Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Bangsa Indonesia sedang dicengkeram oleh kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dari situlah timbul kasus-kasus korupsi, mega-skandal, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran HAM berat. Ternyata reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 belum mampu mengubah bangsa ini menjadi semakin baik. Hampir semua lembaga terjerumus ke dalam pusaran skandal itu, termasuk lembaga-lembaga keagamaan yang dihuni oleh kaum agamawan.

Salah satu diantaranya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah lembaga keagamaan sektor publik yang sangat khas karena berisi kumpulan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama. Namun sayangnya, lembaga ini tercoreng citranya karena sebagian birokratnya belum mampu menjaga integritasnya sebagai lulusan pendidikan tinggi agama.

Ada beberapa kasus korupsi yang mendera lembaga ini dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2014, yaitu (1) Pengadaan perlengkapan laboratorium tahun anggaran 2010; (2) Pengadaan Kitab suci Al Qur’an tahun anggaran 2011 dan 2012; (3) Proyek haji dan dana abadi umat tahun anggaran 2012 2013; (4) Pengadaan buku tahun anggaran 2012; dan (5) Penyalahgunaan anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun anggaran 2014.

Jika kita mengenang peran agamawan di masa perjuangan kemerdekaan dulu, maka kita pasti akan merasa terpukul. Dulu para agamawan kita berjuang mewujudkan kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Para agamawan sekaligus birokrat di masa lalu itu lebih karismatik dan jauh dari profit oriented. Dengan jiwa nasionalisme dan militansi, mereka mempersatukan rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, dan memberi makna pada Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Namun oknum-oknum agamawan yang sekarang bekerja mengurusi agama justru melakukan perbuatan nista.

Jika kita menelaah lebih jauh, sumber penyebab banyaknya kasus korupsi di lembaga keagamaan ini sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu menjadi masuk akal karena pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang memerlukan keahlian khusus sehingga tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian tersebut.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki keahlian untuk itu. Agama juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maraknya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan disinyalir disebabkan kurangnya keahlian para agamawan yang ditunjuk sebagai pengelola pengadaan di bidang pengadaan barang/jasa.

Para pelaku dalam proses pengelolaan — sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan — pengadaan barang/jasa memerlukan pengorganisasian yang dilakukan oleh orang yang kompeten. Mereka itu adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PA/KPA bertugas dan berfungsi sebagai perencana pengadaan barang/jasa sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan kerangka acuan kerja, pemaketan pekerjaan hingga diumumkannya rencana umum pengadaan.

Namun, di lembaga keagamaan ini PA/KPA tidak dibekali keahlian secara khusus tentang bagaimana merencanakan pengadaan barang/jasa. Pengangkatan seorang PA/KPA, sesuai Perpres 54 Tahun 2010, tidak disyaratkan harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa jika yang bersangkutan pejabat eselon II dan eselon I.

Maka tidak mengherankan jika kemudian banyak PA/KPA yang akhirnya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Mereka bahkan baru mengetahui perbuatannya itu dikategorikan sebagai korupsi setelah menjalani persidangan di pengadilan tipikor.

Hal yang sama juga dialami oleh PPK. Di lembaga keagamaan tersebut PPK adalah pejabat struktural yang dikondisikan dengan sebuah aturan yang memaksanya harus merangkap/menjalankan fungsi manajemen kontrak pengadaan. Bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku, di lembaga keagamaan ini kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa juga tidak menjadi syarat penunjukkan seseorang sebagai PPK. Akibatnya, PPK tidak tahu bagaimana menjalankan fungsinya dengan benar dan tidak menyadari dampak atau resiko pekerjaannya.

Itulah kondisi yang dihadapi oleh lembaga keagamaan kita. Sangat dimungkinkan agamawan yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa itu terjebak dalam konspirasi dengan pihak lain terkait kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini. Di tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan sangat disayangkan apabila agamawan justru ikut larut di dalamnya, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Bagaimana mengembalikan peranan agamawan yang juga birokrat yang nasionalis dan militan? Menurut saya cukup dengan melakukan reformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan. Reformasi di area ini sangat mendesak dilakukan karena pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, termasuk dalam urusan keagamaan.

Reformasi pengadaan barang/jasa yang saya maksudkan adalah upaya memformat ulang bagaimana pola pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan itu dilaksanakan. Untuk itu, pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini harus diserahkan kepada ahlinya.

Sebenarnya SDM pada lembaga keagamaan ini sudah banyak yang memiliki sertifikat ahli pengadaan yang disertifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Namun, SDM pengadaan barang/jasa yang bersertifikat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Alih-alih merekrut para birokrat dengan pendidikan keagamaan yang telah bersertifikat untuk mengelola pengadaan barang/jasa, dalam praktiknya justru diserahkan kepada personil yang belum memiliki sertifikat keahlian. Pengelolaan pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara adhoc, bahkan bisa berganti-ganti personilnya setiap tahun, serta masih rawan mengalami benturan kepentingan (conflict of interset) dan intervensi. Mereka juga masih banyak yang merangkap jabatan lain sehingga tidak fokus dalam bekerja.

Agar pengadaan barang/jasa berjalan secara efektif, pengelola pengadaan barang/jasa perlu ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen, berupa struktur yang mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi, personilnya memiliki kemampuan dan kompetensi berjenjang sesuai kualifikasi(bersertifikasi) sehingga profesionalitas lebih terjamin dan terukur, serta tidak merangkap jabatan lainnya sehingga lebih fokus dalam bekerja. Selain itu  akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana akan menjadi lebih efektif, dan peningkatan karier di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat lebih terjamin.

Lebih jauh, untuk mencegah agamawan terkena noda kesalahan pengadaan barang/jasa yang berujung pada tindak pidana korupsi, agamawan yang sebelumnya bertindak sebagai PA diposisikan hanya sebagai perencana kebutuhan dan pengguna barang/jasa. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan oleh unit kerja pengadaan/agen pengadaan tersendiri yang berperan mendukung peningkatan pelayanan agamawan bagi masyarakat pengguna layanan.

Unit kerja pengadaan/agen pengadaan ini adalah unit kerja yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan. Organisasi tersebut merupakan struktur independen yang memiliki tugas mengelola pengadaan barang/jasayang selama ini dipraktikkan oleh lembaga keagamaan ini.

Selain itu, organisasi ini juga mengelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), membina SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Jadi, mereformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan berarti menyerahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan lembaga keagamaan dalam menjalankan tugas dan perannya kepada unit kerja pengadaan/agen pengadaan yang independen dan perlunya ULP menjadi jabatan struktural tersendiri.

Menuntut agamawan untuk menduduki jabatan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa sama artinya memberikan kemungkinan agamawan terseret pada pusaran masalah pengadaan barang/jasa, di tengah-tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang.

Agamawan tidak perlu dituntut untuk berada pada posisi yang bukan menjadi keahliannya, tetapi cukup sebagai pemersatu, penjaga nilai kejuangan mempertahankan kemerdekaan, dan memberi makna kepada kemerdekaan. Dalam konteks itulah, peran agamawan seperti itu menjadi penting dan sangat mendesak untuk dilakukan.

Kita semua merindukan lembaga-lembaga keagamaan kembali memainkan peranan seperti saat perjuangan kemerdekaan dahulu, yaitu menyatukan Indonesia yang saat ini dirasakan mulai retak,  mengembalikan kekuatan idealisme, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

Ketunanetraan Politik Warga: Sumber Permasalahan Bangsa

Ketunanetraan Politik Warga: Sumber Permasalahan Bangsa

Barangkali karena terperangkap stigma negatif bahwa “politik itu kotor” sehingga banyak orang yang tidak mau terlibat dalam urusan politik. Mereka menjauh dan mengambil jalur yang “bersih”, tak mau mengotori tangan (atau pikiran) mereka dengan politik praktis. Mereka menjaga jarak dari politik, tidak mau terlibat dalam kegiatan politik apapun. Saat pemilihan umum tiba, mereka memilih untuk tak memihak alias golput (abstain) dan membiarkan proses politik berlalu tanpa kontribusinya sama sekali.

Ada juga orang yang sebenarnya tidak tahu apa politik itu. Tidak mengerti apa, bagaimana, dan mengapa berpolitik tetapi mereka terlibat dengan intens dalam kegiatan-kegiatan politik. Mereka menikmati berlangsungnya pesta demokrasi yang gegap gempita. Dalam peristiwa politik seperti pemilihan, mereka mendukung kontestan tertentu dan membenci yang lainnya walau sebenarnya mereka tidak tahu mengapa dan untuk apa mereka mendukung kontestan tersebut, dan untuk apa pula mereka membenci  kontestan lainnya.

Saat menang mereka ikut merayakan kemenangan, turut larut dalam eforia. Begitupun jika kontestan yang didukungnya kalah, maka merekapun ikut bersedih. Padahal mereka sesungguhnya tak mengerti untuk apa mereka senang atau mengapa mereka sedih.

Di luar kedua golongan di atas, ada lagi golongan yang sama sekali tak terlibat, dan juga sama sekali tidak mau tahu proses politik apa yang sedang berlangsung. Mereka tidak menghindar karena mereka memang tidak ‘ngeh’ dengan apa yang terjadi. Politik adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Bahkan konsep tentang politik tak pernah terlintas dalam benak mereka.

Di dalam keterbatasan wawasan mereka, politik bukanlah apa-apa. Bukan sesuatu yang perlu dipikirkan, apalagi dilakukan. Ada hal yang jauh lebih penting dari politik yang harus mereka pikirkan. Ada hal lebih mendesak yang harus mereka selesaikan. Sekiranya mereka bisa membuat daftar prioritas pasti bukan politik yang akan masuk di dalamnya.

Ketiga kondisi di atas disebut Bertolt Brecht sebagai The Worst Illiterate. Kebutaan (ketiadaan pengetahuan) yang terburuk. Orang yang mengalami political illiterate seperti itu disebutnya tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa. Tidak menyadari bahwa segala hal yang terjadi di sekelilingnya adalah akibat dari politik.

Penetrasi politik dalam kehidupan warga justru makin dalam di era demokrasi lokal seperti sekarang ini. Desentralisasi politik telah menggiring hampir seluruh proses politik yang penting ke daerah. Hal itu berakibat pada semakin dekatnya proses politik kepada khalayak. Rakyat, tanpa kecuali, bisa terlibat, bermain, berkontribusi, bahkan turut serta menciptakan sejarah perpolitikan daerahnya.

Seperti misalnya dalam proses kelahiran seorang pemimpin politik di daerah rakyat daerah itu sendirilah yang menjadi penentunya. Mekanisme pemilihan one man one vote (satu orang satu suara) memungkinkan setiap orang, yang sudah dianggap dewasa secara hukum memberikan pendapat tentang siapa yang paling pantas menjadi seorang kepala daerah. Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan publik yang kemudian diambil oleh sang kepala daerah terpilih dapat diapresiasi, dikritik, atau bahkan ditolak oleh rakyatnya.

Dari satu aspek itu saja bisa dilihat dengan jelas bahwa politik sudah begitu dekat dengan rakyat. Apalagi dampak dari terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah bisa menentukan masa depan rakyat dan daerah itu kelak karena kepala daerah terpilih itu akan membuat keputusan-keputusan politik yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyatnya.

Hal itu senada dengan kata Bertolt bahwa keputusan politik itu memengaruhi biaya yang dibutuhkan untuk hidup, harga kedel, atau tepung (baca: beras), juga biaya-biaya sewa. Dari keputusan politik itu pulalah pelacuran bisa muncul, pengemis dan anak terlantar bisa menyebar, perampokan atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bisa terjadi dan meluas ke mana-mana.

Bahkan, jika siang tadi kucing kesayangan Anda hilang dicuri orang, maka bisa jadi itu adalah dampak dari sebuah proses politik. Coba Anda telusuri dan cari maka Anda akan temukan bahwa ada tangan-tangan politik yang bekerja dan membuat kucing Anda hilang. Nah, masih beranikah Anda berpikir bahwa politik itu kotor dan harus dihindari?

Banyak proses politik yang tidak boleh dilewatkan oleh rakyat agar kenyamanan hidupnya sebagai warga tidak terganggu. Pemilihan pemimpin yang akan menjadi penentu kebijakan, pemilihan anggota perlemen yang akan menyetujui kebijakan, dan perumusan kebijakan-kebijakan publik itu sendiri adalah event politik yang akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil dari kejadian-kejadian itulah yang menempatkan orang-orang penting yang berperan mengatur hidup kita. Mereka bisa menjadikan kita sebagai orang yang lebih sejahtera di kemudian hari atau sebaliknya serta dapat menjadikan kita orang yang lebih bahagia di masa depan, atau sebaliknya. Melalui proses politik kita menobatkan mereka menjadi penguasa atas segala hajat hidup kita.

Kekuasaan sebesar itu tdak boleh jatuh ke tangan orang-orang curang. Anda bisa melihat begitu banyak kepala daerah atau anggota DPRD yang tertangkap karena korupsi, gratifikasi, pemerasan, dan sebagainya. Betapa banyak pejabat publik yang miskin integritas, jauh dari norma agama, dan mengabaikan kepentingan orang banyak. Itu terjadi antara lain karena kita buta politik.

Oleh sebab itu, jika Anda masih juga enggan “berpolitik,” berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Anda bukan saja tak peduli pada orang lain, Anda bahkan tak peduli pada diri Anda sendiri. Karena dari uraian singkat kita ini tidak ada sedikitpun ruang bagi kita untuk menghindar dari politik.

Politik memang bukan segala-galanya tetapi kita tidak bisa menafikan fakta bahwa hidup kita ternyata sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar kita. Jika kita mengambil posisi yang berjauhan dengan politik, maka kita tidak akan bisa berkontribusi dalam hal-hal yang bisa mengubah hidup kita.

Sengaja kata berpolitik di atas saya beri tanda kutip karena makna berpolitik dalam persepsi saya jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar berpartai politik lalu berjuang merebut kekuasaan. Berpolitik itu adalah menempatkan diri dalam koridor hukum dan administrasi pemerintahan. Melibatkan diri secara aktif dan kolektif (partisipatif) merupakan salah satu pilar yang membentuk good governance.

Politik bisa menghadirkan rasa aman yang merangkul Anda di waktu malam. Politik bisa menyuguhkan sarapan pagi yang nikmat. Politik bisa membuat seseorang menjadi miskin atau kaya, menjadi sehat atau sakit, menjadi cerdas atau bodoh. Bahkan, politik bisa membuat seseorang terbunuh. Dan hebatnya, Anda sebagai warga bangsa dari negara demokratis ini bisa menentukan corak dan warna politik itu. Kita seharusnya melek politik, melek semelek-meleknya, karena politik itu bekerja untuk kita.

 

-o0o-

 

 

Menumbuhkan Birokrat Yang Kritis dan Membangun

Menumbuhkan Birokrat Yang Kritis dan Membangun

Michael G. Roskin (2007) menyebut birokrasi sebagai organisasi berskala besar yang terdiri atas para pihak yang diangkat. Fungsi utama birokrasi adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan.

Birokrasi lazimnya dijalankan di atas rel yang bernama konstitusi dan aturan-aturan lain yang menjadi turunannya. Biasanya terdapat prosedur standar yang mengatur tata-laksananya. Walaupun demikian, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mencapai target kinerja, sepanjang ia tak keluar dari jalur yang ada.

Menurut Max Weber (1974), karakteristik birokrasi terdiri dari:

  1. Organisasi yang disusun secara hirarkis
  2. Setiap bagian memiliki wilayah khusus
  3. Pelayanan publik terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, berdasarkan kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian.
  4. Pelayan publik menerima gaji berdasarkan posisi.
  5. Pekerjaan merupakan jenjang karir.
  6. Para pekerja tidak memiliki kantor mereka.
  7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
  8. Promosi didasarkan atas penilaian atasan.

Kenyataan di lapangan memang selalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Weber itu. Delapan karakteristik ideal itu sering tidak terpenuhi. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai contoh, poin nomor 5 sering tidak berjalan. Bahkan, poin 5 ini sering diabaikan untuk jabatan politisi, seperti kepala daerah dan presiden. Posisi ini terbuka untuk mereka yang berada di luar birokrasi. Padahal, mereka adalah pemimpin tertinggi birokrasi pada level daerah dan negara.

Kepatuhan Terhadap Pimpinan

Apakah birokrat harus patuh kepada pimpinan? Berdasarkan definisi birokrat dan aturan kepegawaian, hakikatnya birokrat mesti patuh kepada pimpinan.

Apakah pemimpin itu selalu benar? Mengingat bahwa pemimpin adalah manusia biasa, sangatlah terbuka kemungkinan munculnya pemimpin yang keliru, apakah dalam kategori lalai atau sengaja.

Apakah barometer yang kita gunakan untuk mengukur pemimpin yang keliru? Tentunya, ukurannya adalah peraturan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan terendah, seperti surat keputusan di setiap level hirarki.

Dapat kita simpulkan, birokrat idealnya tunduk kepada pimpinan. Kemudian, pimpinan tunduk kepada peraturan, di mana peraturan itu merupakan produk kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, birokrat sejatinya pada akhirnya tunduk pada peraturan juga (secara tidak langsung kepada rakyat) dan berlaku absolut jika suatu waktu pimpinan mengabaikan atau menabrak peraturan.

Fenomena ini sering diperbincangkan dan mendorong berbagai reaksi. Bahkan, ia sering diinterpretasikan sebagai “pemberontakan”. Misalnya, ketika menyikapi pandangan Panglima TNI belakangan ini. Tentu juga kita bisa melihat kondisi internal di beberapa partai politik, seperti kritik pengurus Partai Golkar dalam kasus Setya Novianto.

Fenomena pemimpin melanggar aturan banyak ditemui di lapangan sehingga menghasilkan ketidakpercayaan bawahan, masyarakat, hingga melahirkan pemeo dan stigma seakan-akan birokrasi itu bobrok, yang kesannya birokrat cenderung menyalahgunakan wewenang dan korup.

Namun, perlu dipahami, tidak semua birokrat buruk. Selalu ada orang baik yang punya kemampuan kerja yang baik. Termasuk, pada kelompok-kelompok yang reputasinya sudah terkenal sangat buruk.

Orang-orang ini mungkin merupakan golongan minoritas. Ada yang hanya diam, tetapi tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

Dilema Birokrat

Birokrat adalah orang yang bekerja bagi birokrasi dan digaji oleh negara atau korporasi. Birokrat haruslah menjalankan visi dan misi organisasi, baik misi organisasi publik ataupun privat (swasta). Mereka menerjemahkan kebijakan pimpinan melalui program dan kegiatan. Birokrat adalah bagian dari sistem birokrasi itu sendiri. Hal ini tidak bisa diingkari.

Masalahnya, birokrat juga bisa mengalami dilema. Berikut ini beberapa ilustrasi yang mungkin bisa menginspirasi munculnya dilema birokrat. Pertama, dalam sebuah kelompok manusia di benua antah berantah terdapatlah kelompok Suku Putih dan Suku Hitam. Suku Putih mempunyai tradisi tertentu. Demikian pula halnya dengan Suku Hitam.

Apa yang terjadi jika seorang dari Suku Putih ternyata menolak tradisi kelompoknya? Bagaimana jika ia menjelek-jelekkan Suku Putih dan pemimpinnya?

Kedua, bagaimana pula jika seorang ahli Agama A ternyata tidak percaya pada ajaran agamanya, lalu menyebarkan penolakan terhadap agamanya dan melecehkan pemimpinnya, sementara ia masih tetap menganut agama tersebut?

Lalu, apakah pandangan kita terhadap seorang pemain klub olahraga X yang ternyata tidak sepenuh hati mencintai klubnya. Diam-diam, ia memfavoritkan Klub Y yang notabene adalah rival Klub X. Di warung-warung kopi tempat ia biasa minum kopi, ia kerap mengolok-olok klubnya sendiri dan mendukung Klub Y.

Apakah anggota Suku Putih, ahli Agama A, dan pemain Klub X tak bercacat? Apakah mereka ini tidak berhak untuk berbeda pandangan dan keyakinan dengan para pemimpinnya?

Jika demikian, bagaimana seharusnya setiap anggota kelompok bersikap? Tentu, jawabannya sangat variatif, tergantung konteks masalahnya. Namun, secara umum, diyakini bahwa anggota kelompok akan melaksanakan ritual dan peran yang sudah diatur masing-masing kelompok.

Idealnya, ada mekanisme untuk pelaporan, saran, dan musyawarah di setiap kelompok. Namun, jika yang menjadi perdebatan adalah hal fundamental, maka tentunya anggota Suku Putih tadi akan keluar dari lingkungannya, ahli Agama A akan keluar dari Agama A, dan pemain Klub X pindah ke Klub Y.

Tidaklah tepat karena alasan nafkah dan kehidupan ia tetap bertahan di dalam dan menjadi perongrong dan akhirnya memberikan sumbangsih kinerja yang sangat minim bagi anggota kelompoknya.

Masalahnya, Johannes C. Princen seorang pejuang HAM, pernah dianggap pengkhianat oleh Belanda karena ia membelot dan membela pejuang Indonesia. Kendati demikian, ia jauh lebih terhormat sebagai manusia dengan memilih keluar dari kesatuannya untuk menuruti suara hatinya.

Birokrat yang Kritis

Lalu, apa kaitannya dengan birokrat? Idealnya, kita sebagai birokrat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diberikan seiring penghargaan yang kita terima. Kita bersungguh-sungguh untuk kesuksesan organisasi yang pada akhirnya membangun lingkungan, masyarakat, dan negara.

Kita kemudian memaksimalkan peralatan yang ada di tangan. Meski terseok-seok, tetaplah perlu kita membajak tanah dengan cangkul, walaupun tidak tersedia traktor.

Kita dikompensasi bukan untuk berpangku tangan atau mengerjakan urusan yang bukan merupakan tugas kita. Apalagi, untuk sekedar menjadi pengamat yang tanpa sadar dapat saja membangun citra buruk tentang negara.

Sebab, akademisi telah diberikan kompensasi untuk peran itu. Pelurusan dari penyimpangan yang terjadi memang merupakan bagian dari tugas mereka.

Anggota parlemen, terlebih yang berada pada oposisi, memang dikompensasi untuk mengontrol eksekutif.

Para jurnalis dan pengamat memang diberikan penghargaan untuk membantu pemerintah melalui saran dan kritik mereka. Intinya, setiap peran bekerja sesuai porsinya. Walaupun, kenyataannya, bisa saja tercampur-aduk peran itu.

Sebab, jika kesan terhadap partai politik cenderung negatif, siapa lagi yang bisa mengubahnya jika bukan kader partai tersebut? Jika stigma masyarakat terhadap kepolisian terlanjur jelek, bukankah hanya bisa diubah oleh anggota polisi itu sendiri?

Saya adalah generasi reformasi yang berhari-hari berdiri di jalanan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Saya adalah generasi yang dicekoki kritik dan hujat kepada pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu. Namun, hingga lima presiden berganti, gaya protes yang sama masih tetap ada. Bahkan, ada yang masih dilakukan oleh orang yang sama pula.

Saya mendapatkan pelajaran bahwa jika ingin mengubah keadaan, ubahlah dengan kapasitas yang kita miliki. Setiap pemerintahan di berbagai masa selalu hadir dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita perlu belajar untuk mensyukuri pemimpin dan mencari jawaban dari setiap kekurangannya.

Bobroknya birokrasi sebaiknya kita lawan dengan integritas. Citra buruk pemerintah bisa kita balas dengan citra baik pribadi, walaupun berupa titik cahaya lilin kecil, yang jika menyebar akan mengubah suasana dan pandangan orang banyak.

Itulah idealnya cara berjuang birokrat, yaitu menjadi birokrat yang kritis dan membangun. Birokrat yang kreatif, inovatif, dan kritis sangat dibutuhkan di setiap elemen saat ini dan di masa depan. Tanpa kreasi dan inovasi maka kinerja birokrasi akan menjadi sangat kaku dan ketinggalan jaman.

Karenanya, birokrat perlu merancang perubahan dan menulis semangat yang membangun. Menulis yang membangun bukan berarti manipulatif, tetapi secara kritis, dan jika memungkinkan dengan solusi.

Lebih hebat lagi jika kita bisa menuliskan ide-ide brilian serta potret keberhasilan kerja kita untuk menjadi inspirasi bagi orang lain secara kritis. Tanpa pikiran yang kritis maka birokrasi akan terperosok ke jurang penyimpangan yang selalu dibiasakan.

Namun, KRITIS bukanlah singkatan dari: mengKRITIk teruS. Perlu dipahami, ‘kritis’ dan ‘kritik’ adalah hal yang berbeda. Kritis mengambil serapan kata dari ‘critical’, sementara kritik mengambil serapan dari kata ‘critics’.

Kritis adalah sebuah proses reflektif pada diri kita, sementara kritik adalah pandangan yang kita sampaikan ke pihak lain. Kritik yang baik adalah hasil dari proses reflektif yang tentunya membutuhkan ketajaman berpikir dan proses yang panjang.

Salam birokrat!

 

 

 

 

 

Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Kisah tentang pejabat pengadaan yang berakhir di bui sudah tak terhitung jumlahnya. Para pejabat pengadaan itu sebenarnya berharap bisa mengabdi untuk negeri, namun nyatanya diganjar hukuman untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Untuk meringankan beban pejabat pengadaan yang bernasib serupa di masa  yang akan datang, maka sepertinya diperlukan skema  pengamanan berupa Asuransi Pengadaan.

—-

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan Barang/Jasa, dengan demikian, merupakan suatu hal yang selalu ada dan terus berlangsung, sepanjang keberadaan institusi pemerintahan.

Sayangnya, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh praktisi pengadaan tidak selalu berlangsung mulus karena adanya peristiwa tindak pidana korupsi (tipikor). Berdasarkan pemberitaan berbagai media, sekitar 70 persen kasus tipikor terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi para praktisi pengadaan apabila hal itu benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, seharusnya dipandang secara objektif dan proporsional. Kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dibedah sedemikian rupa sehingga dapat dipetakan antara kesalahan administrasi, kesalahan perdata, atau kesalahan pidana. Juga harus dipetakan di mana kesalahan terjadi akibat ketidaktahuan, kurangnya pengalaman, paksaan/intervensi dalam berbagai bentuk, atau memang karena kesengajaan.

Bila kita lihat kenyataan empiris di lapangan, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kasus pengadaan barang/jasa pemerintah yang diduga mengalami kriminalisasi. Meski, ada juga yang nyata-nyata sengaja melakukan tindak pidana korupsi, namun tidak sedikit yang (diduga) dikorbankan demi keselamatan pihak lain. Nah, apabila kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah seluruhnya dipandang sebagai kasus tipikor, maka tidak akan ada lagi ASN yang akan mau menjadi praktisi pengadaan. Karena pekerjaan itu berisiko dikriminalisasi.

Sementara itu, satu-persatu praktisi pengadaan terjerat masalah hukum, dan harus mengeluarkan materi yang tidak sedikit untuk membiayai urusan itu. Mereka harus menyewa pengacara sendiri. Harus membiayai seluruh proses persidangan yang harus diikutinya. Tidak jarang pengadilan berada jauh dari kediamannya. Belum lagi biaya untuk menghadirkan saksi ahli yang berpengalaman. Itupun belum tentu menjamin praktisi pengadaan itu bisa lepas dari jeratan hukum.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 pasal 115, negara telah mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan pelayanan hukum. Pelayanan hukum tersebut berupa pendampingan hukum kepada ASN praktisi pengadaan yang terjerat masalah hukum.

Bila kita membaca Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 115 ayat (3) secara tegas menyebutkan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/Bendahara/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sayangnya, penerapan isi aturan itu masih sebatas angan-angan belaka. Sepertinya, instansi pemerintah tidak mampu menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai seluruh proses hukum yang harus dijalani oleh para ASN praktisi pengadaan yang memiliki masalah hukum, seperti menyewa pengacara dan mendatangkan saksi ahli. Di sisi lain, tidak ada tindakan hukum (sanksi) apapun bagi pimpinan instansi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, atas nama keadilan sosial, permasalahan ini harus segera dicarikan solusi.

Dalam pandangan saya, jika pelayanan hukum tidak mampu diberikan oleh pimpinan instansi sebagaimana amanat PP Nomor 4 tahun 2015, maka solusinya adalah bahwa tanggung jawab itu harus dipikul oleh para ASN praktisi pengadaan sendiri namun dilakukan secara bersama-sama (gotong royong). Salah satu solusinya adalah perlunya penyiapan pendanaan premi “Asuransi Pengadaan” oleh para ASN praktisi pengadaan sendiri.

Salah satu jenis asuransi yang mendekati kebutuhan bagi ASN praktisi pengadaan adalah asuransi tanggung gugat. Asuransi tanggung gugat adalah asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung  terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan aktivitas personal.

Beberapa perusahan asuransi di tanah air telah memiliki produk berupa asuransi tanggung gugat, namun khusus untuk kebutuhan spesifik ASN praktisi pengadaan, barangkali perusahaan asuransi perlu membuat rumusan ulang jenis pertanggungan yang akan diberikan dan hal itu akan berpengaruh pada jumlah premi yang harus dibayarkan oleh ASN praktisi pengadaan. Apakah pertanggungan hanya terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses hukum atau termasuk tuntutan kerugian dari pihak negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN praktisi pengadaan.

Karena risiko tuntutan berasal dari negara, maka tidak mungkin pembiayaan premi asuransi tersebut dianggarkan pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Oleh karenanya, pendanaan premi asuransi tanggung gugat tersebut harus ditanggung sendiri oleh ASN praktisi pengadaan. Namun demikian akan lebih baik apabila premi bisa dianggarkan pada APBN/APBD melalui pembiayaan rekanan/menyatu dalam kontrak pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagaimana BPJSKetenagakerjaan yang ditanggung oleh rekanan/kontrak.

Berdasarkan data LKPP, sebanyak 700 Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi telah membentuk lebih dari 500 Unit Layanan Pengadaan (ULP). Masing-masing ULP memiliki lebih dari satu Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). Masing-masing Pokja ULP memiliki minimal 3 anggota. Bila kita asumsikan 1 ULP memiliki 2 Pokja ULP dan masing-masing Pokja ULP memiliki 3 orang anggota, maka terdapat 500 x 2 x 3 = 3.000 orang unsur ULP. Dengan premi Rp. 1 juta (asumsi Rp. 100 ribu/bulan) maka sudah terkumpul dana abadi sebesar Rp. 3,6 milyar per tahun. Itu baru dari unsur ULP. Belum lagi unsur PA/KPA, PPK, PPHP, PPSPM dan unsur lainnya. Premi dibayar selama ASN praktisi pengadaan aktif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan klaim asuransi berlangsung seumur hidup. Dengan kata lain premi yang dibayarkan selama aktif di pengadaan barang/jasa akan menanggung seluruh biaya menghadapi permasalahan hukum selama seumur hidupnya.

Pertanyaannya, adakah perusahaan asuransi di negeri ini yang tertarik dengan ide “Asuransi Pengadaan” sebagaimana dibahas di atas?

 

 

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Tulisan ini merupakan refleksi dari pokok-pokok pikiran yang dihasilkan pada diskusi CAFE APPI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) DPW Sumatra Utara pada 21 April 2017 di Medan dengan tema: “Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum,” Dari diskusi itu, pikiran saya kembali melayang pada kriminalisasi pengadaan secara empiris.

Pengadaan barang/jasa mengalami perubahan mendasar dari cara sebelumnya yang masih manual saat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dilaunching pada tahun 2010.  Pelelangan secara elektronik atau dengan kata lain tender online juga secara tegas sudah diwajibkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat tahun 2012. Pada pelelangan secara elektronik, seluruh tahapan pelelangan dilaksanakan secara elektronik, atau dengan kata lain, tender online.

Namun perubahan itu hanya berputar pada metode pelelangan semata, sedangkan perilaku dan atmosfer pengadaan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Paradigma yang Belum Berubah

Pada pelaksanaan pelelangan online, seluruh perusahaan dari Sabang sampai Merauke bisa memasukkan penawaran. Persaingan menjadi begitu bebas. Praktisi pengadaan dihadapkan pada ketidakberdayaan untuk melakukan penyimpangan mengingat semua dokumen bersifat online dan mengendap secara permanen pada sistem LPSE. Dengan kata lain tak bisa diutak-atik. Namun perilaku sebagian peserta lelang masih berparadigma lelang manual.

Apabila mereka kalah dalam pelelangan, dianggapnya sebagai hasil permainan dan kecurangan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Akibatnya, dengan atau tanpa melalui mekanisme sanggahan, terjadilah proses pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010, ada mekanisme pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi peserta yang merasa tidak puas.

Sementara itu, pemahaman yang nyaris sama juga masih terjadi di kalangan birokrasi, terutama yang memiliki power yang lebih kuat daripada praktisi pengadaan. Mereka biasa melakukan intervensi kepada praktisi pengadaan, demi memenangkan perusahaan tertentu dalam pelelangan.

Intervensi dan Kriminalisasi

Sifat pelelangan online yang permanen tidak bisa mengakomodir permintaan dan intervensi birokrasi. Akibatnya birokrasi menganggap bahwa praktisi pengadaan sebagai anak buah yang tidak patuh, tidak loyal, dan tidak bisa menjalankan perintah atasan. Pada akhirnya, jabatan yang dimiliki oleh praktisi pengadaan menjadi goyah dan tak jarang jabatan harus dilepaskan.

Kriminalisasi dan ketidakstabilan jabatan membuat PNS tidak berminat berkiprah di bidang pengadaan barang/jasa. Pada periode 2015-2016 sebagai puncak dari kriminalisasi pengadaan ditandai dengan penyerapan anggaran terendah dalam sejarah bangsa ini. Hal itu membuat Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menjadi gerah dan harus mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kajati se-Indonesia pada selasa tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara Jakarta.

Pada pengarahannya Presiden memberikan Instruksi antara lain: diskresi tidak boleh dipidanakan, administrasi tidak boleh dipidanakan, kerugian negara yang ditetapkan BPK diberi peluang pengembalian selama 60 hari, kerugian negara harus konkrit dan tidak mengada-ada, dan terakhir tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntukan. Namun, pada kenyataannya masih ada APH yang tidak mematuhi instruksi presiden tersebut.

Rekomendasi Reflektif

Dari uraian singkat di atas, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mencegah adanya intervensi dan kriminalisasi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:

  1. Kontak langsung dan hubungan kedinasan birokrasi sebaiknya tidak lagi ada. ULP sebaiknya dilepaskan dari hubungan birokrasinya. Dengan kata lain ULP harus independen. Hal ini hanya bisa dicapai apabila ULP dikendalikan secara nasional oleh LKPP atau Kementerian Dalam Negeri. Permohonan tender disampaikan oleh PPK kepada ULP Nasional. ULP Nasional menugaskan personil membentuk tim pokja pengadaan yang unsurnya dari luar propinsi asal PPK dan keanggotaannya dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Dengan demikian intervensi peserta lelang dan intervensi birokrasi bisa dihilangkan.
  2. Perlunya internalisasi instruksi presiden ke dalam berbagai UU di bidang penegakan hukum, seperti UU Tipikor, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, KUHP dan lain sebagainya. Demikian juga perlu interkoneksi dari berbagai UU di bidang penegakan hukum tersebut dengan UU Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini harus ada pihak yang mengambil inisiatif untuk uji materi seluruh UU penegakan hukum tersebut ke Mahkamah Konstitusi sehingga seluruh UU penegakan hukum tersebut selaras dan searah dengan Instruksi Presiden dan UU Administrasi Pemerintahan.
  3. Perlunya pembentukan Asuransi Pengadaan. Asuransi Pengadaan ini memiliki mekanisme kerja menyerupai BPJS Kesehatan di mana setiap praktisi pengadaan yang telah membayar premi asuransi pengadaan apabila mengalami permasalahan hukum di bidang pengadaan otomatis akan mendapat layanan advokasi hukum mulai dari pemanggilan pertama sampai pada fasilitas saksi ahli di berbagai keahlian di pengadilan.
  4. Pembentukan Penyidik Pengadaan. Selama ini kita kenal adanya Saksi ahli Pengadaan yang direkrut oleh LKPP secara nasional. Ada juga Saksi Ahli Pengadaan pribadi non-LKPP. Perlu juga dikembangkan Penyidik Pengadaan yang bisa direkrut dari mantan praktisi pengadaan yang telah berpengalaman sebagai mitra kerja APH dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Keberadaan Penyidik Pengadaan bisa mengarahkan APH agar tidak larut dalam pidanaisme.
  5. Rekrutmen praktisi pengadaan ke dalam KPK. Akan sulit bagi KPK untuk merumuskan program pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa apabila personil KPK di bidang pencegahan justru minim pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu perlu kiranya KPK merekrut para veteran pengadaan untuk memperkuat tim pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Karena sebagaimana adagium yang menyatakan bahwa hanya para mantan pelaku yang paham bagaimana mencegah terulangnya kesalahan.

Saya sungguh berharap mudah-mudahan refleksi singkat ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkuatan pengadaan barang/jasa dalam upaya percepatan pembangunan nasional.

Salam reformasi.

 

 

Kekacauan Birokrasi yang Tidak Kompeten

Kekacauan Birokrasi yang Tidak Kompeten

Kompetensi adalah kemampuan, sedangkan kompetisi adalah persaingan. Dalam persaingan, ada pertarungan kemampuan, yaitu membandingkan kemampuan. Yang menang dalam persaingan akan mendapatkan hadiah, sementara yang lebih baik atau lebih tinggi kemampuannya akan mendapatkan penghargaan yang lebih baik dan lebih tinggi pula.

Dalam pendidikan juga dikenal kedua istilah kompetensi dan kompetisi. Keduanya saling memiliki keterkaitan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata kompetensi dan kompetisi secara tidak langsung juga terjadi. Sebab, kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah kompetisi, yaitu kompetisi untuk duniawi dan untuk akhirat.

Kompetensi untuk kehidupan dunia dan akhirat merupakan paket kompetisi yang ideal. Kompetisi untuk memenangkan dunia dan akhirat dengan basis kompetensi. Kompetisi dunia-akhirat adalah kompetisi yang diorientasikan bukan hanya sebatas kemenangan kehidupan dunia, tetapi juga kemenangan kehidupan akhirat.

Siapa yang tidak kompeten dalam kompetisi dengan sendirinya akan tertinggal. Sayangnya, manusia cenderung untuk memburu kompetensi untuk duniawi hingga lupa akan akhiratnya. Akibatnya, negeri ini selalu galau dan dirundung malang karena tidak seimbang bahkan terlalu berat sebelah dan kompetisi dunia dianggap segala-galanya. Kompetisi yang mencintai dunia.

Pentingnya Kompetensi

Kompetensi bukan tentang mencari siapa yang terbaik, tetapi mencari siapa yang bisa berbuat baik. Sebab, yang terbaik bisa diberikan kalau orang-orang yang kompeten itu mau saling berkerja-sama. Karenanya, orang yang kompeten bukan berarti orang yang terbaik, tetapi orang yang bisa berbuat baik. Ia bisa berbuat baik karena ia kompeten. Yang tidak kompeten tentu tidak bisa berbuat baik.

Misalnya, ada orang yang tidak kompeten menyetir. Akhirnya seperti yang terjadi saat ini. Lalu-lintas menjadi kacau. Sebab, SIM mereka diperoleh dari ‘menembak’ dan bukan hasil uji kompetensi. Kompetensi mereka diragukan.

Bisa dibayangkan ketika para pengemudi yang tidak kompeten menyetir kendaraannya dan kemudian berkompetisi untuk cepat sampai ke kantor atau pulang ke rumah. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di jalan.

Karenanya, dalam birokrasi, kompetensi diukur melalui uji kompetensi yang ditandai dengan sertifikat sebagai bukti telah kompeten. Pemilik sertifikat kompetensi tertentu diharapkan berperan atau berprofesi sesuai dengan kompetensinya.

Kekacuan Umum Akibat Tidak Kompeten

Lalu-lintas yang dilewati oleh para pengemudi yang kompeten akan tampak pada situasi berkendara yang tertib dan beretika. Anehnya, karena sejak awal diterbitkannya SIM sudah bermasalah, kecelakaan bukan lagi masalah kebetulan saat ini, tetapi yang kemungkinan terjadinya tinggi. Belum lagi ditopang dengan pengendara yang tidak memiliki SIM yang ikut memperparah kondisi lalu lintas saat ini.

Saat jam-jam sibuk, jalanan dipenuhi pelajar yang belum memiliki SIM. Mereka bebas berkendara berkompetisi menuju tempat tujuannya masing-masing.

Kekacauan jalan raya telah secara kasat mata memberi pelajaran yang berharga bagi para pemikir yang peduli pada kekacauan yang terjadi akibat tanpa kompetensi. Kompetisi karena tidak kompeten mengakibatkan kompetisi tidak fair. Kompetisi menjadi tidak terkendali.

Kekacuan Penganggaran karena Tidak Kompeten

Kekacauan yang terjadi dalam birokrasi yang sarat dengan korupsi bisa saja disebabkan oleh kompetensi manajemen anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Korupsi semakin hari semakin jelas terlihat. Terlihat dari semakin banyaknya yang terjerat korupsi. Semakin mudahnya pihak-pihak terkait dijerat pasal korupsi. Entah itu sekedar korban kriminalisasi tipikor.

Jika ini juga dianggap sebagai sebuah kekacauan, sampai kapankah kekacauan ini terjadi? Kapan kita akan belajar jika ternyata kekacauan terus terjadi?

Kompetisi untuk memuluskan usulan anggaran hendaknya dievaluasi dari sejauh mana kompetensi mengelola anggaran. Kewenangan mengalokasikan anggaran mesti berdasarkan kompetensi mengelola anggaran.

Mengapa anggaran yang telah dikabulkan usulannya akhirnya dikorupsi? Pertanyaan ini kemungkinan jawabannya adalah karena pengelola anggaran belum kompeten. Memberikan senjata kepada orang yang tidak kompeten bisa mengancam keselamatan orang lain.

Kekacuan Pengadaan Barang/Jasa Karena Tidak Kompeten

Korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan kekacauan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Kenapa? Jawabannya juga lagi-lagi karena kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa.

Siapakah pengelola pengadaan barang/jasa? Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa yang kompeten.

Pengelolaan pengadaan barang/jasa apakah sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang kompeten? Jawabannya ada pada pengelola pengadaan barang/jasa itu sendiri. Tetapi, kekacauan yang terjadi yang terlihat dari banyaknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa memberikan gambaran seperti apa jawaban atas pertanyaan tersebut.

Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di antaranya terdiri dari beberapa kompetensi yang menjalankan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa. Pada fungsi perencanaan, misalnya, ia mensyaratkan kompetensi khusus, yaitu ada enam kompetensi utama:

  • Menelaah lingkungan
  • Menyelaraskan kebijakan pengadaan barang/jasa
  • Merumuskan organisasi pengadaan barang/jasa
  • Menyusun kebutuhan dan anggaran
  • Membentuk tim pengelola kontrak pengadaan barang/jasa
  • Mengelola kinerja

Enam kompetensi yang harusnya dimiliki oleh perencana pengadaan barang/jasa. Sudahkah dimiliki? Jawabannya telah terjawab, tetapi jawabannya diabaikan.

Kekacauan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang berdampak pada tidak terkendalinya pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi ataupun terjebak pada kriminalisasi pengelola pengadaan barang/jasa terjadi dengan mudah sudah bisa diprediksi.

Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul. Korban terus berjatuhan dan tidak perlu heran karena kompetensi belum menjadi syarat utama. Kompetensi belum menjadi prioritas.

Jika kompetisi tanpa kompetensi, tetapi sekedar dengan kolusi, mengapa kita harus galau dengan kekacauan kriminalisasi yang terjadi?

 

error: