There are numerous examples of countries that have been saddled by bad government policies, poor implementation, ethical failures, and the inability of government to change it when necessary (Michael Porter, 2009)
Saat ini Pemerintah Indonesia, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, menghadapi krisis luar biasa karena pandemik Covid-19. Virus Wuhan ini telah berhasil memporakporandakan berbagai sektor di nusantara, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi hingga sektor sosial.
Kita dapat melihat bagaimana sektor kesehatan telah mencapai titik kritis dan mendekati kolaps. Di sektor ekonomi dan sosial, terlihat jelas bagaimana pandemik ini telah meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan menekan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Dalam menghadapi Covid-19 dan krisis multi dimensi yang ditimbulkannya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi mandiri bagi penderita Covid-19 dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat tidak mampu yang terkena dampak pandemik dalam bingkai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kondisi yang terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menekan rem darurat pada September 2020 dengan memberlakukan kembali kebijakan PSBB setelah mempertimbangkan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di ibukota.
Inti dari pencegahan wabah ini adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan tangan. Apabila wabah ini meluas tanpa dapat dikendalikan berarti kebijakan publik yang dibuat pemerintah tidak efektif.
Kebijakan Gamang
Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah masih bersifat gamang dan maju mundur dengan berbagai alasan dan pertimbangan tertentu. Kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah juga berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang benar-benar efektif.
Kebijakan publik model seperti ini akan membingungkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat beranggapan pemerintah itu konsisten untuk tidak konsisten (government is consistent to be inconsistent).
Di sisi lain, Pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan penuh masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan publik dengan efektif untuk menghadapi pandemik ini.
Bahkan, terkadang terjadi konflik antar pejabat publik mengenai cara menghadapi virus ini dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Konflik tersebut disebabkan karena ada pejabat yang mengutamakan mengatasi pandemik dan ada pula pejabat negara yang sibuk membuat kebijakan untuk mengatasi dampak pandemik.
Konflik antar pejabat negara seperti ini tentu akan mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sebuah situasi yang kontra produktif dalam mengatasi pandemik.
Kebijakan di Selandia Baru
Berbagai dinamika kebijakan publik di atas memunculkan pertanyaan berikut: quo vadis Indonesia? Ke mana arah kebijakan publik Pemerintah Indonesia di masa pandemik ini?
Mari kita belajar dari kebijakan publik di Selandia Baru di dalam menghadapi pandemik Covid-19 yang menekankan pada early lockdown.
Pemerintah Selandia Baru memberikan respons cepat dalam menangani Covid-19 sejak awal kemunculan pandemik ini dan tidak terkesan bermain-main dengan Covid-19.
Quick response inilah yang menjadikan masyarakat Selandia Baru memiliki kepercayaan tinggi terhadap kebijakan publik yang dibuat Pemerintah Selandia Baru.
Faktor trust ini yang akan menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 di sebuah negara. Seperti apakah tingkat kepercayaan masyarakat Selandia Baru terhadap Pemerintahnya dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di negara-negara lain di dunia dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.
Bagaimana Pemerintah Selandia Baru memperoleh kepercayaan masyarakat? Sebagaimana diketahui, Pemerintah Selandia Baru memilih untuk menerapkan kebijakan lockdown dengan konsisten tanpa dapat dipengaruhi oleh kepentingan apapun.
They never step back from that policy. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Selandia Baru mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa memang inilah langkah yang terbaik untuk menghadapi wabah Covid-19.
Seluruh komponen Pemerintah Selandia Baru yang dipimpin oleh Jacinda Ardern sangat jelas, koheren dan tidak menunjukkan kebingungan di dalam penanganan Covid-19. Pemerintah Selandia Baru juga sangat ketat dalam menerapkan kebijakan ini dan benar-benar menunjukkan keteladanan yang nyata. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Selandia Baru mengundurkan diri setelah diketahui melanggar aturan lockdown.
Prasyarat Kebijakan
Dengan belajar dari praktek di Selandia Baru, lalu apa syarat bagi kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi Covid-19 yang efektif?
Prasyarat pertama yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan publik dalam menghadapi pandemik dapat berjalan dengan efektif adalah bahwa Presiden RI sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini dan para bawahannya harus benar-benar mendengarkan saran para ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat.
Dengan menggunakan root cause analysis, kita mengetahui bahwa akar masalah utama adalah wabah Covid-19. Kebijakan seperti apapun tidak akan efektif selama tidak menyentuh akar masalahnya tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi ahli kesehatan harus benar-benar menjadi bahan pertimbangan utama di dalam membuat kebijakan publik.
Prasyarat kedua, Presiden dan para pembantunya harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara konsisten sebagai sosok teladan bagi masyarakat. Selain itu mereka harus mulai menghilangkan polarisasi politik yang memperburuk penanganan Covid-19.
Dalam hal ini, Presiden harus memastikan bahwa para bawahannya melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif serta agar mereka menghentikan praktek blaming each other untuk kepentingan politik mereka, yang akan menghilangkan kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat.
Bagaimana kita berharap masyarakat untuk percaya dengan pemerintah apabila di antara pejabat pemerintah justru saling gontok-gontokan dan menunjukkan distrust satu sama lain?
Padahal kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah adalah modal utama untuk mengatasi virus ini. Lalu, bagaimanakah seharusnya pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk mengatasi pandemik ini secara efektif? Beberapa bagian berikut akan mencoba menjawabnya.
Sistem Komunikasi Satgas
Pertama, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu membuat sistem komunikasi kebijakan publik yang dapat menjadikan Covid-19 sebagai sebuah musuh bersama. Sistem tersebut dilaksanakan dalam bentuk sistem komunikasi dua arah dan interaktif sedemikian rupa.
Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai Covid-19 sehingga dapat menumbuhkan jiwa patriotisme masyarakat untuk bersedia berperang melawan wabah ini.
Dengan kata lain, tugas mereka bukan hanya mengenai membuat konten pesan (what is the message) mengenai Covid-19 namun juga memperhatikan konteks pesan yang berhubungan dengan Covid-19 (how to deliver the message).
Dalam pembuatan konteks pesan yang baik perlu mempertimbangkan konsep heuristik, yaitu konsep di mana seseorang akan lebih mudah mengingat sosok atau fenomena yang aktual.
Sebagai contoh, penggunaan sosok yang sedang hit seperti Bu Tedjo untuk mempromosikan protokol kesehatan kepada masyarakat adalah cara yang cukup efektif.
Penggunaan Konsep BSC
Kedua, kita juga dapat menyusun kebijakan publik dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard (BSC) sebagai bahan pertimbangan untuk menghadapi wabah Covid-19 dengan sasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Sebagaimana diketahui, balanced scorecard terdiri atas empat dimensi yaitu dimensi pelanggan, dimensi keuangan, dimensi proses bisnis internal serta dimensi pertumbuhan dan pembelajaran.
Dimensi utama dari BSC adalah dimensi pelanggan yaitu masyarakat. Dalam dimensi pelanggan, masyarakat harus memperoleh kepuasan maksimal atas berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi wabah.
Setiap pundi-pundi yang dikeluarkan serta program dan aktivitas yang dilakukan Pemerintah harus untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19 tanpa ada kebocoran dan inefisiensi.
Dari dimensi keuangan, kualitas penggunaan anggaran untuk penanganan pandemik ini harus ditingkatkan. Pengawasan atas kinerja aparat di dalam menggunakan dan mengalokasikan anggaran tersebut kepada masyarakat harus diintensifkan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan dengan tepat.
Perlu dihindari jangan sampai anggaran bantuan sosial diterima oleh pihak-pihak yang mampu. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Dimensi ketiga yaitu dimensi proses bisnis internal merupakan dimensi pendukung bagi terwujudnya kepuasan masyarakat.
Pemerintah dan lembaga pengawasan perlu memastikan bahwa proses-proses bisnis di lembaga pemerintah dalam rangka menghadapi Covid-19 memang telah dilaksanakan dengan baik yang akan bermuara pada meningkatnya kepuasan masyarakat.
Dimensi terakhir dari BSC adalah dimensi pertumbuhan dan pembelajaran. Dimensi ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, teknologi, dan infrastruktur agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Pelayanan tersebut berupa pelayanan bidang kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang semakin baik kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan dapat tumbuh.
Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat
Selain konsep BSC, Pemerintah dapat menggunakan konsep kebijakan publik berbasis masyarakat (society based public policy). Kebijakan ini adalah bagaimana menjadikan masyarakat sebagai subyek kebijakan publik, bukan sebagai obyek kebijakan publik.
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam penanganan Covid-19 karena merekalah garda terdepan dalam menghadapi pandemik ini.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan seperti di tingkat Pemerintah Desa agar dapat muncul solusi-solusi yang memperhatikan konteks lokal. Kebijakan publik yang disusun harus melibatkan masyarakat untuk menciptakan sense of belonging di masyarakat terhadap kebijakan publik yang disusun Pemerintah.
Pemerintah juga harus berkolaborasi secara aktif dengan organisasi-organisasi sosial dan keagamaan untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19.
Untuk mewujudkan kebijakan publik berbasis masyarakat, dapat dibuat sebuah jejaring dan simpul anti Covid-19 di tingkat terendah, yaitu Pemerintah Desa dan RT/RW yang benar-benar efektif dengan disertai keteladanan nyata dan konsisten dari tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat.
Pemerintah Desa dan RT/RW juga perlu diberikan insentif berbasis kinerja dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.
Permasalahan dalam konteks masyarakat di dalam penanganan Covid-19 adalah budaya negeri ini yang menekankan pada relasi sosial dan tingkat kohesivitas sosial yang tinggi. Silaturahmi dan hubungan sosial yang erat telah menjadi kebiasaan umum di Indonesia.
Dengan demikian, konsep social distancing dan memakai masker sulit diterapkan di Indonesia. Di sinilah peran ulama dan tokoh masyarakat diperlukan agar merubah budaya dan paradigma masyarakat untuk kumpul-kumpul yang sudah terlanjur mengakar lama.
Pemerintah perlu melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama secara intensif dan berkelanjutan. Kita bisa lihat, sebuah video dimana Aa Gym mendatangi warga di kampung untuk memperingatkan mereka mengenai bahayanya wabah ini.
Pelibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan protokol kesehatan lebih efektif karena mereka sering berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari di dalam pengajian atau pertemuan-pertemuan.
Mereka mengetahui keluh kesah dan berbagai permasalahan riil masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh tokoh-tokoh ini.
Dengan demikian, masyarakat akan mudah mematuhi ajakan para tokoh yang lebih dipercaya masyarakat dan menjadikan masyarakat mampu menolak informasi yang tidak benar mengenai Covid-19 dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Epilog
Akhir kata, keberhasilan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melawan pandemik Covid-19 ditentukan oleh bagaimana Presiden Indonesia beserta jajarannya di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Bermodalkan kepercayaan tersebut, Pemerintah akan dapat mengarahkan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi wabah ini.
0 Comments