Potret Situasi di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia

Potret Situasi di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 menyimpan sejuta cerita, tentang yang gugur dan yang masih bertahan, yang optimis dan pesimis, ataupun yang tetap berpikir positif dan yang pasrah pada nasibnya. Semuanya membentuk rangkaian cerita. Di mana pun terjadinya, sebuah pandemi selalu mengharu biru rasa kemanusiaan kita karena menimbulkan banyak korban.

Yang berbeda kali ini adalah waktu terjadinya. Wabah ini terjadi di awal abad ke-21 di mana kecanggihan teknologi dan komunikasi digital telah terbentuk. Sehingga informasi tentang COVID-19 sangat mudah diakses dan dengan cepat beredar di dunia maya.

Jumlah korban meninggal dan yang masih dalam perawatan dapat kita ketahui dengan cepat. Begitu pula dengan obat-obatan alternatif yang dapat memperkuat imunitas atau vitamin penunjang daya tahan tubuh. Lalu bagaimana dampak kehadiran virus ini pada kehidupan masyarakat kita yang heterogen dalam hal agama dan budaya?

Dari Sisi Ekonomi

Dari Sisi Ekonomi, COVID-19 telah mengubah pola perekonomian masyarakat secara total. Pergeseran pola jual-beli ini semakin menjadi kebutuhan. Masyarakat lebih memilih belanja secara online daripada belanja di pasar tradisional.

Pertukaran barang dan jasa via transaksi elektronik menjadi metode pemasaran yang menarik. Lapak-lapak online banjir peminat. Omzet perdagangan online meningkat drastis, sementara di sisi lain perdagangan tradisional semakin menurun. 

Penggunaan uang elektronik atau pembayaran secara online juga menjadi pilihan. Penularan virus lewat media uang kertas membuat orang lebih memilih menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Walau tidak sepenuhnya aman, tetapi transaksi perbankan via uang elektronik menjadi pilihan yang mudah. Kuncinya adalah kehati-hatian mengelola uang elektronik. Membuat dan menyimpan password dengan aman adalah penting.

Dari Sisi Sosial dan Teknologi

Dari sisi sosial, perubahan pola interaksi dalam masyarakat memunculkan fenomena baru. Masa pandemik ini sama sekali tidak memperbolehkan orang berkumpul dalam jumlah besar. Sehingga muncullah pola interaksi baru melalui media daring. Kebutuhan komunikasi di tengah suasana pandemik COVID-19 ini terjawab oleh teknologi. Kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan nyaman via teleconference.

Sisi sosial lain yang terpengaruh pandemik COVID-19 adalah maraknya aplikasi online digunakan sebagai solusi kemudahan interaksi di dunia virtual. Untuk pengobatan misalnya, Halodoc merupakan aplikasi yang laris manis. Halodoc sangat membantu ibu-ibu yang tidak bisa membawa anaknya ke dokter karena praktik dokter tutup di masa pandemik.

Aplikasi Halodoc menyajikan layanan dokter online yang bisa membantu keluarga Indonesia di saat yang dibutuhkan. Aplikasi lainnya yang juga laris manis di masa pandemik adalah layanan informasi perbankan melalui M-Banking. Masyarakat kini ramai meng-install M-Banking di smartphone-nya, meskipun ada informasi bahwa aplikasi ini kurang aman karena ada peluang untuk diretas.

Sebenarnya dari segi teknologi, kita sudah lumayan siap menghadapi pandemik ini, karena jaringan komunikasi digital sudah sedemikian canggihnya dan dapat digunakan secara merata oleh siapa pun asalkan bisa memahami pola operasi sebuah smartphone. Yang tidak siapnya adalah di sisi finansial. Karena kita menyadari bahwa gaya hidup online kita pasti harus ditunjang oleh biaya yang tidak sedikit. 

Untuk mereka yang bergaji tetap, mungkin ini tidak masalah karena mereka tinggal debit atau kredit saja apa yang akan mereka beli. Berbeda dengan masyarakat yang penghasilannya tidak formal karena harus berjibaku dalam perjuangan dari hari ke hari.

Pedagang asongan misalnya. Mereka pasti akan kesulitan di masa pandemik ini sebab mereka sudah tidak bisa lagi menjajakan dagangannya pada para siswa karena sekolah diliburkan dan siswa mulai kebiasaan baru belajar dari rumah.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Driver kendaraan umum dan ojol juga mendapat imbas dari krisis ini. Intinya mereka yang bekerja di jalur formal masih aman, tetapi mereka yang bekerja di jalur informal ‘ngeri-ngeri sedap’ menghadapi masa krisis akibat datangnya Mr. Coro di negeri kita.

Belum lagi, dunia usaha dalam ruang yang lebih luas misalnya Ramayana Depok yang terpaksa merumahkan karyawannya, juga mengalami kelesuan. Itu baru sebuah contoh, belum lagi jasa perhotelan yang sepi customer. Sektor ini juga dihadapkan pada pilihan untuk merumahkan sebagian karyawannya.

Gelombang PHK akibat pandemik COVID-19 menjadi sebuah fenomena kegelisahan publik terhadap nasib mereka dan masa depannya, setidaknya untuk tahun ini. Walau sebagian pengusaha atau pedagang sedang resah dan gelisah, masih terdapat geliat ekonomi yang kita cermati.

Masih ada mereka yang banting stir dari usaha apapun sebelumnya menjadi penjual barang kebutuhan masa pandemik. Misalnya menjual masker, hand sanitizer, sabun, dan barang penyerta lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari Sisi Lingkungan

Dari Sisi lingkungan hal pertama yang harus saya sampaikan di sini adalah meningkatnya limbah medis. Bisa kita bayangkan berapa ton limbah medis yang dihasilkan dari suatu masa pandemik. Sampah-sampah resmi bertebaran di TPA-TPA atau TPS-TPS resmi, belum lagi yang liar. Kita baru berbicara sampah dan limbah medis, belum lagi berbicara mengenai dampak COVID-19 untuk air dan udara.

Memang diakui bahwa berkurangnya operasional transportasi menyebabkan polusi juga berkurang. Program langit biru yang kita harapkan, mendekati terwujud. Namun, problem lain pun dimulai di saat kita mengetahui bahwa COVID-19 adalah  airborne, dapat menyebar melalui udara, dari bersin, dan percikan.

Ini membuat kita agak takut di kala kita berada di ruangan tertutup misalnya, lalu ada yang bersin. Kita pasti curiga dan nafas kita otomatis tertahan. Belum lagi semilir udara AC di sekitar kita pastinya juga berpotensi melakukan penularan. Tidak bebas lagi dalam menghirup udara adalah dampak tidak mengenakkan dari kehadiran COVID-19 di tengah kita.

Pemakaian masker juga menghalangi kita dalam bernafas, terutama bagi yang tidak terbiasa. Tentang masker ini saya jadi teringat situasi sebelum COVID-19 datang, yakni tentang maraknya rekan-rekan muslimah mulai menggunakan cadar atau niqab. Wujudnya memang serupa masker, menutupi wajah utamanya mulut dan hidung.

Mungkin tidak ada korelasi langsung antara niqab dengan masker, tetapi esensinya sama kalau dilihat dari fungsinya – menghalangi kontak langsung dengan udara dengan menggunakan penutup di bagian wajah.

Ketika Semua Mulai Berubah

Dalam dua bulan terakhir ini banyak kosakata baru, kejadian baru, dan pola hidup baru yang kita rasakan di tengah masyarakat. Semua berubah begitu cepat. Awal Maret 2020 sepertinya keadaan masih normal, belum kita dengar istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Karantina Wilayah, APD (Alat Pelindung Diri), isolasi mandiri, dan sederet kosakata lainnya.

Namun, di pertengahan Maret situasi mulai berubah diawali dengan warning dari Gubernur DKI Jakarta untuk membawa sajadah masing-masing pada saat sholat jum’at. Saya ingat sekali momentum itu. Hari-hari selanjutnya sholat Jum’at malah ditiadakan menjadi beribadah di rumah masing-masing, diikuti dengan program bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, olahraga di rumah dan segalanya di rumah saja atau stay at home.

Semakin lengkap kondisi ini dengan diterapkannya PSBB yang diawali oleh panic buying dari sebagian orang. Saya sebenarnya tidak melihat ini sebagai situasi yang salah, wajar saja bila orang melakukan pembelian bahan makanan untuk persediaan. Hanya saja jumlahnya yang sangat banyak itu yang membuat tidak pas.

Berlomba-lomba Menjaga Imunitas Tubuh

Yang terasa sekali pada saat pandemik ini adalah hilangnya vitamin C dari pasaran. Rupanya bertepatan dengan datangnya Corona, masyarakat tergugah semangatnya untuk membeli cadangan vitamin untuk memperkuat imunitas tubuh. 

Pendek kata, situasi saat ini sangat spesial bagi Indonesia. Melihat Indonesia secara utuh dan majemuk seperti melihat rangkaian persaudaraan antarsuku bangsa yang harmoni dan berwarna. Masing-masing daerah mengeluarkan jurus pencegahan penyakit dan penguatan stamina.

Pulau Jawa, misalnya, terkenal dengan empon-empon yang di dalamnya ada jahe merah dan temulawak. Jamu tradisional juga bagian lain dari racikan empon-empon yang diminati oleh sebagian masyarakat kita. Kalau saya lebih memilih ekstrak jahe merah dan bawang Dayak khas Kalsel untuk menjaga stamina tubuh.

Saking semangatnya kita menjaga imunitas tubuh, Vitamin C alami dari Jeruk bahkan menjadi sasaran pembeli. Pernah saya dapati toko buah minus jeruk karena seringkali diborong oleh pembeli. Itulah uniknya Indonesia, itulah berharganya bangsa ini.

Walaupun masih kita temui saudara-saudara kita yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi semangat mempertahankan kehidupan yang indah dan bermakna ini terasa kuat dan mengukir makna. Kadang ironis, sebagai negara yang besar kita masih memiliki kaum marginal dengan jumlah yang memprihatinkan. Dengan kekayaan alam yang melimpah kita ternyata tak mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat di dalam negeri. 

Epilog

Mungkin di luar tulisan ini masih banyak cerita tentang kehidupan yang berubah di masa pandemik yang lebih beragam lagi. Namun, semoga tulisan ini bisa menjadi potret situasi yang dapat menggambarkan betapa berubahnya hidup kita di awal abad ke-21 ini sejak datangnya Virus Corona.

Kita pasti berharap dapat menyelamatkan saudara sebangsa dari krisis ini. Yang terpenting memang melakukan hal yang bisa kita lakukan dalam jangkauan kemampuan yang kita miliki. Memberikan sembako dan masker pada saudara-saudara kita yang membutuhkan adalah inisiatif pribadi yang berjiwa sosial, inisiatif yang memang sudah mendarah daging dalam budaya nusantara yang kita kenal dengan gotong royong.

Kurang apalagi negeri ini? Falsafah hidup kebangsaannya tinggi, telah terbiasa menghadapi berbagai cobaan berat dan berhasil keluar dengan selamat. Keragaman etnis terhimpun secara manis dan menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, semuanya terbungkus dalam satu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kekuatan bangsa ini yang sedemikian telah teruji oleh waktu, maka tak disangsikan lagi, Indonesia dengan segala kesederhanaannya mampu untuk bertahan dan keluar dengan selamat dari Pandemi Virus ini.

Hanya waktu yang belum bisa kita prediksi secara tepat, kapan berakhirnya pandemik COVID-19. Namun, mari optimis kita bisa melaluinya bila kita menyatukan semangat dalam Persatuan Indonesia. Mari bersama menyudahi pandemik ini dengan tekad bulat dan disiplin yang disemat secara benar dalam setiap pribadi kita sebagai anak bangsa.

2
0
Belajar dari Selandia Baru:  Tantangan dan Kunci Kebijakan Menghadapi COVID-19

Belajar dari Selandia Baru: Tantangan dan Kunci Kebijakan Menghadapi COVID-19

Langkah yang diambil Selandia Baru dalam menangani pandemi COVID-19 sebenarnya tak jauh beda dengan yang dilakukan negara-negara lain, yaitu pengawasan hingga penutupan pintu masuk, himbauan isolasi mandiri, lalu melakukan lockdown. Namun, Selandia Baru disebut-sebut sebagai salah satu negara yang berhasil menekan penyebaran virus SARS CoV-2, si penyebab pandemi COVID-19 itu.

Membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia adalah pilihan yang keliru karena keduanya sangat berbeda dari berbagai aspek.  Luas Selandia Baru (268.021 km2) hanya separuh Pulau Sumatera (473.481 km2).

Penduduknya pun hanya sebanyak 4,9 juta jiwa. Kira-kira sebanyak penduduk Bali jika digabung dengan Nusa Tenggara Barat. Sistem pemerintahan sentralistik dan Westminster khas persemakmuran Britania Raya juga sangat berbeda dengan sistem otonomi daerah di Republik Indonesia.

Tetapi rasanya sayang juga kalau tidak memperhatikan apa yang terjadi ketika penulis ter-lockdown selama 33 hari di Lower Hutt, sebuah kota di Selandia Baru. Jikapun tidak untuk di-copy-paste, fakta ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan kearifan penulis serta pembaca tentunya. Untuk melengkapi pemahaman, ada baiknya membaca  tautan ini untuk mengikuti linimasanya terlebih dahulu.

Tantangan-tantangan

Tantangan pertama Pemerintah Selandia Baru dalam menangani pandemi ini adalah bagaimana mencegah kepanikan masyarakat. Setelah berita COVID-19 menguasai media-media pada bulan Februari 2020, tanda-tanda kepanikan sebenarnya sudah terlihat. Tisu toilet dan hand sanitizer kosong di rak-rak supermarket. Orang-orang mulai membeli bahan pokok melebihi kebiasaan hingga pihak toko pun membatasi jumlah pembelian beberapa jenis barang.

Puncak panic buying terjadi setelah pengumuman rencana lockdown oleh Perdana Menteri, Jacinda Ardern. Orang pun mengantri di supermarket dan toko makanan siap saji. Namun, Perdana Menteri segera meyakinkan masyarakat bahwa stok bahan kebutuhan pokok Selandia Baru masih banyak dan akan tetap ada setiap hari selama masa lockdown. Pidatonya diputar berulang-ulang di televisi, disebarkan di media sosial, dan dipampang di depan supermarket-supermarket dalam bentu poster. Kepanikan masyarakat pun menurun.

Tantangan lainnya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Meski secara umum masyarakat Selandia Baru tidak bergejolak, tetapi perilaku sebagian orang tidak terlalu berubah. Tidak jarang penulis jumpai orang-orang yang tidak menggunakan masker, berpergian keluar rumah dan berinteraksi seperti biasa.

Untungnya, kota-kota di Selandia Baru memang tidak terlalu padat penduduk. Jumlah kasus yang tinggi memang terdapat di sekitar kota terbesar, yaitu Auckland yang berpenduduk 1,6 juta. Itu pun kepadatannya masih sekitar 1.200 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang kepadatannya 14.000 orang per kilometer persegi. Hasil telusuran Kementerian kesehatan menunjukkan bahwa kasus penularan banyak terjadi di panti jompo, pesta pernikahan, perguruan tinggi, dan penginapan.

Menjaga kepercayaan warga adalah tantangan selanjutnya. Jumlah pasien baru justru semakin meningkat setelah lockdown diberlakukan. Kematian pasien COVID-19 pertama terjadi pada hari ketiga lockdown dan angka orang yang terpapar pun melonjak dari 102 menjadi 514. Jumlah kasus terus meroket hingga melewati angka 1000 pada hari kesebelas lockdown.

Tetapi argument pemerintah bahwa dampak lockdown yang sebenarnya baru terlihat setelah dua minggu tampaknya diterima publik. Menurut penulis, titik ini krusial karena jika masyarakat meragukan kefektifan lockdown di tengah jalan maka kedisiplinan akan kendur dan menjadi pekerjaan ekstra bagi pemerintah untuk menegakkan disiplin warga.

Tantangan paling menarik adalah dua tuntutan yang ditujukan kepada Perdana Menteri. Tuntutan yang dilayangkan ke Pengadilan Tinggi Auckland itu menuduh Perdana Menteri melanggar kebebasan orang yang dianalogikan dengan penahanan ala Hitler. Tuntutan berlapis itu juga menyoal dampak ekonomi dan kesehatan dari kebijakan lockdown yang justru lebih buruk bagi banyak warga, sementara jumlah korban yang meninggal akibat COVID-19 hanya sedikit.

Lalu tantangan yang terberat adalah bila pandemi ini berkepanjangan. Gelombang penularan kedua dikhawatirkan datang setelah lockdown dicabut, dimana interaksi orang-orang kembali meningkat dan bandara kembali normal.

Apakah akan terjadi lonjakan kasus lagi yang berujung pada lockdown kedua? Bila ini terjadi, atau seperti prediksi para ahli bahwa dampak pandemi ini akan berlangsung selama setahun, apakah kemampuan finansial pemerintah cukup untuk mensubsidi rakyatnya?

Bicara soal subsidi, tidak semua warga Selandia Baru mendapatkannya. Subsidi pendapatan yang hilang diberikan malalui perusahaan-perusahaan pemberi kerja yang kemudian menyalurkannya kepada karyawan yang dirumahkan. Itu pun hanya berkisar delapan puluh persen dari pendapatan normal.

Wirausahawan memang diberikan kesempatan yang sama dengan membuktikan penghasilan yang hilang dengan dokumen-dokumen resmi. Namun faktanya, tidak sedikit orang-orang yang bekerja di sektor informal tidak memiliki dokumen pendapatan. Tidak semua pula rakyat Selandia Baru berada di atas garis kemiskinan. Pemandangan tunawisma dan pengangguran masih bisa disaksikan di berbagai tempat di negeri ini.

Komunikasi

Penulis kemudian coba mereka-reka kunci kebijakan Selandia Baru dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Hal yang pertama dan terutama adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan secara verbal maupun visual. Pesan utama yang dikirim kepada rakyat Selandia Baru sejak awal adalah “Bersatu Melawan COVID-19”. Slogan “Unite Against COVID-19” dengan desain yang menjadi baku terpampang dimana-mana. Mulai di latar saat Perdana Menteri konferensi pers, di media cetak dan digital, hingga di poster-poster yang dicetak pihak swasta untuk keperluan sosialisasi.

Strategi ini memberikan efek sugesti kepada masyarakat karena secara psikologis, logo, warna dan slogan masuk ke pikiran bawah sadar. COVID-19 adalah satu persoalan, satu informasi, satu langkah kebijakan.

Sifat sentralistik negara ini memang terlihat dari keseragaman di banyak hal. Keseragaman kebijakan sejalan dengan keseragaman hal-hal yang sepele seperti desain logo atau alamat domain website, misalnya. Keseragaman ini bukan hanya terjadi pada institusi pemerintah, tetapi juga dipedomani oleh pihak swasta.

Bentuk komunikasi lain adalah situs covid19.govt.nz yang dipopulerkan sebagai pusat informasi tunggal dan bisa diakses gratis via telepon seluler. Alamat situs itu selalu muncul iklan-iklan cetak dan elektronik.

Platform media sosial seperti Youtube sangat dimanfaatkan dalam penyebaran iklan layanan masyarakat dengan cara yang lucu dan frekuensi tinggi. Poin-poin sugesti pemerintah dikemas dalam video-video pendek dan berbagai infografis tak lupa mencantumkan alamat situs tersebut.

Kekuatan komunikasi Pemerintah Selandia Baru kemudian dilengkapi dengan newsletter harian dan konferensi pers Perdana Menteri yang kharismatik. Jacinda Ardern, sang Perdana Menteri, secara berkala menggelar siaran langsung yang disebarkan melalui televisi, radio dan live streaming.

Ia piawai menampilkan dua wajah sekaligus yaitu santai dan tegas. Melakukan persuasif kemudian melempar ancaman. Pandangan negara kecil ini memang selalu tertuju kepadanya dan itu dimanfaatkan dengan baik.

Langkah ekstrim

Kedua, Pemerintah Selandia Baru cepat mengambil langkah seperti menutup bandara dan melakukan lockdown. Kebijakan ekstrim ini berhasil karena diiringi komunikasi yang jelas menyangkut rencana dan waktu. Misalnya ketika status waspada dinyatakan di level dua, pemerintah sudah mengeluarkan daftar penjelasan setiap level.

Pada waktu status naik ke level tiga, pemerintah sudah menyampaikan rencana kapan naik ke level empat dan akan berlangsung berapa lama. Kepastian “apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan” dan “sampai kapan” sangat membantu masyarakat mengikuti kebijakan yang dijalankan.

Langkah-langkah ekstrim itu memang tidak terlepas dari kemampuan finansial dan perbandingan jumlah penduduknya. Hanya untuk menanggung 4,9 juta penduduknya Pemerintah Selandia Baru mengeluarkan dana 112 triliun, bayangkan jika penduduknya ada 270 juta orang.

Namun sebenarnya, tidak semua beban ditanggung oleh pemerintah. Sektor swasta turut bergotong royong sesuai bidangnya masing-masing. Setelah rencana lockdown diumumkan, sektor usaha langsung menghubungi pelanggannya masing-masing untuk menawarkan kemudahan yang mungkin bisa dilakukan.

Misalnya, penyedia internet memberikan keringanan atau bonus data untuk membantu warga bekerja dan menghibur diri di rumah. Pemerintah juga melarang pemilik rumah menaikkan harga sewa rumah dan tidak memutuskan kontrak selama enam bulan. Perumahan memang menjadi pengeluaran terbesar penduduk Selandia Baru.

Kebijakan pemerintah yang dinilai tepat oleh dunia internasional ini bukan muncul dari terawangan Perdana Menteri seorang tetapi berdasarkan perhitungan sains. Ia mengakui bahwa sains dan kepemimpinan harus berjalan bersama.

Para ahli tentunya tidak hanya menghitung proyeksi perkembangan penyakit tetapi juga menghitung dampak sosial dan ekonomi yang terjadi atas kebijakan yang diambil. Oleh karena itu pengambil keputusan yakin dalam menjatuhkan pilihan dan dengan impresif mengumumkannya ke publik.

Dukungan

Ketiga, dukungan yang solid dari parlemen, partai oposisi, elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk media. Dana besar yang dikucurkan dengan resiko keseimbangan keuangan dan program pembangunan itu dengan segera disetujui parlemen. Tidak terlihat adanya aksi-aksi penjegalan Perdana Menteri dan menteri-menterinya di ruang publik, baik oleh pihak oposisi juga tokoh-tokoh masyarakat.

Penulis juga mencatat peran Media yang tak kalah penting. Media terlihat benar-benar turut membantu pemerintah menyosialisasikan upaya penanganan wabah dan menjaga susana kondusif. Nyaris tidak ada artikel-artikel yang meresahkan masyarakat apalagi model-model clikbait di platform online.

Padahal jika berbicara statistik, 1500 penderita itu cukup besar jika dibandingkan dengan 4,9 juta penduduk Selandia Baru. Namun penanganan pasien kelihatannya sangat baik. Terbukti dari korban yang meninggal, saat artikel ini ditulis, hanya 19 orang.

Peran masyarakat

Kunci keempat adalah kunci yang paling utama yaitu aspek psikologis warganya yang relatif tenang dan patuh. Tidak terlihat aksi-aksi berontak seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Dari survei yang dilakukan Colmar Brunton, tingkat kepercayaan masyarakat berada di angka 87% meski pun durasi lockdown diperpanjang. Tak heran Perdana Menteri mengatakan kepada dunia internasional bahwa dia memiliki tim sebanyak lima juta orang – yang berarti seluruh rakyat Selandia Baru!

Sebagian besar warga sepertinya sadar bahwa keberhasilan mengatasi pandemi ada di tangan mereka. Bahwa physical distancing dan stay at home itu untuk kepentingan mereka sendiri.

Ketika dua orang berpapasan di trotoar, maka keduanya akan berlomba menyingkir untuk memberi jarak. Taman bermain dan tempat-tempat wisata benar-benar kosong. Polisi memang sesekali berpatroli tetapi tidak terlihat menggunakan pengeras suara apalagi membawa tongkat pemukul.

Nah, demikian catatan penulis dari sebuah negeri nun jauh di belahan selatan bumi. Semoga bermanfaat untuk para pembaca, terutama saudara-saudara se-tanah air.

2
0
Keresahan ASN Milenial:  Berlakukan Sistem Merit SecaraRadikal!

Keresahan ASN Milenial: Berlakukan Sistem Merit SecaraRadikal!

Salah satu siksaan terberat yang harus dihadapi oleh ASN yang menjunjung tinggi kompetensi adalah mengetahui rekan kerja yang tidak cakap tiba-tiba mendapatkan promosi dan kenaikan dalam karirnya.

Saya tentu tidak sedang berbicara bagaimana pegawai yang tidak cakap itu mendapatkan keberuntungan, seperti bertubi-tubinya keberuntungan mendatangi Forest Gump, atau pendekatan apa yang telah dilakukannya hingga karirnya naik mendadak seperti mendadaknya Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia.

Saya sedang berbicara tentang bagaimana pegawai yang tidak cakap tersebut diuntungkan oleh spoil system, sebuah sistem yang tidak menaruh perhatian kepada mutu dan kualitas tetapi lebih kepada afiliasi dan dominasi kepentingan politik, ras atau kesukuan di dalam birokrasi.

Sistem ini telah membudaya dan menjadi kesadaran semu, sehingga PNS, dalam konteks pengembangan karir, cenderung menerima karirnya seperti roller coaster – kadang di atas dan kadang di bawah. Hanya saja, roller coaster itu bergerak dengan acak dan misterius.

Padahal, dalam UU ASN terbaru (UU No.5 Tahun 2014), telah dinyatakan bahwa kompetensi dan kinerja pegawai adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mekanisme jenjang karirnya.

Belum lagi telah muncul Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, yakni PP No. 30 tahun 2019, yang mengatur tentang mekanisme pengukuran kinerja pegawai yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan pegawai mana yang layak untuk promosi dan mana yang mesti mendapatkan bimbingan lebih lanjut.

Kemisteriusan Spoil System

Namun sepertinya, aturan berupa UU maupun PP di atas belumlah diindahkan oleh sebagian besar pemangku kebijakan kepegawaian di birokrasi. Rasionalitasnya masih mengikuti rasionalitas spoil system yang misterius.

Karena kemisteriusan itu sudah mewujud dalam kesadaran semu, saya selalu tergoda untuk membayangkan beberapa pertanyaan, semisal, “Sampai kapankah kira-kira spoil system ini bertahan dan terus saja diterapkan di tengah kondisi peradaban yang disruptif oleh teknologi ini?”  

Tidak perlukah sistem lama ini, kalau begitu, diganti secara radikal dengan sistem merit yang terbukti lebih compatible dengan ASN 4.0 alias ASN Milenial, seperti yang telah terbukti berhasil merubah birokrasi negara tetangga seperti Singapura? Atau jangan-jangan spoil system ini hanya bisa dilenyapkan oleh kecerdasan buatan di masa mendatang?

Baiklah, mungkin saya berhalusinasi membenturkan ASN dengan kecerdasan buatan. Namun, sepertinya saya tidak muluk-muluk ketika mengatakan bahwa sudah saatnya sistem merit diberlakukan dengan radikal bagi ASN milenial.

Radikal yang saya maksud di sini adalah melebihi sebatas pola perekrutan ASN yang saat ini sudah dilaksanakan dengan transparan dan menggunakan teknologi Computer Assisted Test (CAT).

Apa itu Sistem Merit?

Secara teori, merit system atau sistem merit adalah sistem yang menerapkan kebijakan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Artinya, selain menerapkan pola perekrutan yang transparan berbasis teknologi, diterapkan juga pola pengembangan kompetensi, pengembangan karir, pengembangan kinerja, hingga peningkatan kesejahteraan ASN yang lebih canggih, adil dan juga layak.

Kenapa Terobsesi Dengan Sistem Merit?

Mungkin ini terdengar sedikit personal. Sepuluh tahun yang lalu saya diterima menjadi PNS hanya untuk dirundung oleh teman baik saya. Dia memiliki pendapat yang sama dengan Medrial Alamsyah, Direktur Study for Indonesia Government Indepth (SIGI) sekaligus pengamat birokrasi Indonesia.

Medrial Alamsyah mengatakan di dalam wawancaranya dengan vice.com, bahwa setidaknya ada tiga hal yang membuat anak muda terobsesi untuk menjadi ASN.

Pertama, persoalan feodalisme yang menganggap bahwa jadi PNS adalah kelompok elit yang dihargai orang. Kedua, beban PNS itu tidak terlalu berat karena hanya datang tiap hari ke tempat kerja dan dapat gaji. Ketiga, karena sudah terbiasa dengan sistem feudal yang hirarkis maka mereka hanya menerima titah dari institusi.

Tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkal argumentasi tersebut, sebelum akhirnya saya menemukan konteks yang berbeda dari alasan junior-junior saya yang diterima sebagai CPNS baru-baru ini.

Mereka ternyata memiliki standar yang sangat tinggi. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan, merekalah generasi terbaik dari perekrutan CPNS yang pernah ada.

Alasan mereka menjadi CPNS beragam dan menarik. Ada penggemar konspirasi yang menyebut bahwa mereka ingin menjadi bagian dari arus perubahan dan melawan tangan-tangan tidak kelihatan yang menginginkan pemerintah terus lemah dan tidak kredibel.

Ada yang hobinya sekolah, sehingga terobsesi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (karena memang peluang untuk mendaatkan beasiswa lebih tinggi ketika menjadi PNS). Namun, tidak sedikit yang pragmatis yang menginginkan karir yang pasti. Semua alasan mereka sangat jelas dan konkrit.

Bagaimana Sebaiknya?

Terhadap alasan-alasan tersebutlah perekrutan yang transparan dan berstandar tinggi menjadi bernilai besar, sehingga talenta yang ditemukan adalah talenta-talenta yang kreatif, imajinatif, handal dan tangguh. Kriteria semacam ini siap untuk bersaing dengan peradaban yang serba disruptif ini.

Akan tetapi, perekrutan yang canggih bukanlah usaha satu-satunya. Masih banyak terdapat pintu-pintu lainnya yang juga butuh diperbaiki sistem ‘buka tutupnya’.

Setelah dimulai dengan perekrutan yang bagus, misalnya, instansi pemerintah harus serius membangun sistem pengembangan karier yang kompetitif. Yang dibutuhkan oleh para ASN Milenial adalah Sistem Pola Karir yang jelas, bukan misterius.

ASN milenial seharusnya telah diberi pilihan karir yang bisa ditempatinya jika mereka berprestasi dan berkinerja tinggi, bahkan sejak pertama masuk kantor.

Selain Pola Karir, ASN Milenial juga sangat membutuhkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, hingga penghargaan dan peningkatan kesejahteraan yang layak.

ASN milenial butuh itu semua. Karakter mereka yang kreatif, penuh percaya diri, dan suka menantang diri mereka sendiri untuk berkembang, hanya akan menjadi sia-sia jika semua itu dihadapkan dengan cara -cara lama, melalui spoil system tadi.

Cara-cara pengembangan karir yang berdasarkan “jauh dekat”, atau pengembangan kompetensi berdasarkan “suka atau tidak suka” hanya akan membuat mereka tersiksa dan kehilangan akal sehat.

Siapa saja akan rentan menjadi frustasi jika anda yang berprestasi tetapi teman anda yang tidak pernah kelihatan hasil kerjanya tiba-tiba saja promosi hanya karena dia memiliki kerabat di level pimpinan tinggi.

Percayalah, cara ini hanya akan membuat ASN milenial ini lebih suka menghadapkan mukanya ke tembok dan berfikir bagaimana cara mengahantamkannya seketika.

Lalu Pemerintah dengan tidak sadar telah menghancurkan talenta-talenta bagus itu dan gagal mewujudkan visinya menjadi birokrasi berkelas dunia pada tahun 2025. Pada masa mendatang, kemampuan dari mengelola talenta-talenta handal dan tangguh adalah pembeda apakah birokrasi itu berdaya saing atau tidak.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bima Haria Wibisana, Kepala BKN, ketika menjadi keynote speaker pada acara kepegawaian yang sempat saya ikuti. Beliau mengatakan, “Mulai sekarang berinvestasilah kepada pegawai yang tepat dengan jumlah yang tepat.”

Saya yakin beliau sedang berbicara tentang human capital. Karenanya, percepatan penerapan system merit yang serius dan radikal adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini untuk mewujudkannya.

Epilog

Birokrasi yang dipercaya oleh masyarakat, pada akhirnya, adalah birokrasi yang memiliki kredibilitas. Dan, kunci utama dari kredibiltas adalah kompetensi.

Tidak ada yang dapat menggantikan kompetensi. Hanya kompetensi yang membuat seorang ASN benar-benar dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan dengan cara yang tepat.

Jadi, jika ASN memang kesulitan untuk membuat dirinya kompeten, maka mungkin ada benarnya gagasan Presiden, yang mengatakan, “Sudah saatnya kecerdasan buatan menunjukan dirinya kepada masyarakat, tentang bagaimana caranya menjalankan birokrasi.”

*Tulisan ini adalah modifikasi dari tulisan penulis sebelumnya, yang tayang di klikpositif.com, pada tanggal 17 April 2020,  dengan judul “Kenapa ASN Milenial Butuh Sistem Merit”.

5
0
Bencana dan Pemaksaan Melek Teknologi Bagi ASN

Bencana dan Pemaksaan Melek Teknologi Bagi ASN

Merebaknya wabah Covid-19 atau lebih familiar dengan istilah virus Corona membuat aktivitas masyarakat berubah total. Hampir semua aktivitas masyarakat otomatis terhenti. Sedikit masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, sesuai dengan himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Aktivitas lebih banyak dilakukan di dalam rumah.

Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas di dalam rumah, beberapa perusahaan swasta menerapkan pola bekerja dari rumah, atau istilah bekennya Work From Home (WfH). Langkah ini diikuti oleh lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar menengah maupun tinggi, yang juga menerapkan kebijakan belajar dari rumah.

Langkah mengejutkan pun dilakukan oleh instansi pemerintah. Tidak mau ketinggalan dengan pola WFH di sektor swasta, sektor pemerintah juga menerapkan pola WFH. Khususnya bagi instansi pemerintah yang berkantor di Jakarta, epicentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan WFH di instansi pemerintah bisa jadi merupakan terobosan yang unik, bahkan mungkin baru pertama kali dilakukan di sektor pemerintah. Bekerja dari rumah, bukan libur melainkan tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi – hanya saja dilakukan dari rumah masing-masing.

Bagaimana Cara Bekerja Dari Rumah?

Tuntutan untuk tetap bekerja membuat para pegawai pemerintahan atau ASN dituntut untuk tetap terhubung satu dengan yang lainnya.  Mereka tetap harus melakukan koordinasi atas penyelesaian pekerjaan, atau bahkan tetap memberikan pelayanan ke masyarakat meskipun dengan pembatasan pertemuan.

Satu pertanyaan menggelitik yang bisa dilontarkan, bagaimana caranya ASN bekerja dari rumah masing-masing? Tentunya dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam hal ini ASN dituntut untuk bisa secara cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan pengalaman, ketika WFH dijalankan hampir seluruh pekerjaan diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi. Proses WFH pada umumnya diawali dengan absen pagi dan diakhiri dengan absen sore.

Di kantor saya, untuk absensi ada syarat wajib memperlihatkan lokasi domisili. Lokasi itu tidak boleh berubah. Karena hal tersebut akan menandakan kita tidak keluar rumah. Absen pagi dan sore dilakukan dengan memberikan titik koordinat melalui aplikasi whatsapp.

Setelah berjalan beberapa hari, pola absensi menggunakan share lokasi diubah menjadi absensi menggunakan aplikasi absen yang terhubung dengan telepon selular. Di sini peran teknologi informasi sudah lebih bermain. Para ASN dipaksa untuk bisa memahami penggunaan share lokasi dan belajar aplikasi secara cepat.

Untuk pelaksanaan rapat harian, para ASN menggunakan software gratisan yang saat ini tengah naik daun bernama Zoom. Aplikasi ini memungkinkan banyak orang terhubung dalam satu zona meeting.

Karena kebutuhan mendesak untuk meeting, para ASN pun mau tidak mau dipaksa untuk belajar mengoperasikan aplikasi zoom meeting dengan baik. Padahal, tidak semua ASN cukup mudah belajar hal baru terkait penggunaan alat-alat teknologi infromasi, termasuk Zoom ini. Sehingga, sekali dua kali masih banyak yang gugup, tapi semakin lama semakin lancar.

Untuk memanggil rapat, sekarang tidak perlu lagi voice atau video call teman satu persatu, melainkan tinggal membagikan zoom room beserta kode dan password-nya. Tidak lama para peserta rapat akan tersambung secara otomatis. Mereka bisa berkumpul dalam sebuah ruang rapat – di dunia maya. Peran teknologi informasi sangat dominan. ASN pun dipaksa untuk adaptif dalam waktu yang begitu cepat.

Terakhir, untuk sharing dokumen pekerjaan, biasanya digunakan email. Namun, kelemahan email adalah bahwa kita hanya bisa sharing satu arah. Tidak bisa secara real time dilakukan revisi atau perbaikan atas dokumen.

Berbarengan dengan momentum WFH, pelaksanaan pekerjaan para ASN saat ini banyak yang menggunakan google doc dan excel worksheet, sharing dokumen bawaan google. Melalui aplikasi ini, kita bisa saling memberikan koreksi atas dokumen pekerjaan secara real time. Fungsinya tidak seperti email yang harus dikirim terlebih dahulu. Dalam beberapa hal justru lebih memudahkan.

Sekali lagi, ASN juga dipaksa untuk bisa menggunakan fitur ini. Walaupun sudah banyak yang familiar tapi sebagian ASN belum terbiasa dan memahami teknis penggunaannya. Di sini, ASN juga dipaksa untuk belajar teknologi informasi.

Memaksa ASN untuk Melek Teknologi

Berdasarkan pengalaman tiga hal di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana. Bencana penyebaran virus covid-19 yang berdampak seluruh aktivitas harus dilakukan dari rumah, ternyata bisa memaksa ASN untuk lebih melek teknologi. Kabar baiknya, ASN melek teknologi ini menjadi satu kebutuhan bagi ASN di era revolusi industri 4.0

Selain itu, dengan adanya pemaksaan ini, proses knowledge transfer antar ASN juga bisa berlangsung lebih cepat. Dalam bayangan saya, andai kata ASN harus diikutkan pelatihan untuk memahami beberapa aplikasi di atas (share lokasi, zoom meeting, dan sharing dokumen), belum tentu mereka langsung bias mempraktikkan.

Salah satu alasannya karena belum tentu juga digunakan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Pemaksaan bisa membuat ASN belajar lebih cepat dan mungkin melebihi batas kemampuannya.

Apabila seperti ini, bencana akan membawa berkah bagi ASN khususnya untuk peningkatan kemampuan diri. Bagaimanapun, kita semua tetap berharap agar bencana ini segera berakhir dan aktivitas bisa kembali normal.

0
0
PNS, Antara Harapan dan Persepsi Publik

PNS, Antara Harapan dan Persepsi Publik

Sejak lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 dibuka pada 11 November 2019 secara daring (online) oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), jutaan pelamar berbondong-bondong untuk bersaing memperebutkan formasi yang telah ditentukan.

Hal ini dapat dilihat dalam akun media sosial Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada hari Selasa (10/03/2020) yang lalu, tercatat setidaknya 3.361.802 pelamar telah terdaftar sebagai peserta ujian SKD. Mereka akan mengadu nasib memperebutkan 152.286 formasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam rekrutmen CPNS 2019.

Pekerjaan sebagai PNS menjadi incaran para pencari kerja. Di sisi lain, kinerja PNS terus disoroti oleh masyarakat. Birokrasi yang berbelit-belit; aparat yang malas-malasan; pelayanan yang tidak memuaskan, bahkan menyebalkan; merupakan sedikit dari sekian banyak sorotan yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap PNSI di Indonesia. Kondisi ini kontradiktif dengan komitmen kepala negara yang ingin memberikan pelayanan super cepat dan tepat pada rakyatnya.

Persepsi Publik Terhadap PNS dan Kenyataannya Kini

Berbagai keluhan bahkan umpatan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh PNS kerap menjadi berita di media. Namun begitu, lowongan pekerjaan menjadi PNS masih menjadi incaran jutaan orang di negeri ini. Dari berbagai sumber, inilah beberapa persepsi publik terhadap PNS:

Pertama, PNS bisa masuk kantor sesuka hati.

PNS bekerja dengan jam kerja yang longgar. Pagi datang terlambat karena mengantar anak sekolah. Siangnya istirahat sebelum waktunya, karena menjemput anaknya pulang sekolah dan balik ke kantor melebihi waktu istirahat karena kelelahan sehingga ketiduran. Sorenya pulang lebih awal karena takut terjebak macet.

Kondisi ini dijumpai di masa lalu, ketika reformasi birokrasi belum digegapgempitakan oleh pemerintah di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sekarang kondisi telah berbeda. Kementerian PAN/RB telah mengeluarkan berbagai aturan, khususnya terkait  hari dan jam kerja yang berlaku di Kementerian PAN/RB.

Sebagian sudah diterapkan juga di pemerintah daerah – mewajibkan  PNS mengganti waktu keterlambatan masuk kerja pada saat pulang kerja. Pemotongan tunjangan, sebagai hukuman atas keterlambatan atau kepulangan sebelum waktunya, juga telah diatur dan diterapkan dengan ketentuan yang berbeda-beda pada berbagai instansi pemerintah.

Dengan adanya aturan tersebut, maka PNS sudah tidak bisa seenaknya sendiri menentukan kapan ia bisa tiba di kantor dan meninggalkan kantor. Sanksi tersebut cukup efektif mendisiplinkan PNS karena menyasar pada tunjangan kinerja yang secara umum nominalnya lebih besar dibandingkan gaji pokok PNS. Meskipun tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memiliki mindset masa lalu.

Kedua, PNS kerja santai tanpa ada target.

Persepsi publik bekerja di swasta memiliki target yang harus dicapai secara periodik, sebaliknya PNS kerjanya santai tanpa target. Jadi PNS tidak akan stress karena pekerjaan.

Datang ke kantor lalu sarapan dulu sambil baca koran pagi. Lanjut ngobrol-ngobrol santai membahas gosip terbaru. Kemudian PNS baru mulai bekerja tanpa target yang harus diselesaikan. Jika pekerjaan tidak selesai, tidak akan dimarahi pimpinan.

Reformasi birokrasi yang digalakan pemerintah sekarang setidaknya mengubah ritme kinerja PNS tidak jauh berbeda dengan pekerja pada perusahaan swasta. Di antaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dengan peraturan ini, pencapaian kinerja PNS diukur dengan dua instrumen yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Perilaku Pegawai.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi masing-masing. SKP memuat tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. SKP yang telah disusun oleh PNS per bulan dan per tahun akan dinilai oleh pimpinan langsung masing-masing dan diukur dengan dokumen-dokumen yang mampu menggambarkan pencapaian kerjanya.

Pimpinan juga akan memberikan penilaian pada perilaku pegawai yang menjadi bawahannya. Perilaku kerja mencakup 6 aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Kombinasi SKP dan Laporan Perilaku Pegawai akan berupa nilai. Bagaimana jika PNS itu malas-malasan dan tidak mampu bekerja sesuai target dalam SKP? Pimpinan dapat memberikan nilai yang buruk dan itu lagi-lagi berdampak pada penerimaan tunjangan kinerjanya. Jika nilai SKP yang buruk itu berlangsung secara kontinu, maka PNS dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan yang lebih berat.

Ketiga, bagi PNS tidak ada PHK atau pemecatan.

Jika sudah diterima menjadi PNS, maka nasibmu akan aman sampai pensiun. Tidak ada yang akan memberhentikan atau PHK atau dipecat, seburuk-buruknya nasib paling dimutasi ke tempat yang jauh yang sulit dijangkau. Persepsi ini berbeda dengan kondisi sejak diberlakukannya reformasi birokrasi pada PNS.

Telah banyak PNS dipecat atau diberhentikan dengan berbagai kasus, termasuk pemecatan bagi PNS yang jarang masuk kantor. Lihat saja, pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat 1.114 ASN pusat dan daerah yang terlibat korupsi berdasarkan data BKN dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa PNS sekarang tidak tidak menjamin untuk aman tanpa pemecatan sampai pensiun.

Keempat, ingin menjadi PNS harus setor uang.

Masuknya mudah karena koneksi, membayar uang untuk oknum. Bagi penulis, ungkapan menjadi PNS karena uang bisa jadi terjadi ada masa lalu, dan sebagai ungkapan pelampiasan bagi masyarakat yang kesulitan menembus PNS.

Menurut pengalaman penulis, menjadi PNS nyatanya tanpa ada setoran sepeserpun. Usaha, doa, dan ikhtiar menjadi kuncinya. Apalagi sistem perekrutan tiga tahun terakhir dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), kelulusan pelamar akan terseleksi secara otomatis di sistem mulai dari pemberkasan sampai dengan perangkingan peserta secara terbuka.

Lihat saja perjuangan pelamar CPNS sekarang, mereka harus berjuang melawan lemotnya jaringan internet yang harus menuntut mereka mendaftar dengan sistem daring, pemberkasan yang tidak bertemu langsung dengan panitia seleksi sehingga tidak dapat bertanya terkait keragu-raguan kelengkapan berkas.

Saat mengikuti tes tertulis sistem CAT dihadapkan dengan soal-soal yang gampang-gampang sulit memerlukan ketelitian, kejujuran, dan kesabaran. Hasil tes yang langsung dimunculkan sebelum meninggalkan ruangan ujian yang membuat jantung berdegup kencang.

Jika lulus ke tahap berikutnya maka langkah kaki akan percaya diri. Akan  tetapi jika hasil yang tampil belum memenuhi passing grade yang dipersyaratkan, maka langkah kaki seakan tak mampu menginjak bumi, bahkan bisa jadi pingsan.

Jika kondisi sistem tes seperti ini, masihkah ada indikasi permainan oknum? Masih ingat kasus joki CPNS di Makassar tahun 2018 yang melibatkan oknum PNS, dengan mudah dapat terdeteksi dengan sistem perekrutan yang diterapkan kini. Sebagai konsekuensi atas kecurangan, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan saat mendaftar akan otomatis masuk dalam daftar hitam dan tidak bisa ikut perekrutan CPNS selamanya.

Kelima, PNS bekerja monoton dan tidak dapat mengembangkan diri.

PNS tidak memiliki tantangan, monoton dengan pekerjaan yang sama. PNS dengan mudah dapat melakukan usaha sampingan bahkan status PNS-nya seolah sebagai pekerjaan sampingan.

Kebijakan reformasi birokrasi, pekerjaan PNS justru paling menuntut adanya peningkatan kemampuan berkala. Pemerintah menuntut PNS harus multi talenta, tidak hanya mahir dalam mengurus birokrasi akan tetapi juga handal mengurus urusan teknis.

Pelayanan masyarakat yang dilakukan PNS memang mayoritas bersifat rutin, tetapi tidak berarti statis. PNS yang bertugas dalam unit pelayanan secara bergantian diikutkan dalam program-program pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. PNS diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai bidang tupoksinya dengan sistem tugas belajar maupun izin belajar guna meningkatkan dan mengembangkan SDM pada pemerintahan.

Keenam, kepada PNS tertentu diberikan kendaraan dinas.

PNS daerah khususnya, di samping mendapatkan gaji dan tunjangan, juga mendapat fasilitas kendaraan dinas yang dapat dipakai layaknya kendaraan pribadi. Kondisi ini terjadi masa lalu sebelum dikeluarkannya PermenPAN Nomor 87 Tahun 2005. Kendaraan Dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas dan fungsi pokok PNS yang bersangkutan. Tidak semua PNS diberikan kendaraan dinas.

Terkait masih adanya oknum PNS yang menggunakan kendaraan dinas di luar kepentingan dinas itu akan menjadi tanggung jawabnya terhadap instansinya dan terutama tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat. Kendaraan dinas diperoleh dari uang pajak rakyat, maka seharusnya PNS yang memiliki kendaraan dinas tidak berbangga menggunakannya diluar kepentingan dinas.

PNS Harapan Publik

Enam persepsi publik terhadap PNS diatas merupakan sebagian kecil yang penulis rangkum dari berbagai sumber dan pengalaman penulis. Persepsi negatif publik terhadap PNS sebenarnya dapat dibuktikan terbalik dengan mengubah paradigma dan mindset masing-masing PNS.

Tentang jam kerja, tanamkan mindset bahwa jika setiap hari harus seenaknya masuk kerja tapi gaji dan tunjangan masih sama, itu artinya ada hak yang diterima tidak halal yang akan dimakan untuk dirinya dan keluarga.

Saat menyusun SKP tanamkan pola pikir bahwa tugas dan target yang dirancang harus berkontribusi pada instansi tempat bekerja, tidak asal buat hanya untuk memenuhi syarat. Jadilah PNS yang memadai yang memiliki kompetensi yang diperhitungkan oleh siapapun, sehingga dapat diterima di mana saja ditempatkan.

Selain itu, sebagai PNS harus paham bahwa setelah mendapat predikat Pegawai Negeri Sipil harus mampu menjaga predikat tersebut agar tidak diberhentikan statusnya sebagai PNS. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS memberikan rambu-rambu bagi PNS untuk taat dan disiplin aturan.

Keinginan untuk menjadi PNS sebaiknya dibarengi dengan kesadaran bahwa ketika telah diangkat menjadi PNS, maka seketika itu akan menjadi “pelayan” sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. PNS harus membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat secara profesional dan berkualitas (Pasal 11 huruf b UU ASN Nomor 5 Tahun 2014). Jangan sampai menjadi oknum, meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Wahai para pejuang CPNS 2019/2020 yang sedang bersaing merebut formasi incaran, persiapkan hati dan mental untuk menjadi pelayan publik yang beritegritas, bersungguh-sungguh, bersikap dan berprilaku jujur untuk memberikan pelayanan publik terbaik di Republik Indonesia tercinta.

Dengan niat yang baik, sorotan dan persepsi buruk masyarakat terhadap PNS tidak akan lagi tersemat di tengah era keterbukaan infomasi saat ini.

Semoga!!!

0
0
Beda Sikap Menghadapi COVID-19, BERBAHAYA!

Beda Sikap Menghadapi COVID-19, BERBAHAYA!

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Memperhatikan kecepatan penyebaran dengan label“skyrocketed” ke seluruh penjuru dunia, COVID-19 sangat layak disebut sebagai pandemi.

Bahayanya? Sudah jelas, nyawa.
Data jumlah pasien yang dinyatakan meninggal dunia sudah menjadi jawabannya.

Nah, fakta-fakta itu juga tak terlepas dari pembahasan tentang konsep risiko. Dalam konsep risiko ini, dapat digambarkan kemungkinan keterjadian dan dampaknya – kemungkinan dan keterjadian risiko terinfeksi COVID-19. Lalu, bagaimana respons masyarakat atas risiko ini: apakah semua orang melihat risiko ini dengan kadar yang sama?

Pembaca mungkin mengalami dan mengamati sendiri adanya perbedaan itu. Jika kita mengamati orang-orang di sekitar kita, perilaku mereka dalam melihat dan menanggapi risiko COVID-19 terpolarisasi ke dalam dua kategori yang berbeda.

Akan ada orang-orang yang merasa bahwa COVID-19 adalah risiko yang sangat mengerikan bagi mereka, dan akan ada orang-orang yang biasa saja bahkan tidak peduli dengan ancaman COVID-19. Tentu akan timbul pertanyaan, lha kok bisa beda? Jawabannya adalah: dalam manajemen risiko, ada faktor yang sangat memengaruhi perilaku masing-masing individu, yaitu persepsi risiko atau risk perception.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Risiko

Informasi tentang virus yang telah terdeteksi di the Laboratory of Virology, Chinese Center for Disease Control and Prevention pada 7 Januari 2020 ini sebenarnya tidak kurang dari segi pemberitaan. Bahkan, sejak penyebaran virus itu masih terbatas di China pun, pemberitaan sudah disampaikan secara gencar, boleh juga dibilang terlalu masif dan intens.

Maksud saya, perbedaan persepsi ini rasanya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh faktor kekurangan informasi.  Hillson dan Murray-Webster dalam bukunya berjudul “Understanding and Managing Risk Attitude” menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi persepsi dan sikap manusia terhadap risiko yaitu faktor conscious, subconscious, dan affective.

Faktor pertama, conscious adalah faktor yang didasari oleh karakteristik-karakteristik yang terlihat atau dapat diukur saat keputusan atau penilaian dilakukan. Ada beberapa faktor, tapi kita akan membahas beberapa faktor yang lebih relevan dengan risiko terinfeksi COVID-19.

Faktor Conscious dalam Membentuk Persepsi

Misalnya, severity of impact. Faktor ini dipengaruhi oleh penilaian manusia terkait seberapa besar dampak dari COVID-19. Kemudian, familiarity merupakan faktor yang didasari oleh pengalaman manusia, apakah pernah menghadapi COVID-19 tersebut atau belum. Lalu, manageability didasari pada pengetahuan manusia, apakah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengelola risiko COVID-19 tersebut atau tidak.

Tiga faktor tersebut sangat erat hubungannya dengan asupan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan pemberitaan yang ada saat ini, baik yang disajikan melalui media televisi maupun media cetak, pemberitaan online, dan media sosial, rasanya sudah bisa menjawab tiga faktor di atas.

Bagaimana dengan faktor subconscious? Subconscious merupakan faktor yang berasal dari alam bawah sadar manusia yang tidak dapat terlihat dan sulit diukur, terdiri dari dua faktor utama yaitu heuristics dan cognitive bias.

Nah, terkait faktor heuristics, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Faktor intuition yaitu percaya pada perasaan sendiri bahwa yang dilakukan telah benar tanpa memerlukan penambahan data atau informasi lebih lanjut terkait COVID-19.

Representativeness, yaitu memandang suatu kondisi dan menyamakannya dengan kondisi yang pernah terjadi sebelumnya. Biasanya ini terjadi dengan keyakinan bahwa dulu saat pandemi SARS dan MERS tidak terjadi apa-apa dan kita dapat melewatinya.

Kemudian, affect heuristic membuat manusia tergoda untuk mencari kemudahan dan menghindari masalah. Misalnya, dengan tidak mencari informasi. Sikap ini beranggapan bahwa dengan tidak mendengarkan informasi tentang COVID-19, justru dapat menyelesaikan masalah – setidaknya menguranginya.

Lalu, pada faktor cognitive bias terdapat beberapa faktor yang relevan. Misalnya, Illusion of Knowledge, yaitu ilusi yang berasal dari pengetahuan minimal yang diekstrapolasi secara internal sehingga membuat seseorang yakin bahwa pengetahuan yang dimilikinya telah cukup atau bahkan lengkap tentang COVID-19.

Faktor itu diperkuat dengan Intelligence Trap, yang merupakan kemampuan untuk membangun mental dan alasan verbal yang menyebabkan pemikiran bahwa kesimpulan yang diambil merupakan hal yang pasti benar. Merasa mampu secara pengetahuan dan dalam membuat kesimpulan.

Lalu, optimism bias, menyebabkan seseorang percaya bahwa mereka berada pada risiko yang lebih rendah untuk mengalami peristiwa negatif dibandingkan dengan orang lain. Hal ini terkonfirmasi dalam riset oleh Lars Gerhold dalam jurnalnya berjudul “COVID-19: Risk Perception and Coping Strategies” tahun 2020. Berdasarkan survei, kebanyakan responden merasa bahwa kemungkinan mereka terinfeksi COVID-19 lebih kecil dibandingkan orang lain.

Terakhir, fatalism bias. Orang yang mengalami bias seperti ini akan selalu merasa optimis bahwa skenario terbaiklah yang akan terjadi. Dalam konteks COVID-19, argumen yang selalu diyakini adalah jumlah yang sembuh di dunia lebih banyak dibandingkan yang meninggal dunia.

Mari sejenak mengamati kebenaran adanya faktor-faktor di atas. Barangkali, kita masing-masing pun sempat merasa demikian. Padahal, jika tidak disikapi dengan kehati-hatian, faktor-faktor di atas akan menggiring manusia kepada sikap dan perilaku yang salah dan cenderung mengurangi kewaspadaan dalam melihat COVID-19.

Urgensi Pemahaman

Mengapa penting mempelajari tentang risiko yang dihadirkan oleh COVID-19? Jawabannya sederhana, keselamatan kita bergantung tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Menyikapi risiko yang satu ini bukan semata-mata urusan perorangan, tetapi harus ada kerjasama.

Meski sebaik apapun kita memahami dan memitigasi risiko terinfeksi COVID-19, tetapi jika orang-orang di sekitar kita menilai COVID-19 bukan merupakan risiko dan tetap menjalani hari tanpa kewaspadaan, maka ancaman bagi kita masih sangat nyata. Risiko tentang COVID-19 bukanlah jenis risiko yang bisa kita sikapi dengan “ya itu kan risiko mereka sendiri dan mereka yang akan menanggung sendiri akibatnya”.

Dengan memahami berbagai faktor di atas, kita bisa mengidentifikasi dan mulai bergerak. Bisa dimulai dengan mengidentifikasi apakah orang-orang di sekitar kita sudah memperoleh dan memahami informasi secara memadai.

Jika sudah, analisis lagi. Jangan-jangan yang bermasalah adalah faktor subconscious-nya. Identifikasi faktor-faktor yang dominan menyebabkan orang-orang tersebut bersikap. Dari situ, kita bisa mulai berperan dalam membawa mereka ke pemahaman yang seharusnya, dan bersikap dengan sepatutnya.

Meminjam istilah yang belakangan populer di dunia manajemen risiko, penanganan penyebaran COVID-19 ini tidak dapat dilakukan secara silo. Harus dilaksanakan secara komprehensif, bahkan sampai ke level individu, harus bersama.

Namun yang selalu harus diingat, dalam interaksi tersebut kita wajib tetap memerhatikan protokol kesehatan, jaga jarak aman.

Salam Sadar Risiko, Salam Sehat.

4
0
error: