Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Cikini, terpilih sebagai tempat diskusi perdana Pergerakan Birokrat Menulis (BM) bukan tanpa alasan. Cikini, adalah sebuah kawasan tua di Jakarta yang menyimpan banyak sejarah dan makna yang jarang terekspos oleh berbagai media. Beberapa bangunan tua seperti Taman Ismail Marzuki, Kantor Pos Cikini, Toko Roti Tan Ek Tjoan, Istana Raden Saleh hingga Gedung Joeang 45 menjadi buktinya.

Gedung Joeang 45 menyimpan sejarah tersendiri. Gedung yang pernah dikuasai oleh kolonial Jepang saat itu, justru sering dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai pusat pergerakan pendidikan politik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dahulu, di sepanjang jalan Cikini tak pernah sepi dari berbagai aktivitas mulai dari diskusi politik, olah raga, pertunjukan seni, hingga menonton film. Dengan demikian, tidak mengherankan jika di kawasan ini sampai sekarang banyak berjajar kafe dan restoran.

Kafe Tjikini Lima menjadi pilihan tempat yang pas bagi bertemunya para pegiat Pergerakan Birokrat Menulis yang berharap mampu mengulang kembali sejarah pergerakan yang dulu pernah diukir dari sebuah kawasan bernama Tjikini.

***

Sore itu, 23 Februari 2018, cuaca cerah mengiringi datangnya malam. Satu per satu peserta diskusi tiba di lokasi dengan wajah penuh suka cita dan harapan. Kelelahan akibat kesibukan seharian di kantor dan kampus, serasa tak mereka hiraukan. Bahkan, ada beberapa peserta yang datang dari luar kota. Mereka dipertemukan pertama kali setelah sekian lama hanya dapat berdiskusi lewat media sosial dan tulisan online, tanpa melihat wajah dan bersalaman secara langsung.

Berbagai buku telah dipajang di meja bulat menyambut para peserta diskusi dan juga pengunjung kafe. Buku-buku tersebut adalah hasil karya para pegiat Pergerakan BM, diantaranya adalah Adrinal Tanjung, Massaputro Delly, Dedhi Suharto, Nur Ana Sejati, Andi P. Rukka, Yudisrizal, dan tentu saja buku perdana Pergerakan BM yang berjudul ‘Bagaimana Saya Menulis’.

Setelah para narasumber datang secara lengkap dan sejenak beramah tamah dengan para peserta, acara inti dimulai pada pukul 19.30. Kegiatan dibuka dengan pemutaran sebuah video, hasil karya Kwaci Production, pemenang kompetisi video pendek dalam rangka haul pertama Pergerakan BM.

Video pendek ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi yang terjadi pada birokrasi pendidikan di Sukoharjo.

Diskusi sederhana dan informal mengalir secara apik dipimpin oleh Rudy M. Harahap, sebagai moderator. Diskusi bertujuan membahas buku perdana terbitan BM yang berjudul Bagaimana Saya Menulis (BSM), serta memperbincangkan kondisi birokrasi.

Beberapa peserta, yaitu Aisyah Mun’im, Dhedi Suharto, Massaputro Delly,  Sri Rahayu, dan dua orang CPNS dari STIA LAN menyampaikan kesan positif terhadap kegiatan dan pergerakan, serta mengutarakan pendapat konstruktif yang bertujuan untuk perkembangan birokrasi.

Birokrasi yang Illiterate

Sesi diskusi dimulai dengan penuturan Rudy M. Harahap, yang juga sekaligus Editor in Chief pada Pergerakan BM. Dijelaskan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM merupakan sebuah gerakan kolaborasi dari berbagai unsur profesional birokrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Bergabung pula para akademisi, pengamat birokrasi, bahkan para mantan birokrat sebagai penulis maupun penikmat artikel dan diskusi.

Pergerakan BM, yang lahir di bulan Januari 2017 ini, adalah gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan literasi di kalangan birokrasi. Literasi yang dimaksud bukan sekedar mampu menulis, seperti anggapan keliru banyak orang, tetapi sebuah kemampuan melalui pengetahuannya untuk dapat memahami fenomena yang ada di sekeliling birokrasi secara lebih jernih.

“Harus diakui bahwa birokrasi saat ini masih illiterate (belum ter-literasi), karena banyak para elit maupun profesional birokrasi yang masih belum mampu memahami peristiwa dengan kesadaran nalar yang dilandasi oleh pengetahuan.”

“Mereka masih terjebak dengan kenyamanan semu birokrasi dengan segenap aturan yang melenakan, sehingga sering lupa apa hakikat menjadi profesional birokrasi”, demikian dijelaskan oleh Rudy tentang kondisi birokrat terkait literasi.

Menurutnya, masih banyak profesional birokrasi yang hanya bisa mengeluh, bahkan nyinyir dengan situasi di sekitarnya. “Kami ingin mereka lebih dari itu, kami ingin melatih profesional birokrasi agar mampu menganalisis keadaan dengan argumen yang tepat dan kemudian berdaya serta bergerak melalui tulisannya”, tegasnya.

Dilanjutkan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM lebih senang menyebut kawan-kawan di birokrasi sebagai profesional birokrasi dari sekedar sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebutan profesional birokrasi memiliki makna bahwa seseorang tidak hanya sebagai pegawai atau aparat yang selalu harus tunduk pada perintah senior/atasan, tetapi mampu berdaya dengan literasinya yang profesional. Mereka menjadi lebih mampu menghargai profesi dan fungsinya untuk berperan dalam tugas negara.

Beberapa artikel di laman birokratmenulis.org, dijelaskan oleh Rudy, memang terkesan tajam dalam mengingatkan akan kondisi birokrasi. “Kita menyebutnya bukan sebagai kritik, tetapi refleksi”, demikian ia menjelaskan.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa refleksi mempunyai maksud untuk menyadarkan pembaca akan sesuatu yang selama ini dianggap taken for granted (begitulah adanya), tetapi sebenarnya tidak demikian adanya.

Beberapa artikel seperti perlunya memperdebatkan orientasi rule based dengan performance based, tentang penyebab kriminalisasi, pemaknaan korupsi dan etika, dan juga menguak berbagai mitos dalam birokrasi, adalah contoh-contoh tema artikel yang bersifat reflektif.

Seribu Langkah Besar Dimulai Dari Sebuah Langkah Kecil

Sebagai narasumber pertama yang mendapat giliran berbicara, Ani Maharsi, seorang Direktur Membership Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia, menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak yang aktif di BM.

Ia sangat mendukung komunitas (Pergerakan) BM dan berharap pergerakan mampu mendorong birokrat lain yang masih merasa tidak bisa menulis menjadi berani untuk menulis. Ia juga berharap, komunitas pergerakan ini semakin membesar agar manfaatnya semakin cepat dirasakan oleh birokrasi.

Ani Maharsi bercerita tentang pengalamannya bagaimana ia menulis. Baginya menulis adalah sebuah kegiatan yang tidak mudah, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia memiliki ide untuk membuat sebuah kompetisi penulisan makalah.

Tidak cukup sebagai pemilik ide, ia didorong oleh rekan-rekannya untuk juga mampu menulis. Akhirnya, pada suatu waktu ia pun memberanikan diri untuk menulis dan tulisannya mampu mendapatkan penghargaan dalam sebuah kompetisi bergengsi.

Begitupun pengalamannya dalam menyusun sebuah buku, diakui sebagai sebuah pengalaman yang unik. Diawali dari berbagai diskusi di media sosial tentang integritas, tercetuslah ide bahwa diskusi tersebut perlu didokumentasikan agar tidak terbuang dan lenyap begitu saja.

Melalui bantuan Sudirman Said, sebagai editor, maka lahirlah sebuah kumpulan tulisan dalam sebuah buku yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak pembaca. Buku itu berjudul “Sampai Kapan pun Kami Pilih Berintegritas”.

Menurutnya, berbagai macam cara unik dapat dikembangkan untuk membuat sebuah tulisan atau buku.

Terkesan dengan pemutaran video pendek di awal acara, ia mengingatkan bahwa media video perlu dan penting untuk dikembangkan dalam sebuah pergerakan. Karena selain menarik, makna dari video juga akan mudah ditangkap oleh para ‘pembaca’nya.

Mengenai komentar tentang buku BSM, menurutnya buku itu belum menyampaikan hal-hal tajam terkait birokrasi, tetapi baru mengajak birokrat lain untuk mau dan mampu menulis. Namun, hal ini dirasa sebagai awal dari tulisan-tulisan di buku selanjutnya. Buku selanjutnya diharapkan setajam artikel-artikel yang ada di laman birokratmenulis.org.

Dia pun mengutip sebuah pernyataan klasik tetapi selalu relevan, yaitu “seribu langkah besar ke depan dimulai dari satu langkah kecil”, untuk menggambarkan betapa pentingnya buku perdana BSM berikut Pergerakan BM untuk langkah besar selanjutnya.

“Saya yakin pergerakan seperti ini, yang anggotanya mempunyai visi dan semangat sama, akan mampu berkembang dan menginspirasi banyak pihak”, tutupnya.

Menjadi Critical Mass di Birokrasi

Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, mendapat giliran kedua sebagai narasumber. “Saya sangat senang bisa berada di tengah komunitas yang keren ini”, demikian kalimat pertama yang dinyatakan olehnya.

Keren yang ia maksud adalah komunitas BM ternyata berisi para birokrat yang berbeda dari biasanya.  Bukan birokrat yang sering ia saksikan sehari-hari, tetapi birokrat yang memiliki kemampuan dengan pikirannya dan bersedia meluangkan waktunya untuk menulis.

Dadang pun berharap banyak pada komunitas BM untuk terus menggaungkan gerakannya lebih besar lagi. Sebab, menurutnya gerakan BM mampu menjadi critical mass di birokrasi, yaitu sekumpulan orang yang mampu mengubah keadaan genting/kritis (di birokrasi) menjadi keadaan (birokrasi) yang lebih maju.

Ia pun membagi pengalamannya terkait dunia menulis, yang mirip dengan maksud berdirinya Pergerakan BM. Ia pernah membuat sekolah menulis untuk para aktivis di Non-Government Organisation (NGO), untuk membantu mereka agar dapat menuliskan pengalamannya ketika terjun langsung ke lapangan.

Kenapa itu penting, karena biasanya aktivis itu tidak bisa menulis. Mereka biasa berteriak tanpa argumen yang matang. Dengan menulis, mereka menjadi mampu berargumen dengan baik. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan buku dan presentasi dalam Bahasa Inggris sehingga dapat ditampilkan pada konferensi-konferensi internasional.

Mengenai buku perdana BM, ia berkomentar bahwa buku tersebut sepertinya dapat menjadi satu modal besar untuk menyebarkan pesan bahwa literasi itu penting. Pesannya, “yang kami tunggu terhadap Pergerakan ini adalah bahwa BM dapat menulis banyak hal yang bersifat mengimbangi berita negatif yang saat ini semakin banyak berkembang.

Saya berharap tulisan pengalaman positif semakin banyak sehingga semakin banyak pula birokat yang merasa optimis dengan kondisi birokrasi ke depan.”

Selanjutnya, ia pun berharap dan mengajak Pergerakan BM untuk sering bertemu dengan teman-teman aktivis di NGO. Dadang berkeyakinan jika keduanya sering bertemu, maka akan dapat saling merapatkan barisan sekaligus menguatkan dalam memajukan birokrasi.

Mewarnai Birokrasi Yang Pucat Pasi

Malam semakin larut, tetapi energi diskusi seperti tak kunjung surut. Sebaliknya, semangat justru semakin menyala di saat narasumber ketiga menyampaikan materinya.

Tri Widodo Wahyu Utomo, seorang Deputi Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tampil sebagai narasumber ketiga. Ia menyatakan menyesal karena tidak terlibat sebagai penulis dalam buku perdana BM.

Baginya, buku yang memuat kumpulan tulisan pendek dan ringan itu sangat inspiratif karena memberikan narasi pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana seseorang berusaha menulis.

Tulisan ringan seperti dalam buku itu maupun artikel di laman birokratmenulis.org, baginya lebih mengena bagi pembaca daripada membaca buku teks yang penuh dengan teori.

Menurut Tri Widodo, yang juga suka sekali menulis, menulis adalah sebuah kontruksi sejarah masa depan. Seseorang mampu membangun jembatan masa silam dengan masa depan. Menulis memiliki dimensi waktu ke belakang dan ke depan.  Apa yang kita tulis saat ini adalah refeksi keinginan kita di masa depan.

Baginya, buku perdana BM mempunyai dua fungsi, pertama merangsang otak birokrasi agar lebih aktif lagi, bukan sekedar target pada individu birokrat. Kedua, menjadi media sebuah gerakan moral untuk peduli terhadap problematika dalam birokrasi.

Dengan meminjam istilah Winston Churchill, “Pena lebih tajam dari sebuah pedang”,  menurutnya buku ini belumlah setajam pedang yang mampu mengajak pembaca untuk melakukan rekayasa sosial.

Namun, jika membaca tulisan-tulisan yang ada di laman BM, dia meyakini bahwa buku berikutnya akan mampu setajam pedang. Sarannya, buku berikutnya selain tajam juga bersifat tematik, seperti tema diskusi malam itu, yaitu “Birokrat, Bergeraklah!”.

Tentang tema diskusi yang diangkat malam itu, menurutnya sudah tepat sekali. Tepat karena kondisi saat ini berada di dunia yang serba paradoks. Para birokrat sendiri sebenarnya mengalami rasa benci tapi rindu dengan birokrasi.

Benci karena birokrasi yang lamban dan membelenggu, birokrasi yang tidak humanis, dan serba kaku. Namun demikian, kebanyakan birokrat tetap saja tidak bisa lepas dari situ, banyak birokrat yang masih merasa perlu dan bahkan menikmati kondisi birokrasi.

Kecintaannya bahkan membuatnya berada pada zona nyaman. Untuk itulah perlu sebuah pergerakan agar kecintaan yang dilandasi kebencian mampu membongkar selubungnya. Salah satunya melalui tulisan.

Birokrasi, diceritakan oleh Tri Widodo, awalnya justru diperlukan sebagai alat perubahan. Melalui hukum kontrak sosial saat itu, pemerintahan diberikan otorisasi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan warga.

Untuk mendukungnya, otorisasi dilengkapi dengan struktur dan regulasi. Namun, lambat laun otoritas, struktur, dan regulasi kemudian membentuk sebuah zona nyaman yang luar biasa sehingga birokrasi terjebak dalam sebuah ruang yang membentuk dirinya lebih inward looking daripada outward looking.

Birokrasi kemudian mengalami pendangkalan makna, bahkan stagnasi. Birokrasi yang seharusnya melayani publik, akhirnya lebih sibuk melayani diri sendiri. Contoh nyata misalnya, reformasi birokrasi diwacanakan dengan dangkal sebagai sarana  untuk meningkatkan remunerasi.

Menurutnya, itulah peran penting BM untuk dapat mengingatkan (otokritik) kepada otak birokrasi. Meskipun belum begitu masif pengikutnya, namun BM diyakini mampu mewarnai birokrasi.

Birokrasi yang pucat pasi seperti susu, dapat diwarnai dengan setitik nila. Pergerakan BM diyakininya mampu menghidupkan kembali ruh birokrasi, menghangatkan kembali darah birokrasi.

“Berbagai tulisan yang provokatif tetapi inspiratif harus tetap hidup dan berlanjut. Tidak perlu takut ditolak saat ini, sebab suatu saat akan semakin banyak birokrat yang menyadarinya”, demikian serunya.

Pada akhir sesi, Tri Widodo menyeru dengan semangat menyala, “Inilah saat yang tepat sebagai sebuah momentum, untuk kita jadikan pertemuan ini sebagai era gerakan aufklarung atau pencerahan baru bagi kegelapan yang menyelimuti birokrasi.”

“Tidak perlu kita malu apalagi takut. Siapa lagi yang akan mengambil peran dan tanggung jawab itu kalau bukan kita. Saya menyarankan, kita tandai dimulainya era aufklarung birokrasi pada tanggal ini, 23 Februari 2018.”

***

Malam yang larut mengiringi perpisahan satu demi satu anggota pergerakan. Masing-masing memiliki harapan yang sama akan berwarnanya wajah birokrasi di negeri ini. Mereka bertekad akan terus menyalakan api diskusi dan menulis untuk perbaikan birokrasi, meneruskan perjuangan aufklarung birokrasi.

Tjikini, kembali menjadi saksi menyalanya semangat sebuah pergerakan untuk perubahan.

 

 

Memanusiakan Cuti Pegawai Sektor Publik

Memanusiakan Cuti Pegawai Sektor Publik

Pemerintah akhirnya lebih memanusiakan cuti pegawai sektor publik, yaitu dengan munculnya kebijakan baru terkait cuti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, tidak banyak PNS yang memahami kebijakan baru ini. Karena itu, artikel ini mengupas kebijakan baru tersebut dan mencoba membandingkannya dengan praktik di sektor lain dan di luar negeri.

Menjelang awal tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian cuti (leave). Kebijakan baru ini cukup memberikan angin segar bagi para pegawai sektor publik.

Kebijakan ini tampaknya semakin memanusiakan para pegawai sektor publik. Hal ini terlihat pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 24 tahun 2017. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal terkait dengan cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti tahunan.

Cuti Melahirkan

Sebagaimana kebijakan lama, para PNS perempuan dapat mengambil hak cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga. Namun, dalam kebijakan baru ini para PNS perempuan dapat bernafas lebih lega karena mereka tidak perlu ‘harap-harap cemas’ (H2C) lagi ketika menunggu kelahiran sang buah hati.

Pada kebijakan baru ini,  para PNS perempuan bisa mengajukan cuti melahirkan kapan pun, sepanjang mereka mendapatkan rujukan dari dokter. Sebab, ketentuan bahwa cuti melahirkan hanya dapat diambil satu bulan sebelum dan dua bulan setelah hari persalinan (HPL), seperti diatur dalam kebijakan lama, kini telah ditiadakan.

Namun, cuti melahirkan ini hanya dapat diambil untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Untuk anak keempat dan seterusnya, PNS perempuan mesti menggunakan cuti besar selama tiga bulan.

Yang sangat melegakan adalah PNS perempuan tidak mesti bekerja lima tahun terus menerus agar dapat mengambil cuti besar tersebut. Dengan kata lain, mereka dapat mengambil cuti besar ini tanpa menunggu masa kerja lima tahun berturut-turut.

Sebagai contoh, jika kebetulan seorang PNS perempuan melahirkan anak keempat, kelima, dan keenam setiap tahunnya, mereka bisa mengambil cuti besar setiap tahun. Tampaknya, kini pemerintah selaku pemberi kerja sudah semakin memerhatikan kepentingan para PNS perempuan.

Kesannya lagi, pemerintah tidak lagi membatasi jumlah anak PNS sebagaimana terkesan dalam kebijakan lama. Dengan kebijakan baru ini, PNS perempuan tidak perlu ragu lagi untuk memiliki anak lebih dari tiga orang. Sebab, ketika melahirkan anak keempat dan seterusnya mereka tetap bisa mendapatkan cuti melahirkan.

Di masa lalu, para PNS perempuan yang akan melahirkan anak keempat dan seterusnya hanya dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN) jika pengajuan hak cuti besar mereka belum terpenuhi syaratnya. Akibatnya, selama cuti di luar tanggungan negara ini mereka tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah selaku pemberi kerja.

Mari kita bandingkan dengan cuti melahirkan di sektor swasta. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pegawai di sektor swasta memiliki hak cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun, cuti ini hanya bisa direalisasikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah hari persalinan.

Karenanya, para PNS perempuan perlu mengapresiasi kebijakan baru ini karena kini mereka dibebaskan untuk menentukan sendiri kapan akan melaksanakan cuti melahirkan. Sepanjang dokter kandungan memberikan rekomendasi dan masa cuti tidak melebihi batas waktu 3 bulan, mereka dapat mengambil cuti melahirkan kapan pun.

Namun, jika dibandingkan dengan praktik di beberapa perusahaan swasta di Indonesia, kebijakan baru terkait cuti melahirkan untuk PNS perempuan ini masih tertinggal jauh.

Sebagai contoh, Unilever Indonesia memberikan kebijakan cuti hamil selama empat bulan untuk setiap karyawatinya, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 2,5 bulan setelah melahirkan. Sementara itu, Danone Indonesia memberikan kebijakan cuti melahirkan kepada karyawatinya selama enam bulan.

Beberapa organisasi di sektor swasta ini berpandangan bahwa memberikan cuti melahirkan yang cukup kepada para karyawatinya adalah penting agar anak-anak mereka berkembang dengan baik.

Di Australia dan Selandia Baru sendiri, pegawai sektor publik bisa menikmati cuti melahirkan (parental leave) lebih lama lagi. Berbeda dengan di Indonesia di mana cuti diatur dengan peraturan Kepala BKN, cuti pegawai sektor publik di negara ini diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Public Service Committee.

Di sana, penghasilan pegawai sektor publik selama cuti melahirkan juga ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Sebagai contoh, di Australia para pegawai sektor publik mendapatkan penghasilan penuh selama 16 minggu yang diambil dari anggaran negara. Selain itu, mereka dapat mengajukan cuti tambahan selama 32 minggu dengan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan normal.

Menariknya lagi, mereka juga dapat mengajukan perpanjangan cuti melahirkan hingga 52 minggu. Akan tetapi, atas tambahan cuti ini mereka tidak mendapatkan penghasilan dari kantornya. Cuti ini lebih dikenal sebagai cuti tanpa pembayaran (unpaid leave).

Cuti Alasan Penting Ayah untuk Kelahiran Anak

Berbeda dengan kebijakan lama yang belum mengatur kebijakan cuti PNS pria terkait istrinya yang melahirkan, pada kebijakan baru ini mereka bisa mendapatkan cuti alasan penting (CLP). Lamanya cuti alasan penting ini adalah selama istrinya dirawat inap.

Mereka cukup melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan untuk kepentingan mendapatkan cuti alasan penting ini.

Namun, jika dibandingkan dengan kebijakan cuti di sektor swasta, kebijakan baru ini sebetulnya jauh tertinggal. Sebab, sejak tahun 2003 sektor swasta di Indonesia sudah memberikan hak cuti selama 2 hari bagi karyawan yang istrinya melahirkan atau mengalami keguguran. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hebatnya lagi, beberapa perusahaan di Indonesia memberikan cuti sejenis ini kepada karyawannya selama dua bulan. Sebagai contoh, Johnson & Johnson Indonesia baru-baru ini memberikan cuti kepada karyawannya untuk kelahiran anak selama dua bulan. Selama cuti ini, mereka tetap mendapatkan penghasilan dari perusahaan sebagaimana ketika mereka bekerja.

Perusahaan ini beralasan memberikan cuti selama dua bulan akan memberikan kesempatan para orang tua untuk lebih dekat (bonding) dengan anak mereka yang baru dilahirkan. Mereka juga akan mendapatkan waktu yang berkualitas (quality time) bersama keluarga. Kebijakan ini pun akan sangat membantu meringankan para perempuan saat menjalani masa nifas.

Sementara itu, di Australia dan Selandia Baru, suami atau pasangan yang istrinya sedang hamil juga bisa mengajukan cuti. Sebagai contoh, di Australia para suami bisa mengambil cuti hingga lima belas hari dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh dari kantornya.

Di Selandia Baru, jumlah cuti melahirkan bisa dibagi dua antara istri dan suami. Sebagai contoh, seorang istri bisa mengambil jatah cuti enam bulan dan sisanya selama enam bulan lagi diambil oleh suaminya.

Tujuan pemberian cuti ini adalah agar mereka dapat memberikan dukungan (support) kepada pasangannya yang sedang hamil. Maklumlah, di sana para keluarga tidak memiliki asisten rumah tangga. Karenanya, seorang suami mesti benar-benar mendukung istrinya yang sedang melalui masa melahirkan.

Cuti Tahunan

Kebijakan baru terkait cuti tahunan ini memiliki aspek yang menyenangkan, tetapi juga hal yang kurang menyenangkan. Aspek menyenangkannya adalah pada kebijakan lama cuti tahunan harus diambil untuk paling sedikit tiga hari. Pada kebijakan baru ini, para PNS dapat mengajukan cuti satu atau dua hari.

Aspek yang kurang menyenangkan adalah cuti tahunan ini bisa terkurangi oleh cuti bersama. Sebab, sampai saat ini belum ada keputusan presiden baru yang menyatakan bahwa cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan PNS.

Tahun 2017 yang lalu presiden menerbitkan keputusan bahwa cuti bersama tahun 2017 tidak mengurangi jumlah cuti tahunan ASN. Bisa jadi hak cuti tahunan PNS pada 2018 ini akan terkurangi lima hari oleh cuti bersama yang mengacu pada surat keputusan bersama tiga menteri. Artinya, jatah cuti tahunan mereka pada 2018 hanya tersisa 7 hari saja.

Menjadi penting untuk menjadi catatan, Kepala Biro Humas BKN sendiri menyatakan bahwa surat keputusan bersama tiga menteri tersebut ternyata tidak konsisten dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Karenanya, para PNS sedang menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan keputusan presiden terkait cuti bersama yang dapat membatalkan keputusan bersama tiga menteri tersebut.

Para PNS sangat berharap agar Jokowi mengeluarkan keputusan presiden tersebut. Sebab, para PNS merasakan bahwa cuti tahunan 12 hari jika dikurangi cuti bersama dapat memengaruhi tunjangan kinerja mereka karena mereka mesti mengambil ijin tambahan tidak masuk kerja.

Jika kita bandingkan dengan sektor swasta, kebijakan baru terkait cuti tahunan ini memiliki keterbatasan, terutama perlakuan terhadap mereka yang tidak menggunakan jatah cuti tahunan.

Sebab, beberapa perusahaan di Indonesia sudah memiliki kebijakan bahwa pegawainya bisa mengonversi jatah cuti tahunannya dengan uang, terutama ketika mereka mengundurkan diri. Lagi-lagi, hal ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, jika kita menengok praktik cuti tahunan di beberapa negara lainnya, cuti tahunan terlama dipegang oleh Finlandia (38 hari), disusul Kuwait (30 hari), Perancis (25 hari), serta Inggris dan Australia (20 hari).

Manfaat Cuti bagi Organisasi Sektor Publik

Pada organisasi sektor publik di Indonesia terdapat persepsi bahwa pemberian cuti pegawai tidak mendukung langsung pencapaian kinerja organisasi. Persepsi ini perlu diubah. Sebab, negara-negara maju (developed countries) belakangan ini justru semakin meningkatkan jumlah hari cuti pegawai.

Sebab, pemberian cuti yang cukup bisa memberikan manfaat secara nasional. Sebagai contoh, pengasuhan seorang ibu yang lebih baik akan menghasilkan anak yang sehat.

Pada akhirnya, anak yang sehat ini berdampak terhadap pengeluaran negara di bidang kesehatan. Sebab, negara tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi yang terlalu besar untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia seperti terjadi saat ini.

Selain itu, kebijakan cuti merupakan salah satu faktor yang dapat mempertahankan para pegawai berkinerja tinggi untuk tetap bekerja di suatu organisasi. Sebab, hasil survei Harvard Business Review menunjukkan bahwa waktu berlibur (vacation time) merupakan alasan yang dipilih oleh para pegawai berkinerja tinggi untuk tetap bekerja di organisasinya dibandingkan fasilitas kesehatan.

Kemudian, organisasi publik juga bisa menarik para pegawai ‘generasi milenia’, yaitu mereka yang lahir pasca 1982, agar mau bekerja di organisasi sektor publik.  Nevbahar Ertas (2015) menemukan bahwa para pegawai generasi milenia ini memiliki kecenderungan mengundurkan diri dan pindah ke tempat lain jika organisasi tidak bisa mendukung mereka untuk menyeimbangkan urusan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Epilog

Kebijakan terbaru yang mengatur cuti PNS dinilai cukup memanusiakan para PNS. Meskipun demikian, kebijakan itu perlu didukung oleh kebijakan lainnya, terutama surat keputusan bersama tiga menterinya. Semoga pemerintah dapat memastikan konsistensi ini.

***

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada senior di tempat kerja, Bapak Ade Judi Basma Hantana, yang mau diajak berdiskusi untuk keperluan menulis artikel ini. Tuhan mbalas.

 

 

0
0
Netralitas ASN:  Dari Sudut Pandang Seorang ASN

Netralitas ASN: Dari Sudut Pandang Seorang ASN

Menanggapi Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis, tulisan ini mengekspresikan langsung perasaan dan pikiran ASN tentang “netralitas” ASN berdasarkan pengalaman sejumlah orang. Tulisan ini juga memberikan masukan bagaimana sebaiknya ASN menyikapi agenda politik yang akan terjadi pada tahun 2018 dan 2019.

Prolog

Dalam dua tahun ke depan, sejumlah agenda politik penting akan dihelat. Menurut data Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di tahun 2018 ini ada 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara itu, di tahun 2019 yang akan datang, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) akan digelar bersamaan.

Pada dasarnya, setiap warga negara, termasuk Aparat Sipil Negara (ASN), memiliki hak untuk memilih dalam pilkada, pileg, dan pilpres. Akan tetapi, perkara coblos-mencoblos ini ternyata menjadi rumit bagi ASN karena adanya aturan-aturan tambahan dari pemerintah.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat hingar bingar pesta demokrasi mulai digelar, pemerintah sudah kembali mengingatkan agar ASN menjaga netralitasnya. Bahkan, peringatan ini disertai ancaman sanksi bagi ASN yang melanggarnya karena menurut pengalaman sebelumnya potensi ketidaknetralan ASN sangat besar.

Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana ketidaknetralan itu dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara, seperti yang dikuatirkan oleh pemerintah itu?

Fenomena Ketidaknetralan ASN

Selama satu dasawarsa menjadi abdi negara di daerah, saya berkesempatan mendapat pengalaman yang luar biasa dari teman-teman ASN di daerah. Berbagai corak dan bentuk tindakan dapat dilakukan oleh para ASN ketika menghadapi pesta demokrasi.

Di antara mereka, ada yang mencoba bersikap netral, tetapi tidak sedikit yang malah terlibat secara aktif. Mereka yang mencoba bersikap netral barangkali berpegang pada aturan bahwa ASN wajib netral.

Saya sendiri sebagai ASN, yang sekaligus juga seorang anggota masyarakat, mempunyai kecenderungan untuk memilih seseorang yang saya anggap paling tepat. Di situlah kadang saya berhadapan-hadapan dengan beberapa teman yang mempunyai pandangan berbeda dengan saya.

Beberapa di antara mereka ada yang begitu aktif dan terkesan agresif menunjukkan dukungannya pada pasangan calon tertentu. Mereka kadang kelewat batas. Memang, setiap manusia tentunya mempunyai jago yang akan dipilih mereka, tetapi mengumbar rasa suka yang berlebihan sampai menjelek-jelekkan calon lain rasanya kok tidak pantas.

Fenomena seperti perang opini di dunia maya maupun di dunia nyata pun sudah kita saksikan, terutama ketika tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye. Karena itu, ingin rasanya membalas komentar, atau berdebat secara terbuka tentang perbedaan pandangan dalam memilih calon jagoan.

Untungnya, hasrat itu masih bisa saya tahan hanya dengan memunculkan pemikiran bahwa itu semua akan sia-sia saja. Debat seperti apa pun, meskipun kita merasa benar, nantinya hanya akan memberikan kerugian bagi kedua belah pihak. Kalau mereka itu awalnya teman kita, bisa jadi kemudian mereka malah menjadi musuh kita. Saya pernah melihat yang semacam itu, dan banyak sekali contohnya dalam pertemanan saya di dunia maya.

Di sisi lain, seorang ASN seperti saya tentu hanya berharap mendapatkan pemimpin terbaik, yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga jempolan dalam mewujudkan janji kampanyenya.

Karena itulah, riset kecil untuk melihat latar belakang para calon pemimpin, menelusuri track record kinerjanya, dan seabreg ukuran-ukuran lain dalam rangka mendapatkan pemimpin yang “sempurna” sebaiknya kita lakukan.

Namun, riset kecil seperti itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang otaknya sudah teracuni oleh cinta buta kepada satu sosok tertentu. Jika hal itu terjadi, maka bersiaplah menyaksikan seseorang, yang demi membela si Anu sebagai calon pemimpin pilihan, mereka tega melakukan black campaign dan membuat propaganda jahat terhadap calon lainnya.

Bagi saya, menentukan pilihan hati itu sifatnya pribadi. Namun, bukan berarti kita harus menutup mata dari informasi yang berseliweran di depan mata. Sesuatu yang kita anggap sebagai fakta dan hoax tetap harus kita cermati, tetapi tidak untuk diumbar.

Kemudian, keberpihakan secara berlebihan pun hanya akan menjadi pemicu ketidakstabilan birokrasi yang ujung-ujungnya hanya akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi keberpihakan itu boleh saja dilakukan, tetapi sebagai seorang ASN akan lebih baik jika bisa menahan diri.

Di sisi lain, ketidaknetralan ASN sendiri bisa jadi akibat tekanan politis. Tekanan itu antara lain didapat dari atasan mereka. Biasanya, para incumbent yang maju untuk periode kedua menjadi momok menakutkan bagi para ASN daerah.

Para ASN kemudian menghadapi situasi dilematis, yaitu antara menuruti perintah incumbent yang saat itu adalah atasan mereka, atau taat pada aturan. Hal ini persis seperti makan buah simalakama, yaitu dimakan bapak mati, tetapi jika tidak dimakan ibu yang mati. Kalau Anda penggemar Warkop DKI, pasti pernah menonton film terkait buah simalakama ini yang berjudul “Maju Kena Mundur Kena”.

Dalam lingkup daerah, propaganda terang-terangan oleh seorang ASN bisa berakibat fatal. Jika kita selami lebih dalam, bisa jadi dukungan yang diberikan oleh seorang ASN didapat dari intimidasi. Akibatnya, dukungan tersebut sifatnya tidak sepenuh hati, dan sebuah keterpaksaan saja.

Sialnya, akibat fatal akan ditanggung oleh ASN manakala pasangan calon yang didukung tidak jadi. Mereka akan masuk kotak dan karirnya menjadi terhambat. Kondisi psikologis seperti inilah yang kadang tidak diperhitungkan di lapangan.

Bagaimana Seorang ASN Harus Netral?

Agus Dwiyanto pernah memberikan pandangan bahwa dalam konteks ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ada tiga prinsip yang harus dimiliki, yakni ASN yang profesional, imparsial, dan berwawasan nasional. Prinsip imparsial inilah yang selaras dengan diskursus netralitas ASN dalam Pemilu/Pilkada.

Adanya fakta bahwa ada saja ASN yang masih melakukan perlawanan dengan tidak menaati aturan netralitas, secara sadar maupun terpaksa, sebenarnya memerlukan pendekatan penegakan aturan yang berbeda. Karena itu, sebaiknya pemerintah tidak menggeneralisasi hukuman sehingga kejelasan aturan menjadi penting agar pada saat penegakan hukuman dilaksanakan tidak masuk ke dalam wilayah yang abu-abu. Salah harus dikatakan salah, dan benar juga harus disampaikan benar.

Oleh karenanya, dalam sudut pandang ASN seperti saya, kata “netralitas” tidak berada dalam ruang hampa. Dia berdiri karena ada teks dan konteks tertentu, serta perilaku yang dihasilkan adalah pilihan bagi ASN. Kecenderungan memilih calon pemimpin tertentu tidak mengapa, tetapi mencoba menggunakan jabatan sebagai ASN untuk memengaruhi orang lain merupakan bentuk keberpihakan yang haram hukumnya. Aturan untuk itu seharusnya lebih diperjelas.

Sebagai ASN, kita tidak punya banyak peluang dalam memilih tempat kerja. Kita juga dibatasi dengan berbagai aturan yang mempersempit ruang gerak. Bersyukurlah jika berada dalam lingkungan yang mendukung kita untuk tetap bisa netral dalam bersikap. Namun, jika kebetulan kita berada dalam lingkungan yang memaksa kita menjadi tidak netral, maka pilihannya ada dua: berjuang sekuat tenaga untuk meredam sendiri atau melawan.

Epilog

Politisasi birokrasi merupakan penistaan terhadap korps ASN. Dengan demikian, seharusnya para ASN, yang dipaksa menjadi tidak netral dalam pertarungan politik, semestinya berani melawan politisasi itu. Perlawanan yang dilakukan tentu tidak bersifat anarkis dan tidak keluar dari etika moral seorang ASN.

Pernyataan sikap yang digulirkan rekan-rekan Pergerakan Birokrat Menulis adalah salah satu bentuk “perlawanan konstitusional” ASN. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah jeli dan tepat menemukenali mana yang menjadi korban politisasi birokrasi dan mana yang memang sengaja melanggar prinsip netralitas ASN. Harapan kita adalah produk aturan terkait netralitas ASN yang dihasilkan tidak asal tembak yang pada akhirnya memakan korban yang tidak bersalah.

Jadi jelas, politisasi birokrasi NO! Berani netral adalah sikap ASN zaman now, dan itu hebat! ***

 

 

0
0
Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2 900/KASN/11/2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Terkait Pelaksanaan Netralitas Profesional Birokrasi

Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2 900/KASN/11/2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Terkait Pelaksanaan Netralitas Profesional Birokrasi

Latar Belakang

Hawa kontestasi kembali menghangat seiring pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta menyambut pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019. Suhu panas ini tidak hanya melanda pasangan calon atau anggota partai politik, tetapi juga melanda aparatur sipil dan militer negara (selanjutnya ditulis: para profesional birokrasi), terutama mereka yang bertugas di daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan umum.

Sebagaimana kita ketahui, tahun lalu Pilkada DKI Jakarta telah mengoyak bangunan kebersamaan kita. Dalam pandangan lain, kondisi ini juga telah menyatukan sejumlah komponen bangsa. Kondisi ini juga tidak hanya dialami oleh warga ber-KTP DKI Jakarta saja, melainkan juga mewabah hingga ke seantero NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote. Hampir seluruh warga bangsa kemudian ikut larut membahas kontestasi Pilkada DKI, tidak terkecuali para profesional birokrasi.

Pada waktu itu, banyak profesional birokrasi yang terlibat secara aktif mengampanyekan  pasangan calon tertentu. Padahal, mereka seharusnya bersikap netral dan tidak berafiliasi pada salah satu pasangan calon. Saat itu, berbagai aturan tentang netralitas menjadi sekadar seonggok tulisan. Sebab, aturan ini diyakini hanya berlaku bagi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata, sementara mereka yang bermain di belakang layar dan memberikan aksi dukungan kepada salah satu pasangan calon secara diam-diam menganggap aturan ini tidak mengikat mereka.

Namun, terjadinya aksi dukung calon yang masif dan vulgar di Pilkada DKI itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh hubungan politisi-birokrasi yang masih jauh dari ideal di Indonesia. Sebab, di satu sisi, politisi telah memanfaatkan para profesional birokrasi untuk kepentingan dirinya, sementara di sisi lain para profesional birokrasi juga menggunakan dukungan itu untuk menyelamatkan dirinya dari “dampak politik” usai Pilkada.

Kemudian, setiap manusia pada dasarnya memiliki nilai-nilai (values) yang memengaruhi kecenderungannya dalam menyikapi sebuah pilihan. Karenanya, tidaklah aneh jika para profesional birokrasi memiliki preferensi tertentu yang dipengaruhi values tersebut, termasuk preferensi atas calon ideal pemimpin yang akan mereka pilih secara politik (politically appointed leaders).

Selanjutnya, pada dasarnya para profesional birokrasi hanya memerlukan keteladanan para pemimpin politik (political leaders) agar kompetisi Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berlangsung lebih sehat, terbuka, dan mulia.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kami memandang sikap netral yang dibangun dengan aturan dan sanksi yang begitu ketat sebagai bentuk normalisasi kekuasaan, justru semakin memberikan ruang perlawanan dari para profesional birokrasi, baik secara simbolik maupun diam-diam.

Dalam pandangan kami, yang penting dipermasalahkan adalah ketika dukungan atau simpati itu justru mengakibatkan seorang profesional birokrasi tidak netral dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik. Kita mestinya tidak mengulangi pengalaman masa lalu, di mana para profesional birokrasi telah dimarginalisasi (marginalised) oleh penguasa untuk memaksakan terjadinya monoloyalitas. Kemudian, fasilitas negara waktu itu dihamburkan hanya untuk mengamankan kepentingan penguasa untuk terus berada di tampuk kekuasaan.

Waktu itu, para profesional birokrasi hanya diinstruksikan mengikuti pemilihan umum dan tidak diberikan kesempatan mengintepretasikan “baik atau buruk” dan “benar atau salah.” Karenanya, mereka telah diarahkan untuk memilih presiden dan anggota legislatif pusat maupun daerah hanya semata-mata demi kepentingan penguasa. Apa yang terjadi kemudian atas marginalisasi para profesional birokrasi ini adalah negeri ini nyaris kolaps karena tafsir kebaikan hanya dimonopoli oleh penguasa.

Itulah sebabnya, dalam pandangan kami adalah sikap yang tergopoh-gopoh ketika Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan surat edaran nomor B-2 900/KASN/11/2017 tentang pengawasan netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas para profesional birokrasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

Tampaknya, kedua surat tersebut secara sepihak ingin kembali memarginalisasi para profesional birokrasi. Sebab, kedua surat itu secara kaku telah memerintahkan para profesional birokrasi untuk netral, tetapi di sisi lain tidak memberikan perlindungan jika para profesional birokrasi terkena dampak atas netralitasnya. Perlindungan akibat netralitas ini diperlukan agar para profesional birokrasi tidak menjadi korban (victim) pasca terpilihnya kepala daerah baru tahun 2018 ini dan pemilihan legislatif ataupun presiden/wakil presiden tahun 2019.

Kami memandang tidaklah elok jika kedua surat edaran tersebut justru hanya membicarakan ancaman hukuman (punishment) terhadap para profesional birokrasi tanpa memperhatikan aspek-aspek humanis-persuasif dengan pendekatan alternatif (alternative approaches) yang lebih mengena. Sebab, ketidaknetralan para profesional birokrasi justru lebih banyak didorong oleh pihak di luar birokrasi yang justru selama ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Beberapa Saran

Beranjak dari latar belakang di atas, kami menyarankan agar Presiden Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak terkait lainnya mengambil berbagai langkah yang dapat memberikan perlindungan kepada para profesional birokrasi untuk dapat terhindar dari “tsunami” pasca terpilihnya kepala daerah tahun 2018 maupun pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019.

Dalam pandangan kami, alih-alih berbicara netralitas, lebih baik surat edaran tersebut fokus untuk memastikan  para profesional birokrasi bisa bekerja secara profesional menekuni bidang tugasnya untuk kepentingan bangsa. Sementara itu, mereka juga mesti diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Karenanya, beberapa pandangan berikut dapat dipertimbangkan:

  • Pertama, sikap netralitas para profesional birokrasi mestinya tidak didorong melalui ancaman sanksi secara formal, tetapi melalui pendekatan informal dengan himbauan dan ajakan yang simpatik dari para pemimpin politik.
  • Kedua, proses promosi jabatan (mutasi vertikal) para profesional birokrasi mesti dilakukan secara profesional, yaitu mempertimbangkan Daftar Isian Pegawai (DIP) dan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) sehingga mereka semakin profesional dan arah karier mereka jelas.
  • Ketiga, selain DIP dan DUK, promosi jabatan para profesional birokrasi juga mesti mempertimbangkan unsur integritas dan kompetensi, tentunya setelah melalui proses asesmen terbuka sehingga para profesional birokrasi mendapatkan feedback.
  • Keempat, dalam seleksi jabatan tinggi para profesional birokrasi semacam direktur jenderal atau sekretaris daerah, selain menggunakan tim seleksi, proses seleksi mesti juga menggunakan perangkat otomasi sehingga dapat semakin transparan.
  • Kelima, mekanisme whistleblowing system mesti dibangun di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar komplain dari para profesional birokrasi dapat ditindaklanjuti terkait proses seleksi tersebut.

Penutup

Kami berharap para pemimpin politik dan seluruh komponen bangsa tidak lagi memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan pribadi dan golongan yang cenderung berorientasi jangka pendek yang dapat memarginalisasi para profesional birokrasi. Konstetasi politik lima tahunan mesti diarahkan pada tujuan bersama yang mulia dan jangka panjang menuju Indonesia yang semakin damai, maju, dan sejahtera.

***

______________

[1 Pergerakan “Birokrat Menulis” adalah sebuah pergerakan literasi para profesional birokrasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan para profesional birokrasi dalam menyampaikan pemikiran melalui tulisan. Pergerakan ini melibatkan para profesional birokrasi yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Gerakan ini juga melibatkan para akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan pengamat birokrasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil (civil society).

[2 Pernyataan sikap ini dirancang oleh Dr. Rahmat Hollyson dan telah melalui peer-review dari beberapa anggota pergerakan. Namun, seluruh isi pandangan sikap ini tidak merepresentasikan lembaga manapun tempat para profesional birokrasi bekerja karena pergerakan ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada partai politik manapun.

 

 

 

0
0
Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Masih ingatkah Anda dengan surat terbuka yang dimuat di Birokrat Menulis dengan judul “Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi”? Surat itu menyatakan:

Kami terpukul dan merasa sangat kecewa. Bukan saja karena yang menjalani ini adalah seorang PNS yang berintegritas, tetapi karena kami melihat ketidakadilan itu kini nyata di depan mata.

Bila kesaksian penulisnya tentang integritas kawannya tersebut benar, maka mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan adanya peluang besar “kriminalisasi PNS” di masa datang akan berulang, sebagaimana tampak di kutipan berikut:

Mungkin deretan nama-nama kami tinggal menunggu waktu, terjerembab dalam ketidakadilan itu.

Selain Palupi, pernah terjadi seorang PNS yang melakukan tugas negara dalam urusan pengadaan juga harus mendekam di bui. Padahal, ia menyatakan: “Saya tidak korupsi.”

Boleh jadi ia bersalah, tetapi mungkin saja sebenarnya kesalahannya hanyalah kesalahan administratif dan bukan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi.

Perlindungan dalam Menjalankan Tugas dan Pencegahan Korupsi

Surat terbuka itu mengingatkan penulis pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan (nomor 30 tahun 2014) yang sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada PNS dalam menjalankan tugasnya.

Undang-undang tersebut telah mengatur dengan jelas tentang larangan penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi), jenis-jenis penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan atas penyalahgunaan wewenang aparat pemerintahan.

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan tersebut juga mengatur bentuk hasil pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang seorang PNS menjadi tiga jenis, yaitu tidak terdapat kesalahan administratif,  terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Undang-undang tersebut mengakui bahwa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat terjadi bukan karena disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, tetapi lebih karena aspek administratif.  Menurut penulis, undang-undang ini merupakan salah satu alat penting pencegahan korupsi.

Mengapa demikian? Sebab, undang-undang tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenang PNS. Dengan demikian, terdapat rambu-rambu yang jelas dalam melaksanakan administrasi negara.

Selain itu, di dalamnya juga telah menetapkan aturan mengenai sanksi administratif atas penyalahgunaan wewenang yang dapat memberikan efek jera. Sanksi administratif dalam undang-undang tersebut malah jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman disiplin PNS seperti diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (nomor 53 tahun 2010).

Sebagai perbandingan, bila dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dikenal hukuman disiplin tingkat sedang kedua berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hukuman tingkat sedang kedua pada sanksi administratif pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan malah langsung berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan.

Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dipandang kurang memberikan efek jera karena ancaman pemberhentiannya baru ada pada hukuman disiplin tingkat berat keempat. Sementara itu,  pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan sejak sanksi administratif tingkat sedang kedua sudah berupa pemberhentian sementara. Kemudian, sanksinya semakin meningkat ke pemberhentian tetap pada sanksi administratif tingkat berat.

Beratnya ancaman sanksi administratif di undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan memberikan efek jera kepada PNS agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sehingga dapat dicegah perbuatan yang koruptif.

Kesetaraan Kewenangan APIP – APH

Menariknya, di sisi lain, undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan kesetaraan kewenangan kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). Sebab, kewenangan APIP diperjelas dalam undang-undang ini, yaitu pengawasan atas penyalahgunaan wewenang para PNS di lingkungannya.

Kesetaraan kewenangan ini sangat terasa sekali bila kita membaca peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan (nomor 48 tahun 2016) yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Menurut  peraturan pemerintah tersebut, pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada APH dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak diterima oleh APH harus dilakukan pemeriksaan oleh APH setelah mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Dengan demikian, APIP kini memiliki kewenangan yang jelas untuk dilibatkan sejak awal oleh APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Pelibatan sejak awal ini memberikan kewenangan kepada APIP untuk ikut memberikan pandangannya ke APH bila ternyata penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat hanyalah bersifat administratif belaka. Bila penyimpangan itu hanya bersifat administratif, maka kewenangan pemeriksaan selanjutnya menjadi kewenangan APIP.

Dengan adanya mekanisme ini, maka penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan terkait PNS telah melalui proses penelaahan yang ketat (due process) dan PNS dapat terhindar dari “kriminalisasi” atau tindakan semena-mena APH.

Tentu saja, apabila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, misalnya seperti pada kasus e-KTP, maka APH tetap berwenang menjalankan fungsinya.

Perjuangan Keadilan

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan hak kepada PNS yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya, yaitu dengan mengajukan keberatan dan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karenanya, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang (nomor 4 tahun 2015). Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus atas permohonan evaluasi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang setelah adanya hasil pengawasan APIP.

Sayangnya, peraturan Mahkamah Agung ini juga mengakui bahwa kewenangan pengadilan itu sebelum adanya proses penanganan pidana oleh APH. Akibatnya, peraturan ini masih membuka peluang seorang PNS yang diadukan kehilangan haknya untuk menyampaikan keberatan di PTUN apabila APH langsung memproses dirinya sebagai pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana.

Peluang ini lebih terbuka lagi jika APH malah lebih mengedepankan hukum pidana ketimbang undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Bahkan, peluang ini akan semakin besar jika APH kurang tersosialisasi dan secara diam-diam menolak legitimasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Langkah Selanjutnya

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), PNS semestinya berkepentingan atas diakuinya legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan, yang  pada dasarnya merupakan “adik kandung” undang-undang tentang aparatur sipil negara (nomor 5 tahun 2014).

Jika mengharapkan pihak lain — terutama APH – mau melegitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan secara formal dan informal, tanpa usaha sungguh-sungguh dari insan birokrasi sendiri, ia ibarat ‘pungguk merindukan bulan’.

Karenanya, seluruh ASN mesti bersatu padu melakukan ‘perlawanan’ dengan mensosialisasikan undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya dengan sepenuh jiwa raga agar “kriminalisasi” atas PNS yang berintegritas tidak terjadi lagi.

Terdapat beberapa langkah-langkah perlawanan yang perlu kita lakukan. Pertama, APIP dan seluruh ASN mesti sejak awal memahami undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Karenanya, gerakan penyadaran secara masif perlu dilakukan, terutama dengan memasukkan materi undang-undang ini sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN (Diklatpim).

Kedua, APIP hendaknya meningkatkan mentalnya agar secara formal dan informal penampilannya setara dengan APH, yaitu dengan cara memahami dan menguasai kesalahan yang bersifat tindak pidana, dapat membedakan kesalahan yang bersifat administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi, dan mengenal petunjuk-petunjuk yang dapat memberikan simpulan apakah ada “mens rea” atau niat jahat dalam kesalahan yang dilakukan PNS. Sebab, niat jahat merupakan unsur dalam suatu tindak pidana.

Salah satu cara agar mental APIP dapat meningkat dan mereka setara dengan APH adalah dengan mendidik semua auditornya (auditor pertama, muda, madya, dan utama) tentang perbedaan kesalahan administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi di pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor (diklat JFA). Cara lainnya adalah mengirim para auditor ini ke pelatihan militer di Kopassus ataupun Marinir.

Ketiga, manajemen APIP, terutama pimpinan puncaknya, mesti lebih berani memberikan tekanan kepada APH agar mereka secara sadar mau menerima legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya.

Keempat, ASN melakukan kampanye masif, baik formal maupun informal, kepada APH terkait dengan kewajiban mereka mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP bila terdapat pengaduan masyarakat.

Kelima, ASN perlu menyampaikan masukan kepada Mahkamah Agung agar merevisi peraturan mereka menjadi berbunyi:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana yang telah mengindahkan PP 48/2016 (pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015).

Akhirnya, mari kita songsong 2018 ini dengan semangat pencegahan yang bersamaan dengan upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan memperkuat legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, terwujud birokrasi yang bersih dan berdaya dan tidak terdengar lagi PNS yang mengalami “kriminalisasi” mulai tahun 2018 ini.

*) Tulisan ini merupakan buah pemikiran penulis bersama Ferdy Haris Pandoe, S.H.

 

 

0
0
Debat Kursi dan Debat Kusir  Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Debat Kursi dan Debat Kusir Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Secara semantik, kursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berbeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.

Secara konotasi, perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya.

Debat kursi biasanya kita dengar tatkala ada beberapa orang/pihak yang saling bertengkar memperebutkan sebuah kursi jabatan/kedudukan. Debat kusir sering kita dengar pula sebagai sebuah perdebatan yang tidak jelas tujuannya, tidak jelas kapan berhentinya, dan biasanya menggunakan argumentasi yang cenderung asal.

Debat kursi tidak jarang berujung menjadi sebuah debat kusir. Melelahkan, dan membuat bingung pihak-pihak yang menyaksikannya, baik sengaja maupun tidak.

Pada tulisan ini, penulis ingin membawa makna konotasi keduanya ke dalam suatu kasus tentang kedudukan dan tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Saya analogikan kasus tersebut dengan sebuah kereta kuda yang berjalan menuju sebuah tujuan. Di kereta itu tentunya ada kursi dan kusir.

Lengkapnya begini: Ada kuda di depan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; kusir yang duduk di kursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; serta terdapat kursi di dalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebuah jabatan yang sangat strategis, karena dia adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Demikian menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya tugas yang cukup berat, yaitu penanggung jawab pengadaan, PPK adalah ‘ kursi’,  yang ditakuti oleh banyak ‘kusir’. Banyak orang yang berkedudukan menjadi PPK ikut terseret pusaran hukum akibat kesalahan administratif maupun kesalahan lainnya yang sebenarnya belum tentu sumber kesalahan dilakukan oleh PPK.

Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya tugas PPK secara spesifik, mengingat PPK sebagai ‘kusir’ membawa penumpang yang memiliki berbagai macam keinginan dan kepentingan. Kejelasan itu diperlukan supaya tidak semua kesalahan dibebankan kepada PPK.

Namun demikian, sungguh disayangkan Peraturan Menteri Keuangan, yang seharusnya mengatur lebih spesifik dari Peraturan Presiden, justru semakin membuat bias tentang pemahaman siapa PPK.

Perhatikan bunyi Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, berikut ini:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Istilah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA ini masih dirasa bias, sementara pada pasal lainnya tidak secara tegas menyebutkan batasan kewenangan PPK.

Dengan demikian, PPK sebagai ‘kusir’ akan mengendalikan kudanya sesuai dengan arahan PA/KPA sebagai ‘penumpang’ kereta kuda. Namun apa lacur, setiap kesalahan yang mengakibatkan perjalanan terganggu, entah karena kuda mendadak sakit, atau penumpang ingin berubah tujuan, kusir-lah yang selalu mendapat hukuman.

Kuda hanya mendapatkan perawatan dokter, lalu sehat kembali. Penumpangnya mungkin lecet sedikit, dibalut perban lalu pulih kembali. Namun kusir tetaplah masuk sebagai pesakitan meskipun sebenarnya justru dia yang paling sehat.

Begitupun pada beberapa pasal tentang tugas yang harus dilakukan, Permenkeu tersebut justru semakin meluaskan (tidak spesifik mengatur) pekerjaan yang diemban oleh PPK. Salah satu contoh, terlihat pada perbandingan pasal berikut.

Pada Perpres No. 54 (2010), berbunyi:

PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

  • spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Penjelasan:

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  • rancangan kontrak.

Sedangkan Permenkeu 190 (2012) berbunyi:

PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.

Dari contoh perbandingan dua pasal tersebut, dapat terlihat bahwa peraturan menteri yang lahir dua tahun setelah Perpres, alih-alih memberikan ketegasan batasan kewenangan terhadap PPK, namun justru mengaburkannya.

Maka tidak mengherankan jika ‘kursi’ PPK semakin tidak diminati karena selalu berujung pada debat kusir yang tidak tentu ujungnya.

Semoga segera ada ‘asosiasi penarik kereta kuda’ yang sadar dengan hal tersebut, yang mengembalikan fungsi ‘kusir’ pada tempatnya sehingga ‘kusir’ merasa nyaman dan aman berada di ‘kursi’nya. Dengan demikian laju kereta kuda dapat semakin terarah dan cepat sampai ke tujuannya. Semoga….

 

 

0
0
error: