk itu, kepatuhan bertata ruang mesti digalakkan dan ditegakan. Pemenuhan garis sempadan bangunan terhadap jalan dan sungai mesti diperhatikan. Pendirian industri sesuai dengan ruang wilayah yang telah ditentukan juga harus dipatuhi.

Jika kepatuhan bertata ruang dilaksanakan, niscaya keharmonisan antara manusia dan alam (hewan dan tumbuhan) dapat terwujud menuju kelestarian ekologi. Jika pun kelak masih terjadi bencana, maka hal tersebut disebabkan oleh anomali alam.

Ketiga,


pembangunan mesti terintegrasi antara tiap sektor dan fungsi. Misal sektor pariwisata mesti terintegrasi dengan pembangunan jalan. Kekinian dengan dana desa yang cukup besar, banyak desa yang membangun wisata alam, namun pembangunan ini kerap kali tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.

Akibat akses ke destinasi wisata yang tidak represtatif, tidak jarang destinasi wisata yang dibangun dengan biaya ratusan hingga milyaran rupiah menjadi terbengkalai karena wisatawan enggan berkunjung.

Tak kalah penting adalah integrasi fungsional dalam pembangunan. Ambil contoh pembangunan jalan yang harus dipadupadankan dengan pembangunan drainase. Saat ini pembangunan jalan dan drainase masih berjalan sendiri-sendiri.

Pembangunan jalan menjadi kewenangan Dinas/Bidang Bina Marga, sedangkan drainase menjadi kewenangan Dinas/Bidang Cipta Karya. Akhirnya, ketika musim hujan datang, jalanan berubah menjadi jalanan air.  Jika harmonisasi antara jalan dan drainase diterapkan sesuai fungsinya maka banjir tol Becakayu, Jakarta dan banjir tol Sidoarjo, Jawa Timur pada 2019 tidak akan terjadi.

Epilog

Integrasi pembangunan (infrastruktur) antara berbagai level pemerintahan, diselaraskan dengan RTRW dan harmonisasi pembangunan antarsektor dan fungsi mesti segera dilaksanakan.

Hal ini mengingat anggaran pembangunan inftrastruktur pada tahun 2020 mencapi Rp 419,2 triliun. Tertinggi dalam masa jabatan Jokowi. Demikian pula untuk dana desa yang mencapai Rp 70 triliun bagi 74.597 desa. Terlebih sebagian besar anggaran tersebut bersumber dari pinjaman.

Jangan sampai anggaran yang mencapai ratusan trilyun tersebut digunakan untuk pembangunan yang tidak tepat sasaran, tepat guna, dan tepat fungsi.

2
0
Demokrasi New Normal, Mungkinkah?

Demokrasi New Normal, Mungkinkah?

Politik dan institusi demokrasi akan hancur lebur tergilas kemajuan teknologi
(Yuval Noah Harari)

New normal menjadi mantra baru dalam kehidupan manusia hari ini. Manusia dipaksa oleh virus Covid-19 untuk mengubah model interaksinya. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi merupakan bidang yang paling banyak mengalami perubahan. Di tempat-tempat publik, masyarakat mulai menerapkan penjarakan sosial (social distancing). Rumah ibadah, stasiun, gedung perkantoran, lift, kendaraan umum, bahkan WC umum, mulai ditandai dengan beragam stiker yang mengatur di mana orang boleh mengantre, berdiri, atau duduk.

Seluruh interaksi mulai berubah menjadi daring (online): mulai dari belanja, rapat, membuat SIM, bahkan daftar nikah pun online. Yang belum terlihat online adalah dunia politik. Lantas, mengapa politik menjadi wilayah yang seolah-olah kebal terhadap Covid-19? Adakah new normal bagi kehidupan politik?

Jika dalam keseharian kita mengenal new normal sebagi kehidupan yang intim namun berjarak, maka new normal dalam kehidupan politik kita bayangkan saja sebagai hubungan antara rakyat dengan penguasa yang intim namun berjarak, serta difasilitasi oleh teknologi informasi berbasis internet. Kondisi itu seringkali disebut sebagai politik di era digital. Atau dalam tulisan ini kita singkat saja menjadi politik digital.

Politik Digital

Dalam pengertian yang luas, politik digital bukanlah merupakan situasi unik di Indonesia. Buktinya banyak masyarakat yang mengemukakan pendapatnya terkait masalah politik dan kebijakan melalui media sosial. Banyak juga masyarakat kita yang memprotes kebijakan melalui situs web petisi seperti www.change.org. Namun dalam tulisan ini, bukan itu makna yang dirujuk.

Politik yang dimaksud pada tulisan ini adalah politik formal, yaitu politik yang mengatur tentang siapa yang harus menentukan kebijakan dan tentang bagaimana kebijakan harus dirumuskan.

Dengan kata lain, politik di sini adalah tentang pemilu dan perumusan UU/kebijakan publik lainnya. Sejauh semua itu dikaitkan dengan wacana new normal, maka pertanyaannya menjadi: bagaimana proyeksi pemilu di era new normal? Bagaimana perumusan UU di era new normal?

Di zaman normal, politik ditandai dengan helatan pemilu yang membutuhkan dana besar, kurang lebih 25,5 Triliun (Rachman, 2019). Anggaran pemilu yang besar itu digunakan untuk banyak hal, di antaranya adalah pembuatan surat suara, kotak suara, logistik, pembuatan tempat pemungutan suara, membayar petugas pemilu, dan lain-lain.

Dana ini dari tahun ke tahun terus naik. Apabila dana pemilu tahun 2014 adalah sekitar 15 triliun, berarti dana pemilu telah meningkat sebesar 70%.

Anggaran pemilu ini juga lebih besar 4x lipat daripada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang setahunnya hanya 6,7 Triliun. Bahkan anggaran Kementerian Pertanian (21,05 Triliun) pun kalah dengan anggaran pemilu.

Apabila dilihat dari politik anggaran ini, maka tidak pantas rasanya kita menyebut Republik Indonesia sebagai negara maritim atau agraris. Lebih pantas kita menyebutnya sebagai negara pemilu.

Selain pemilu, politik zaman normal adalah mekanisme pembuatan kebijakan yang minim partisipasi dari rakyat secara langsung. Rakyat sulit menjangkau para wakil rakyat dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Rakyat juga sulit mengawasi apakah aspirasinya sedang diperjuangkan atau tidak. Perumusan kebijakan di zaman normal sangat ditentukan oleh elite, yang disebut oleh David Easton sebagai “black box” karena prosesnya yang kurang terbuka.

Politik zaman normal sesungguhnya sudah bangkrut di era masifnya teknologi informasi ini. Di saat ekonomi dan bisnis terdisrupsi oleh teknologi informasi, politik masih adem ayem saja.

Oleh karena itu, mumpung wacana “intim tapi berjarak” sedang mendapat momentumnya, inilah waktu yang tepat bagi dunia politik untuk melakukan revolusi menjadi lebih digital.

Inilah Era ‘e’

Tanpa kehadiran Covid-19 pun, digitalisasi kehidupan masyarakat sudah dimulai ketika perkembangan teknologi bertemu dengan kelahiran generasi millenial. Maka tidak heran jika generasi milenial identik dengan gawai seperti ponsel pintar.

Bagi generasi milenial, gawai ibarat gaman. Dalam tradisi jawa, gaman diartikan sebagai pusaka yang memiliki kekuatan supranatural. Orang yang memiliki gaman dapat menguasai dunia.

Dalam konteks hari ini, bukankah gawai juga dapat melahirkan kekuatan ekonomi dan politik? Kita menyaksikan bagaimana orang mampu menghasilkan uang jutaan bahkan milyaran rupiah dari menjadi Youtuber, atau berjualan lewat e-commerce yang semuanya dikendalikan lewat gawai.

Di bidang politik Facebook telah berjasa melahirkan peristiwa penting seperti Arab Spring. Ditambah, sudah berapa banyak pemimpin politik yang memenangi pemilu karena cerdik memanfaatkan media sosial lewat gawai.

Inilah era 4.0, sebuah era digital yang ditandai dengan terintegrasinya seluruh aktivitas manusia dalam gawai dan internet. Era ini ditandai dengan munculnya istilah “e-“, seperti e-commerce, e-government, e-banking, dan lain-lain.

Pada e-commerce, penyedia jasa transportasi, informasi, toko kelontong, elektronik, mebel, dan lain-lain mengubah moda usahanya menjadi daring. Hasilnya revolusioner.

Ekonomi digital dapat memangkas sekat dan jalur distribusi yang menghalangi produk menuju konsumen. Model jual beli langsung ini membuat harga suatu produk menjadi lebih efisien.

Menurut Widowati (2019), Indonesia adalah negara peringkat teratas pertumbuhan e-commerce tercepat di seluruh dunia, diikuti Meksiko, Filipina, Kolombia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Arab Saudi, Israel, India, dan Tiongkok.

Ketika dunia ekonomi berubah menjadi digital, dunia politik masih mempertahankan sifat kekolotan dan kekotorannya. Jangankan mengintegrasikan diri ke dalam kemajuan teknologi informasi, dunia politik justru masih mempertahankan sifat korup, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.

Yuval Noah Harari (2015) sudah memprediksi bahwa pemerintah dan partai politik merupakan institusi yang paling gagal dalam memanfaatkan era kemelimpahruahan data.

Di Indonesia, politik sebenarnya sudah terdisrupsi. Lembaga survei Charta Politika tahun 2018 (dalam Putri, 2018) mengungkap bahwa partai politik dan lembaga parlemen menempati 4 besar lembaga paling tidak dipercaya oleh masyarakat.

Artinya kalau pemerintah, partai politik, dan warga politik lainnya mau tetap survive, maka mereka juga harus mengintegrasikan diri dalam arus revolusi teknologi informasi.

Menuju e-democracy

Sekarang, Covid-19 telah memaksa kita untuk menekan tombol restart di segala bidang kehidupan. Masyarakat yang tadinya belum terintegrasi dunia digital, mau tidak mau harus mengintegrasikan diri.

Masyarakat yang sudah mengenal dunia digital, semakin memperdalam integrasinya dengan dunia digital. Sebetulnya pemerintah telah menangkap situasi ini. Salah satu buktinya adalah penerapan pajak pada produk-produk digital dan layanan streaming. Semua sendi kehidupan terdisrupsi menuju digitalisasi. Namun, kok, belum ada langkah nyata untuk medigitalisasi kehidupan politik.

Institusi politik seperti pemerintah, partai politik, atau anggota legislatif, bukannya tidak merespon kemajuan teknologi informasi. Sayangnya, kurang greget. Mereka baru merambah politik “di” era digital, daripada bertransformasi ke dalam “politik digital”.

Makna politik di era digital hanya terbatas pada sosialisasi informasi lewat media sosial. Sebaliknya politik digital yang didambakan adalah situasi ketika masyarakat terlibat langsung secara daring dalam pembuatan kebijakan publik. Institusi politik harus mendorong dan mengupayakan politik digital ini kalau mau tetap signifikan di masyarakat.

Untuk membayangkan seperti apa politik digital itu, kita bisa belajar pada e-commerce. Saat ini  kita mengalami sendiri betapa mudahnya membeli barang kebutuhan.

Kita tinggal masuk marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Zalora, dll), memilih barang yang disuka, berkomunikasi, atau bernegosiasi dengan penjual, memilih jasa pengiriman, memantau sampai mana pesanan kita diproses dan dikirim, dan menyatakan komplain jika barang yang dikirim tidak sesuai harapan dan spesifikasi.

Penjual yang tidak responsif akan kehilangan kepercayaan. Rating tokonya anjlok. Akibatnya kepercayaan dari konsumen akan hilang. Semua dinamika kompleks itu terjadi dalam gawai, dengan swipe dan ketukan jempol.

E-democracy mestinya juga didesain seperti itu. Pemanfaatan internet harus dimulai sejak awal politik formal diselenggarakan, yaitu pemilu. Saat ini, pemerintah gagap dan gugup ketika menghadapi Pilkada Serentak di era pandemi.

Wacana yang berkembang adalah apakah pilkada serentak ini harus dilaksanakan atau tidak. Mestinya, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan pilkada secara online.

Misalnya, satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) didaftarkan dengan satu nomor telepon. Dunia Perbankan sudah lama menerapkan mekanisme ini dalam hal layanan e-banking atau mobile banking. Dan toh masyarakat memberikan trust pada sistem itu. Tidak ada yang mustahil.

Sudah banyak negara yang melaksanakan e-voting dalam pemilu mereka. Di antaranya adalah Kanada, Finlandia, Lithuania, Amerika Serikat, Brasil, India, Estonia, bahkan terakhir adalah Filipina. Salah satu masalah dalam e-voting adalah keamanan data.

Namun demikian teknologi juga semakin maju dengan adanya teknik pengamanan data sebagaimana telah diteliti oleh Esti Rahmawati Agustina dan Agus Kurniati (2009) dari Lembaga Sandi Negara.

Melalui studi berjudul “Pemanfaatan Kriptografi Dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada e-Voting di Indonesia”, Agustina dan Kurniati mengatakan bahwa fungsi kriptografi dapat digunakan dalam e-voting untuk menjamin keamanan data. Apabila e-voting ini dilakukan, maka akan ada penghematan anggaran sebanyak 11 Triliun.

Setelah melakukan e-voting, masyarakat juga dapat melakukan e-policy dengan para anggota legislatif pemenang pemilu. Masyarakat dapat mengusulkan atau memilih kebijakan publik yang mau diundangkan, berdiskusi, atau bernegosiasi langsung dengan pemerintah atau anggota dewan melalui smartphone.

Masyarakat juga dapat memantau kebijakan yang dikehendakinya itu ditolak atau diterima. Kalau diterima, masyarakat bisa mengawasi, apakah kebijakan itu sudah sampai tahap pembuatan naskah akademik atau harmonisasi antar stakeholders, atau sudah memasuki fase penyusunan peraturan rancangan undang-undang.

Masyarakat dapat berdialog dengan pembuat kebijakan atau wakil rakyatnya secara daring ketika suatu kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasinya.

Masyarakat juga bisa memberi rating kepuasan terhadap anggota dewan, semudah dan seperti ketika masyarakat memberi rating kepada pegawai Alfamart/Indomart. Semua ini dilakukan melalui gawai. Tanpa keringat dan teriak-teriak. Seluruh rangkaian inilah yang disebut dengan e-democracy.

Dalam dunia politik digital, teori politik David Easton hancur lebur. Menurut Easton, proses politik merupakan “kotak hitam” yang di dalamnya terdapat berbagai “proses rahasia” negosiasi antar aktor politik.

Disebut rahasia karena publik tidak dapat menjangkau, mengetahui dan mengontrol proses negosiasi itu. Dalam politik digital, kotak hitam itu berubah menjadi transparan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengetahui bagaimana, oleh siapa, dan sampai mana aspirasinya diperjuangkan.

Epilog

Para politisi dan pengampu kebijakan hari ini harus mengantisipasi tantangan zaman sekarang. Pandemi Covid-19 ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk me-restart kehidupan politik yang berjalannya masih sangat konvensional ini.

Masyarakat menunggu, apakah demokrasi kita akan melangkah menuju e-democracy. Kalau tidak, politik akan semakin dianggap sebagai dunia para alien, yang tidak terjamah oleh masyarakat. Ketika otoritas politik tidak dipercaya, maka masyarakat akan merasa bahwa negara adalah entitas yang tidak lagi relevan.

Jika ini terjadi, prediksi Yuval Noah Harari makin nyata menghampiri: “Politik dan institusi demokrasi akan hancur lebur tergilas kemajuan teknologi”.

2
0
Pandemi: Momentum Loncatan Perubahan di Birokrasi

Pandemi: Momentum Loncatan Perubahan di Birokrasi

Mari mengawali tulisan ini dengan kembali menengok sejarah, tentang revolusi industri. Revolusi Industri 1.0 berawal dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Jika semula orang-orang melakukan produksi barang dengan menggunakan tenaga otot manusia, tenaga kuda, tenaga air, dan tenaga angin, maka kemudian beralih pada mesin berkat penemuan mesin uap. Secara revolusioner kehadiran mesin ini mampu mengubah tak hanya tentang produksi barang menjadi masal sehingga lebih efisien dan produktif, tetapi juga dalam hal transportasi. Mesin uap menghadirkan alat transportasi seperti kereta api uap dan kapal api/kapal laut, sehingga jarak tidak lagi menjadi batasan.

Berikutnya, Revolusi Industri 2.0 diawali dengan penggantian mesin uap oleh listrik. Namun yang menjadi masalah adalah saat pemrosesan barang-barang besar dan berat yang mau tidak mau diproses dalam satu tempat produksi. Maka kemudian lahirlah inovasi conveyor belt.

Conveyor belt ini mengubah proses pembuatan yang semula paralel dilakukan oleh banyak karyawan, tiap satu orang memroses dari awal hingga akhir untuk satu produk dan harus menguasai setiap tahapan, kemudian menjadi proses serial. Semisal produk mobil, dalam pembuatan setiap unitnya dikerjakan oleh banyak karyawan pada setiap tahapannya.

Hal ini melahirkan profesi spesialis, dampaknya mempercepat suatu proses produksi. Sehingga, perusahaan Ford pada tahun 1913 berhasil memproduksi mobil Fort T dengan waktu yang lebih singkat. Proses produksi masal ini menyebabkan terjadinya revolusi budaya secara besar-besaran sebagai akibat meningkatnya mobilitas atau pergerakan manusia.

Revolusi Industri 3.0 dimulai dengan adanya kehadiran processor komputer dan robot yang berhasil menggeser ketergantungan keberadaan peran manusia yang bisa bergerak, berpikir, dan memroses. Bisnis manufaktur pun mulai bergeser ke sektor jasa.

Proses ini populer dikenal sebagai eraRevolusi Digital. Dari yang semula bentuk manual/ analog menjadi digitalisasi. Pada masa ini seorang karyawan yang tadinya memroses data secara manual beralih menjadi digital.

Tidak perlu lagi mengetik dengan mesin tik untuk menghasilkan output fisik dokumen atau kertas lembar kerja. Akan tetapi data dapat diproses dengan cara menginput secara digital, kemudian bisa diperbanyak sesuai kebutuhan dalam waktu relatif lebih cepat dan akurasi yang sama.

Reforming di Masa Pandemi

Peran komputer dan keberadaannya sebagai sarana teknologi digital telah merubah banyak cara yang tak hanya dalam dunia industri, tetapi juga di segala bidang.  Dengan adanya teknologi internet yang menjadi suatu kebutuhan informasi memicu terjadinya Revolusi Industri 4.0.

Dari sebuah smartphone yang mungil, posisi seseorang bisa terdeteksi dari belahan bumi lainnya. Dengan Big Data, pengolahan dan pemrosesan dapat dilakukan di satu alat dengan sumber yang berbeda dan berjauhan.

Terlebih ditopang juga oleh teknologi AI (artificial intellegence) yang mampu berpikir melebihi kemampuan, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan manusia di dalam merekam statistik data, mengambil korelasinya sehingga dapat mendeteksi dan menghindari kemungkinan adanya kesalahan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

Di era pandemi COVID19 ini, kecanggihan teknologi informasi yang dihadirkan oleh Revolusi Industri 4.0 sudah saatnya lebih dimanfaatkan untuk mendukung performa dalam aktivitas birokrasi. Dalam masa di mana physical distancing diberlakukan, sebagai birokrat kita perlu tetap produktif dalam pelayanan.

Birokrasi perlu untuk benar-benar serius melakukan revolusi sistem kinerjanya. Produktivitas tidak harus ditunjukkan dengan kehadiran. Namun, cukup dari jejak digital perjalanan proses hingga ke output keluaran. Sebuah penilaian kinerja akan lebih jelas terukur secara obyektif dan transparan.

Fungsional PBJ, yang Paling Siap dengan New Normal

Dalam dunia birokrasi, saat ini yang paling siap untuk reform menghadapi masa new normal menurut saya adalah pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa (PBJ). Mengapa demikian? Berikut ulasannya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memfasilitasi proses PBJ ini. LKPP juga telah mengembangkan aplikasi e-Procurement dengan nama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang berbasis web.

Hal ini memungkinkan harapan profesionalitas pelaku pengadaan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui SPSE yang wajib digunakan sejak tahun 2019 lalu, menjadikan suatu proses kerumitan administrasi lebih terasa sangat mudah, efektif dan efisien.

Sedikit kilas balik mengingat saat saya masih memroses pengadaan secara manual, sungguh merepotkan dan banyak pemborosan. Dari sejak tahapan pengumuman yang harus tayang di surat kabar ternama, penyediaan dokumen tender dengan mencetak dokumen dalam jumlah banyak, kemudian proses evaluasi manual yang murni mengandalkan ketelitian dan kemampuan personal, hingga proses pengumuman pemenang yang tentunya membutuhkan ekstra tenaga, pikiran, dan biaya.

Belum lagi kejadian nonteknis yang mungkin terjadi saat penyerahan dokumen penawaran yang terkendala jarak dan waktu, benar-benar dipangkas. Metode evaluasi yang tadinya manual sudah terbantukan dengan teknologi Big Data dan AI yang memungkinkan menganulir human error dan maladministrasi, serta peluang ‘main mata’ antara pokjamil dan calon penyedia jasa.

Bayangkan, kerumitan proses yang terjadi bisa dikerjakan di balik layar asalkan terkoneksi teknologi informasi. Dari sejak perencanaan penganggaran yang didukung sistem aplikasi hingga munculnya dokumen pelaksanaan anggaran, proses perencanaan umum pengadaan, sampai akhirnya pada proses tahapan pencairan pembayaran penyedia.

Semua itu bisa diakses dalam satu tempat, di balik sebuah layar komputer, atau smartphone. Proses itu dapat dilakukan dari mana saja selama ada jaringan internet. Mengesankan bukan?

Pandemi: Momentum Loncatan Perubahan

Rasanya, di masa pandemi COVID19 ini, semakin besar kecemasan jika harus melakukan kebiasaan lama di dalam aktifitas kerja. Terlebih bagi karyawan yang jarak tempuh antara rumah tinggal dan kantor lumayan jauh dan harus berdesak-desakan bersama penumpang lain di moda transportasi umum. Di situlah terdapat waktu, biaya, dan keselamatan yang dipertaruhkan.

Namun, jika ternyata kita harus kembali bekerja dengan cara lama sebelum datangnya masa pandemi, rasa-rasanya kita telah menyia-nyiakan momentum loncatan perjalanan peradaban manusia yang lebih canggih. Padahal, kita sudah lebih dahulu senang dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0.

Pelayanan publik pun tak memerlukan lagi pertemuan antara pemohon dan pemroses. Syarat-syarat hanya perlu diunggah kemudian sistem yang mengolahnya. Terbitnya dokumen pun cukup diakses dari lokasi pemohon. Pembayaran administrasi dapat diproses melalui transfer dana.

Proses bisnis ini tentunya akan menghemat biaya operasional kantor. Belum lagi penghematan BBM dan tentunya mengurangi angka pencemaran udara. Kualitas udara meningkat tentu berdampak kepada peningkatan angka kesehatan dan angka harapan hidup.

Epilog

Menurut hemat saya, teknologi sudah lewat di depan mata. Sistem bisa dibangun sesuai kebutuhan. Tinggal mau atau tidak mau untuk mengotomatisasi proses bisnis tersebut.

Mungkin dalam waktu dekat, agen tour perjalanan sekalipun tidak akan lagi menawarkan tiket pesawat, hotel dan destinasi wisata, karena piknik tidak lagi harus berkunjung ke tempat wisata sesungguhnya. Barangkali, wisata bisa beralih ke perjalanan virtual yang dapat diakses dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality, sehingga kita seolah-olah telah berinteraksi dan memasuki dalam lingkungan destinasi wisata tersebut.

Belanja online pun selama ini memiliki keterbatasan, seperti membeli kucing di dalam karung. Namun dengan adanya teknologi Augmented Reality, memungkinkan suatu saat kita berbelanja dengan menyaksikan dan mendatangkan produk-produk semu yang kita pilih dan kita coba untuk memastikan sebelum proses ekspedisi. Tak ada lagi belanja online baju yang kesempitan atau tak cocok modelnya saat kita terima barang sesungguhnya.

Proses kegiatan belajar yang harus menjaga jarak aman tak lagi terbatas pada sistem home schooling dan modul jarak jauh. Namun, dengan adanya Virtual Reality suatu saat dimungkinkan bisa dilaksanakan pertemuan antara siswa dan guru, yang seolah-olah berinteraksi di dalam suatu lingkungan sekolah, di dalam kelas, ataupun kegiatan outing/ study tour.

Kegiatan belajar mengajar virtual tak menutup kemungkinan akan memberikan pengalaman visual yang tak kalah sensasinya dibandingkan dengan proses konvensional seperti pada sebelum adanya pandemi ini. Bahkan untuk proses eksperimen atau praktikum di laboratorium, dapat memanfaatkan teknologi Augmented Reality yang memungkinkan siswa untuk memakai berbagai macam alat praktikum semu dalam dunia nyatanya.

Sekarang memang agak sulit dibayangkan, tapi percayalah bukan tak mungkin di masa depan.

Belajar dari pengalaman, sebuah produk smartphone dengan merk ternama yang saat itu pernah berjaya pada eranya, akhirnya tergerus oleh waktu hanya karena dia tidak mau menerima perubahan.

Dari sana kita belajar bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti. Mengingkari perubahan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian musnah sendirinya ditelan waktu.

4
0
The New Normal PNS itu Bernama Flexible Working Space (FWS)

The New Normal PNS itu Bernama Flexible Working Space (FWS)

Pandemi COVID-19 praktis membuat seluruh tatanan kehidupan manusia bergeser, tidak terkecuali pada kehidupan PNS. Salah satu perubahan ini terlihat dari penerapan sistem kerja yang berubah dari semula full masuk di kantor menjadi lebih fleksibel – bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). WFH diterapkan karena alasan kesehatan dan keamanan selama pandemi, terutama bagi PNS yang berkegiatan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Banyak pembelajaran yang bisa dipetik di balik penerapan WFH. Salah satunya kita jadi tersadar jika penerapan WFH ini tidak muskil untuk dilakukan. Selama ini birokrasi identik dengan kekakuan dan pemikiran konvensional, bahwa bekerja harus dari kantor. Pandemi memaksa kita sedikit beradaptasi dengan tren kegiatan operasional layaknya swasta modern, menyadarkan bahwa bekerja dapat dilakukan di mana saja – di rumah sekalipun.

Bukan Ide Baru

Kegiatan bekerja yang fleksibel ini sebenarnya telah diwacanakan jauh sebelum adanya pandemi oleh Bappenas dengan Pilot Project terhadap PNS Bappenas sendiri. Tepatnya pada awal Januari 2020 kemarin (01/20).

Waktu itu, banyak yang skeptis mempertanyakan sistem kinerja PNS jika bekerja fleksibel ini diterapkan. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sendiri begitu ada pandemi yang memaksa sebagaian besar PNS untuk bekerja dari rumah. Dan terbukti, (walau belum sempurna dengan beberapa catatan) kegiatan birokrasi masih bisa berjalan produktif sebagaimana mestinya.

Keberhasilan penerapan ini tentu membawa inspirasi baru bagi kebijakan operasional birokrasi. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang mendorong agar setelah pandemi (post-pandemic) dapat diterapkan Flexible Working Space (FWS) yang berkonsep sama dengan WFH. PNS dapat bekerja di mana saja termasuk dari rumah.

Budaya kerja baru atau The New Normal ini lalu diejawantahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.01/2020. Keputusan tersebut mengatur beberapa PNS Kementerian Keuangan yang dapat bekerja dengan FWS, yakni:

  1. perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan;
  2. pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung/tatap muka dengan pengguna layanan, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan; dan/atau
  3. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas daring (online).

Sambutan terhadap Kebijakan FWS

Hal ini tentu dapat harus disambut bahagia sebagai bentuk progresivitas birokrasi yang sudah mulai memandang pentingnya produktivitas yang tidak mengganggu kehidupan pribadi (work-life-balance). Apalagi di tengah kehidupan modern seperti sekarang ini, justru banyak pekerjaan yang memang dapat mengandalkan teknologi informasi dibandingkan kehadiran fisik seseorang.

Misalnya saja seperti PNS yang bekerja dalam ruang lingkup perumusan dan rekomendasi kebijakan. Penulis pernah bekerja dalam lini ini. Persoalan kehadiran seringkali justru menjadi penghambat dalam menghasilkan kebijakan yang baik dan cepat. Rapat dan diskusi yang kebanyakan melibatkan lintas instansi membuat mobilitas di kota besar seperti Jakarta menjadi tantangan tersendiri.

Pertemuan yang seharusnya dapat berlangsung on-time menjadi molor karena terkendala macet di jalan. Belum lagi, jika satu hari ada beberapa tempat rapat, perjalanan dari satu tempat rapat ke tempat lainnya akan memakan waktu yang cukup banyak. Padahal jika menggunakan aplikasi rapat on-line, tentu perumusan kebijakan menjadi dapat dilakukan dengan cepat dan maksimal.

Hal ini juga berlaku untuk beberapa pos pekerjaan PNS lainnya yang minim bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, fungsional pranata komputer misalnya. Pekerjaan mengembangkan suatu aplikasi justru sering dikerjakan di rumah pada malam atau hari libur, karena lebih memungkinkan untuk berkonsentrasi.

Bagi mereka kondisinya lebih kondusif dibandingkan saat bekerja di riuhnya kantor. Tentu jika FWS ini dapat diterapkan kawan tersebut malah dapat menggunakan hari-hari kerjanya dengan maksimal di rumah dengan output yang jelas berupa aplikasi.

Selain itu, terdapat beberapa pekerjaan yang sebenarnya bisa maksimal jika FWS diterapkan. Ambil contoh seperti Analis Laporan Keuangan yang dapat mempelototi akun-akun keuangan dengan seksama di rumahnya sendiri; Pemeriksa Pajak yang melakukan tugasnya di mana saja; Penyuluh Perpajakan yang seharusnya tidak pernah berada di kantor karena sibuk melakukan sosialisasi baik offline maupun online; Intelijen dan Penyidik perpajakan juga yang harusnya banyak di lapangan dibandingkan di kantor; serta beberapa pekerjaan lainnya di instansi penulis.

Kelebihan Lain dari FWS

Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu banyak berdiam diri di kantor, apalagi mengagung-agungkan kedigdayaan mesin absen. Dengan budaya FWS tentu saja fleksibilitas pekerjaan dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal jika diterapkan.

Sedangkan untuk pelayanan birokrasi di era modern pun juga sebagian besar sudah tidak memerlukan tatap muka. Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan dengan E-Registration, sama halnya dengan penyampaian SPT yang dapat dilakukan dengan e-filing, e-SPT, dan sebagainya. Jika pun beberapa masih memerlukan tatap muka, kegiatan FWS ini juga dapat mendorong modernitas pelayanan ke arah pemanfaat teknologi informasi.

Selain itu, FWS juga dapat mempekerjakan pegawai dengan kondisi prima, karena tidak perlu menempuh perjalanan panjang berangkat dan pulang kantor. Apalagi di kota besar, banyak pegawai yang harus commute dari rumah ke kantor menempuh 2-3 jam perjalanan dengan berangkat pagi buta dan pulang saat matahari telah tenggelam sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan pegawai-pegawai tersebut sudah kelelahan saat bekerja. Dengan bekerja fleksibel kondisi ini dapat dihindari.

FWS tentu saja merupakan privilege, bukan hak pegawai. Oleh karena itu, hanya pegawai-pegawai terpilih yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjalankan budaya kerja ini. Hal ini akan mendorong kompetisi sehat pegawai dalam menghasilkan output.

Sehingga, pengukuran kinerja tidak bias hanya berupa kehadiran presensi semata, namun lebih mempertimbangkan output pekerjaan yang dihasilkan. Apalagi di tengah kebijakan yang akan mendorong sebagian besar PNS menjadi fungsional yang mementingkan output.

Risiko Penerapan FWS

Hanya saja, sebagai sebuah budaya kerja baru, FWS tentu saja memiliki berbagai kelemahan yang harus dimitigasi. Misalnya bagaimana pembagian pegawai yang dipercaya dapat FWS dengan yang tidak.

Atasan harus adil dan objektif dalam pembagian kerja ini. Pegawai dengan syarat-syarat yang ditetapkanlah yang seharusnya mendapat privilege tersebut. Jangan sampai justru ini menjadi celah atasan “merumahkan” pegawai-pegawai yang selama ini free-rider. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja yang jelas dari masing-masing pegawai serta sistem pengawasan yang ketat.

Selain itu, sama seperti keluhan dalam penerapan WFH selama ini, FWS yang diartikan “dapat bekerja dari mana saja” jangan sampai meluas pengertiannya menjadi “dapat bekerja di waktu apa saja”. Jam waktu kerja seharusnya juga dipatuhi sebagaimana FWS merupakan perubahan “cara” kerja bukan “prinsip” bekerja.

Epilog

Sebagai penutup, diharapkan penerapan fleksibilitas kerja menjadi budaya baru (The New Normal) dalam dunia birokrasi. Penerapan awal di Bappenas maupun Kemenkeu dapat mendorong seluruh instansi pemerintah dapat menerapkan hal serupa agar mendukung progresivitas birokrasi menuju modernitas.

4
0
New Normal dan Guncangan Sosial Menuju Equilibrium Baru

New Normal dan Guncangan Sosial Menuju Equilibrium Baru

Menjelang Lebaran 2020, warganet Lumajang dikejutkan dengan sebuah foto yang diambil dari sebuah pusat perbelanjaan di kota Lumajang. Gambar tersebut menyajikan sebuah fakta: masyarakat mengabaikan himbauan untuk menjaga jarak aman dan tidak berkerumun dalam jumlah lebih dari 10 orang, sebagaimana amanat pasal 3 Perbup No. 16 tahun 2020.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional yang bersifat nonalam sebagaimana Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Hal ini karena bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas.

Oleh karena itulah diperlukan upaya percepatan penanganan agar penyebaran COVID-19 dapat diputus melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Misalnya, dengan cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker 2 lapis, menjaga jarak aman, dan tidak berkerumun.

Namun, tampaknya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri lalu tidak lagi diindahkan oleh masyarakat Lumajang. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri karena di saat jumlah kasus pasien positif COVID-19 terus meningkat, ternyata sikap masyarakat cenderung abai terhadap protokol kesehatan tersebut.

Risiko Kematian Akibat COVID-19

Menurut situs alodokter.com per tanggal 14 Mei 2020, case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia mencapai 6,5%.

Jika dikategorikan dengan menggunakan kelompok usia, maka diperoleh data bahwa tingkat kematian tertinggi adalah pada kelompok usia diatas 46 tahun, yaitu mencapai 26,2%. Sedangkan jika didasarkan pada data dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, maka persentase kematian tertinggi juga berada pada usia diatas 46 tahun, yaitu 74,6%.

Hal ini semestinya memberikan pemahaman bahwa kelompok yang paling rentan terhadap penyebaran COVID-19 adalah mereka yang telah “cukup” berumur, yaitu di atas usia 46 tahun. Sedangkan mereka yang berada di bawah usia 46 tahun, meskipun juga dapat meninggal dunia, tetapi kemungkinannya tidak sebesar mereka yang berusia di atas 46 tahun.

Oleh karena itulah, himbauan dan aturan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan bukanlah semata-mata untuk menyelamatkan diri kita yang berusia di bawah 46 tahun, melainkan secara khusus untuk mereka yang telah berusia di atas 46 tahun, karena mereka rentan.

Bahkan, masih menurut situs alodokter.com, seseorang yang terpapar COVID-19 bisa juga tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga tidak perlu memeriksakan diri ke Rumah Sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Inilah kenapa kita harus patuh menjalankan protokol kesehatan.

Realitas Kesehatan Masyarakat: Idul Fitri vs COVID-19

Lalu kenapa masyarakat (Lumajang), khususnya menjelang hari raya idul fitri tidak mengindahkan protokol kesehatan tersebut? Menurut pendapat penulis hal ini karena COVID-19 masih belum menjadi realitas keseharian masyarakat. Hal ini tentu saja berbeda dengan realitas perayaan Idul Fitri yang telah menjadi tradisi.

Idul Fitri selalu identik dengan baju baru, silaturahim, dan makanan sebagai perayaan. Masa pandemi COVID-19 tidak akan menghalangi niat masyarakat untuk tetap membeli baju baru dalam keadaan berdesak-desakan. Dengan kata lain, masyarakat lebih takut untuk tidak merayakan hari raya daripada terinfeksi COVID-19.

Mengacu pada teorinya Emile Durkheim tentang fakta sosial, maka merayakan Idul Fitri dengan membeli baju baru dalam pandangan penulis merupakan sebuah fakta sosial. Membeli baju baru merupakan sesuatu yang secara nilai, budaya, dan norma telah mengendalikan tindakan dan kepercayaan individu masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, keputusan untuk berbelanja bukanlah keputusan individual, melainkan sesuatu yang telah mengalami obyektivasi menjadi lebih dari sekedar tindakan. Berbelanja baju baru merupakan moralitas obyektif yang sui generis dalam kehidupan masyarakat.

Fakta Sosial dan Kebijakan New Normal

Selanjutnya, Emile Durkheim selalu menegaskan bahwa sebuah fakta sosial merupakan segenap bentuk keberlakuan, terpaku atau tidak, yang dapat menderakan kepada seorang insan kekangan eksternal atau lainnya, segenap bentuk keberlakuan umum dalam sebuah masyarakat yang pada saat yang sama hadir pada dirinya sendiri terlepas dari manifestasi individualnya.

Oleh karena itulah, apabila seseorang tidak membeli baju baru menjelang hari raya Idul Fitri akan ada kemungkinan seseorang tersebut akan mendapatkan gunjingan sosial, setidaknya berasal dari internal keluarganya. Membeli baju baru telah memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena kebiasaan membeli baju baru telah ada sejak lama, dan sifatnya koersif berupa gunjingan sosial jika tidak membeli baju baru dalam merayakan Idul Fitri.

Selain fakta sosial berbelanja baju baru tersebut, fakta sosial masyarakat lainnya yang tidak bisa dikekang adalah kebiasaan kebersamaan, kerjasama, solidaritas, atau bentuk lainnya dalam interaksi sosial.

Bayangkan jika Anda di sebuah perkampungan kemudian tidak pernah berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar. Yang terjadi adalah labeling terhadap anda sebagai orang yang sombong, orang yang nanti jika mati akan menggotong jenazahnya sendiri dan lain sebagainya.

Hal inilah yang (mungkin) dirasakan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga berfatwa bahwa masyarakat harus berdamai dengan COVID-19 dan mulai melakukan penyesuaian dalam keseharian (new normal), khususnya menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian.

Apakah Presiden Joko Widodo Menyerah?

Menurut penulis tentu saja tidak. Dalam perspektif struktural fungsionalnya Talcott Parson, keadaan new normal tersebut justru merupakan tatanan sosial baru yang akan dijalankan oleh masyarakat setelah mengalami “guncangan sosial”. Bahasa yang digunakan Parsons adalah evolusioner yang tertib.

Guncangan sosial tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah keseimbangan kembali dalam sistem sosial. Inilah yang dinamakan dinamika dalam keseimbangan. Merujuk pada Parsons, maka keadaan new normal yang diharapkan Presiden adalah sebuah upaya integrasi sosial.

Integrasi sosial ini, meskipun tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, tetapi secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Yaitu, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara. Tujuannya agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya, hanya akan mencapai derajat yang minimal.

Epilog

Keadaan new normal inilah yang akan kita jalani mulai dari saat ini hingga benar-benar ditemukan vaksin yang mampu membumihanguskan COVID-19 dari muka bumi. Belajar hidup di antara COVID-19 bukan berarti kita menyerah, melainkan lebih pada membiasakan protokol kesehatan dalam keseharian.

Bagaimanapun, rasa-rasanya kita memang tidak punya pilihan yang lain lagi, selain meresapi apa hakikat dari new normal dan berusaha menjalaninya. Sebab beradaptasi adalah bagian penting dari eksistensi peradaban manusia sepanjang sejarah kehidupannya. Tentu saja, penulis turut berdoa, semoga COVID-19 segera musnah dari Indonesia.

1
0
error: